Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2009 tentang PEMBINAAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Akuisisi adalah suatu proses kegiatan terpadu yang dilaksanakan dalam upaya pengadaan melalui tahap-tahap penentuan kebutuhan, penjajagan konsep, peragaan dan validasi, pengembangan prototipe, penentuan tipe standar, serta produksi dan penerimaan.

2. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang produknya, baik secara sendiri maupun kelompok, atas penilaian Pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan.

3. Instansi terkait adalah instansi yang berhubungan dengan pembinaan teknologi dan industri pertahanan, meliputi : Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Kementerian Negara Ristek, Kementerian Negara BUMN, dan Bappenas.

4. Kemandirian adalah suatu kondisi berupa kemampuan pemenuhan kebutuhan sarana pertahanan dari industri pertahanan dalam negeri yang dilakukan dengan pemberdayaan sumber daya nasional secara sinergis.

5. Lembaga penelitian dan pengembangan pertahanan adalah unsur kelembagaan yang misi utamanya menumbuhkan kemampuan melakukan pembaharuan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan.

6. Pembinaan adalah rangkaian usaha atau kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan terukur, terhadap teknologi dan industri pertahanan dalam negeri sehingga mampu memproduksi sarana pertahanan, baik untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri maupun untuk dipasarkan ke negara lain.

7. Penganggaran adalah menjamin adanya alokasi anggaran yang proporsional dalam rangka mendukung program pembinaan teknologi dan industri pertahanan secara konsisten, berkembang dan transparan.

8. Pengguna adalah Tentara Nasional INDONESIA dan Lembaga lain yang melaksanakan tugas polisional.

9. Produk Terpilih adalah suatu hasil rekayasa teknologi sarana pertahanan melalui forum workshop teknologi dan industri pertahanan yang direalisasikan menjadi produk inovatif oleh industri pertahanan dan langsung dapat digunakan oleh pengguna serta memungkinkan untuk dapat dievaluasi dan dikembangkan.

10. Regulasi kelembagaan adalah regulasi untuk membentuk institusi non struktural yang berfungsi memfasilitasi dan mengkoordinasikan perkembangan teknologi dan produk sarana pertahanan.

11. Reverse engineering adalah proses menemukan prinsip-prinsip teknologi dari perangkat, objek atau sistem melalui analisis dari struktur, fungsi dan operasi.

12. Revolution in Military Affairs (RMA) adalah perubahan dan perkembangan secara signifikan keterkaitan di bidang/aspek militer akibat suatu empiris lapangan dengan pertemuan/rekayasa teknologi dan lainnya yang sangat berpengaruh simetris terhadap doktrin, strategi dan postur militer dari suatu negara.

13. Sarana Pertahanan adalah segenap peralatan, yang meliputi alat utama sistem senjata dan alat peralatan lainnya, termasuk bahan baku, suku cadang dan bekal, serta fasilitas dan konstruksi yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.

14. Teknologi Pertahanan adalah penerapan ilmu pengetahuan yang terkait dengan sarana pertahanan, meliputi ilmu dasar, rancang bangun, perekayasaan dan pembuatan bahan baku, suku cadang, peralatan dan/atau peralatan pendukung lainnya, termasuk untuk pemeliharaan dan perbaikan guna mendukung penyelenggaraan pertahanan.

15. Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik INDONESIA.

Peraturan Menteri dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan yang terkait dengan pembinaan teknologi dan industri pertahanan dengan tujuan agar tercapainya satu pengertian dan tindakan dalam penyelenggaraan pembinaan teknologi dan industri pertahanan.

Pembinaan teknologi dan industri pertahanan dilaksanakan berdasarkan asas- asas : a. asas prioritas, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan, dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan urutan kebutuhan pembangunan kemampuan pertahanan negara, dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang ada serta keseimbangan kepentingan pertahanan dan kesejahteraan dalam kurun waktu tertentu; b. asas keterpaduan, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak dalam spektrum yang luas, pelaksanaannya harus terpadu dan terkoordinasi; c. asas fleksibilitas, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan harus dapat menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berlaku pada saat itu dengan tidak mengabaikan aturan yang berlaku; d. asas berkesinambungan, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan merupakan kegiatan terus-menerus, bertahap dan berlanjut yang harus dilaksanakan secara dini agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara; e. asas efektif dan efisien, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan perlu dikelola secara profesional dengan menggunakan prinsip-prinsip dan metode-metode manajemen modern, agar dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal; dan f. asas manfaat yaitu hasil pelaksanaan pembinaan teknologi dan industri pertahanan bermanfaat bagi kepentingan pertahanan negara.

