Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 tentang POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIIL SISTEM NOMOR SEDIAAN NASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kodifikasi adalah sistem yang baku untuk membentuk bahasa perbekalan tunggal (single supply language) dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, memberi nomor dan mencatat sumber pabrikan serta memelihara data terkini dari Materiil bekal untuk kelengkapan data manajemen logistik.
2. Nomor Sediaan Nasional yang selanjutnya disingkat NSN adalah kode Materiil 13 (tiga belas) digit numerik yang bersifat unik terdiri atas grup klas, kode negara dan nomor identifikasi yang ditetapkan oleh National Codification Bureau (NCB), untuk INDONESIA ditetapkan oleh Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagai NCB INDONESIA.
3. Kodifikasi Materiil Sistem NSN adalah rangkaian kegiatan mulai tahapan pemberian nama baku, klasifikasi, identifikasi dan penomoran Materiil bekal untuk membentuk bahasa perbekalan tunggal (single supply language) dengan prinsip satu Materiil bekal satu NSN sehingga dapat digunakan dalam kelengkapan data manajemen logistik.
4. Kataloger adalah personel pegawai negeri anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai pengelola sistem kodifikasi Materiil pertahanan berlandaskan pada sistem NSN dengan latar belakang pendidikan, dan latihan serta pengalaman yang memadai sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan mahir (profesional) sesuai dengan tingkatan yang disandangnya.
5. Materiil Bekal/Item of Supply (IOS) adalah Materiil (part/end item) hasil produksi pabrikan dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi bekal keperluan logistik dan kemungkinan pengadaanya berulang.
6. Materiil Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Materiil adalah semua Materiil yang sudah dimiliki dan digunakan oleh Kementerian www.djpp.kemenkumham.go.id

Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA serta Materiil lain yang secara langsung belum digunakan namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat dikerahkan dalam rangka mendukung pertahanan negara. 7. Pelaksana Kodifikasi Materiil adalah Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan selaku NCB INDONESIA, Satuan Kerja pembina Materiil di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar selanjutnya disingkat Mabes TNI, Angkatan, Instansi lain dan Pabrikan, yang diberi tugas dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kegiatan Kodifikasi Materiil. 8. Pengguna Kodifikasi Materiil adalah Pembina Materiil di TNI dan Angkatan yang menggunakan/memanfaatkan hasil Kodifikasi Materiil dalam rangka pengelolaan logistik. 9. Pabrikan adalah suatu badan usaha milik negara atau perusahaan, firma, korporasi yang MENETAPKAN karakteristik, desain dari produksi barang dengan bantuan gambar teknis, spesifikasi, dan pengawasan produk. 10. Distributor/Pemasok adalah penyedia Materiil yang memasok/ menyediakan Materiil dalam proses pengadaan untuk kebutuhan pertahanan negara. 11. Badan Kodifikasi Internasional yang selanjutnya disebut AC/135 adalah Grup Direktur Kodifikasi Nasional dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kodifikasi Internasional bertugas membuat dan melaksanakan kebijakan Sistem Kodifikasi NATO Codification System (NCS). 12. National Codification Bureau yang selanjutnya disingkat NCB adalah Badan Kodifikasi Nasional disuatu negara yang diberi wewenang oleh AC/135 sebagai penghubung antar sesama NCB dan antara NCB dengan Badan Kodifikasi Internasional, bertanggung jawab atas pengelolaan data kodifikasi nasional dan bertindak sebagai pusat rujukan data Kodifikasi Materiil. 13. Pembina Materiil adalah pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan Materiil yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan tentang perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, pengendalian dan pengawasan terhadap daur hidup Materiil di Kemhan dan TNI. 14. Kode Pabrik/Commercial and Government Entity (CAGE) adalah nomor yang khas terdiri atas 5 (lima) digit numerik atau gabungan alpha numerik yang ditetapkan oleh Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan bagi Industri Pertahanan (perusahaan, pabrik dan distributor). www.djpp.kemenkumham.go.id

15. Permanent System Control Number yang selanjutnya disingkat PSCN adalah Kode Sementara berupa 13 (tiga belas) digit alpha numerik yang ditetapkan oleh NCB untuk Materiil bekal luar negeri yang belum memiliki NSN.

16. NATO Support Agency yang selanjutnya disingkat NSPA adalah organisasi yang mendukung sistem informasi teknologi untuk AC/135 atau Organisasi Kodifikasi Internasional yang beroperasi dan bermarkas di Grand Duchy Luxembourg.

17. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

18. Interoperability adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem yang dapat berinteraksi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.

19. Logistik adalah pengelolaan barang melalui tindakan-tindakan perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan dan penghapusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

20. Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disebut Spektek adalah data yang bersifat teknis dari suatu barang atau Materiil.

21. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satker Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

22. Pemeliharaan Materiil adalah segala usaha mempertahankan kondisi Materiil agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan tujuan menghindarkan terjadinya kerusakan yang lebih berat agar tetap dalam keadaan siap pakai dengan cara mengadakan perbaikan kerusakan yang terjadi sebelum usia pakai berakhir.

23. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pengguna barang yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

24. Allied Codification Publication-1 yang selanjutnya disingkat AcodP-1 adalah ketentuan kodifikasi yang diterbitkan oleh AC/135.

25. NATO Codificatian System selanjutnya disingkat NCS adalah sistem kodifikasi yang berlaku secara internasional yang digunakan dalam rangka mendukung kebutuhan logistik anggota negara NATO dan Non NATO.

26. Akusisi adalah proses kegiatan terpadu dalam upaya “pengadaan” melalui tahapan-tahapan mulai dari penentuan kebijakan, konsep pengembangan, produksi, penggunaan serta dukungannya hingga penghapusan dalam daur hidup Materiil bekal.

27. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Satuan di lingkungan Kemhan dan instansi lain yang menyelenggarankan kegiatan kodifikasi yang menjadi tanggung jawabnya.

28. NATO Mailbox System yang selanjutnya disingkat NMBS adalah layanan EDI (Electronic Data Interchange/Pertukaran Data Elektronik) NSPA yang digunakan komunitas NCS untuk mengintegrasikan dan melakukan pertukaran data/berita secara elektronik.

29. Common Supply Language yaitu bahasa perbekalan umum atau bersama yang diterapkan di dalam komunitas pengguna sistem NCS sehingga komunikasi logistik secara nasional dan internasional untuk memenuhi kebutuhan Materiil anggotanya dapat terpenuhi dengan bahasa yang seragam.

30. Klausul Kontrak Kodifikasi adalah klausul atau pasal pada kontrak pengadaan peralatan dan spare part yang mengharuskan kontrak untuk menyiapkan data teknik Materiil untuk kegiatan kodifikasi (gambar teknik, spesifikasi teknis dan dokumen lainnya).

31. Illustrated Part Catalog yang selanjutnya disingkat IPC adalah ilustrasi manual atau dokumen spesifikasi untuk suatu peralatan (pesawat, kendaraan dan sebagainya) yang memiliki exploded views dari sub rakitan atau komponen dimana tiap partnya dilengkapi nomor index dan part number pabrik.

32. Illustrated Part Breakdown yang selanjutnya disingkat IPB adalah gambaran tentang Materiil secara rinci dan diuraikan sampai bagian terkecil serta dilengkapi dengan part number dan penjelasan Materiil lainnya.

33. LSA adalah kode transaksi pertukaran data untuk permintaan data NSN dan manajemen data lainnya terhadap suatu Materiil bekal produksi luar negeri.

34. LAU adalah kode transaksi pertukaran data untuk mendaftarkan suatu NCB sebagai pengguna NSN dari NCB lain. www.djpp.kemenkumham.go.id

35. NATO Data Exchange yang selanjutnya disingkat NADEX adalah proses pertukaran data kodifikasi antar NCB dan antar NCB ke NSPA melalui NATO Mail Box System (NMBS) dalam rangka memelihara data kodifikasi baik data Materiil dalam negeri maupun luar negeri.

36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

37. Badan Sarana Pertahanan Kementeriaan Pertahanan yang selanjutnya disingkat Baranahan Kemhan adalah unsur pendukung tugas dan fungsi kementerian yang berada dibawah dan dan bertanggung jawab kepada menteri.

38. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintahan dibidang pertahanan.

Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil dilaksanakan dengan memperhatikan asas sebagai berikut: a. manfaat, yaitu Kodifikasi Materiil diselenggarakan guna mendukung fungsi-fungsi pembinaan Materiil sepanjang daur hidupnya, sehingga tercapai pembinaan Materiil yang berdaya guna dan berhasil guna; b. terpadu, yaitu Kodifikasi Materiil diselenggarakan secara terpadu dalam tataran wewenang dan tanggung jawab penyelenggara dan para pelaksana Kodifikasi Materiil; c. handal, yaitu hasil Kodifikasi Materiil, berupa katalog Materiil yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan rumusan yang jelas dan benar, mudah dimengerti, dan dapat digunakan secara tepat guna; d. berlanjut, yaitu Kodifikasi Materiil Sistem NSN harus menjamin kelancaran dan kemampuan untuk kegiatan pembinaan Materiil secara berlanjut dan berkesinambungan sehingga dapat mendukung satuan operasional secara optimal; e. ketepatan, yaitu Kodifikasi Materiil harus dapat menjamin ketepatan data dan informasi Materiil untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan, maupun operasional Materiil.

Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem NSN dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut: a. setiap Materiil Bekal/Item Of Supply (IOS) yang memiliki fungsi sama diidentifikasi/dikenali dengan satu nama seragam (baku) yang mengacu pada ketentuan NCS; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. setiap Materiil Bekal/Item Of Supply (IOS) diklasifikasikan/dikelaskan di bawah satu klasifikasi yang seragam; dan c. setiap Materiil Bekal/Item of Supply (IOS) diberikan satu nomor yang unik yaitu NSN dengan struktur dan komposisi yang seragam, berupa 13 (tiga belas) digit angka dan dianut oleh negara pengguna NCS, sesuai Struktur NSN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan agar Kemhan dan TNI dapat menjalankan siklus logistik modern dalam pelaksanaan akuisisi Materiil dengan tahapan sebagai berikut: a. perencanaan kebutuhan; b. pengadaan; c. penggunaan(distribusi, pergudangan); d. dukungan dan pemeliharaan; dan e. penghapusan (2) Peraturan Menteri ini bertujuan: a. agar Alutsista TNI dapat mencapai usia pakai maksimal dalam kondisi baik dan siap operasi sehingga memenuhi operasional requirement yang telah ditetapkan oleh Kemhan dan TNI; b. menyediakan bahasa perbekalan umum yang berlaku secara nasional dan internasional; c. mampu melaksanakan interoperability terhadap Materiil Bekal/Item Of Supply; d. mampu mengoptimalkan manajemen database logistik untuk menghindari duplikasi Materiil Bekal; dan e. dapat melayani seluruh operasional logistik secara efektif dan efisien.

(1) Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan ditunjuk sebagai NCB INDONESIA yang berwenang MENETAPKAN Kodifikasi Materiil Sistem NSN. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan merupakan instansi pembina jabatan fungsional kataloger.

(1) Setiap Materiil kontrak hasil pengadaan Alutsista dan non Alutsista wajib menggunakan Kodifikasi Materiil sistem NSN. (2) Penerapan Kodifikasi Materiil Sistem NSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada AcodP-1, sesuai dengan ketentuan kodifikasi yang dikeluarkan oleh AC/135. (3) Penerapan Kodifikasi Materiil Sistem NSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh: a. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagai perumus kebijakan; b. Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan sebagai NCB; c. Mabes TNI sebagai pengguna kekuatan; d. Angkatan sebagai pembina kekuatan; e. Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) Angkatan sebagai pembina Materiil; dan f. Satuan Pemakai sebagai pengguna Materiil untuk mendukung operasional logistik secara efektif dan efisien.

Sasaran Kodifikasi Materiil Sistem NSN terdiri atas: a. Alutsista dan suku cadang pendukungnya hasil pengadaan luar negeri maupun pengadaan dalam negeri, baik hasil pengadaan baru maupun yang telah menjadi kekuatan organik satuan pemakai di Mabes TNI dan Angkatan yang belum mempunyai NSN; b. produk Industri Pertahanan dari badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta baik secara mandiri maupun konsorsium/kerja sama operasional atas penilaian pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan; dan c. produk industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan) di daerah yang dapat mendukung kebutuhan Industri Pertahanan dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap import bahan baku dari luar negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Klausul Kontrak Kodifikasi wajib dicantumkan dan diterapkan dalam setiap kontrak pengadaan yang dibuat dan disetujui antara pihak penyedia barang/manufaktur/produsen, Panitia pengadaan, dan Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan selaku NCB INDONESIA. (2) Penerapan Klausul Kontrak Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Standardization NATO Agreement (STANAG) 4177 dalam AcodP-1 wajib dilaksanakan oleh seluruh negara yang menganut NCS. (3) Klausul Kontrak Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan di setiap pengumuman lelang Alutsista dan pendukungnya. (4) Klausul Kontrak Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada: a. pengadaan Alutsista dan non Alutsista melalui pihak penyedia barang/manufaktur/produsen dari dalam negeri maupun luar negeri; dan b. pembelian suku cadang untuk pemeliharaan dan perbaikan Alutsista yang digunakan oleh Kemhan dan TNI. (5) Ketentuan Pelaksanaan Klausul Kontrak Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Pihak pabrikan/perusahaan/distributor mendaftarkan ke Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan untuk diberikan kode pabrik (CAGE) menurut ketentuan NCS; dan b. calon penyedia barang/vendor agar mencantumkan NSN untuk setiap Materiil yang ditawarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. untuk memperoleh NSN Materiil produk luar negeri dengan cara sebagai berikut: a) Pihak calon penyedia barang/vendor dapat langsung menghubungi NCB negara produsen Materiil tersebut; b) Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan dapat membantu dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. nama Materiil;

2. part number/nomor produksi;

3. spesifikasi teknis; www.djpp.kemenkumham.go.id

4. nama pabrik dan alamatnya;

5. negara produsen;

6. nomor kontrak pengadaan;

7. gambar teknik; dan 8) data teknis lainnya yang diperlukan untuk dapat melaksanakan kodifikasi. c) dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b angka 1 Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan melakukan pertukaran data Materiil melalui proses LSA. d) dalam pertukaran data Materiil sebagaimana dimaksud pada huruf c terdapat 2 (dua) negara yang membebankan biaya terhadap permintaan NSN per item, yaitu Amerika dan Jerman.

2. Untuk memperoleh NSN Materiil hasil produksi dalam negeri Pihak calon penyedia barang/vendor dapat meminta Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan untuk MENETAPKAN NSN terhadap Materiil yang ditawarkan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: a) nama Materiil;

b) part number/nomor produksi; c) spesifikasi teknis/karakteristik Materiil; d) illustrated part catalog/illustrated part breakdown; e) nama pabrik dan alamatnya; dan f) gambar Materiil.

(1) Materiil yang dikodifikasi sebagaimana dimaksud pasal 7 terdiri atas: a. Materiil Alutsista hasil pengadaan dalam negeri dan luar negeri; b. Materiil Bekal/Item of Supply (IOS) hasil pengadaan dalam negeri dan luar negeri; c. Materiil hasil produksi Industri Pertahanan; d. Materiil hasil produksi industri komponen dan atau pendukung (perbekalan) di daerah; e. Materiil hasil produksi dalam negeri atas permintaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Materiil yang tidak dikodifikasi terdiri atas: a. Materiil dalam proses penelitian dan pengembangan; dan b. Materiil tak bergerak.

(1) Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem NSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berpedoman pada ketentuan AcodP-1 dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan. (2) Penetapan kode pabrik/Commercial and Government Entity (CAGE) untuk pabrikan/manufaktur dalam negeri dilaksanakan oleh Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan. (3) Materiil Alutsista dan IOS produksi luar negeri yang telah digunakan oleh Kemhan, TNI dan Angkatan yang belum memiliki NSN dengan keterbatasan data pendukung, Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan dapat MENETAPKAN NSN sementara dengan menggunakan kode PSCN (Permanent System Control Number) dengan dilengkapi data sebagai berikut:

a. part number/nomor produksi; b. nama Materiil/item name; c. type/model; d. manufacturer & cage code; e. nomor kontrak jual beli; f. teknis dan gambar; dan g. alamat website dan kontak person dari manufaktur/produsen tersebut. (4) Kode PSCN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai NSN dari negara produsen dikirim ke Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan dengan proses LSA melalui NMBS.

Kodifikasi Materiil Sistem NSN dilaksanakan dalam 3 (tiga) metode terdiri atas: a. Metode Kodifikasi merupakan kegiatan melakukan proses pemberian NSN produk dalam negeri melalui tahapan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. pemberian nama baku;
2. pengklasifikasian Materiil;
3. identifikasi Materiil; dan
4. pemberian/penetapan NSN. b. Metode Riset merupakan proses kegiatan untuk mencari NSN dan melengkapi elemen data Alutsista dan pendukung yang telah menjadi organik satuan hasil produksi manufaktur dari luar negeri dengan menggunakan referensi yang ditentukan oleh NCS. c. Metode Pertukaran Data atau NATO Data Exchange (NADEX) dilakukan Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan untuk memelihara data kodifikasi Materiil luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
5. transaksi LAU guna mendaftarkan INDONESIA sebagai user/pengguna Materiil luar negeri yang telah memiliki NSN, sesuai format LAU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
6. transaksi LSA sebagai upaya mendaftarkan NSN sekaligus sebagai user/pengguna Materiil luar negeri, sesuai format LSA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pelaksana Kodifikasi Materiil secara kelembagaan, meliputi: a. Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan sebagai NCB dan koordinator pelaksana dan pengendali di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, Angkatan, Instansi lain, dan Pabrikan; b. Mabes TNI dalam hal ini Staf Logistik (Slog) TNI sebagai koordinator pelaksana dan pengendali pada:

1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI, yang menangani dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kodifikasi Materiil komunikasi dan elektronika;

2. Badan Perbekalan TNI yang menangani dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kodifikasi Materiil bekal umum dan bekal khusus;

3. Pusat Kesehatan TNI yang menangani dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kodifikasi Materiil bekal kesehatan; www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Badan Intelijen Strategis TNI yang menangani dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kodifikasi Materiil bekal khusus; dan

5. Detasemen Markas Besar TNI yang menangani dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kodifikasi Materiil bekal. c. Angkatan sebagai berikut:

6. Angkatan Darat dalam hal ini Staf Logistik Angkatan Darat (Slogad), sebagai pelaksana dan pengendali serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kodifikasi Materiil di lingkungan Matra Darat;

7. Angkatan Laut dalam hal ini Dinas Perbekalan Angkatan Laut (Disbekal), sebagai pelaksana dan pengendali serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kodifikasi Materiil di lingkungan Matra Laut; dan

8. Angkatan Udara dalam hal ini Dinas Materiil Angkatan Udara (Dismatau), sebagai pelaksana dan pengendali serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kodifikasi Materiil di lingkungan Matra Udara. d. Instansi lain sebagai pelaksana dan pengendali serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kodifikasi Materiil di lingkungan instansinya; e. Pabrikan/Produsen sebagai pelaksana dan pengendali serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kodifikasi Materiil di lingkungan pabrikan/produsen/perusahaan;

(1) Dalam rangka pelaksanaan kodifikasi Materiil sistem NSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan b dilaksanakan oleh pejabat fungsional Kataloger, sesuai dengan kualifikasinya. (2) Kualifikasi pejabat fungsional Kataloger sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. tingkat pelaksana, meliputi:

1. pelaksana pemula;

2. pelaksana;

3. pelaksana lanjutan; dan 4) penyelia. b. tingkat keahlian, meliputi:

4. ahli pertama;

5. ahli muda; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

6. ahli madya. (3) Satker yang belum memiliki personel dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses kodifikasi tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas dan wewenang penyelenggara Kodifikasi Materiil Sistem NSN sebagai berikut: a. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagai berikut:

1. menyusun kebijakan umum penyelenggaraan Kodifikasi Materiil;

2. mempertimbangkan saran dan pengembangan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan baru. b. Badan Sarana Pertahanan Kemhan sebagai berikut:

3. melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan diantaranya Kodifikasi Materiil;

4. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas diantaranya dibidang pengelolaan Kodifikasi Materiil. c. Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan sebagai berikut:

5. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kodifikasi Materiil;

6. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan dan administrasi Kodifikasi Materiil;

7. mengkoordinasikan penyelenggaraan Kodifikasi Materiil baik bilateral maupun multilateral;

8. menyelenggarakan Kodifikasi Materiil dan dukungan teknis Kodifikasi, memberikan bimbingan dan supervisi teknis di bidang Kodifikasi Materiil;

9. menyiapkan pengembangan Kodifikasi dan sistem informasinya;

10. melaksanakan pembinaan terhadap jabatan fungsional kataloger. d. Mabes TNI sebagai berikut:

11. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan Kodifikasi Materiil yang ditetapkan Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan; www.djpp.kemenkumham.go.id

12. menyusun usulan penyerahan dan permintaan data Kodifikasi Materiil ke Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan;

13. melaksanakan koordinasi dengan Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kodifikasi; dan

14. melaporkan data Materiil baik yang telah memiliki NSN ataupun belum ke Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan untuk dapat terwujudnya interoperability. e. Angkatan sebagai berikut:

15. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan Kodifikasi Materiil yang ditetapkan Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan;

16. menyusun usulan penyerahan dan permintaan data Kodifikasi Materiil ke Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan;

