Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2014 tentang JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT PERAWAT GIGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perawat Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
2. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah tunjangan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Perawat Gigi dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
4. Tim penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Perawat Gigi.
5. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA dan Angkatan.

Jabatan Fungsional Perawat Gigi termasuk dalam Rumpun Kesehatan.

(1) Perawat Gigi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pelayanan keperawatan yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA, dan Angkatan. (2) Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai PNS Kemhan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Perawat Gigi mempunyai tugas pokok

memberikan pelayanan keperawatan berupa asuhan kesehatan gigi dan mulut dalam upaya peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, penyembuhan kasus penyakit gigi terbatas dan pemulihan kesehatan, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang keperawatan gigi/kesehatan gigi.

Kementerian Kesehatan merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perawat Gigi.

Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan merupakan Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Perawat Gigi di lingkungan Kemhan.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Koordinator Pelaksana yaitu: a. membuat petunjuk pelaksanaan sesuai ketentuan Jabatan Fungsional masing-masing Perawat Gigi; b. mengusulkan Tim Penilai Instansi kepada Sekretaris Jenderal Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan; c. mengusulkan Sekretariat Tim Penilai Instansi kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan; d. menerima usul Penetapan Angka Kredit dari Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan untuk ditetapkan angka kreditnya; e. MENETAPKAN Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia; dan f. mengembalikan hasil penetapan Angka Kredit kepada Sekretaris Jenderal Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.

(1) Tim Penilai terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Tim Penilai Pusat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perawat Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Tim Penilai Instansi yaitu Tim Penilai di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA dan Angkatan. (2) Tim Penilai Instansi di lingkungan Kementerian Pertahanan diusulkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Kesehatan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan. (3) Tim Penilai Instansi di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA dan Angkatan akan diatur lebih lanjut oleh Panglima Tentara Nasional INDONESIA dan Kepala Staf Angkatan masing-masing. (4) Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pengesahannya ditetapkan oleh: a. Sekretaris Jenderal Kemhan untuk Unit Organisasi Kementerian Pertahanan; b. Asisten Personel Panglima Tentara Nasional INDONESIA untuk Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA; c. Asisten Personel Kepala Staf Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Darat untuk Unit Organisasi Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Darat; d. Asisten Personel Kepala Staf Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut untuk Unit Organisasi Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut; dan e. Asisten Personel Kepala Staf Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Udara untuk Unit Organisasi Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Udara; (5) Dalam hal Tim Penilai Instansi pada Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA dan Angkatan belum dibentuk, maka penilaian angka kredit dilaksanakan oleh Tim Penilai Instansi Unit Organisasi Kementerian Pertahanan.

Persyaratan untuk menjadi Anggota Tim Penilai Instansi meliputi: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Perawat Gigi yang dinilai. www.djpp.kemenkumham.go.id

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Perawat Gigi; dan c. dapat aktif melakukan penilaian.

(1) Susunan Anggota Tim Penilai Instansi terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota dari unsur teknis/Perawat Gigi; b. Wakil Ketua merangkap anggota; c. Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota. (2) Anggota penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat Fungsional Perawat Gigi. (3) Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai Instansi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (4) Anggota Tim Penilai Instansi yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (5) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai Instansi tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Perawat Gigi, Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Perawat Gigi dan dapat aktif melakukan penilaian. (6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai Instansi kepada Pejabat yang berwenang. (7) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai Instansi dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Instansi Pengganti. (8) Jumlah Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari Perawat Gigi harus lebih banyak daripada Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari pejabat lain bukan Perawat Gigi.

(1) Tim Penilai Instansi di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA dan Angkatan mempunyai tugas pokok: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. membantu Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA dan Angkatan; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2) Tata kerja Tim Penilai Instansi meliputi: a. menerima dan mengadministrasikan surat pernyataan melaksanakan tugas; b. meneliti persyaratan dan bukti yang dilampirkan; c. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan; d. membuat rekomendasi jenjang pangkat dan jabatan atas kumulatif angka kredit yang dinilai dalam Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK); e. menandatangani Berita Acara Penetapan Angka Kredit: dan f. mengajukan Berita Acara Penetapan Angka Kredit untuk disahkan menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) oleh pejabat yang berwenang.

(1) Untuk membantu Tim Penilai Instansi dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Instansi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian paling rendah Eselon IV atau setara. (2) Sekretariat Tim Penilai Instansi dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang pada masing-masing unit organisasi. (3) Dalam hal Sekretariat Tim Penilai Instansi pada masing-masing unit organisasi belum dibentuk, tugasnya dapat dilaksanakan oleh pejabat Eselon IV di lingkungan Biro Kepegawaian Setjen Kemhan yang ditunjuk oleh Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.

(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit mengesahkan Tim Penilai Teknis yang diusulkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Perawat Gigi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Keanggotaan Tim Penilai Teknis terdiri atas para ahli, dari PNS atau Personel Tentara Nasional INDONESIA yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan. (3) Tim Penilai Teknis mempunyai tugas pokok untuk memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. (4) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari Ketua Tim Penilai dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai. (5) Ketentuan tentang tata kerja dan masa kerja keanggotaan Tim Penilai Teknis pada masing-masing Unit Organisasi serta ketentuan lainnya yang terkait ditentukan oleh masing-masing pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit.

Unsur kegiatan Perawat Gigi yang dinilai untuk mendapatkan angka kredit terdiri atas: a. Unsur utama:

1. Pendidikan, meliputi: a) pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan b) pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Perawat Gigi dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat
2. Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, meliputi: a) persiapan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; b) pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; c) persiapan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok anak usia 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) tahun; d) pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) tahun; e) persiapan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut www.djpp.kemenkumham.go.id

kelompok usia di atas 15 (lima belas) tahun/masyarakat; f) pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok usia 15 (lima belas) tahun /masyarakat; g) pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pasien di klinik/ruang rawat inap; h) pelaksanaan pelatihan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut; dan i) menjadi Instruktur Klinik. 3. Pengembangan profesi, meliputi: a) membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan; b) menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut; c) membuat buku pedoman/petunjuk tehnis di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut; dan d) mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. b. Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, meliputi: a) mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut; b) mengikuti seminar/lokakarya/delegasi ilmiah di bidang kesehatan gigi dan mulut; c) menjadi anggota organisasi profesi bidang perawat gigi; d) menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional perawat gigi; e) memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; dan f) memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa.

(1) Jenjang jabatan Perawat Gigi dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi yaitu: a. Perawat Gigi Pelaksana Pemula; b. Perawat Gigi Pelaksana; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan; dan d. Perawat Gigi Penyelia. (2) Penetapan jenjang Jabatan Perawat Gigi ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.

(1) Jenjang pangkat dan golongan ruang Perawat Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada ayat (1) huruf a, dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi yaitu: a. Perawat Gigi Pelaksana Pemula, Pengatur Muda Golongan Ruang II/a; b. Perawat Gigi Pelaksana, terdiri atas:

1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;

2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan

3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d. c. Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan, terdiri atas:

4. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan

5. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b. d. Perawat Gigi Penyelia, terdiri atas:

6. Penata, Golongan Ruang III/c; dan

7. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d. (2) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Perawat Gigi merupakan jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit kumulatif minimal yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Rincian kegiatan Perawat Gigi sebagai berikut:

a. Perawat Gigi Pelaksana Pemula yaitu: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. menyusun rencana kerja penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun (pra sekolah);

2. menyusun materi penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok usia 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun (pra sekolah);

3. membuat model untuk demonstrasi kesehatan gigi dan mulut;

4. melakukan sterilisasi peralatan kesehatan gigi (Hand Instrument);

5. melaksanakan penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun (pra sekolah);

6. melakukan pemeriksaan oral debri kelompok usia 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun (pra sekolah);

7. melaksanakan pemeriksaan calculus index anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun (pra sekolah);

8. melakukan pemeriksaan delayed, missing, filled-teeth (DMF- T) anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun (pra sekolah);

9. melakukan demonstrasi sikat gigi massal/bersama anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun (pra sekolah);

10. melakukan disclosing solution anak usia 0-5 tahun (pra sekolah);

11. melakukan pengolesan fluor pada gigi kelompok anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun (pra sekolah);

12. melakukan pit dan fissure sealant kelompok anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun (pra sekolah);

13. menerima konsultasi dari pasien/masyarakat tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun (pra sekolah);

14. melakukan pencabutan gigi sulung goyang derajat 3 (tiga);

15. melakukan komunitas tera-peutik berupa nasehat, saran atau instruksi;

16. melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun (pra sekolah); dan www.djpp.kemenkumham.go.id

17. mengadakan rujukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut ke Puskesmas. b. Perawat Gigi Pelaksana, yaitu:

18. menyusun rencana kerja penyuluhan pelayanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) tahun;

19. melakukan penjaringan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) tahun;

20. menyusun materi penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) tahun;

21. membuat alat peraga penyuluhan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) tahun;

22. melakukan pemeliharaan peralatan kesehatan gigi terhadap penyimpanan alat-alat/Hand instrument;

23. melakukan pemeliharaan peralatan kesehatan gigi dengan memberi oli pada alat-alat kesehatan gigi (dental unit, dental chair);

24. melakukan penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) tahun;

25. melakukan pemeriksaan Oral Hygiene Index Symplied;

26. melakukan pemeriksaan calculus index kelompok anak usia 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) tahun;

27. melakukan pemeriksaan Community Hygiene Index Symplified;

28. melakukan pemeriksaan DMF-T kelompok anak usia 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) tahun;

29. melakukan demonstrasi sikat gigi massal/bersama kelompok anak usia 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) tahun;

30. melakukan pengolesan disclosing kelompok anak usia 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) tahun;

31. membimbing kumur-kumur fluor kelompok anak usia 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) tahun;

32. melakukan pengolesan fluor pada kelompok anak usia 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) tahun;

33. melakukan scalling supra gingiva; www.djpp.kemenkumham.go.id

34. melakukan penambalan sementara kelompok anak usia 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) tahun;

35. melakukan pencabutan gigi sulung goyang derajat dua;

36. melakukan pit dan fitsure sealant kelompok anak usia 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) tahun;

37. menerima konsultasi dari pasien masyarakat tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) tahun;

38. menerima konsultasi dengan/dari tenaga kesehatan lainnya tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) tahun;

39. mengadakan konsultasi dengan/dan tenaga kesehatan lainnya tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) tahun;

40. melakukan komunikasi terapeutik kelompok anak usia 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) tahun dalam bentuk nasehat, saran dan instruksi;

41. melakukan tugas sebagai asisten pelayanan medik gigi dan mulut dasar umum;

42. melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut anak usia 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) tahun;

43. mengadakan tugas limpah berupa penambalan gigi dua bidang baik dengan tambahan amalgam maupun sarana gigi;

44. mengadakan tugas limpah berupa pencabutan gigi sulung dengan infiltrasi aneshi;

45. mengadakan rujukan pelayanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut; c. Perawat Pelaksana Lanjutan, yaitu:

46. menyusun rencana penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok usia di atas 15 (lima belas) tahun;

47. menyusun materi penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok usia di atas 15 (lima belas) tahun /masyarakat; www.djpp.kemenkumham.go.id

48. membuat alat peraga penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada kelomok usia di atas 15 (lima belas) tahun /masyarakat;

49. melakukan pembuatan brosur dan leaflet pelayanan asuhan kesehatan gigi pada kelompok usia di atas 15 (lima belas) tahun /masyarakat;

50. melakukan persiapan dan perencanaan demonstrasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada usia di atas 15 (lima belas) tahun /masyarakat;

51. melaksanakan penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok usia di atas 15 (lima belas) tahun / masyarakat;

52. melakukan pemeriksaan Oral Hygiene Index Symplied pada kelompok usia di atas 15 (lima belas) tahun/masyarakat;

53. melakukan pemeriksaan calculus index pada kelompok usia di atas 15 (lima belas) tahun/masyarakat;

54. melakukan pemeriksaan CPITN pada masyarakat;

55. melakukan pemeriksaan DMF-T;

56. melakukan demonstrasi sikat gigi massal/bersama pada kelompok usia di atas 15 (lima belas) tahun/masyarakat;

57. melakukan pengolesan disclosing solution pada kelompok usia di atas 15 (lima belas) tahun/masyarakat;

58. melakukan pengolesan fluor pada kelompok usia di atas 15 (lima belas) tahun /masyarakat ;

59. melakukan pit dan fissure sealant pada kelompok usia di atas 15 (lima belas) tahun/masyarakat;

60. melakukan scaling supra gingiva kelompok usia di atas 15 (lima belas) tahun/masyarakat;

61. melakukan penambalan sementara pada kelompok usia di atas 15 (lima belas) tahun/masyarakat;

62. melakukan

penambalan dengan

metoda ART/amalgam/sewarna gigi; 18. melakukan pencabutan gigi sulung goyang derajat satu; 19. menerima konsultasi dari pasien/masyarakat tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut; 20. menerima konsultasi dengan/dari pasien/masyarakat tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut; www.djpp.kemenkumham.go.id

21. mengadakan konsultasi dengan/dari tenaga kesehatan lainnya tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;

22. mengadakan konsultasi dengan/dari tenaga kesehatan lainnya tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut;

23. melakukan komunikasi terapeutik pada usia di atas 15 (lima belas) tahun/masyarakat;

24. melakukan demonstrasi kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;

25. melakukan tugas sebagai asisten pelayanan medik gigi dan mulut dasar khusus;

26. melakukan tugas limpah berupa penambalan gigi dua bidang atau lebih dengan amalgam maupun tambalan sewarna gigi; dan

27. melakukan tugas limpah berupa pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan infiltrasi anesthesi; d. Perawat Gigi Penyelia, yaitu:

28. melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pasien rawat inap;

29. melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pasien pra tindakan operasi gigi/rahang/jaringan/ mukosa mulut;

30. melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pasien paska tindakan operasi/rahang jaringan mukosa mulut;

31. melakukan scalling supra gingiva;

32. melakukan penambalan amalgam satu bidang;

33. melakukan penambalan glassionomor satu bidang;

34. melakukan pencabutan gigi persistensi;

35. melakukan tugas sebagai asisten pelayanan medik gigi dan mulut dalam bidang spesialis non bedah, spesialis bedah, spesialis non bedah komplek, spesialis bedah komplek;

36. menilai hygiene petugas kesehatan gigi dan mulut;

37. menguji pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;

38. membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;

39. membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut rawat jalan; www.djpp.kemenkumham.go.id

40. mengidentifikasi masalah kesehatan gigi dan mulut;

41. melakukan pengamatan epidemiologi kesehatan gigi dan mulut;

42. melaksanakan evaluasi kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;

43. merencanakan pelatihan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut bagi kader;

44. merencanakan pelatihan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut bagi Perawat Gigi;

45. melaksanakan pelatihan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut; dan

46. melaksanakan pembimbingan bagi siswa Sekolah Perawat Gigi dan Akademi Kesehatan Gigi. (2) Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut diberikan nilai angka kredit di dalam rincian kegiatan Jabatan Fungsional Perawat Gigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal pada satuan kerja tidak terdapat Perawat Gigi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Perawat Gigi lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan sebagai berikut: a. Perawat Gigi yang melaksanakan tugas pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari setiap angka kredit butir kegiatan; dan b. Perawat Gigi yang melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling sedikit harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Perawat Gigi, dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. (2) Perawat yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. (3) Perawat yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa pangkat yang didudukinya atau pangkat yang dimilikinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan Keperawatan Gigi. (4) Perawat Gigi Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang lll/d setiap tahun diwajibkan memperoleh angka kredit paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan Keperawatan Gigi.

(1) Perawat Gigi yang bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi, maka pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut: a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang.

(1) Penetapan Angka Kredit dilakukan atas perhitungan perawat gigi yang bersangkutan sebagai dasar Daftar Usul Penetapan Angka Kredit dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penilaian terhadap angka kredit Perawat Gigi dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. (3) Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA maupun masing-masing Angkatan membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA maupun masing-masing Angkatan, membuat Surat Pernyataan telah Menduduki Jabatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA maupun masing-masing Angkatan, membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, harus dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Hasil penilaian oleh Tim Penilai Instansi berupa Berita Acara Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disampaikan kepada pejabat yang berwenang (2) Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan menjadi Penetapan Angka Kredit, dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. asli PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara apabila yang bersangkutan berada di daerah; dan b. tembusan disampaikan kepada:

1. Aspers yang bersangkutan bagi PNS di Mabes Tentara Nasional INDONESIA atau Angkatan;
2. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan;
3. Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
5. Perawat Gigi yang bersangkutan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Setiap usul penetapan angka kredit Perawat Gigi harus dinilai secara saksama dan objektif oleh Tim Penilai. (2) Penetapan angka kredit jabatan fungsional Perawat Gigi ditetapkan berdasarkan penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit oleh Tim Penilai. (3) Setiap usul penetapan angka kredit jabatan fungsional Perawat Gigi, dilampirkan persyaratan sebagai berikut: a. surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan keperawatan serta bukti fisiknya, dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelayanan keperawatan dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan e. salinan atau fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dan/atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. (4) Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat oleh pejabat yang berwenang, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut: a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun sebelumnya; dan b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Maret tahun berjalan. (5) Dalam hal pejabat yang berwenang untuk MENETAPKAN angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, maka Penetapan Angka Kredit didelegasikan kepada pejabat yang setingkat secara fungsional bertanggung jawab di bidang kesehatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk MENETAPKAN angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan. (7) Untuk kelancaran pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit, setiap Perawat diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit jabatan fungsional Perawat Gigi yaitu Pimpinan Instansi paling rendah Pejabat Eselon II yang ditunjuk atau Pimpinan Satuan Kerja Koordinator Pelaksana pada instansi tersebut. (2) Masing masing Unit Organisasi Kemhan dan Tentara Nasional INDONESIA bagi Perawat Gigi Pelaksana Pemula Golongan Ruang II/a sampai dengan Perawat Gigi Penyelia Golongan Ruang III/d. (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan. (4) Dalam hal Satuan Kerja Koordinator pelaksana pada Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA dan Angkatan belum ditetapkan, maka penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Unit Organisasi Kemhan.

(1) Usul penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Perawat Gigi di lingkungan Kemhan diajukan oleh : a. Pejabat Eselon I atau Eselon II di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Pertahanan untuk Perawat Gigi Pelaksana Pemula Golongan Ruang II/a sampai dengan Perawat Gigi Penyelia Golongan Ruang III/d; dan b. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Pertahanan atau Pejabat Eselon III yang ditunjuk mengusulkan kepada Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan selaku koordinator pelaksana Jabatan Fungsional Kesehatan Kemhan untuk angka kredit Perawat Gigi Pelaksana Pemula Golongan Ruang II/a sampai dengan Perawat Gigi Penyelia Golongan Ruang III/d. (2) Mekanisme pengusulan angka kredit Jabatan Fungsional Perawat Gigi di lingkungan Tentara Nasional INDONESIA diatur lebih lanjut oleh www.djpp.kemenkumham.go.id

Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA dan Angkatan masing- masing.

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Perawat Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Perawat Gigi yang bersangkutan.

Mekanisme Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat Gigi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi Perawat Gigi:

1. mengumpulkan dan menggandakan berkas kegiatan yang telah dilakukan;
2. mencatat dalam buku kegiatan harian yang telah dilakukan dan diketahui oleh atasan langsung setiap minggu sekali; dan
3. mengajukan usul penetapan angka kredit kepada pimpinan satuan kerja masing-masing. b. bagi pimpinan satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk:
4. menerima usul PAK dari pejabat fungsional di lingkungannya;
5. meneliti usul PAK yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi untuk Perawat Gigi.
6. setiap usul PAK Perawat Gigi harus dilampiri dengan: a) surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan serta bukti fisiknya; b) surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya; c) surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Perawat Gigi; dan d) salinan atau fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dan/atau keterangan/penghargaan www.djpp.kemenkumham.go.id

yang pernah diterima yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. c. bagi Sekretariat Tim Penilai:

1. membantu Tim Penilai dalam verifikasi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit;
2. menerima Daftar Usulan Angka Kredit yang diajukan oleh Satker dengan cara menandatangani tanda terima berkas Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang diterima;
3. memeriksa kelengkapan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit dari masing-masing Perawat Gigi yang dikirim oleh Satker;
4. sekretariat berkewajiban mempersiapkan persidangan Tim Penilai termasuk ruang rapat, ATK, konsumsi; dan
5. sekretariat berkewajiban untuk mengisi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit dalam lajur 8 sesuai dengan hasil sidang dan menjumlahkan hasilnya pada lajur 9 di akhir halaman Daftar Usul Penetapan Angka Kredit. d. bagi Tim Penilai:
6. meneliti persyaratan Penetapan Angka Kredit dan bukti yang dilampirkan;
7. melakukan sidang penilaian angka kredit terhadap Perawat Gigi yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi;
8. MEMUTUSKAN hasil sidang penilaian angka kredit dan menandatangani Berita Acara Penetapan Angka Kredit; dan
9. menyampaikan Berita Acara Penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang MENETAPKAN dan mengesahkannya menjadi Penetapan Angka Kredit yang bersangkutan.

(1) Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan PNS Kemhan dari jabatan fungsional Perawat Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Syarat pengangkatan PNS Kemhan dalam jabatan fungsional Perawat Gigi: a) berijazah paling rendah Pendidikan Keperawatan Gigi; b) pangkat paling rendah Pengatur Muda Golongan Ruang II/a; dan c) setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Perawat Gigi ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh.

(1) Pengangkatan PNS Kemhan ke dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan PNS Kemhan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang Jabatan Fungsional Perawat Gigi ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit. (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

(1) Perawat Gigi Pelaksana Pemula Golongan Ruang II/a sampai dengan Perawat Gigi Penyelia Golongan Ruang III/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Dalam hal Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kewajiban untuk mengumpulkan angka kredit, Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan memberikan Surat Peringatan kepada yang bersangkutan,

dengan menggunakan contoh Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 www.djpp.kemenkumham.go.id

(sepuluh) angka kredit bagi Perawat Gigi Penyelia pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d; (4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perawat Gigi dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; b. diberhentikan sementara dari jabatan Pegawai Negeri Sipil; c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Perawat Gigi; d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. (5) Untuk pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Perawat Gigi ditetapkan dengan menggunakan contoh Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Perawat Gigi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Perawat Gigi. (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelayanan keperawatan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Perawat Gigi setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit.

(1) Perawat Gigi diberhentikan dari jabatannya apabila: a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), www.djpp.kemenkumham.go.id

tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

(1) Pengangkatan PNS Kemhan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi atau perpindahan jabatan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagaimana berikut: a. untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi, seorang PNS Kemhan harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan. b. disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, pengangkatan Perawat Gigi didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. c. pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29;
2. memiliki pengalaman (pernah bertugas) dalam kegiatan pelayanan keperawatan Gigi paling sedikit 1 (satu) tahun pada sarana kesehatan;
3. usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dalam jabatan terakhir yang didudukinya;
4. telah mengikuti masa adaptasi/orientasi tugas Perawat Gigi pada sarana kesehatan paling sedikit selama 6 (enam) bulan; dan
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Perawat Gigi ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Bagi Perawat Gigi yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan fungsional Perawat Gigi yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah 1 (satu) tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.

(1) Tunjangan jabatan fungsional Perawat Gigi dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas. (2) Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal satu, tunjangan jabatan fungsional

Perawat Gigi dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan. (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, tunjangan jabatan fungsional dibayarkan mulai bulan itu juga. (4) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan disampaikan kepada Pejabat Perbendaharaan dan Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tembusannya disampaikan kepada: a. Menteri u.p. Sekretaris Jenderal Kemhan; b. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; c. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan; d. Pejabat lain yang terkait; e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan f. PNS Kemhan yang bersangkutan.

(1) Anggaran penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional Perawat Gigi di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA dan Angkatan dialokasikan melalui anggaran Kementerian Pertahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya indeks anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan oleh Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karir keperawatan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id