Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2014 tentang PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Veteran

adalah warga

yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, atau warga negara INDONESIA yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA. 2. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA adalah warga negara INDONESIA yang dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik INDONESIA di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah INDONESIA (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan,dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA. 3. Veteran Pembela Kemerdekaan

adalah warga negara INDONESIA yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA.

4. Veteran Perdamaian Republik INDONESIA adalah warga negara INDONESIA yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA.
5. Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA adalah warga negara INDONESIA yang gugur dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik INDONESIA di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya adalah anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah INDONESIA (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan, dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA.
6. Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik INDONESIA adalah warga negara INDONESIA yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain yang gugur dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA.
7. Veteran Anumerta Perdamaian

adalah warga

yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang gugur dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA. 8. Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA adalah penghargaan dan penghormatan negara yang diberikan oleh PRESIDEN kepada warga negara INDONESIA yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan

dan/atau ikut melaksanakan perdamaian dunia. 9. Tunjangan Veteran

selanjutnya disebut Tuvet adalah tunjangan yang merupakan penghargaan dan penghormatan negara.

10. Dana Kehormatan Veteran Republik INDONESIA selanjutnya disebut Dahorvet adalah sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari negara.
11. Calon Veteran adalah warga negara INDONESIA yang ikut aktif berjuang merebut dan membela kemerdekaan

dalam peristiwa keveteranan RI yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah dan melaksanakan misi perdamaian dunia dibawah mandat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) namun belum mendapatkan Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 13. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan yang selanjutnya disebut Dirjen adalah pembantu menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab salah satunya menyelenggarakan pengurusan administrasi Veteran. 14. Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi hak-hak Veteran. 15. Saksi adalah seorang Veteran

yang pernah berjuang bersama-sama dalam satu kesatuan yang keterangannya dapat dipertanggung jawabkan dalam proses pengusulan Tanda Kehormatan Veteran. 16. Sponsorship adalah surat rekomendasi dari seorang Veteran yang telah mendapatkan Tanda Kehormatan sebagai Komandan/pimpinan yang pernah berjuang bersama-sama yang dapat memperkuat keterangan bagi calon Veteran. 17. Formulir Veteran (FV) adalah blangko persyaratan administrasi yang harus diisi oleh calon Veteran dan panitia penerimaan calon Veteran untuk mendapatkan Keputusan Tanda Kehormatan Veteran. 18. Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan selanjutnya disingkat Kanminvetcad adalah pelaksana Tim Penyaringan Tingkat II (TP II) dalam pengurusan administrasi calon Veteran yang berada di Kabupaten/Kota, berkedudukan di bawah Babinminvetcad. 19. Badan Pembinaan Administrasi Veteran dan Cadangan TNI selanjutnya disingkat Babinminvetcad adalah salah satu Badan Pelaksana Kodam sebagai pelaksana Tim Penyaringan Tingkat I (TP I) dalam pengurusan administrasi calon Veteran. 20. Pangkalan Utama Angkatan Laut selanjutnya disingkat Lantamal adalah pelaksana Tim Penyaringan Tingkat II (TP II) dalam pengurusan administrasi calon Veteran yang berasal dari TNI AL atau dari pensiunan TNI AL.

21. Dinas Perawatan Personel Angkatan Laut selanjutnya disingkat Diswatpersal adalah salah satu Badan Pelaksana Pusat TNI AL yang bertugas sebagai pelaksana Tim Penyaringan Tingkat I (TP I) dalam pengurusan administrasi calon Veteran yang berasal dari TNI AL atau dari pensiunan TNI AL.
22. Komando Operasi Angkatan Udara selanjut disingkat Koopsau adalah pelaksana Tim Penyaringan Tingkat II (TP II) dalam pengurusan administrasi calon Veteran yang berasal dari TNI AU atau dari pensiunan TNI AU.
23. Dinas Perawatan Personel Angkatan Udara selanjutnya disingkat Diswatpersau adalah salah satu Badan Pelaksana Pusat TNI AU yang bertugas sebagai pelaksana Tim Penyaringan Tingkat I (TP I) dalam pengurusan administrasi calon Veteran yang berasal dari TNI AU atau dari pensiunan TNI AU.
24. Biro Perawatan Personil Staf Sumber Daya Manusia Polri selanjutnya disingkat Birowatpers SSDM Polri adalah satuan kerja yang bertugas sebagai pelaksana Tim Penyaringan Tingkat I (TP I) dalam pengurusan administrasi calon Veteran Perdamaian yang berasal dari Polri atau pensiunan Polri.
25. Direktorat Veteran Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan selanjutnya disingkat Ditvet Ditjen Pothan Kemhan adalah satuan kerja yang bertugas sebagai Tim Penyaringan Tingkat Pusat (TPP) dalam pengurusan administrasi calon Veteran.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan administrasi Pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA.

Veteran Republik INDONESIA terdiri atas : a. Veteran PKRI. b. Veteran Pembela. c. Veteran Perdamaian. d. Veteran Anumerta.

(1) Golongan Veteran PKRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri atas : a. Golongan A, untuk masa bakti minimal 4 tahun;

b. Golongan B, untuk masa bakti minimal 3 tahun; c. Golongan C, untuk masa bakti minimal 2 tahun; d. Golongan D, untuk masa bakti minimal 1 tahun; dan e. Golongan E, untuk masa bakti minimal 6 bulan. (2) Golongan Veteran Pembela sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b terdiri atas : a. Veteran Trikora meliputi:

1. Golongan A, untuk masa bakti minimal 18 bulan;
2. Golongan B, untuk masa bakti minimal 12 bulan;
3. Golongan C, untuk masa bakti minimal 6 bulan;
4. Golongan D, untuk masa bakti minimal 3 bulan; dan 5) Golongan E, untuk masa bakti kurang dari 3 bulan. b. Veteran Dwikora meliputi :
5. Golongan A, untuk masa bakti minimal 27 bulan;
6. Golongan B, untuk masa bakti minimal 18 bulan;
7. Golongan C, untuk masa bakti minimal 12 bulan;
8. Golongan D, untuk masa bakti minimal 6 bulan; dan 5) Golongan E, untuk masa bakti minimal 3 bulan. c. Veteran Seroja meliputi :
9. Golongan A, untuk masa bakti minimal 14 bulan;
10. Golongan B, untuk masa bakti minimal 12 bulan;
11. Golongan C, untuk masa bakti minimal 9 bulan;
12. Golongan D, untuk masa bakti minimal 6 bulan; dan 5) Golongan E, untuk masa bakti minimal 3 bulan. (3) Golongan Veteran Perdamaian dan Veteran Anumerta Perdamaian. (4) Golongan Veteran Anumerta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d meliputi Veteran PKRI, dan Pembela yang selanjutnya dikelompokkan dalam golongan A.

Penyelenggara pendaftaran calon Veteran terdiri atas: a. TP II terdiri atas:

1. Kanminvetcad;
2. Lantamal; dan 3) Koopsau. b. TP I terdiri atas:
3. Babinminvetcaddam;
4. Diswatpersal;
5. Diswatpersau; dan 4) Birowatpers SSDM Polri. c. TPP yaitu Ditvet Ditjen Pothan Kemhan.

(1) Persyaratan administrasi calon Veteran meliputi : a. formulir pendaftaran calon Veteran penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA (FV-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. b. formulir riwayat peristiwa perjuangan (FV-2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini c. formulir keterangan kesaksian (FV-3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini d. fotokopi piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang atau Pembela dari saksi minimal 2 (dua) orang dan dilegalisasi oleh TP I, TP II dan atau pimpinan kesatuan terakhir; e. fotokopi surat perintah penugasan ke dan penarikan dari daerah operasi militer bagi calon Veteran Pembela dan Perdamaian; f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; g. fotokopi Kartu Keluarga; h. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 (tiga lembar) tanpa kacamata dan tutup kepala; i. usia minimal 14 tahun pada saat mulai bergabung dalam perjuangan kemerdekaan;

j. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) tidak pernah terlibat gerakan separatis, gerakan makar, dan pernah melakukan gerakan lainnya untuk mengubah dasar negara Pancasila. k. tidak pernah dipidana penjara atau kurungan 6 (enam) bulan atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (2) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Veteran dapat melengkapi persyaratan pendukung yaitu: a. Surat keterangan dari Komandan Kesatuan dalam perjuangan bersenjata sebagai sponsorship (FV-4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini; b. fotokopi kartu tanda anggota kesatuan; c. fotokopi piagam Tanda Kehormatan jenis Bintang dari Angkatan dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan/atau d. fotokopi piagam Satyalencana Gerakan Operasi Militer dan Satyalencana lainnya. (3) Persyaratan administrasi calon Veteran Anumerta meliputi : a. formulir pendaftaran calon Veteran Anumerta penerima Tanda Kehormatan Veteran

(FV-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. b. formulir riwayat peristiwa perjuangan (FV-2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini c. formulir keterangan kesaksian (FV-3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini d. fotokopi piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang atau Pembela dari saksi minimal 2 (dua) orang dan dilegalisir oleh TP I, TP II dan atau pimpinan kesatuan terakhir; e. fotokopi surat perintah penugasan ke daerah operasi militer bagi calon Veteran Pembela dan Perdamaian; f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari ahli waris; g. fotokopi Surat Nikah atau keterangan lain yang menguatkan keabsahan pernikahan calon Veteran Anumerta; h. fotokopi Kartu Keluarga ahli waris; i. Surat Keterangan ahli waris calon Veteran Anumerta dari Kelurahan/Desa

j. pas photo berwarna terbaru ahli waris ukuran 4x6 (empat lembar) k. surat keterangan kematian dari Komandan satuan bagi calon Veteran Anumerta Pembela dan Perdamaian; l. surat keterangan kematian dari Kelurahan/Desa bagi calon Veteran Anumerta PKRI; m.fotokopi Surat Keputusan pemberian pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu bagi calon Veteran Anumerta Pembela dan Perdamaian;

(1) Dalam hal calon Veteran Anumerta PKRI, pendaftaran dilakukan oleh ahli waris antara lain: a. Janda/Duda; atau b. Anak yang sah. (2) Dalam hal calon Veteran Anumerta Pembela dan Perdamaian, pendaftaran dilakukan oleh ahli waris antara lain: a. Orangtua sah; b. Janda/Duda; atau c. Anak yang sah.

Setiap calon Veteran berhak mendaftarkan diri sebagai Veteran untuk menerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA dari PRESIDEN Republik INDONESIA.

(1) Mekanisme pendaftaran oleh calon Veteran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilaksanakan diwilayah tempat tinggal melalui Kanminvetcad, Lantamal, Koopsau sebagai Tim Penyaringan Tingkat II (TP II). (2) Proses administrasi setelah pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sampai dengan Tim Penyaringan Tingkat Pusat (TPP). (3) Dalam hal calon Veteran PKRI dan Pembela yang berasal dari PNS, Polri, Pensiunan PNS, dan Pensiunan Polri serta masyarakat non pegawai pelaksanaan pendaftaran melalui Kanminvetcad. (4) Dalam hal calon Veteran yang berasal dari Pensiunan TNI AL atau TNI AU diwilayah tempat tinggalnya tidak terdapat satuan yang

bersangkutan, calon veteran dapat mendaftar di Kanminvetcad setempat. (5) Dalam hal calon Veteran Perdamaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c yang berasal dari Polri dilaksanakan secara berjenjang oleh Birowatpers SSDM Polri sampai dengan Tim Penyaringan Tingkat Pusat (TPP). (6) Dalam hal calon Veteran Perdamaian yang berasal dari Pensiunan TNI AL, TNI AU, dan Polri diwilayah tempat tinggalnya tidak terdapat satuan yang bersangkutan, calon Veteran dapat mendaftar di Kanminvetcad setempat.

(1) Dalam rangka melaksanakan mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), Kanminvetcad, Lantamal, Koopsau sebagai TP II bertugas: a. menerima berkas pendaftaran dari calon Veteran; b. mencatat dan menempelkan 1 (satu) lembar pas photo dalam buku pendaftaran sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini (FV-5); c. memberi nomor dan tanggal pendaftaran serta mengembalikan satu berkas kepada calon Veteran untuk arsip disertai tanda terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini (FV-6); d. melakukan penelitian dan penyaringan administrasi calon Veteran; e. mengusulkan penentuan golongan Veteran berdasarkan masa bakti; f. menindak-lanjuti hasil penelitian dan penyaringan calon Veteran sebagaimana dimaksud huruf d, untuk kemudian ditetapkan dalam Berita Acara Penelitian dan Penyaringan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini (FV-7); (2) Hasil penelitian dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikirim dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kanminvetcad kepada Babinminvetcad. b. Lantamal kepada Diswatpersal. c. Koopsau kepada Diswatpersau. (3) Dalam rangka menindaklanjuti mekanisme pendaftaran yang diajukan oleh TP II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TP I bertugas: a. menerima berkas pendaftaran calon Veteran dari TP II; b. mencatat dalam buku pendaftaran;

c. melakukan penelitian dan penyaringan ulang administrasi calon Veteran; d. mengusulkan penentuan golongan berdasarkan masa bakti perjuangan calon Veteran; e. MENETAPKAN Berita Acara setelah dilaksanakan penelitian dan penyaringan serta pengusulan penentuan golongan. (4) Hasil penelitian dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dikirim dengan Surat Pengantar kepada Ditvet Ditjen Pothan Kemhan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini (FV-8) dengan tembusan: a. Kanminvetcad/Lantamal/Koopsau; b. Calon Veteran yang bersangkutan; dan c. Arsip.

(1) Birowatpers SSDM Polri selaku TP I sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) bertugas: a. menerima berkas pendaftaran dari calon Veteran Perdamaian; b. mencatat dan menempelkan 1 (satu) lembar pas photo dalam buku pendaftaran sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini (FV-5); c. memberi nomor dan tanggal pendaftaran serta mengembalikan satu berkas kepada calon Veteran Perdamaian untuk arsip disertai tanda terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini (FV-6); d. melakukan penelitian dan penyaringan administrasi calon Veteran Perdamaian; e. menindak-lanjuti hasil penelitian dan penyaringan calon Veteran Perdamaian sebagaimana dimaksud huruf d, untuk kemudian ditetapkan dalam Berita Acara Penelitian dan Penyaringan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini (FV-7); (2) Birowatpers SSDM Polri sebagai TP I selanjutnya mengirimkan hasil penelitian dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ditvet Ditjen Pothan Kemhan dengan Surat Pengantar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini (FV 8) dengan tembusan: a. Calon Veteran yang bersangkutan;

b. Arsip.

Dalam rangka melaksanakan mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 11, Ditvet Ditjen Pothan Kemhan selaku TPP bertugas: a. menerima berkas pendaftaran calon Veteran dari TP 1; b. melakukan penelitian dan penyaringan administrasi calon Veteran; c. menentukan penggolongan Veteran berdasarkan masa bakti; d. mengajukan usulan penetapan Keputusan Tanda Kehormatan sebagai Veteran RI kepada Menteri; e. membuat lampiran Keputusan Menteri tentang besaran Dahorvet dan Tuvet sesuai dengan golongannya bagi ahli waris f. membuat surat keterangan ahli waris penerima hak Veteran Anumerta.

(1) Dalam rangka menindak lanjuti mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 12, Menteri menerbitkan Keputusan tentang Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA. (2) Keputusan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri besaran Dahorvet dan Tuvet sesuai dengan golongannya yang ditetapkan oleh Dirjen Pothan.

Pendistribusian Keputusan Menteri tentang Tanda Kehormatan Veteran

sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Keputusan kolektif yang asli tentang Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA sebagai arsip Ditvet Ditjen Pothan Kemhan; b

Keputusan Menteri tentang Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA didistribusikan kepada para pejabat sebagaimana tertera dalam tembusan Keputusan; dan c. Petikan Keputusan Menteri tentang Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA didistribusikan oleh Ditvet Ditjen Pothan Kemhan kepada Veteran Republik INDONESIA atau ahli waris Veteran Anumerta

melalui Babinminvetcaddam/Diswatpersal/ Diswatpersau/Birowatpers SSDM Polri. d. Dalam hal calon Veteran Anumerta Pejuang yang belum menikah, atau ahli waris Veteran Anumerta yang bersangkutan meninggal dunia diberikan Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA dengan tidak mendapatkan Dahorvet dan Tuvet.

(1) Pelaporan penerimaan petikan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dilaksanakan sebagai berikut : a. Kababinminvetcad kepada Dir Vet Ditjen Pothan Kemhan (FV-9); dan b. Kadiswatpersal dan Kadiswatpersau (FV-9) kepada Dir Vet Ditjen Pothan Kemhan. (2) Pelaporan penerimaan petikan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan oleh Karowatpers SSDM Polri (FV-9) kepada Dir Vet Ditjen Pothan Kemhan. 3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai tanda terima petikan Keputusan (FV-10) yang sudah ditandatangani oleh Veteran atau ahli waris Veteran Anumerta.

(1) Petikan Keputusan tentang Tanda Kehormatan dari Menteri yang tidak dapat diterimakan kepada Veteran yang bersangkutan maka dikembalikan ke Ditvet Ditjen Pothan Kemhan (FV-11). (2) Pengembalian Petikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan antara lain: a. pindah alamat tanpa memberitahukan kepada pembina administrasi Veteran. b. penulisan data Petikan Keputusan yang tidak sesuai dan perlu ralat.

Pelaporan penerimaan petikan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal penerimaan Keputusan.

(1) Dalam hal persyaratan pengajuan calon Veteran tidak memenuhi persyaratan, masing-masing Tim Pemeriksa dapat mengembalikan secara berjenjang berkas permohonan pengajuan calon Veteran. (2) Formulir pengembalian berkas permohonan pengajuan calon Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

(1) Menteri berwenang mencabut Keputusan Tanda Kehormatan Veteran RI. (2) Pencabutan Keputusan Tanda Kehormatan Veteran RI dikarenakan: a. membantu musuh Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. tidak setia dan mengkhianati dasar negara Pancasila; c. dipidana penjara atau kurungan 6 (enam) bulan atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; d. melakukan sikap dan perbuatan yang merendahkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Warga Negara: dan/atau e. melakukan pemalsuan data untuk mendapatkan Tanda Kehormatan Veteran RI. (3) Dalam hal pencabutan Keputusan Tanda Kehormatan Veteran RI sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan Veteran Republik INDONESIA juga dinyatakan tidak berlaku.

(1) Dalam rangka pencabutan Tanda Kehormatan Veteran RI dapat dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Dirjen. (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur : a. Direktorat Veteran Ditjen Pothan Kemhan; b. Biro Hukum Setjen Kemhan; c. Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA; dan d. Unsur lain bila diperlukan.

Pendaftaran Veteran yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diproses berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Skep/1223/M/IX/2000 tanggal 27 September 2000 tentang Pembukaan Kembali Pendaftaran Untuk Mendapatkan Gelar Kehormatan Veteran Republik INDONESIA.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku ; a. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Skep/1223/M/IX/2000 tanggal 27 September 2000 tentang Pembukaan Kembali Pendaftaran Untuk Mendapatkan Gelar Kehormatan Veteran Republik INDONESIA b. Peraturan Dirjen Pothan Kemhan Nomor: Per/02/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Prosedur Penyelesaian Administrasi Veteran. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 Agustus 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 08 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN