Permendagri No. 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah - JDIH BPK
SALINAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
REVIU DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
DOKUMEN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
bahwa
untuk
menjamin
keselarasan
dan
kualitas
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
dan
dokumen keuangan daerah yang sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan rencana, perlu dilaksanakan reviu
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
dan
dokumen keuangan daerah oleh Aparat Pengawas Internal
Pemerintah Daerah;
b.
bahwa untuk menjaga standar dan kualitas reviu
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
dan
dokumen keuangan daerah, dibutuhkan pedoman bagi
Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dalam
melaksanakannya;
c.
bahwa untuk efisiensi, efektifitas, dan penyelarasan
pelaksanaan reviu dokumen perencanaan pembangunan
daerah dan dokumen keuangan daerah, serta untuk
mengakomodir perkembangan hukum dalam pelaksanaan
reviu, perlu dilakukan simplifikasi peraturan dalam
bidang
pelaksanaan
reviu
dokumen
perencanaan
pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah
oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah;
d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Dokumen Keuangan Daerah;
Mengingat
: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);
3.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8.
Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 333);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG REVIU DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DOKUMEN KEUANGAN DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.
- Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
- Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat APIP Daerah adalah inspektorat daerah provinsi dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
- Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
- Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
- Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
- Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.
- Belanja yang melampaui tahun anggaran adalah belanja yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan/ pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan
lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan pada
tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun
anggaran.
15. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat LKPD adalah pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
16. Reviu
adalah
penelaahan
atas
dokumen
untuk
memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen yang
dimaksud telah disusun sesuai dengan ketentuan,
standar, prosedur, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan.
17. Sistem
Informasi
Pemerintahan
Daerah
Republik
Indonesia yang selanjutnya disingkat SIPD-RI adalah
pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi
Keuangan Daerah, dan informasi pemerintahan daerah
lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.
Pasal 2
(1)
APIP Daerah melaksanakan Reviu terhadap:
a.
dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
b.
dokumen Keuangan Daerah.
(2)
APIP Daerah dalam melaksanakan reviu dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dan
dokumen
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memedomani prinsip:
a.
kode etik Reviu;
b.
pengendalian mutu hasil Reviu;
c.
manajemen dan keahlian tim Reviu;
d.
risiko Reviu; dan
e.
materialitas Reviu.
(3)
APIP Daerah dalam melaksanakan reviu dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dan
dokumen
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai kewenangan:
a.
merencanakan proses Reviu;
b.
melaksanakan Reviu;
c.
meminta keterangan, dokumen, data dan informasi
yang wajib diberikan terkait Reviu;
d.
menyusun dan menyajikan catatan hasil Reviu;
e.
memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil
Reviu;
f.
memberikan tanggapan terhadap tindak lanjut hasil
Reviu; dan
g.
menyusun dan menyajikan laporan hasil Reviu.
Pasal 3
(1)
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a,
terdiri atas:
a.
rancangan akhir RPJMD;
b.
rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
c.
rancangan akhir RKPD.
(2) Dokumen Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. rancangan APBD; b. rancangan SHS; c. rancangan ASB; d. Belanja yang melampaui tahun anggaran; dan e. rancangan LKPD. (3) Reviu terhadap dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan dokumen Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pelaporan; dan d. pemantauan. (4) Kegiatan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan dan dilaksanakan dengan menggunakan kertas kerja. (5) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen yang memuat struktur informasi dan data untuk memastikan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan dokumen Keuangan Daerah yang disusun telah sesuai. (6) Ketentuan mengenai kertas kerja dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan dokumen Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Pasal 4
Ketentuan
mengenai
Reviu
dokumen
Perencanaan
Pembangunan Daerah dan dokumen Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis
mutandis
terhadap
dokumen
perubahan
Perencanaan
Pembangunan Daerah dan dokumen perubahan Keuangan
Daerah.
Pasal 5
(1)
APIP
Daerah
provinsi
melakukan
Reviu
dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dan
dokumen
Keuangan Daerah provinsi.
(2)
APIP Daerah kabupaten/kota melakukan Reviu dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dan
dokumen
Keuangan Daerah kabupaten/kota.
(3)
Reviu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan
dokumen Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan standar
operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah dengan memedomani peraturan Menteri ini.
(4)
Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat
dilakukan pendampingan oleh APIP lainnya.
(5)
Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sesuai dengan permintaan
Kepala
Daerah melalui
inspektur daerah.
Pasal 6
(1)
Reviu dilaksanakan oleh APIP Daerah melalui sistem
informasi yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri
yang merupakan bagian dari SIPD-RI.
(2)
Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disediakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan paling
lama selama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini
ditetapkan.
(3)
Reviu melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang informasi
terhadap ruang lingkup Reviu tersedia pada SIPD-RI.
Pasal 7
(1)
Hasil Reviu wajib ditindaklanjuti oleh masing-masing
penanggung jawab penyusunan dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah dan dokumen Keuangan Daerah.
(2)
Tindak lanjut atas hasil Reviu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kembali kepada APIP Daerah
untuk dilakukan pencermatan.
(3)
Hasil pencermatan APIP Daerah atas tindak lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi syarat
keberlanjutan proses penyusunan dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah dan dokumen Keuangan Daerah
pada SIPD-RI.
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Reviu dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah dan dokumen Keuangan
Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB II KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018
tentang
Pelaksanaan
Reviu
atas
Laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018
tentang
Reviu
atas
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461); dan
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018
tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan
dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 462),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 10
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
R. Gani Muhamad, SH., MAP. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2026
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2026
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 73
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG REVIU
DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN DOKUMEN
KEUANGAN DAERAH
PEDOMAN REVIU DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DOKUMEN KEUANGAN DAERAH
I.
GAMBARAN UMUM
A.
Dasar Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan
mandat kepada APIP untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dilaksanakan oleh APIP pada tahapan kegiatan
penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan
dokumen
Keuangan
Daerah.
Bentuk
pengawasan
kegiatan
penyusunan
dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dilaksanakan antara lain melalui Reviu dokumen rancangan akhir
RPJMD, rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan rancangan
akhir RKPD yang bertujuan untuk memberikan jaminan mutu kualitas
dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksud. Pelaksanaan
Reviu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bentuk pengawasan kegiatan penyusunan dokumen Keuangan
Daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan antara lain
melalui Reviu dokumen rancangan APBD, rancangan SHS, rancangan
ASB, Belanja yang melampaui tahun anggaran dan rancangan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan
jaminan mutu kualitas Dokumen Keuangan Daerah dimaksud.
Pelaksanaan Reviu
Dokumen
Keuangan Daerah dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B.
Definisi terkait Reviu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
dan dokumen Keuangan Daerah
1.
Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW
adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran
strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan
pola pemanfaatan ruang wilayah.
2.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan penjabaran dari
visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan
Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
3.
Kerangka Pendanaan adalah analisis Keuangan Daerah untuk
menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam
pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan
peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala
Daerah serta target pembangunan nasional.
- Subkegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- Reviu rancangan APBD adalah penelaahan atas rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa APBD dan perubahan APBD telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan, sebagai upaya membantu Kepala Daerah dalam menetapkan kebijakan anggaran daerah yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- Reviu LKPD adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas.
- Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
- SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
- Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik- praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
- Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,
peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi
sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
17. Standar Harga Satuan Regional yang selanjutnya disingkat SHSR
adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan
Peraturan
Presiden
dengan
mempertimbangkan
tingkat
kemahalan regional yang berlaku di suatu daerah yang digunakan
sebagai pedoman dalam menyusun SHS pada masing-masing
pemerintah daerah.
18. Reviu SHS adalah penelaahan atas rancangan SHS dan
rancangan perubahan SHS untuk memberikan keyakinan
terbatas bahwa SHS dan perubahan SHS telah disusun
berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan, sebagai upaya
membantu Kepala Daerah dalam menetapkan pagu tertinggi atas
harga satuan barang dan jasa yang sesuai dengan harga pasar
yang berlaku dengan memperhatikan tingkat kemahalan daerah
dan memedomani SHSR.
19. Reviu ASB adalah penelaahan atas rancangan ASB dan
rancangan perubahan ASB untuk memberikan keyakinan
terbatas bahwa ASB dan perubahan ASB telah disusun
berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan, sebagai upaya
membantu Kepala Daerah dalam menetapkan kewajaran atas
beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan
suatu Sub Kegiatan.
20. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode
untuk mengakui pos seperti persediaan, piutang, utang, dan yang
lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan
dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode
yang berjalan.
21. Reviu
Belanja
yang
melampaui
tahun
anggaran
adalah
penelaahan atas pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan
perjanjian/kontrak/perikatan lainnya atau kewajiban lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada
tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran
untuk memberikan keyakinan terbatas belanja yang melampaui
tahun anggaran dapat dilaksanakan, sebagai upaya membantu
Kepala Perangkat Daerah, PPKD, TAPD dan Kepala Daerah dalam
menganggarkan dan melaksanakan belanja yang melampaui
tahun anggaran.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah
pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA Perangkat Daerah.
C.
Kode etik Reviu
Kode etik Reviu merupakan norma-norma yang harus dipatuhi oleh
setiap APIP Daerah dalam rangka mewujudkan APIP Daerah yang:
1.
Profesional
Profesional merupakan keahlian, kemampuan, dan komitmen
APIP Daerah dalam menjalankan tugas Reviu disertai dengan
prinsip
kecermatan,
kehati-hatian,
dan
ketelitian,
serta
memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Berintegritas
Berintegritas merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang
menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja
keras, serta kompetensi yang memadai dimiliki oleh APIP Daerah.
3.
Independen
Independen merupakan sikap dan tindakan APIP Daerah dalam melaksanakan Reviu untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun, APIP Daerah harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, serta APIP Daerah juga harus bertanggung jawab untuk terus-menerus mempertahankan independensi dalam pemikiran dan independensi dalam tindakan. 4. Objektif Objektif merupakan sikap dan tindakan APIP Daerah dalam melaksanakan Reviu dengan menggunakan pertimbangan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat, pandangan atau kepentingan pribadi. 5. Berorientasi pada Perbaikan dan Peringatan Dini. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini merupakan sikap dan tindakan APIP Daerah dalam menyimpulkan pendapat hasil Reviu dengan pemberian solusi dan upaya mitigasi berbasis penilaian risiko dalam bentuk rekomendasi. D. Pengendalian Mutu Hasil Reviu Pengendalian mutu hasil Reviu merupakan upaya penjaminan kualitas serta mencegah terjadinya kesalahan terhadap Reviu pada dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan dokumen Keuangan Daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan atas hasil Reviu APIP Daerah. Pengendalian mutu hasil Reviu antara lain: 1. Supervisi Supervisi merupakan pemberian arahan dan panduan kepada APIP Daerah dalam proses Reviu untuk memastikan pencapaian tujuan Reviu dan pelaksanaan Reviu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pelatihan dan bimbingan yang efektif dalam rangka pengendalian mutu. 2. Reviu Berjenjang Reviu berjenjang merupakan pembahasan atau diskusi secara berjenjang terhadap rancangan hasil Reviu dan rancangan rekomendasi yang akan diputuskan sebagai catatan hasil Reviu serta pembahasan atau diskusi secara berjenjang terhadap tindak lanjut hasil Reviu yang dituangkan dalam laporan hasil Reviu. 3. Konsultasi Selama Proses Reviu; Konsultasi selama proses Reviu merupakan upaya yang dilakukan oleh APIP Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat atas objek Reviu. E. Manajemen dan Keahlian Tim Reviu Manajemen dan keahlian tim Reviu merupakan standar keahlian yang harus dimiliki oleh APIP Daerah dalam melakukan Reviu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Reviu dokumen Keuangan Daerah. Standar keahlian harus dimiliki APIP Daerah secara kolektif atas pengetahuan, pengalaman dan kompetensi yang dibutuhkan antara lain: 1. pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan dan pengawasan daerah; 2. pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Daerah; 4. pemahaman tentang kewenangan, tugas, dan fungsi perangkat daerah; dan
- kemampuan
dan
pengalaman
untuk
mempraktikkan
pertimbangan profesional, dapat diukur dengan lama pengalaman
kerja pada bidang pengawasan.
F.
Risiko Reviu
Risiko Reviu merupakan risiko ketidaksesuaian hasil Reviu dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Reviu dokumen Keuangan
Daerah dengan kondisi sebenarnya yang dapat memengaruhi hasil
Reviu. Risiko Reviu harus diwaspadai, dipertimbangkan dan dikelola
oleh APIP Daerah. Dimitigasi oleh APIP Daerah melalui pengembangan
prosedur Reviu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Reviu dokumen Keuangan Daerah.
