Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan.
2. Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang dimiliki oleh daerah baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan www.djpp.kemenkumham.go.id

mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 6. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 7. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaran pemerintahan daerah. 9. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 10. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 11. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 13. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 14. Menteri adalah menteri dalam negeri

(1) Pemerintah daerah berwenang menyusun dan MENETAPKAN PUD setiap tahun. (2) PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) PUD disusun dan ditetapkan sesuai dengan kriteria PUD. (2) Gubernur dan Bupati/Walikota melalui SKPD menyusun rencana pengembangan PUD. (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan SKPD yang terkait langsung dengan pengembangan PUD. (4) Rencana pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pengembangan PUD jangka panjang daerah; dan b. pengembangan PUD jangka menengah daerah;

(1) Perencanaan pengembangan PUD jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a disusun dalam RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah. (2) Perencanaan pengembangan PUD jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD.

(1) Perencanaan pengembangan PUD jangka menengah daerah dapat dilakukan antara lain dengan model: a. inkubator; b. klaster; c. one village one product/OVOP; dan d. kompetensi inti. (2) Model pengembangan PUD jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui: a. peningkatan kualitas daya tarik PUD; b. peningkatan kualitas infrastruktur; c. peningkatan promosi dan investasi PUD; d. peningkatan kerjasama; e. peningkatan peran serta masyarakat; dan f. peningkatan perlindungan terhadap PUD www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Gubernur dan bupati/walikota melalui SKPD yang terkait langsung dengan pengembangan PUD melaksanakan pengembangan PUD. (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengembangan PUD dengan mengacu pada perencanaan PUD dalam Pasal 4.

(1) Peningkatan kualitas daya tarik PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berdasarkan: a. daya tarik jenis PUD; dan b. daya tarik kekhasan/keunikan PUD. (2) Dalam melakukan peningkatan kualitas daya tarik PUD, memperhatikan prinsip: a. nilai budaya; b. nilai sosial; c. kelestarian lingkungan hidup;dan d. keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. (3) Selain memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peningkatan kualitas daya tarik PUD dapat dilaksanakan dengan cara: a. penyehatan iklim investasi; b. inovasi produk; c. peningkatan kapasitas produksi PUD; d. pengembangan keragaman jenis PUD; e. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan PUD; dan f. revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan pengembangan PUD.

Peningkatan kualitas infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui: a. peningkatan infrastruktur transportasi; b. peningkatan infrastruktur umum; c. peningkatan infrastruktur produksi; dan d. peningkatan infrastruktur pemasaran.

(1) Peningkatan promosi dan investasi PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara terpadu dan sistemik. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Peningkatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui: a. publikasi PUD; b. pusat informasi bisnis; dan c. kemitraan antar pelaku ekonomi. (3) Peningkatan investasi PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui: a. kejelasan prosedur; b. kecepatan dalam proses perijinan atau pendaftaran untuk berinvestasi dalam PUD; dan c. pemberian insentif dan kemudahan untuk berinvestasi dalam PUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Peningkatan kerjasama dalam pengembangan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan oleh: a. pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; b. antar pemerintah daerah; c. antara pemerintah daerah dan swasta. (2) Kerjasama dalam pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. peningkatan kualitas PUD sejenis; dan b. menjaga stabilitas harga PUD pada tingkat regional dan nasional. (3) Kerjasama dalam pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui: a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan PUD; b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang PUD; c. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah serta usaha PUD yang dikembangkan masyarakat lokal; d. perluasan akses pasar terhadap produk hasil usaha kecil dan menengah serta usaha PUD yang dikembangkan masyarakat lokal; dan e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang PUD. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Peningkatkan perlindungan terhadap PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan cara antara lain: a. menentukan harga terendah PUD yang dihasilkan oleh masyarakat setempat; dan b. menjaga stabilitas harga PUD. (2) Dalam menjaga stabilitas harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

(1) Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengembangan PUD. (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pengembangan PUD; b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan PUD; dan c. evaluasi terhadap hasil rencana pengembangan PUD. (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengembangan PUD dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;dan c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan PUD di provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan PUD kabupaten/kota di wilayahnya. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian pedoman terhadap perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pengembangan PUD di provinsi; b. pemberian tenaga pendamping dalam pengembangan PUD di provinsi; c. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi terhadap penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pengembangan PUD di provinsi; dan d. pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah daerah terkait pengembangan PUD di provinsi. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pemberian pedoman terhadap perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pengembangan PUD di kabupaten/kota diwilayahnya; b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi terhadap penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pengembangan PUD di kabupaten/kota diwilayahnya; dan c. pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah daerah terkait pengembangan PUD di kabupaten/kota diwilayahnya.

(1) Dalam pembinaan pengembangan PUD dapat melibatkan kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembinaan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan teknis. (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

(1) Gubernur melaporkan hasil penetapan dan pengembangan PUD di kabupaten/kota diwilayahnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (2) Bupati/Walikota melaporkan hasil penetapan dan pengembangan PUD kepada Gubernur. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi bahan evaluasi pelaksanaan PUD di provinsi dan kabupaten/kota. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Teknis pelaksanaan pengembangan PUD tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id