Pembinaan teknologi dan industri pertahanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dasar : a. akuntabel, yaitu penyelenggaraan pembinaan teknologi dan industri pertahanan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak sesuai dengan ketentuan;

b. inovatif, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan harus senantiasa berorientasi pada hal-hal baru yang hasil akhirnya merupakan produk baru dan peningkatan kualitas produk yang telah ada; c. visioner, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan harus memberikan solusi yang bersifat strategis jangka panjang dan menyeluruh; dan d. prima, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan secara keseluruhan mulai tahap awal sampai dengan tahap akhir dapat memberikan hasil yang optimal.

Unsur pembinaan teknologi dan industri pertahanan meliputi : a. sumber daya manusia; b. ilmu pengetahuan dan teknologi; c. peraturan perundang-undangan; dan d. sarana dan prasarana.

(1) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, sesuai jenjang profesinya dan/atau keahliannya. (2) Pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan produksi barang dan jasa guna kepentingan pertahanan negara. (3) Pembinaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui penyusunan perangkat hukum yang dijadikan pedoman atau dasar dalam pelaksanaan pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang bersifat mengikat untuk ditaati bagi semua pihak yang terkait. (4) Pembinaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui pemanfaatan fasilitas produksi industri dalam negeri guna pemenuhan kebutuhan sarana pertahanan sesuai Standardisasi Militer INDONESIA atau SMI.

Kriteria dasar industri pertahanan sebagai berikut : a. bersumber dari potensi industri nasional, baik milik pemerintah maupun swasta; b. mampu menghasilkan alat utama sistem senjata, peralatan dan dukungan logistik serta jasa bagi kepentingan pertahanan negara; c. dalam pengelolaannya tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku; d. mampu mengkonversi kapasitas dan kapabilitas produksinya secara cepat, selaras dengan tuntutan kebutuhan pertahanan negara; e. mampu berperan dalam mengurangi ketergantungan dari luar negeri di bidang pemenuhan sarana pertahanan; dan f. didukung oleh kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi serta reverse engineering yang memenuhi kebutuhan pertahanan negara.

Industri pertahanan dikelompokkan sebagai berikut : a. industri untuk mendukung daya gempur, yaitu industri pertahanan yang dapat memproduksi sarana pertahanan yang dipergunakan untuk memperbesar daya gempur, antara lain senjata, roket, bom, torpedo, peluru kendali, bahan peledak dan amunisi; b. industri untuk mendukung daya gerak, yaitu industri pertahanan yang dapat memproduksi sarana pertahanan yang dipergunakan untuk memperbesar mobilitas gerakan di darat, laut dan udara, termasuk di dalamnya produksi komponen suku cadang; c. industri untuk mendukung komando, kendali, komunikasi, komputer, informasi, pengamatan dan pengintaian atau K4IPP, yaitu industri nasional yang dapat memproduksi berbagai jenis peralatan elektronik sarana pertahanan antara lain telepone, radio (UHF, VHF), telex, radar, peralatan

navigasi, sonar, peralatan avionik, komputer dan data provider (penyelenggaraan sistem jaringan informasi), serta penyelenggaraan sistem komunikasi satelit termasuk dukungan perangkat lunaknya pada peralatan terkait; dan sistem pengendalian senjata; dan d. industri pendukung sarana pertahanan, yaitu industri nasional yang dapat memproduksi kebutuhan bekal untuk kepentingan sarana pertahanan, antara lain perlengkapan perorangan dan satuan lapangan, bekal makanan, obat-obatan, bahan bakar dan pelumas serta jasa lainnya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pertahanan negara.

(1) Menteri MENETAPKAN industri pertahanan. (2) Dalam MENETAPKAN industri pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait.

Menteri MENETAPKAN kebijakan pembinaan teknologi dan industri pertahanan.

(1) Kebijakan pertahanan negara di bidang teknologi dan industri pertahanan dilakukan dengan melaksanakan kerja sama

penelitian dan pengembangan, koordinasi pelaku industri pertahanan, workshop forum teknologi dan industri pertahanan, asistensi dan pendataan industri pertahanan, serta kegiatan lain dalam rangka kemandirian industri pertahanan. (2) Kebijakan pertahanan negara di bidang teknologi dan industri pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dianggarkan.

(1) Rencana kebutuhan teknologi pertahanan berupa rumusan yang meliputi kuantitas, kualitas teknologi, spesifikasi dan pengembangan inovasi, dalam

rangka mendukung kebutuhan operasional penyelenggaraan pertahanan serta MENETAPKAN program prioritas penggunaan produk dalam negeri. (2) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana pertahanan, ditetapkan prioritas kebutuhan teknologi pertahanan. (3) Penetapan prioritas kebutuhan teknologi pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap, dikaitkan dengan rencana kebutuhan, kemampuan produksi industri pertahanan dan perkembangan lingkungan strategis. (4) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah : a. tahap 1 (satu), teknologi untuk memperoleh kemandirian produk sarana pertahanan kelas ringan dengan kemampuan mendukung operasi taktis, kemandirian produk bekal dan rintisan untuk mewujudkan industri dasar pendukung teknologi pertahanan disertai proses alih teknologi; b. tahap 2 (dua), teknologi untuk memperoleh kemandirian produk sarana pertahanan sampai kelas sedang atau menengah dengan kemampuan mendukung operasi taktis dan strategis secara terbatas disertai proses alih teknologi; c. tahap 3 (tiga), teknologi untuk memperoleh kemandirian produk sarana pertahanan sampai kelas berat dengan kemampuan mendukung operasi strategis disertai proses alih teknologi; dan d. tahap 4 (empat), teknologi untuk memperoleh kemandirian produk sarana pertahanan sampai kelas berat, dengan kemampuan mendukung berbagai operasi pertahanan dan didukung kemandirian industri dasar serta kemampuan inovasi teknologi sesuai kebutuhan dan perkembangan lingkungan.

(1) Program produksi disesuaikan dengan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Program produksi diarahkan untuk menghasilkan sarana pertahanan yang memenuhi spesifikasi teknis Standard Militer INDONESIA atau SMI. (3) Dalam rangka pemberdayaan industri pertahanan, program produksi dapat diupayakan melalui konsep rekayasa teknologi secara optimal dengan

pelaksanaan program penggandaan prototipe terpilih yang dilaksanakan dengan sinergitas antara industri pertahanan, lembaga litbang, dan institusi Dephan yang memiliki fungsi dalam pembinaan teknologi dan industri pertahanan.

(1) Penggunaan dan penguasaan teknologi pertahanan dilaksanakan dengan menerapkan program alih teknologi dengan melibatkan industri pertahanan dalam negeri sebagai fasilitator. (2) Dalam rangka mengantisipasi ketergantungan sarana pertahanan dari luar negeri, pelaksanaan program alih teknologi dilaksanakan secara penuh oleh industri pertahanan dan pengguna. (3) Penguasaan dan pengembangan teknologi dan industri pertahanan dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan industri luar negeri atas dasar saling menguntungkan dan tidak dikaitkan dengan syarat yang mengikat. (4) Kerja sama dengan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pemerintah dan/atau badan usaha negara lain yang mempunyai kekuatan hukum dan diakui keberadaannya secara sah oleh pemerintah yang bersangkutan. (5) Ketentuan mengenai program alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis.

(1) Pembinaan teknologi dan industri pertahanan bertujuan untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana pertahanan melalui pendayagunaan industri dalam negeri dengan melibatkan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Lembaga Litbang serta mitra yang dianggap perlu.

(2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swadaya masyarakat atau asosiasi yang menaruh perhatian, terkait dan ikut berperan dalam memajukan teknologi dan industri pertahanan.

(1) Pembinaan terhadap industri pertahanan dalam negeri didasarkan pada mekanisme pembinaan teknologi, dikaitkan dengan rencana kebutuhan, kemampuan industri pertahanan, alokasi anggaran yang disediakan, dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi pertahanan. (2) Mekanisme pembinaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. merumuskan konsep rancang bangun sarana pertahanan melalui workshop forum teknologi dan industri pertahanan dan kegiatan lainnya guna membahas secara detail dengan mempertimbangkan aspek yang terkait; b. konsep rancang bangun sebagaimana dimaksud pada sub huruf a dibuat dalam Term of Reference (ToR) guna dimasukkan dalam DIPA pada tahun berikutnya; c. kegiatan pembuatan sarana pertahanan yang merujuk konsep sebagaimana dimaksud pada sub huruf b sebagai wujud pembinaan industri pertahanan dilaksanakan supervisi teknis; dan d. supervisi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c berkaitan dengan bidang administrasi, manajemen, dan teknis.

(1) Pembinaan teknologi dan industri pertahanan secara berlanjut dalam rangka mendukung tugas penyelenggaraan pertahanan negara dirumuskan dalam kebijakan kemandirian sarana pertahanan. (2) Kebijakan kemandirian sarana pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembinaan yang meliputi bidang : a. penelitian dan pengembangan; b. penentuan dan penguasaan teknologi;

c. penentuan industri pertahanan; d. rencana kebutuhan; e. akuisisi; f. kegiatan produksi; g. pendanaan; h. pemasaran; i. pengembangan sumber daya manusia; j. kerja sama luar negeri; dan k. program Transfer of Technology.

(1) Pengguna wajib menggunakan produk dalam negeri untuk kepentingan pertahanan negara. (2) Dalam hal produk dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan, pengguna dapat menggunakan produk luar negeri. (3) Penggunaan produk luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan industri nasional serta diikuti program alih teknologi, muatan lokal, dan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Departemen Pertahanan selaku pembina industri pertahanan dalam negeri menyelenggarakan fungsi : a. perumus kebijakan pembinaan teknologi dan industri pertahanan secara berkelanjutan; b. analisis perkembangan teknologi dan Revolution in Military Affairs atau RMA secara terus-menerus; c. pelaksana, pengawas, dan evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan; dan d. pembina kepakaran di bidang teknologi dan industri pertahanan.

Mabes TNI bertugas : a. menyusun rencana kebutuhan sarana pertahanan yang diajukan oleh angkatan dan satuan operasional di jajaran Mabes TNI serta mengajukan secara periodik setiap tahun kepada Menteri Pertahanan; dan

b. memberikan saran masukan berupa analisa dan evaluasi terhadap hasil produk industri pertahanan dalam negeri yang digunakan sebagai sarana pertahanan.

Mabes Angkatan bertugas : a. mengajukan rencana kebutuhan sarana pertahanan yang diperlukan oleh angkatan dalam mendukung kegiatan latihan dan operasi secara periodik setiap tahun kepada Mabes TNI; dan b. memberikan saran masukan dari bidang teknis dan operasional peralatan terhadap hasil produk industri pertahanan dalam negeri yang digunakan sebagai sarana pertahanan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Departemen Pertahanan berkoordinasi dengan : a. Departemen Perindustrian dalam hal :

1. penyusunan perencanaan metode pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang dibuat oleh Dephan; dan

2. pelaksanaan pembinaan teknologi dan industri pertahanan dengan industri lainnya secara berdaya guna dan berhasil guna. b. Departemen Keuangan dalam hal :

3. pembiayaan dan penganggaran industri pertahanan; dan

4. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pembiayaan secara periodik 3 (tiga) tahun sekali; c. Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam hal :

5. penyusunan perencanaan metode pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang dibuat oleh Dephan;

6. pelaksanaan evaluasi penerapan teknologi yang digunakan dalam pembinaan teknologi dan industri pertahanan; dan

7. pemberian masukan bidang teknologi dan industri terhadap produksi sarana pertahanan. d. Kementerian Negara BUMN dalam hal :

8. pemberian insentif terhadap industri pertahanan yang mempunyai kinerja dan produktivitas baik serta mendapat penilaian perusahaan yang sehat;

9. peningkatan peran BUMN dalam keterlibatannya di bidang sarana pertahanan; dan

10. pemberian sanksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab industri pertahanan.

e. Bappenas dalam hal :

1. penyusunan program dan kegiatan pembinaan teknologi dan industri pertahanan jangka menengah yang direalisasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN;
2. penyusunan kegiatan prioritas pembinaan teknologi dan industri pertahanan tahunan yang direalisasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP;
3. perencanaan kegiatan pembinaan teknologi dan industri pertahanan menggunakan mekanisme pinjaman dan hibah luar negeri;
4. perencanaan kegiatan pembinaan teknologi dan industri pertahanan menggunakan pinjaman dalam negeri;
5. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan program dan anggaran secara periodik 6 (enam) bulan sekali atau persemester; dan
6. peningkatan peran industri pertahanan dalam menuju kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Penyelenggara fungsi Dephan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh : a. Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan sebagai leading sector kegiatan pembinaan teknologi dan industri pertahanan dengan pelaksana kegiatan Direktorat Teknologi dan Industri; dan b. Badan Penelitian dan Pengembangan Dephan bertugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan teknologi secara terus- menerus, meningkat, berlanjut dan komprehensif serta mampu menjawab tantangan tugas, baik masa kini maupun masa depan dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.

(1) Menteri bertanggung jawab untuk memberikan supervisi dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan teknologi dan industri pertahanan.

(2) Segala pendanaan dalam rangka pembinaan teknologi dan industri pertahanan dibebankan kepada anggaran Departemen Pertahahan c.q. Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan.

Ketentuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis oleh masing-masing pejabat di lingkungan Dephan, Mabes TNI, Mabes Angkatan dan instansi terkait, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juli 2009 MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA