Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian yang selanjutnya disebut Penyelenggara Negara adalah pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk pejabat, perencana, pengawas, pelaksana pelayanan publik, dan pejabat lain yang diangkat Menteri dengan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4. Pegawai Kementerian yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai ASN, calon Pegawai ASN, pegawai pemerintah nonpegawai negeri, tenaga pendamping profesional, dan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian. 5. Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi di 2021, No.1449 lingkungan Kementerian. 6. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai yang menerima/menolak Gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau melalui UPG. 7. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai yang menerima Gratifikasi. 8. Keluarga Inti adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. 9. Mitra Kerja adalah unit kerja di lingkungan Kementerian yang bersinergi dalam melaksanakan tugas dan/atau unit kerja yang menangani Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
10. Pihak Ketiga adalah perseorangan, perusahaan, maupun instansi lain yang menjalin kerja sama dengan Kementerian.
11. Pihak Lain adalah orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum baik eksternal maupun internal Kementerian.
12. Register Gratifikasi adalah register data yang dikelola oleh UPG berupa laporan Gratifikasi yang masuk, hasil reviu, dan putusan pemanfaatan benda Gratifikasi.
13. Buku Register Penerimaan Benda Gratifikasi adalah buku untuk mencatat penerimaan benda Gratifikasi yang menjadi milik unit kerja/instansi atau Pelapor beserta dokumen pendukungnya.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 2021, No.1449 2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pegawai dan Keluarga Inti yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima. (2) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pegawai dan Keluarga Inti wajib menolak Gratifikasi dan dapat melaporkan penolakan Gratifikasi. (3) Pegawai dan Keluarga Inti dilarang memberi Gratifikasi yang dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga, baik atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif pihak lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Gratifikasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: a. berlaku umum, yaitu suatu kondisi penerimaan yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua Pegawai dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan; b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. sebagai wujud ekspresi, keramahtamahan, dan penghormatan dalam hubungan sosial 2021, No.1449 antarsesama dalam batasan nilai yang wajar; dan d. merupakan bentuk penerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar. (2) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/ menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum; d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan 2021, No.1449 prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan; j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima; k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik 2021, No.1449 kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) UPG Kementerian berkedudukan di Inspektorat Jenderal. 2021, No.1449 (2) UPG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Tugas UPG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya; b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; e. menyampaikan laporan semesteran hasil pengelolaan dan pelaporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Menteri; f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian; g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi. (4) UPG Kementerian terdiri atas penasihat, pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan anggota. (5) Ketentuan mengenai struktur UPG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2021, No.1449 6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Laporan Gratifikasi disampaikan kepada: a. UPG Kementerian, UPG unit kerja eselon I, dan UPG unit pelaksana teknis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau b. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima. (2) UPG Kementerian, UPG Unit Kerja Eselon I, dan UPG Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima. (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada UPG Unit Pelaksana Teknis, UPG Unit Kerja Eselon I dan/atau UPG Kementerian
(4) Laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. identitas Pelapor berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; b. informasi pemberi Gratifikasi; c. jabatan Pelapor; d. tempat dan waktu terjadinya penolakan Gratifikasi; e. kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi; dan f. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi. 2021, No.1449 (5) Laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. identitas penerima berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; b. informasi pemberi Gratifikasi; c. jabatan penerima Gratifikasi; d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; f. nilai Gratifikasi yang diterima; g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi. (6) Laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumentasi objek Gratifikasi. (7) Dalam hal laporan Gratifikasi tidak disertai informasi atau keterangan lain yang lengkap sehingga tidak diketahui nama Pelapor dan alamatnya, UPG Kementerian menyampaikan laporan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diserahkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Ketentuan mengenai formulir laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Gratifikasi.

7. Ketentuan judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk: a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi; b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan c. memperoleh perlindungan.

9. Frasa Bagian Kesatu Perlindungan pada BAB V dihapus.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A huruf c dilakukan UPG secara mandiri atau berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau instansi terkait.
(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kerahasiaan identitas Pelapor; dan b. pelindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi. (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Pelapor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

11. Frasa Bagian Kedua Sanksi pada BAB V dihapus.

12. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

13. Ketentuan Lampiran III mengenai Formulir Laporan Gratifikasi dihapus.

2021, No.1449 Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2021

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO