Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Format Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Format Keputusan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2011 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : Tahun TANGGAL : Agustus PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD SERTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD A. Pendahuluan Pasal 185 dan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD provinsi oleh Menteri Dalam Negeri serta rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD kabupaten/kota oleh gubernur selaku wakil pemerintah di provinsi. Amanat ini dipertegas dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta lebih operasional dalam Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas, baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang dievaluasi maupun pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak. B. Tujuan Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada para pejabat Kementerian Dalam Negeri maupun pejabat pemerintah provinsi dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD yang sinkron dengan prioritas dan program nasional, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya. C. Sasaran Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam mengevaluasi provinsi, kabupaten/kota dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam mengevaluasi provinsi, kabupaten/kota dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD. D. Ruang lingkup evaluasi Evaluasi dilaksanakan setelah dokumen evaluasi dinyatakan lengkap berdasarkan berita acara penerimaan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
3. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
4. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
5. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, dengan RKPD, KUA, dan PPAS; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525
6. Aspek substansi anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan. E. Evaluasi
7. Persiapan Evaluasi a. Tim Evaluasi

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri bahwa Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (Ditjen Keuangan Daerah) mempunyai tugas memfasilitasi penyusunan anggaran daerah, termasuk melaksanakan evaluasi APBD provinsi.
2. Dalam melaksanakan evaluasi APBD provinsi, Ditjen Keuangan Daerah dapat melibatkan pejabat dan/atau staf dari unsur lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan kekuasaannya dibidang evaluasi APBD kabupaten/kota kepada Kepala Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah atau Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
4. Dalam melaksanakan evaluasi APBD kabupaten/kota, Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah atau Biro Keuangan Sekretariat Daerah selaku SKPKD dapat melibatkan pejabat dan/atau staf dari unsur lingkungan pemerintah provinsi bersangkutan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.
5. Tim evaluasi adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD. Tim evaluasi terdiri dari beberapa pejabat dan staf termasuk yang ditugaskan menangani sekretariat dengan susunan seorang koordinator dan anggota tim.
6. Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tim evaluasi pusat dan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tim evaluasi provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 b. Dokumen Evaluasi
7. Surat pengantar dari Kepala Daerah
8. Rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
9. Rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut: a) Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; b) KUA dan PPAS yang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD; c) risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; d) nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD; dan e) Daftar sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dalam APBD dengan prioritas dan program nasional untuk Provinsi, serta prioritas dan program Provinsi dan nasional untuk Kabupaten/Kota.
10. Rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilengkapi dengan lampiran sebagai dokumen evaluasi yang terdiri dari: a) ringkasan APBD atau ringkasan perubahan APBD; b) ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c) rincian APBD atau rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; d) rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g) daftar piutang daerah; h) daftar penyertaan modal (investasi) daerah; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 i) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; j) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; k) daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun angaran ini; l) daftar dana cadangan daerah; dan m) daftar pinjaman dan obligasi daerah.
11. Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilengkapi dengan lampiran sebagai dokumen evaluasi yang terdiri dari: a) ringkasan penjabaran APBD atau ringkasan penjabaran perubahan APBD; dan b) penjabaran APBD atau penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
12. Keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2), angka 3), angka 4) dan angka 5) disampaikan dalam 2 (dua) rangkap.
13. Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut: a) untuk pendapatan mencakup dasar hukum; b) untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan c) untuk pembiayaan mencakup dasar hukum.
14. Dalam hal APBD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, maka dokumen evaluasi adalah rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: a) ringkasan APBD; b) ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; d) rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g) daftar piutang daerah; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 h) daftar penyertaan modal (investasi) daerah; i) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; j) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; k) daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; l) daftar dana cadangan daerah; dan m) daftar pinjaman dan obligasi daerah.
15. Sekretariat tim evaluasi membuat Berita Acara atas penerimaan rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan.
16. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk provinsi atau Keputusan Gubernur untuk kabupaten/kota dan disampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi. b. Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point E.1.b. telah diterima oleh Tim Evaluasi. c. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk segera dilengkapi. d. Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.
3. Pelaksanaan Evaluasi Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh empat tahapan utama yaitu: a. Evaluasi Administratif dan Legalitas Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD kepada pihak-pihak yang terkait;
2. Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
3. Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
4. Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
5. Kesesuaian rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan sudah dilampiri dengan: a) ringkasan APBD atau ringkasan perubahan APBD; b) ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c) rincian APBD atau rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; d) rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g) daftar piutang daerah; h) daftar penyertaan modal (investasi) daerah; i) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; j) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; k) daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; l) daftar dana cadangan daerah; dan m) daftar pinjaman dan obligasi daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 Langkah - Langkah Evaluasi Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari :
6. Surat pengantar kepala daerah;
7. Rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD beserta lampirannya;
8. Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
9. KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD;
10. Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap;
11. Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan
12. Nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD. Langkah 2 :Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut; Langkah 3 :Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut; Langkah 4 :Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama; Langkah 5 :Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4 di atas. b. Evaluasi Kebijakan APBD/Perubahan APBD. Untuk mengevaluasi kebijakan APBD, dianalisis Korelasi dan Konsistensi Antar Substansi Kebijakan APBD tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan sebagai berikut: Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari :
13. Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Bersangkutan utamanya mengenai prioritas pembangunan nasional; serta
14. Dokumen KUA dan PPAS tahun bersangkutan; Langkah 2 : Teliti dan analisis: keterkaitan program pada KUA dan rancangan peraturan daerah APBD dengan program www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 Nasional untuk Provinsi serta Program Provinsi dan Nasional untuk Kabupaten/Kota; Langkah 3 : Teliti dan analisis KUA: proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; Langkah 4 : Teliti dan analisis PPAS: proporsi masing-masing bidang urusan pemerintah daerah, baik wajib dan pilihan terhadap pagu indikatif; Langkah 5 : Teliti dan analisis PPAS: proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; Langkah 6 : Teliti dan analisis PPAS: analisis prioritas program menurut bidang urusan dan plafon anggaran; Langkah 7 : Bandingkan substansi semua dokumen tersebut, dengan peraturan perundang-undangan yang terkait; Langkah 8 : Lakukan analisis Kebijakan APBD/Perubahan APBD terkait kepentingan umum peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya; Langkah 9 : Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 8 diatas c. Evaluasi Substansi APBD/Perubahan APBD Evaluasi substansi APBD dilakukan dengan cara menganalisis indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

1. Evaluasi Anggaran Pendapatan Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dirinci sebagai berikut: a) pendapatan asli daerah, meliputi pajak daerah; retribusi daerah; hasil usaha daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; b) dana perimbangan, meliputi bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak; dana alokasi khusus; dan dana alokasi umum; c) lain-lain pendapatan yang sah (meliputi bantuan dana kontijensi penyeimbang dari pemerintah, jual aset dan hibah). Selengkapnya susunan pendapatan daerah beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 Langkah evaluasi pendapatan. Langkah 1 : menganalisis apakah peraturan daerah tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah telah dicantumkan. Langkah 2 : menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Langkah 3 : menganalisis apakah terdapat pemungutan pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan daerah yang sudah dibatalkan Langkah 4 : teliti dan analisis mengenai: (a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan apakah sudah berdasarkan perhitungan yang tepat dan data pendukung yang akurat, (b) Persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan, (c) Persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan; Langkah 5 : simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4 di atas.
2. Evaluasi Anggaran Belanja a. Evaluasi anggaran belanja dilakukan dengan menganalisis pengeluaran belanja dari tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya yang berkaitan dengan urusan wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum (infrastruktur) sejalan dengan prioritas program nasional. b. Evaluasi anggaran belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Evaluasi anggaran belanja meneliti apakah rencana belanja tidak menimbulkan pemborosan, tidak adanya duplikasi penganggaran, tidak sesuai dengan standar biaya yang ditentukan, telah memperhatikan azas-azas kepatutan. d. Evaluasi anggaran belanja meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang strukturnya meliputi belanja langsung dan tidak langsung. Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja. Setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja. Langkah Evaluasi Anggaran Belanja : Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran III rancangan peraturan daerah tentang APBD mengenai rincian APBD; Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja: (a) DPRD, (b) Sekretariat DPRD, (c) Kepala Daerah dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 Wakil Kepala Daerah, (d) SKPKD (terutama pada pos; hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan), dan (e) SKPD (terutama pada pos; Pendidikan, Kesehatan dan ke-PU-an); apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Langkah 3 : Teliti dan analisis apabila ditemukan adanya pemborosan, duplikasi anggaran dan ketidaksesuaian dengan azas kepatutan; Langkah 4 : Teliti dan analisis bahwa belanja sudah dialokasikan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan dan apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya; Langkah 5 : Teliti dan analisis mengenai apakah alokasi anggaran belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum (infrastruktur), sejalan dengan prioritas dan kebijakan nasional; Langkah 6 : Teliti dan analisis apakah terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian penganggaran dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lainnya; Langkah 7 : Teliti dan analisis apakah program kegiatan yang dilakukan lebih dari (satu) tahun anggaran (multiyears) telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan; Langkah 8 : Simpulkan catatan secara narasi atas langkah 1 s/d 7 di atas.
3. Evaluasi Anggaran Pembiayaan. Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi: a. kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis- jenis pembiayaan; b. penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan c. penyajian informasi anggaran pembiayaan. Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 Langkah evaluasi pembiayaan: Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD mengenai rincian APBD; Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menutup defisit. Sumber- sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut; Langkah 3 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam memanfaatkan surplus; Langkah 4 : Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan daerah; Langkah 5 : Pada saat evaluasi perubahan APBD, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) telah ditetapkan dengan peraturan daerah; Langkah 6 : Pada saat evaluasi perubahan APBD, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya; Langkah 7 : Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan daerah terhadap kelompok dan total pembiayaan: (a) Jumlah pembiayaan daerah, (b) Jumlah persentase dari pembiayaan, (c) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan; Langkah 8 : Simpulkan catatan secara narasi atas langkah 1 s/d 7 di atas. d. Klarifikasi dan Pembahasan Apabila dari dokumen evaluasi yang diterima masih terdapat data dan informasi yang diperlukan dalam rangka menyimpulkan hasil evaluasi, maka dapat mengundang pejabat pemerintah daerah provinsi untuk pemerintah dan kab/kota untuk provinsi yang terkait.
4. Hasil Evaluasi Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan keputusan gubernur untuk kabupaten/kota. Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD sebagai umpan balik kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan pemerintah daerah, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai: (a) evaluasi atas kebijakan APBD/perubahan APBD, dan (b) evaluasi atas substansi APBD/perubahan APBD. Laporan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD atau rancangan peraturan daerah provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi dengan tembusan kepada: a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; b. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; c. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; sedangkan laporan hasil evaluasi oleh gubernur terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD berupa Keputusan Gubernur disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada: a. Menteri Dalam Negeri; b. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di daerah; c. Inspektur Provinsi;
5. Pelaporan a. Gubernur melaporkan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 b. Penyampaian laporan hasil evaluasi tersebut meliputi Keputusan Gubernur dan informasi APBD kepada Menteri Dalam Negeri dengan surat pengantar Sekretaris Daerah Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh gubernur. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : Tahun TANGGAL : Agustus FORMAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN KEPUTUSAN GUBERNUR I. Format Keputusan Menteri Dalam Negeri MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR ........TAHUN ......... TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI…… TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ....... DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR …… TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN .......... ATAU HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI…… TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ....... DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR …… TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ......... MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 185 Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah, Pasal Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi …….. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...... dan Rancangan Peraturan Gubernur ……… tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ………….. atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi …….. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 Tahun Anggaran ...... dan Rancangan Peraturan Gubernur ……… tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ………….., perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ....... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran …….. dan Rancangan Peraturan Gubernur ........... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ……. atau Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ....... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran …….. dan Rancangan Peraturan Gubernur ........... tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran …….; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.....Tahun.......tentang Pembentukan Provinsi ……….. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun......Nomor...., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ....Tahun ....tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ..................... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran …… dan Rancangan Peraturan Gubernur ……… tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran … atau Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ..................... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran …… dan Rancangan Peraturan Gubernur ……… tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran … sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA : Gubernur bersama DPRD harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi …… tentang APBD Tahun Anggaran ………….. atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi …… tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran …………..berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Menteri ini. KETIGA : Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ………. tentang APBD Tahun Anggaran ………….dan Rancangan Peraturan Gubernur …………. atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ………. tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran ………….dan Rancangan Peraturan Gubernur …………. tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran ……………… menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur akan dilakukan pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Tahun Anggaran…….. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, NAMA JELAS Tembusan:
27. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
29. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 LAMPIRAN: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : TANGGAL : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI ............. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN …….. DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR ........ TENTANG PENJABARAN ANGGARAN MENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN …. ATAU HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI........ TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN …… DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR ............ TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN …….. A. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum antara lain berisi tentang:
30. Hasil evaluasi konsistensi program dan kegiatan pada Rancangan APBD dengan program Nasional untuk Provinsi serta Program Provinsi dan Nasional untuk Kabupaten/Kota;
31. Hasil evaluasi kesesuaian pengalokasian anggaran pada Rancangan APBD dengan KUA dan PPAS;
32. Analisis prioritas program menurut bidang urusan, plafon anggaran dan proporsi alokasi dana terhadap pagu indikatif; B. PENDAPATAN Pendapatan antara lain berisi tentang:
33. Penegasan kesesuaian pendapatan daerah yang disajikan dalam APBD dengan peraturan perundang-undangan dan memuat dasar hukum pemungutannya;
34. Penilaian kesesuaian penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
35. Penilaian kesesuaian pemungutan pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan daerah yang telah dibatalkan;
36. Informasi tentang permasalahan pendapatan yang harus ditindaklanjuti sebelum penetapan perda APBD; C. BELANJA Belanja antara lain berisi tentang:
37. Penilaian kesesuaian belanja daerah yang disajikan dalam APBD dengan www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 peraturan perundang-undangan, seperti kesesuaian dengan standar satuan harga;
38. Penilaian apabila ditemukan adanya pemborosan, duplikasi anggaran dan ketidaksesuaian dengan azas kepatutan;
39. Penilaian ada tidaknya anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya;
40. Penilaian ada tidaknya kesalahan dan ketidaksesuaian penganggaran dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lainnya.
41. Penilaian kesesuaian program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears) dengan ketentuan perundang-undangan;
42. Informasi tentang permasalahan belanja daerah yang harus ditindaklanjuti sebelum penetapan perda APBD;
43. Sinergitas dan sinkronisasi dalam pengalokasian belanja daerah untuk mendukung prioritas pembangunan nasional; D. PEMBIAYAAN Pembiayaan antara lain berisi tentang:
44. Penilaian kesesuaian pembiayaan yang disajikan dalam APBD dengan peraturan perundang-undangan;
45. Penilaian upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus;
46. Penilaian apakah penerimaan pembiayaan tertentu seperti pinjaman telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan;
47. Penilaian apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
48. Penegasan pada saat evaluasi Perubahan APBD, SiLPA telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan SILPA telah digunakan seluruhnya;
49. Informasi tentang permasalahan pembiayaan yang harus ditindaklanjuti sebelum penetapan perda APBD; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 E. LAIN-LAIN Lain-lain berisi tentang :
50. Informasi mengenai hal-hal lain diluar kebijakan umum, pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus ditindaklanjuti sebelum penetapan perda APBD;
51. Apabila hasil evaluasi telah ditindaklanjuti, maka gubernur dapat menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD atau peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, NAMA JELAS www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 II. Format Keputusan Gubernur GUBERNUR ............ KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR .................TAHUN ......... TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ..........TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ............ DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA .................. TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN .......... ATAU HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ..........TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ............ DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA .................. TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN .......... GUBERNUR ..........., Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota........ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran …….. dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota …… tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ….. atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota....... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ….. dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota …… tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ….., perlu dievaluasi agar tidak www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota …. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran …. dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota....... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ….. atau Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota …. Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran . dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota...... tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ………..; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor …… Tahun tentang Pembentukan Kabupaten/ Kota ……. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....Nomor...., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 7. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 8. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 10. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 15. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 18. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 19. Peraturan Presiden Nomor Tahun tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ….Tahun ….. tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...... MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ……. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran …. dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota ......... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 ……. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran …. dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota ......... tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran …...……sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. KEDUA : Bupati/Walikota bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota …….. tentang APBD Tahun Anggaran …….. atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota …….. tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran ……..berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini. KETIGA : Dalam hal Bupati/Walikota dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ……. tentang APBD Tahun Anggaran ……………… dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota ...........tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran ...... atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ……. tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran ……………… dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota ........... tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran ...... menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Tahun Anggaran ......... KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di .............. pada tanggal ....... GUBERNUR …………., Ttd. NAMA JELAS. Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi ...................
3. Inspektur Provinsi ......................... www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR ...................... NOMOR : TANGGAL : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ..................... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN …… DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA .............. TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ….ATAU HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ..................... TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN …… DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA .............. TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN …. A. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum antara lain berisi tentang:
4. Hasil evaluasi konsistensi program dan kegiatan pada Rancangan APBD dengan program Nasional untuk Provinsi serta Program Provinsi dan Nasional untuk Kabupaten/Kota;
5. Hasil evaluasi kesesuaian pengalokasian anggaran pada Rancangan APBD dengan KUA dan PPAS termasuk penyebab dan alasan ketidaksesuaian;
6. Analisis prioritas program menurut bidang urusan, plafon anggaran dan proporsi alokasi dana terhadap pagu indikatif;
7. Pernyataan tentang keserasian kepentingan publik dengan kepentingan aparatur dan penegasan APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya; B. PENDAPATAN Pendapatan antara lain berisi tentang:
8. Penegasan kesesuaian pendapatan daerah yang disajikan dalam APBD dengan peraturan perundang-undangan dan memuat dasar hukum pemungutannya;
9. Penilaian kesesuaian penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Penilaian kesesuaian pemungutan pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan daerah yang telah dibatalkan;
11. Informasi tentang permasalahan pendapatan yang harus ditindaklanjuti sebelum penetapan perda APBD; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525 C. BELANJA Belanja antara lain berisi tentang:
12. Penegasan kesesuaian belanja daerah yang disajikan dalam APBD dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan, seperti penganggaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Bagi Hasil Pajak serta Belanja Bantuan Keuangan, kesesuaian dengan standar satuan harga;
13. Penilaian apabila ditemukan adanya pemborosan, duplikasi anggaran dan ketidaksesuaian dengan azas kepatutan;
14. Penilaian ada tidaknya anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;
15. Penilaian ada tidaknya kesalahan dan ketidaksesuaian penganggaran terkait dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, kelompok belanja, jenis dan objek belanja dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lainnya dan peraturan lainnya;
16. Penilaian kesesuaian program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears) dengan ketentuan perundang-undangan;
17. Informasi tentang permasalahan belanja daerah yang harus ditindaklanjuti sebelum penetapan perda APBD;
18. Sinergitas dan sinkronisasi dalam pengalokasian belanja daerah untuk mendukung prioritas pembangunan nasional; D. PEMBIAYAAN Pembiayaan antara lain berisi tentang:
19. Penegasan kesesuaian pembiayaan yang disajikan dalam APBD dengan peraturan perundang-undangan;
20. Penilaian upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus;
21. Penilaian apakah penerimaan pembiayaan tertentu seperti pinjaman telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan;
22. Penilaian apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
23. Penegasan pada saat evaluasi Perubahan APBD, SiLPA telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan SILPA telah digunakan seluruhnya; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.525
24. Informasi tentang permasalahan pembiayaan yang harus ditindaklanjuti sebelum penetapan perda APBD; E. LAIN-LAIN Lain-lain berisi tentang :
25. Informasi mengenai hal-hal lain diluar kebijakan umum, pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus ditindaklanjuti sebelum penetapan perda APBD;
26. Apabila hasil evaluasi telah ditindaklanjuti, maka bupati/walikota dapat menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD atau peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan bupati/walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD. GUBERNUR , NAMA JELAS MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI www.djpp.kemenkumham.go.id