17. melaksanakan koordinasi dengan Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kodifikasi; dan

18. melaporkan data Materiil baik yang telah memiliki NSN ataupun belum ke Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan untuk dapat terwujudnya interoperability. f. Instansi lain sebagai berikut:

19. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan Kodifikasi Materiil yang ditetapkan Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan;

20. menyusun usulan penyerahan dan permintaan data Kodifikasi Materiil ke Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan; dan

21. melaksanakan koordinasi dengan Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan dan instansi terkait, perusahaan dan pabrikan dalam penyelenggaraan kodifikasi; g. Pabrikan atau Produsen yang terdiri atas Industri Pertahanan dan industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan) di daerah sebagai berikut:

22. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan Kodifikasi Materiil yang ditetapkan Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan;

23. menyusun usulan penyerahan dan permintaan data Kodifikasi Materiil ke Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan; dan

24. menyiapkan dan mengirimkan elemen data yang diperlukan untuk proses kodifikasi di Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Mekanisme Prosedur Kodifikasi dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi kodifikasi dengan prosedur sebagai berikut: a. satuan pemakai di lingkungan TNI dan Angkatan melaporkan pengiriman data Materiil yang akan dikodifikasi ke Staf Logistik Mabes TNI, Staf Logistik Angkatan Darat, Dinas Perbekalan Angkatan Laut, dan Dinas Materiil Angkatan Udara; b. Kemhan, Mabes TNI, Angkatan, Produsen, dan instansi lain mengirimkan data Materiil yang belum memiliki NSN ke Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan untuk dilakukan proses Kodifikasi Materiil; c. data Materiil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi:

1. nama Materiil;
2. part number (PN)/nomor produksi;
3. nama pabrikan/pemasok;
4. karakteristik/spektek Materiil;
5. illustrated part catalog (IPC);
6. illustrated part breakdown (IPB);
7. gambar teknis (technical drawing);
8. nomor kontrak jual beli/pengadaan; dan
9. negara produsen. (2) Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan mengkaji, memverifikasi data Materiil yang diajukan oleh Kemhan, Mabes TNI, Angkatan, Pabrikan/Produsen dan instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b selanjutnya dilakukan proses Kodifikasi Materiil Bekal yang meliputi: a. penentuan nama baku Materiil; b. klasifikasi Materiil; c. identifikasi Materiil; dan d. pemberian/penetapan NSN. (3) Dalam hal tertentu Kemhan, Mabes TNI, Pembina Materiil dan Instansi Lain dapat melakukan kegiatan kodifikasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Kegiatan kodifikasi sebagimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan nama baku Materiil dan klasifikasi serta kegiatan riset data Materiil dapat dilakukan oleh kataloger yang berada di Satker. (5) Kegiatan kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan. (6) Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan validasi dan pengesahan NSN terhadap Materiil bekal yang telah dikodifikasi. (7) Mekanisme Prosedur Kodifikasi secara manual maupun menggunakan aplikasi kodifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat digambarkan sesuai Alur Proses Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil di Lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana terlampir pada Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan mempunyai wewenang MENETAPKAN dan mengesahkan untuk: a. NSN Materiil dalam negeri dengan struktur 13 (tiga belas) digit; b. Nomor Kode Pabrik/CAGE dengan struktur 4 angka dan 1 huruf Z (0000Z) sesuai Struktur Kode Pabrik/CAGE sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. PSCN sesuai Struktur PSCN sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan d. Formasi dan menilai jabatan fungsional kataloger.

(1) Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan menyusun publikasi katalog Materiil sesuai kebutuhan kemudian digandakan, didistribusikan kepada Mabes TNI, Angkatan, instansi lain dan Pabrikan/Produsen/Perusahaan. (2) Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan sebagai NCB INDONESIA berkewajiban menerima dan mengadakan Publikasi Katalog yang www.djpp.kemenkumham.go.id

diterbitkan oleh NSPA maupun NCB negara lain sebagai referensi dalam proses kodifikasi. (3) Publikasi katalog Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai rujukan dalam rangka pembinaan/pengelolaan Materiil. (4) Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan berkewajiban mengirimkan Publikasi katalog ke NSPA sebagai Pusat Data Base Kodifikasi Internasional.

(1) Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan melaksanakan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan Kodifikasi Materiil. (2) Dalam hal Pengembangan, Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan wajib mengikuti perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi tentang kodifikasi serta perkembangan yang dilakukan oleh AC/135 dan NSPA.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Pertahanan di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id