Pasal 14

(1) Laporan Gratifikasi disampaikan kepada: a. UPG Kementerian, UPG unit kerja eselon I, dan UPG unit pelaksana teknis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau b. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima. (2) UPG Kementerian, UPG Unit Kerja Eselon I, dan UPG Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima. (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada UPG Unit Pelaksana Teknis, UPG Unit Kerja Eselon I dan/atau UPG Kementerian
(4) Laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. identitas Pelapor berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; b. informasi pemberi Gratifikasi; c. jabatan Pelapor; d. tempat dan waktu terjadinya penolakan Gratifikasi; e. kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi; dan f. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi. 2021, No.1449 (5) Laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. identitas penerima berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; b. informasi pemberi Gratifikasi; c. jabatan penerima Gratifikasi; d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; f. nilai Gratifikasi yang diterima; g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi. (6) Laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumentasi objek Gratifikasi. (7) Dalam hal laporan Gratifikasi tidak disertai informasi atau keterangan lain yang lengkap sehingga tidak diketahui nama Pelapor dan alamatnya, UPG Kementerian menyampaikan laporan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diserahkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Ketentuan mengenai formulir laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Gratifikasi.

7. Ketentuan judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: