Permendesa PDT No. 7 Tahun 2026 tentang Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan tertib administrasi dalam penunjukan pelaksana harian dan pelaksana tugas, perlu pengaturan mengenai pelaksana harian dan pelaksana tugas di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
Mengingat
: 1.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
166,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2024
Nomor
225,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
292,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2023
Nomor
141,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20l7 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);
6.
Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang
Kementerian
Desa
dan
Pembangunan
Daerah
Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 367);
7.
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 892);
8.
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
Kementerian
Desa
dan
Pembangunan
Daerah
Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 294);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah
Pejabat
yang
ditugaskan
dan
telah
memenuhi
persyaratan untuk melaksanakan tugas Jabatan
Manajerial di lingkungan Kementerian apabila Pejabat
Definitif berhalangan sementara.
2.
Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah
Pejabat
yang
ditugaskan
dan
telah
memenuhi
persyaratan untuk melaksanakan tugas Jabatan
Manajerial di lingkungan Kementerian apabila Pejabat
Definitif berhalangan tetap atau Jabatan belum diisi
karena
adanya
perubahan
organisasi
maupun
pembentukan unit organisasi baru.
3.
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
pegawai dalam suatu satuan organisasi.
4.
Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan
tinggi pada Kementerian.
5.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.
6.
Jabatan Manajerial adalah sekelompok Jabatan yang
memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki
pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya
untuk mencapai tujuan organisasi.
7.
Pejabat adalah pegawai yang menduduki Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan administrator, Jabatan
pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan pelaksana
di lingkungan Kementerian.
8.
Pejabat Definitif adalah Pejabat yang telah secara resmi
dilantik
dan
diambil
sumpah
Jabatan
untuk
menduduki Jabatan Manajerial.
9.
Kementerian
Desa
dan
Pembangunan
Daerah
Tertinggal yang selanjutnya disebut Kementerian
adalah
kementerian
yang
menyelenggarakan
suburusan
pemerintahan
desa
yang
merupakan
lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri
dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pembangunan daerah tertinggal.
10. Menteri
adalah
menteri
yang
menyelenggarakan
suburusan
pemerintahan
desa
yang
merupakan
lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri
dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pembangunan daerah tertinggal.
BAB II
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENUNJUKAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 2
(1)
Plh. ditunjuk untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
administrator, dan Jabatan pengawas apabila Pejabat
Definitif berhalangan sementara.
(2)
Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disebabkan karena:
a.
cuti tahunan;
b.
cuti besar;
c.
cuti melahirkan;
d.
cuti karena alasan penting;
e.
cuti sakit;
f.
melaksanakan
penugasan
kedinasan
yang
mengakibatkan Pejabat Definitif untuk sementara
tidak dapat melaksanakan tugas Jabatan; atau
g.
dibebaskan sementara dari tugas Jabatan sejak
Pejabat yang bersangkutan diperiksa pelanggaran
disiplin.
Pasal 3 (1) Plt. ditunjuk untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan administrator, dan Jabatan pengawas apabila Pejabat Definitif berhalangan tetap. (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena: a. meninggal dunia; b. pensiun; c. diberhentikan dalam Jabatan; d. perpindahan; atau e. tidak dapat melaksanakan tugas Jabatan atau sedang dalam masa penugasan yang lebih dari 6 (enam) bulan.
Pasal 4
(1)
Plh. atau Plt. Pejabat pimpinan tinggi madya ditunjuk
dari Pejabat yang menduduki Jabatan yang setara,
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pratama, atau
Jabatan Fungsional ahli utama.
(2)
Plh. atau Plt. Pejabat pimpinan tinggi pratama ditunjuk
dari Pejabat yang menduduki Jabatan yang setara,
menduduki Jabatan administrator, Jabatan Fungsional
ahli utama, atau Jabatan Fungsional ahli madya.
(3)
Plh. atau Plt. Pejabat administrator ditunjuk dari
Pejabat
yang
menduduki
Jabatan
yang
setara,
menduduki Jabatan pengawas, Jabatan Fungsional
ahli madya, atau Jabatan Fungsional ahli muda.
(4)
Plh. atau Plt. Pejabat pengawas ditunjuk dari Pejabat
yang menduduki Jabatan yang setara, menduduki
Jabatan pelaksana, Jabatan Fungsional ahli muda,
atau Jabatan Fungsional ahli pertama.
(5) Plh. atau Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) ditunjuk pada unit kerja yang sama.
Bagian Kedua Persyaratan
Pasal 5 (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. harus memenuhi persyaratan: a. memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang tugas yang akan dilaksanakan; b. memiliki penilaian prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; c. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam Jabatan yang ditugaskan. (2) Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditunjuk untuk 1 (satu) Jabatan Manajerial.
Bagian Ketiga Penunjukan
Pasal 6 (1) Penunjukan Pejabat sebagai Plh. atau Plt. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh: a. Menteri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi; dan b. Pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja masing-masing untuk Jabatan administrator dan Jabatan pengawas. (2) Penunjukan Pejabat sebagai Plh. atau Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat pada saat hari Pejabat yang bersangkutan dinyatakan berhalangan sementara atau berhalangan tetap. (3) Penunjukan Pejabat sebagai Plh. atau Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan naskah dinas dalam bentuk surat perintah. (4) Format surat perintah penunjukan Pejabat sebagai Plh. atau Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 7 Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dilantik dan tidak diambil sumpah Jabatan.
Bagian Keempat Kinerja dan Masa Penugasan
Pasal 8 (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. tidak dibebaskan dari Jabatan definitifnya.
(2) Kinerja Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. diperhitungkan dalam sasaran kinerja Pejabat yang bersangkutan sebagai tugas tambahan.
Pasal 9
(1)
Masa penugasan Pejabat sebagai Plh. diberikan paling
singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(2)
Masa penugasan Pejabat sebagai Plt. diberikan paling
lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
(3)
Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau Pejabat yang ditunjuk
sebagai Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berakhir masa penugasannya dengan ketentuan:
a.
Pejabat Definitif aktif bekerja kembali untuk Plh.
atau Pejabat Definitif telah ditetapkan untuk Plt.;
b.
Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt.
dipromosikan atau dimutasikan ke Jabatan lain;
c.
Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. tidak
dapat melaksanakan tugas karena tidak sehat
jasmani dan/atau rohani;
d.
Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt.
dijatuhi hukuman disiplin; atau
e.
Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt.
menghadapi permasalahan hukum dan ditetapkan
sebagai tersangka.
BAB III KEWENANGAN
Pasal 10 (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. berwenang: a. melaksanakan tugas sehari-hari Pejabat Definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai; c. menetapkan surat kenaikan gaji berkala; d. menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri; e. menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai; f. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan; g. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antarinstansi; h. memberikan tugas belajar; i. memberikan izin mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan administrasi; dan j. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi, sesuai dengan kewenangan Pejabat Definitif. (2) Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. untuk Jabatan yang sedang diduduki tidak berwenang melimpahkan Jabatannya.
(3) Dalam hal Pejabat sebagai Plh. atau Plt. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi, pelaksanaan tugas dan fungsi Plh. atau Plt. dilakukan oleh atasan langsung.
Pasal 11 (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek: a. organisasi; b. kepegawaian; dan/atau c. alokasi anggaran. (2) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penetapan perubahan struktur organisasi dan/atau sistem kerja organisasi. (3) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengangkatan, mutasi, dan/atau pemberhentian pegawai. (4) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penetapan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.
BAB IV PELAPORAN
Pasal 12 (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat yang menunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah masa penugasan berakhir.
BAB V TAMBAHAN TUNJANGAN KINERJA
Pasal 13
(1)
Tambahan tunjangan kinerja diberikan kepada Pejabat
yang ditunjuk sebagai Plt.
(2)
Tambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat yang ditunjuk
sebagai Plt. yang melaksanakan tugas dalam 1 (satu)
bulan secara penuh.
(3)
Tambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan sebesar:
a.
20% (dua puluh persen) tambahan tunjangan
kinerja dari tunjangan kinerja Jabatan definitifnya
untuk Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. dengan
kelas Jabatan yang sama atau lebih rendah dari Jabatan definitifnya; atau b. selisih antara tunjangan kinerja pada Jabatan yang ditugaskan dengan tunjangan kinerja Jabatan definitifnya untuk Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. dengan kelas Jabatan yang lebih tinggi dari Jabatan definitifnya. (4) Pemberian tambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan dengan memperhatikan komponen kehadiran dan komponen kinerja selama ditugaskan sebagai Plt. (5) Pemberian tambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14 Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa penugasan berakhir atau karena pengangkatan Pejabat Definitif.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 416), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 16 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2026
MENTERI DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,
Œ YANDRI SUSANTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
PERATURAN
MENTERI
DESA
DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA
TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL
FORMAT SURAT PERINTAH PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI
PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS
A. SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI
MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA
SURAT PERINTAH Nomor:
Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi kepegawaian yang disebabkan ... (jabatan yang kosong) berhalangan tetap, perlu menetapkan pejabat sebagai ... (Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas);
b. bahwa berdasarkan pertimnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat perintah sebagai ... (Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas) jabatan ... (nama jabatan yang kosong);
Dasar : 1. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor ... Tahun ... tentang Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- ...;
Memerintahkan: Kepada : Nama : ... (Pejabat yang ditunjuk)
NIP : ...
Pangkat/Gol.Ruang : ...
Jabatan : ... (Jabatan definitif saat ini)
Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal ... sampai dengan paling lama tanggal ... di samping jabatannya sebagai ... (jabatan definitif saat ini) ditunjuk sebagai ... (Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas) jabatan ... (nama jabatan yang kosong) pada ... (instansi/unit kerja jabatan yang sedang kosong)
- Sebagai ... (Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas) jabatan ... (nama jabatan yang kosong) diberi kewenangan untuk: a. melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai; c. menetapkan surat kenaikan gaji berkala; d. menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
e. menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai; f. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan; g. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; h. memberikan tugas/izin belajar; i. memberikan izin mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrasi; dan j. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.
Sebagai ... (Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas) jabatan ... (nama jabatan yang kosong), tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan/atau alokasi anggaran; dan
Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.
Jakarta, tanggal bulan tahun
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia,
(tanda tangan dan cap dinas) Nama Lengkap dan Gelar
Tembusan:
1.
2.
3. dst.
B. SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan Telp. 021-7989925 www.kemendesa.go.id
SURAT PERINTAH Nomor:
Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi kepegawaian yang disebabkan ... (jabatan yang kosong) berhalangan tetap, perlu menetapkan pejabat sebagai ... (Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat perintah sebagai ... (Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas) jabatan ... (nama jabatan yang kosong);
Dasar : 1. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor ... Tahun ... tentang Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- ...;
Memerintahkan: Kepada : Nama : ... (Pejabat yang ditunjuk)
NIP : ...
Pangkat/Gol.Ruang : ...
Jabatan : ... (Jabatan definitif saat ini)
Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal ... sampai dengan paling lama tanggal ... di samping jabatannya sebagai ... (jabatan definitif saat ini) ditunjuk sebagai ... (Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas) jabatan ... (nama jabatan yang kosong) pada ... (instansi/unit kerja jabatan yang sedang kosong)
Sebagai ... (Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas) jabatan ... (nama jabatan yang kosong) diberi kewenangan untuk: a. melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai; c. menetapkan surat kenaikan gaji berkala; d. menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri; e. menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai; f. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan; g. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; h. memberikan tugas/izin belajar; i. memberikan izin mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrasi; dan j. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.
Sebagai ... (Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas) jabatan ... (nama jabatan yang kosong), tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan/atau alokasi anggaran; dan
Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.
Jakarta, tanggal bulan tahun
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,
(tanda tangan dan cap dinas) Nama Lengkap dan Gelar
Tembusan:
1.
2.
3. dst.
MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YANDRI SUSANTO
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan tertib administrasi dalam penunjukan pelaksana harian dan pelaksana tugas, perlu pengaturan mengenai pelaksana harian dan pelaksana tugas di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
- Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 294);
