PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi tenaga listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
2. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik Negara/Daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari sumber dana APBN dan/atau APBD atau perolehan lainnya yang sah.
3. Bangunan Gedung BUMN, BUMD, dan BHMN adalah bangunan untuk keperluan dinas yang dimiliki atau dikuasai oleh BUMN dan BUMD termasuk anak perusahaan yang berada di bawah kendalinya serta BHMN.
4. Rumah Tinggal Pejabat adalah rumah yang ditempati oleh para menteri, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota, pengurus BUMN, pengurus BUMD dan pimpinan BHMN serta Pejabat Struktural di lingkungan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan BHMN.

www.djpp.depkumham.go.id

3 2012, No.556

1. Pimpinan Eselon I atau pejabat yang setara adalah Pimpinan Eselon I atau pejabat yang setara yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan Gedung Negara di lingkungan instansi masing-masing.

2. Direktur BUMN, Direktur BUMD, dan Deputi BHMN adalah direktur atau deputi yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan Gedung BUMN, BUMD, dan BHMN di lingkungan masing-masing.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Ruang lingkup penghematan pemakaian tenaga listrik meliputi:

• Bangunan Gedung Negara;

• Bangunan Gedung BUMN, BUMD, dan BHMN;

• Rumah Tinggal Pejabat; dan

• penerangan jalan umum, lampu hias, dan papan reklame.

(1) Penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dilakukan dengan target akhir:

• sebesar 20% (dua puluh persen) dihitung dengan membandingkan pemakaian tenaga listrik rata-rata 6 (enam) bulan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini; dan/atau

• pemakaian tenaga listrik mencapai kriteria minimal efisien.

(2) Target akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicapai paling

lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

(3) Pemakaian Tenaga Listrik setelah target akhir harus tetap dijaga

minimal sama dengan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan

Gedung Negara dan Bangunan Gedung BUMN, BUMD, dan BHMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.556 4

• sistem tata udara;
• sistem tata cahaya; dan
• peralatan pendukung.

(2) Penghematan pemakaian tenaga listrik melalui sistem tata udara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

• untuk Bangunan Gedung Negara serta Bangunan Gedung BUMN, BUMD, dan BHMN, apabila menggunakan AC dilakukan dengan cara:

1. menggunakan AC hemat energi (berteknologi inverter) dengan daya sesuai dengan besarnya ruangan;
2. menggunakan refrigerant jenis hidrokarbon;
3. menempatkan unit kompresor AC pada lokasi yang tidak terkena langsung sinar matahari;
4. mematikan AC jika ruangan tidak digunakan;
5. memasang thermometer ruangan untuk memantau suhu ruangan;
6. mengatur suhu dan kelembaban relatif sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu:

• ruang kerja dengan suhu berkisar antara 24oC hingga 27oC dengan kelembaban relatif antara 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen);
• ruang transit (lobby, koridor) dengan suhu berkisar antara 27oC hingga 30oC dengan kelembaban relatif antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).

1. mengoperasikan AC central:

• 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja unit fan AC dinyalakan, satu jam kemudian unit kompresor AC dinyalakan;
• 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja berakhir unit kompresor AC dimatikan, pada saat jam kerja berakhir unit fan AC dimatikan;

1. memastikan tidak adanya udara luar yang masuk ke dalam ruangan ber AC yang mengakibatkan efek pendinginan berkurang;
2. melakukan perawatan secara berkala sesuai panduan pabrikan;

www.djpp.depkumham.go.id

5 2012, No.556

• menggunakan jenis kaca tertentu yang dapat mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam ruangan namun tidak mengurangi pencahayaan alami;
• mengurangi suhu udara pada atau sekitar gedung dengan cara penanaman tumbuhan dan/atau pembuatan kolam air.

(3) Penghematan pemakaian tenaga listrik melalui sistem tata cahaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

• menggunakan lampu hemat energi sesuai dengan peruntukannya;
• mengurangi penggunaan lampu hias (accessories);
• menggunakan ballast elektronik pada lampu TL (neon);
• mengatur daya listrik maksimum untuk pencahayaan (termasuk rugi-rugi ballast) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk:

1. ruang resepsionis 13 Watt/m2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 lux;
2. ruang kerja 12 Watt/m2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 350 lux;
3. ruang rapat, ruang arsip aktif 12 Watt/m2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 lux;
4. gudang arsip 6 Watt/m2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 lux;
5. ruang tangga darurat 4 Watt/m2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 lux;
6. tempat parkir 4 Watt/m2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 100 lux;

• menggunakan rumah lampu (armatur) reflektor yang memiliki pantulan cahaya tinggi;
• mengatur saklar berdasarkan kelompok area, sehingga sesuai dengan pemanfaatan ruangan;
• menggunakan saklar otomatis dengan menggunakan pengatur waktu (timer) dan/atau sensor cahaya (photocell) untuk lampu taman, koridor, dan teras;
• mematikan lampu ruangan di Bangunan Gedung jika tidak dipergunakan;
• memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat cahaya memadai untuk melakukan kegiatan pekerjaan;
• membersihkan lampu dan rumah lampu (armatur) jika kotor dan berdebu agar tidak menghalangi cahaya lampu.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.556 6

(4) Penghematan pemakaian tenaga listrik pada peralatan pendukung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

• mengoperasikan lift dengan pemberhentian setiap 2 (dua) lantai;
• menggunakan alat pengatur kecepatan dan sensor gerak pada eskalator;
• mematikan komputer jika akan meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit;
• mematikan printer jika tidak digunakan dan hanya menyalakan sesaat sebelum akan mencetak;
• menggunakan mesin fotokopi yang memiliki mode standby dengan konsumsi tenaga listrik rendah;
• mengoperasikan peralatan audio-video sesuai keperluan;
• menyalakan peralatan water heater dan dispenser beberapa menit sebelum digunakan dan dimatikan setelah selesai digunakan;
• meningkatkan faktor daya jaringan tenaga listrik dengan memasang kapasitor bank;
• mengupayakan diversifikasi energi seperti penggunaan energi surya dan angin.

Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada Rumah Tinggal Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan cara:

• untuk Rumah Tinggal Pejabat, apabila menggunakan AC dilakukan dengan cara:

1. menggunakan AC hemat energi (berteknologi inverter) dengan daya sesuai dengan besarnya ruangan
2. mematikan AC jika ruangan tidak digunakan;
3. mengatur suhu ruangan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) berkisar antara 24oC hingga 27oC;
4. memastikan tidak adanya udara luar yang masuk ke dalam ruangan ber AC yang mengakibatkan efek pendinginan berkurang;
5. memakai timer switch untuk mengatur waktu pengoperasian AC;

• menggunakan lampu hemat energi sesuai dengan peruntukannya;
• mengatur daya listrik maksimum untuk pencahayaan (termasuk rugi- rugi ballast) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk:

1. ruang tamu 5 Watt/m2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 lux;

www.djpp.depkumham.go.id

7 2012, No.556

1. ruang kerja 7 Watt/m2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 lux;

2. ruang makan, kamar tidur, kamar mandi dan dapur 7 Watt/m2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 250 lux;

3. ruang garasi dan teras 3 Watt/m2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 60 lux.

• memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat cahaya memadai;

• mengoperasikan peralatan pemanfaat tenaga listrik untuk rumah tangga seperti: TV, radio, kulkas, dispenser, mesin cuci, pompa air, dan peralatan memasak sesuai keperluan.

(1) Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada penerangan

jalan umum, lampu hias, dan papan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan dengan cara sebagai berikut:

• lampu penerangan jalan umum pada jalan protokol/jalan arteri:

1. jam 18.00 - 24.00 lampu penerangan jalan umum menyala 100% (seratus persen) dari daya total;

2. jam 24.00 - 05.30 lampu penerangan jalan umum menyala 50% (lima puluh persen) dari daya total.

• lampu hias dinyalakan dari pukul 18.00 - 24.00, kecuali pada event tertentu sampai pada pukul 05.30; dan

• lampu papan reklame dinyalakan dari pukul 18.00 - 24.00.

(2) Pengaturan jam menyala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

angka 1 dan angka 2 tidak berlaku pada penerangan jalan umum di terowongan dan kondisi cuaca buruk.

(3) Event tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi

hari raya keagamaan, hari besar nasional, hari ulang tahun instansi/perusahaan yang bersangkutan.

Menteri c.q. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik kepada Pimpinan Eselon I atau pejabat yang

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.556 8

setara, Sekretaris Daerah Provinsi atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Direktur BUMN, Direktur BUMD, dan Deputi BHMN.

(1) Pimpinan Eselon I atau pejabat yang setara sesuai dengan

kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan Gedung Negara.

(2) Sekretaris Daerah Provinsi atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan Gedung Negara serta penerangan jalan umum, lampu hias, dan papan reklame.

(3) Direktur BUMN, Direktur BUMD, dan Deputi BHMN sesuai dengan

kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan Gedung BUMN, BUMD, atau BHMN.

(1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

dibantu oleh Gugus Tugas yang dibentuk oleh menteri, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, gubernur, bupati/walikota, Direktur Utama BUMN, Direktur Utama BUMD dan Pimpinan BHMN sesuai dengan kewenangannya.

(2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan

pengawasan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 di lingkungan masing-masing.

(1) Pimpinan Eselon I atau pejabat yang setara, Sekretaris Daerah

Provinsi atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan Gedung Negara di lingkungan masing-masing kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan bulan Juli.

(2) Direktur BUMN, Direktur BUMD, dan Deputi BHMN menyampaikan

laporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan Gedung BUMN, BUMD dan BHMN di lingkungan masing- masing kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Energi Baru,

www.djpp.depkumham.go.id

9 2012, No.556

Terbarukan, dan Konservasi Energi secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan bulan Juli.

(3) Pelaporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pelaporan untuk Rumah Tinggal Pejabat di lingkungan instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau BHMN.

(4) Sekretaris Daerah Provinsi atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), menyampaikan pula laporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik untuk penerangan jalan umum, lampu hias, dan papan reklame.

(5) Pelaporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) untuk laporan pertama dan kedua dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Pelaporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan laporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri mengumumkan hasil evaluasi pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0031 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghematan Energi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2012.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.556 10

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2012

,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2012

REPUBLIK INDONESA,

www.djpp.depkumham.go.id