Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2014 tentang KEBIJAKAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus, untuk menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan wilayah perbatasan.

2. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain.

4. Ancaman non militer adalah ancaman yang menggunakan faktor- faktor non militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

5. Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah sub-nasional.

6. Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Wilayah perbatasan adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, dengan penduduk yang bermukim di wilayah tersebut, disatukan melalui hubungan sosio ekonomi dan sosio budaya dengan cakupan wilayah administratif tertentu setelah ada kesepakatan antar negara yang berbatasan.

8. Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.

9. Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri.

10. Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.

Pengamanan wilayah perbatasan meliputi : a. menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah; b. mencegah pelanggaran wilayah perbatasan; c. mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam; dan d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan.

(1) Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perbatasan melalui : a. patroli keamanan, survei dan pemetaan topografis serta melaksanakan pembinaan teritorial di sepanjang wilayah perbatasan darat; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. patroli keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, pemetaan perbatasan laut dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut; c. patroli keamanan udara di seluruh wilayah udara nasional, menyelenggarakan pengamatan udara dan pemotretan udara serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara; dan d. pembangunan dan peningkatan kemampuan intelijen secara terintegrasi dengan lembaga pemerintahan terkait di wilayah perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perbatasan. (2) Kegiatan pengamanan wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui operasi secara terpadu dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Mencegah pelanggaran wilayah perbatasan melalui: a. patroli keamanan darat, patroli keamanan laut, patroli pengintaian udara di sepanjang garis batas dan pintu masuk ke wilayah kedaulatan serta yurisdiksi nasional; b. kerja sama dengan negara tetangga dalam operasi pengamanan perbatasan dan bidang intelijen; c. kerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan masyarakat dalam rangka membantu mengatur arus keluar masuk manusia dan barang serta upaya diplomasi di kawasan perbatasan; d. pengintegrasian sistem pengawasan dengan melakukan kontrol terhadap ruang udara, radar sipil, sistem penginderaan, peringatan dini; dan e. pengintegrasian kemampuan intelijen dengan kementerian/lembaga terkait.

Mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam melalui : a. kerja sama dan koordinasi bersama kementerian/lembaga melalui penempatan personel TNI di Pos Lintas Batas dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas; b. pengembangan sistem informasi intelijen dengan kementerian/lembaga; dan c. patroli keamanan darat, keamanan laut di wilayah yurisdiksi nasional dan pengintaian udara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan, melalui : a. operasi Bhakti dan Karya Bhakti melalui kerja sama kementerian dan lembaga terkait dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan; b. pelaksanaan pembinaan teritorial di wilayah perbatasan darat; c. pelaksanaan pembinaan potensi maritim di wilayah pesisir dan perbatasan laut; d. pelaksanaan pembinaan potensi kedirgantaraan di wilayah perbatasan.

(1) Pembiayaan terkait operasi pengamanan wilayah perbatasan dilaksanakan sebagai berikut: a. segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan operasi pengamanan wilayah perbatasan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat secara transparan dan akuntabel; b. alokasi anggaran pembangunan kekuatan pertahanan di wilayah perbatasan disesuaikan dengan kebijakan pertahanan negara; dan c. memberikan dukungan operasi bagi personel yang melaksanakan tugas pengamanan di wilayah perbatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembiayaan terkait operasi pengamanan wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panglima TNI dan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

(1) Pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan tugas pengamanan wilayah perbatasan dilaksanakan secara fungsional. (2) Dukungan operasi bagi satuan TNI yang melaksanakan tugas pengamanan wilayah perbatasan berupa sarana transportasi, akomodasi, komunikasi, perlengkapan perorangan dan alat perlengkapan khusus. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan sarana dan prasarana dan dukungan operasi bagi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan oleh Panglima TNI dan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

Satuan dan personel pasukan pengamanan wilayah perbatasan ditentukan oleh Panglima TNI.

(1) Dalam penyelenggaraan pengamanan wilayah perbatasan, Kementerian Pertahanan dan TNI dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, meliputi : a. Kementerian Dalam Negeri; b. Kementerian Luar Negeri; c. Kementerian Keuangan; d. Kementerian Pekerjaan Umum; e. Kementerian Kehutanan; f. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; g. Kementerian Hukum dan HAM; h. Kementerian Perhubungan i. Kementerian Kelautan dan Perikanan; j. Kepolisian Republik INDONESIA; k. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; l. Badan Nasional Pengelola Perbatasan; m. Badan Intelijen Negara; dan n. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. (2) Hubungan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengelolaan batas wilayah negara dan pengamanan wilayah perbatasan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Menteri Pertahanan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. MENETAPKAN Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan; b. melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan mendukung tugas Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam rangka meningkatkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan serta pulau-pulau kecil terluar; dan c. melaksanakan pengawasan dan evaluasi kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan.

Panglima TNI mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. melaksanakan kebijakan Menteri Pertahanan tentang Pengamanan Wilayah Perbatasan; b. mengeluarkan direktif kepada Panglima Komando Utama Operasi TNI yang melaksanakan operasi Pengamanan Wilayah Perbatasan; c. MENETAPKAN kebijakan operasional penyelenggaraan Pengamanan Wilayah Perbatasan; dan d. melaksanakan pengawasan dan evaluasi setiap tahap kegiatan Pengamanan Wilayah Perbatasan.

Kepala Staf Angkatan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. melaksanakan perintah Panglima TNI tentang Operasi Pengamanan Wilayah Perbatasan; b. melaksanakan pembinaan kekuatan, kemampuan dan gelar matra angkatan dalam tugas pengamanan wilayah perbatasan; c. Melaksanakan pengawasan internal dan evaluasi pelaksanaan tugas pengamanan wilayah perbatasan;

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan Wilayah Perbatasan diatur oleh Panglima TNI. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id