G. Materialitas Reviu Materialitas Reviu dibutuhkan sebagai upaya rasionalisasi pelaksanaan Reviu terhadap dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan dokumen Keuangan Daerah dengan ruang lingkup yang luas namun dibatasi oleh waktu yang singkat tetap menjaga tujuan hasil Reviu yang berkualitas. Penetapan materialitas Reviu dilakukan dengan memperhatikan jika informasi atas sesuatu hal dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan dokumen Keuangan Daerah. Materialitas Reviu ditentukan menggunakan pertimbangan profesional APIP Daerah baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
II.
RUANG LINGKUP REVIU
A.
Ruang lingkup Reviu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
dalam Peraturan Menteri ini adalah:
1.
Rancangan Akhir RPJMD
a.
Tujuan Reviu
Tujuan
Reviu
rancangan
akhir
RPJMD
memberikan
keyakinan terbatas bahwa rancangan akhir RPJMD telah
disusun sesuai dengan:
1)
RPJMN,
RPJPD
Provinsi,
dan
kaidah-kaidah
Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya untuk
RPJMD Provinsi; dan
2)
RPJMN, RPJPD Kabupaten/Kota, Rancangan awal
RPJMD Provinsi, dan kaidah-kaidah Perencanaan
Pembangunan Daerah lainnya untuk RPJMD untuk
RPJMD Kabupaten/Kota.
b.
Unsur Reviu
1)
Pihak-pihak dalam Reviu
a)
APIP Daerah
(1)
merencanakan
dan
melaksanakan
Reviu
rancangan akhir RPJMD;
(2)
menentukan
waktu
dan
metode
Reviu
rancangan akhir RPJMD;
(3)
menetapkan
jenis
dokumen,
data
dan
informasi pelaksanaan Reviu rancangan akhir
RPJMD;
(4)
meminta keterangan, dokumen, data dan
informasi
yang
dibutuhkan
dalam
pelaksanaan Reviu rancangan akhir RPJMD;
(5)
melaksanakan Reviu melalui sistem informasi
yang disediakan;
(6)
menyusun dan menyajikan catatan hasil reviu
rancangan akhir RPJMD;
(7)
menyusun dan menyajikan laporan hasil
Reviu rancangan akhir RPJMD;
(8)
memantau tindak lanjut laporan hasil Reviu
rancangan akhir RPJMD; dan
(9)
memberikan
tanggapan
terhadap
tindak
lanjut Laporan Hasil Reviu rancangan akhir
RPJMD.
b)
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi unsur
Perencanaan Pembangunan Daerah
(1)
memberikan keterangan, dokumen, data dan
informasi yang dibutuhkan oleh APIP Daerah;
(2)
mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait
dalam pemberian keterangan, dokumen, data
dan informasi yang dibutuhkan oleh APIP
Daerah;
(3)
menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan
laporan hasil reviu;
(4)
mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait
dalam
menindaklanjuti
rekomendasi
berdasarkan laporan hasil Reviu; dan
(5)
melaporkan tindak lanjut laporan hasil Reviu
kepada APIP Daerah.
2)
Waktu Pelaksanaan Reviu
Waktu pelaksanaan Reviu dilakukan paling lama 7
(tujuh) hari kerja, setelah Perangkat Daerah yang
membidangi unsur Perencanaan Pembangunan Daerah
menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang telah
disusun
kepada
APIP
Daerah
dan/atau
setelah
dokumen diterima sesuai dengan jadwal yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
3)
Data dan Informasi Reviu.
Data dan informasi yang dibutuhkan APIP dalam
melaksanakan Reviu rancangan akhir RPJMD berupa
informasi dan kondisi atas:
a)
visi dan misi Kepala Daerah;
b)
tujuan dan sasaran;
c)
strategi dan arah kebijakan;
d)
program pembangunan daerah;
e)
program Perangkat Daerah;
f)
kajian lingkungan hidup strategis;
g)
RTRW;
h)
RPJPD;
i)
program prioritas pembangunan nasional;
j)
dokumen hasil pengendalian dan evaluasi tahun
sebelumnya; dan
k)
data dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh
APIP Daerah.
4)
Substansi Reviu
Substansi pelaksanaan Reviu rancangan akhir RPJMD,
antara lain:
a)
kesesuaian visi dan misi dengan tujuan dan
sasaran dalam rancangan akhir RPJMD;
b)
kesesuaian program-program prioritas dengan
tujuan dan sasaran dalam rancangan akhir
RPJMD;
c)
keterhubungan dan kesesuaian program-program
RPJMD dengan program Perangkat Daerah dalam
Renstra Perangkat Daerah;
d)
konsistensi antar bab dalam rancangan akhir
RPJMD;
e)
kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir
RPJMD dengan pengendalian dan evaluasi hasil
capaian kinerja periode 5 (lima) tahun sebelumnya;
f)
keselarasan antara
rancangan
akhir RPJMD
provinsi dengan RPJMN;
g)
keselarasan antara
rancangan
akhir RPJMD
kabupaten/kota dengan RPJMD provinsi serta
RPJMN; dan
h)
ketaatan
dengan
kaidah-kaidah
perencanaan
lainnya.
2.
Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
a.
Tujuan Reviu
Tujuan Reviu rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Renstra
Perangkat Daerah telah disusun berpedoman kepada RPJMD
dan sesuai dengan kaidah Perencanaan Pembangunan
Daerah lainnya.
b.
Unsur-Unsur Reviu
1)
Pihak-Pihak Reviu
a)
APIP Daerah
(1)
merencanakan
dan
melaksanakan
Reviu
rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah;
(2)
menentukan
waktu
dan
metode
Reviu
rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah;
(3)
menetapkan
jenis
dokumen,
data
dan
informasi pelaksanaan Reviu rancangan akhir
Renstra Perangkat Daerah;
(4)
meminta keterangan, dokumen, data dan
informasi
yang
dibutuhkan
dalam
pelaksanaan Reviu rancangan akhir Renstra
Perangkat Daerah;
(5)
melaksanakan Reviu melalui sistem informasi
yang disediakan;
(6)
menyusun dan menyajikan catatan hasil
Reviu rancangan akhir Renstra Perangkat
Daerah;
(7)
menyusun dan menyajikan laporan hasil
Reviu rancangan akhir Renstra Perangkat
Daerah;
(8)
memantau tindak lanjut laporan hasil Reviu
rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah;
dan
(9)
memberikan
tanggapan
terhadap
tindak
lanjut laporan hasil Reviu.
b)
Perangkat Daerah
(1)
memberikan keterangan, dokumen, data dan
informasi yang dibutuhkan oleh APIP Daerah;
(2)
menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan
laporan hasil Reviu yang disampaikan oleh
APIP Daerah; dan
(3)
melaporkan tindak lanjut laporan hasil Reviu
kepada APIP Daerah.
2)
Waktu Pelaksanaan Reviu
Waktu pelaksanaan Reviu dilakukan paling lama 7
(tujuh) hari kerja, setelah Perangkat Daerah yang
membidangi unsur Perencanaan Pembangunan Daerah
menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat
Daerah yang telah disusun kepada APIP Daerah
dan/atau setelah dokumen diterima sesuai dengan
jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.Data dan informasi Reviu.
3)
Data dan Informasi Reviu
Data dan informasi yang dibutuhkan APIP dalam
melaksanakan
Reviu
rancangan
akhir
Renstra
Perangkat Daerah berupa informasi dan kondisi atas:
a)
RPJMD;
b)
tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
c)
indikator kinerja Perangkat Daerah;
d)
dokumen hasil pengendalian dan evaluasi tahun
sebelumnya;
e)
data statistik sektoral daerah; dan
f)
data dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh
APIP Daerah.
4)
Substansi Reviu
Substansi pelaksanaan Reviu rancangan akhir Renstra
Perangkat Daerah, antara lain:
a)
keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan,
dan subkegiatan dengan tujuan, dan sasaran
Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja
urusan daerah yang menjadi tanggung jawab
Perangkat Daerah bersangkutan dalam rancangan
akhir Renstra Perangkat Daerah;
b)
keterhubungan kinerja, dan indikator kinerja
rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun
2025-2029 dengan bidang urusan yang diampu
oleh Perangkat Daerah (indikator kinerja utama
Perangkat Daerah dan indikator kinerja kegiatan
bagi Perangkat Daerah pemangku urusan);
c)
konsistensi dan keterhubungan antara program,
kegiatan,
dan
subkegiatan
rancangan
akhir
Renstra
Perangkat
Daerah
dengan
program
prioritas dan program Perangkat Daerah pada
RPJMD;
d)
kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir
Renstra Perangkat Daerah dengan pengendalian
dan
evaluasi
hasil
capaian
kinerja
Renstra
Perangkat Daerah 5 (lima) tahun sebelumnya; dan
e)
ketaatan dengan kaidah perencanaan lainnya.
3.
Reviu Rancangan Akhir RKPD
a.
Tujuan Reviu
Tujuan Reviu rancangan akhir RKPD dilaksanakan untuk
memberikan keyakinan terbatas bahwa rancangan akhir
RKPD telah disusun sesuai dengan:
1)
RPJMD Provinsi, RKP, Program Prioritas Nasional, dan
Pedoman Penyusunan RKPD untuk RKPD Provinsi; dan
- RPJMD Kabupaten/Kota, Rancangan awal RKPD provinsi, RKP, Program Prioritas Nasional, dan Pedoman Penyusunan RKPD untuk RKPD kabupaten/kota. b. Unsur-Unsur Reviu
- Pihak-Pihak dalam Reviu
a)
APIP Daerah
(1)
merencanakan
dan
melaksanakan
Reviu
rancangan akhir RKPD;
(2)
menentukan
waktu
dan
metode
Reviu
rancangan akhir RKPD;
(3)
menetapkan
jenis
dokumen,
data
dan
informasi pelaksanaan Reviu rancangan akhir
RKPD;
(4)
meminta keterangan, dokumen, data dan
informasi
yang
dibutuhkan
dalam
pelaksanaan Reviu rancangan akhir RKPD;
(5)
melaksanakan Reviu melalui sistem informasi
yang disediakan;
(6)
menyusun dan menyajikan catatan hasil
Reviu rancangan akhir RKPD;
(7)
menyusun dan menyajikan laporan hasil
Reviu rancangan akhir RKPD;
(8)
memantau tindak lanjut laporan hasil Reviu
rancangan akhir RKPD; dan
(9)
memberikan
tanggapan
terhadap
tindak
lanjut laporan hasil Reviu.
b)
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi unsur
Perencanaan Pembangunan Daerah
(1) memberikan keterangan, dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan oleh APIP Daerah; (2) mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait dalam pemberian keterangan, dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan oleh APIP Daerah; (3) menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan laporan hasil Reviu; (4) mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan laporan hasil Reviu; dan
(5) melaporkan tindak lanjut laporan hasil Reviu kepada APIP Daerah. - Waktu Pelaksanaan Reviu
Waktu pelaksanaan Reviu dilakukan paling lama 7
(tujuh) hari kerja, setelah Perangkat Daerah yang
membidangi Unsur Perencanaan Pembangunan Daerah
dan/atau Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir RKPD yang telah disusun kepada APIP Daerah dan/atau setelah dokumen diterima sesuai dengan jadwal yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. - Data dan Informasi Reviu Data dan informasi yang dibutuhkan APIP dalam melaksanakan Reviu rancangan akhir RKPD berupa informasi dan kondisi atas:
a)
hasil
pengendalian
dan
evaluasi
perumusan
kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
tahunan;
b)
gambaran konsistensi program dan kerangka
pendanaan antara RPJMD dan RKPD; dan
c)
Data dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh
APIP Daerah.
4)
Substansi Reviu
Substansi pelaksanaan Reviu dengan memperhatikan
kesesuaian informasi rancangan akhir RKPD dengan:
a)
informasi dalam RPJMD;
b)
Program Strategis Nasional;
c)
rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu
1 (satu) tahun;
d)
hasil musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD;
dan
e)
tata cara dan kaidah Perencanaan Pembangunan
Daerah lainnya.
B.
Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan
Menteri ini adalah:
1.
Reviu Rancangan APBD
a.
Tujuan Reviu
Tujuan Reviu rancangan APBD yaitu memberikan keyakinan
terbatas bahwa rancangan APBD telah disusun sesuai
dengan:
1)
proses dan jadwal penyusunan dokumen APBD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2)
KUA PPAS dan RKPD;
3)
kewajaran alokasi anggaran; dan
4)
ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.
Unsur-Unsur Reviu
1)
Pihak-Pihak dalam Reviu
a)
APIP Daerah
(1)
merencanakan
dan
melaksanakan
Reviu
rancangan APBD;
(2)
menentukan waktu Reviu rancangan APBD;
(3)
menetapkan
jenis
dokumen,
data
dan
informasi berkiatan dengan Reviu rancangan
APBD yang wajib disampaikan kepada APIP
Daerah;
(4)
meminta keterangan, dokumen, data dan
informasi yang wajib diberikan oleh setiap
Perangkat Daerah, SKPKD, dan/atau TAPD
yang tidak tersedia dalam sistem informasi;
(5)
menyusun dan menyajikan catatan hasil
Reviu dan laporan hasil Reviu rancangan
APBD;
(6)
memantau tindak lanjut laporan hasil Reviu
rancangan APBD; dan
(7)
memberikan
tanggapan
terhadap
tindak
lanjut laporan hasil Reviu rancangan APBD.
b)
Perangkat Daerah
(1)
memberikan keterangan, dokumen, data dan
informasi yang dibutuhkan oleh APIP Daerah
terkait Reviu rancangan APBD;
(2)
menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan
laporan hasil Reviu rancangan APBD; dan
(3)
melaporkan tindak lanjut laporan hasil Reviu
rancangan APBD kepada APIP.
c)
TAPD
(1)
menyerahkan rancangan APBD kepada APIP
Daerah;
(2)
menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan
laporan hasil Reviu rancangan APBD; dan
(3)
mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait,
dalam
menindaklanjuti
rekomendasi
berdasarkan laporan hasil Reviu rancangan
APBD.
2)
Waktu Pelaksanaan Reviu
Waktu pelaksanaan Reviu dilakukan paling lama 7
(tujuh) hari kerja mulai minggu pertama September
atau setelah penginputan Rencana Kerja Anggaran
Perangkat Daerah ke dalam SIPD dan/atau setelah
dokumen diterima sesuai dengan jadwal yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
3)
Data dan Informasi Reviu
Data dan informasi yang dibutuhkan APIP Daerah
dalam melaksanakan Reviu rancangan APBD berupa
informasi dan kondisi atas:
a)
tahapan dan proses penyusunan rancangan APBD;
b)
program, kegiatan, subkegiatan, kinerja, indikator,
satuan, serta lokasi;
c)
Standar Pelayanan Minimal;
d)
ASB;
e)
SHS;
f)
rencana kebutuhan barang milik daerah;
g)
pendapatan dan uraian pendapatan;
h)
belanja dan uraian belanja;
i)
pembiayaan dan uraian pembiayaan;
j)
sumber pendanaan;
k)
hasil verifikasi atas proposal hibah;
l)
hasil verifikasi atas proposal bantuan sosial; dan
m)
data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam
penyusunan rancangan APBD;
4)
Substansi Reviu
Substansi pelaksanaan Reviu rancangan APBD, antara
lain:
a)
kesesuaian tahapan dan jadwal penyusunan
rancangan APBD;
b)
konsistensi rancangan APBD dengan KUA PPAS
dan RKPD;
c)
kesesuaian
dengan
Peraturan
Perundang-
Undangan yang meliputi:
(1)
kesesuaian
pemenuhan
belanja
wajib
(mandatory spending);
(2)
kesesuaian alokasi belanja SPM;
(3)
kesesuaian alokasi pajak yang ditentukan
penggunaanya;
(4)
kesesuaian alokasi tematik prioritas nasional;
(5)
kesesuaian alokasi tematik khusus;
(6)
kesesuaian alokasi transfer keuangan daerah
yang bersifat khusus;
(7)
kewajaran alokasi anggaran; dan
(8)
kesesuaian dengan peraturan perundang-
undangan lainnya.
d)
pengujian atas kelengkapan dokumen.
2.
Reviu Rancangan SHS
a.
Tujuan Reviu
Tujuan Reviu rancangan SHS yaitu memberikan keyakinan
terbatas bahwa SHS telah disusun dengan memedomani:
1)
SHSR;
2)
standar teknis yang berlaku;
3)
standar
operasional
prosedur
tentang
pedoman
penyusunan SHS;
4)
harga pasar yang berlaku;
5)
indeks kemahalan daerah;
6)
data instansi vertikal terkait asumsi perekonomian;
7)
hasil
koordinasi
antar
Perangkat
Daerah
atas
kebutuhan SHS untuk pelaksanaan tugas dan fungsi;
dan
8)
kertas kerja Penyesuaian SHS dengan SHS tahun
sebelumnya atau SHS sebelumnya.
b.
Unsur-Unsur Reviu
1)
Pihak-Pihak dalam Reviu
a)
APIP Daerah
(1)
merencanakan
dan
melaksanakan
Reviu
rancangan SHS;
(2)
menentukan waktu Reviu rancangan SHS;
(3)
menetapkan
jenis
dokumen,
data
dan
informasi mengenai Reviu rancangan SHS
yang wajib disampaikan kepada APIP Daerah;
(4)
meminta keterangan, dokumen, data dan
informasi yang tidak tersedia dalam sistem
informasi;
(5)
menyusun dan menyajikan catatan hasil
Reviu dan laporan hasil Reviu rancangan SHS;
(6)
memantau tindak lanjut laporan hasil Reviu
rancangan SHS; dan
(7)
memberikan
tanggapan
terhadap
tindak
lanjut laporan hasil Reviu rancangan SHS.
b)
Penyusun SHS
(1)
memberikan keterangan, dokumen, data dan
informasi yang dibutuhkan oleh APIP terkait
Reviu rancangan SHS;
(2)
mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait
dalam pemberian keterangan, dokumen, data
dan informasi yang dibutuhkan oleh APIP
Daerah terkait Reviu rancangan SHS;
(3)
menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan
laporan hasil Reviu rancangan SHS;
(4)
mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait
dalam
menindaklanjuti
rekomendasi
berdasarkan laporan hasil Reviu rancangan
SHS; dan
(5)
melaporkan tindak lanjut laporan hasil Reviu
SHS kepada APIP.
c)
Perangkat Daerah dan/atau Kelompok Kerja
Pengadaan Barang/Jasa
(1)
memberikan keterangan, dokumen, data dan
informasi yang dibutuhkan oleh APIP terkait
Reviu rancangan SHS; dan
(2)
menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan
laporan hasil Reviu rancangan SHS.
d)
BPKAD
(1)
menyerahkan
dokumen
rancangan
SHS
kepada APIP; dan
(2)
mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait,
dalam
menindaklanjuti
rekomendasi
berdasarkan laporan hasil Reviu rancangan
SHS.
2)
Waktu Pelaksanaan Reviu
Waktu pelaksanaan Reviu dilakukan paling lama 7
(tujuh)
hari
kerja,
setelah
penyusun
SHS
menyampaikan rancangan SHS yang telah disusun
kepada APIP Daerah dan/atau setelah dokumen
diterima sesuai dengan jadwal yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
3)
Data dan Informasi Reviu
Data dan informasi yang dibutuhkan APIP dalam
melaksanakan Reviu rancangan SHS berupa informasi
dan kondisi atas:
a)
SHSR;
b)
standar teknis yang berlaku;
c)
standar operasional prosedur tentang penyusunan
SHS;
d)
harga pasar yang berlaku;
e)
data instansi vertikal terkait asumsi perekonomian;
f)
hasil koordinasi antar perangkat daerah atas
kebutuhan SHS untuk pelaksanaan tugas dan
fungsi;
g)
kertas kerja Penyesuaian SHS dengan tahun atau
SHS sebelumnya; dan
h)
data dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh
APIP Daerah.
4)
Substansi Reviu
Substansi pelaksanaan Reviu rancangan SHS, antara
lain:
a)
kesesuaian dengan SHSR;
b)
kewajaran dan kepatutan harga berdasarkan harga
pasar;
c)
kewajaran dan kepatutan harga berdasarkan
kondisi geografis daerah; dan
d)
kewajaran dan kepatutan harga berdasarkan
indeks kemahalan daerah.
3.
Reviu Rancangan ASB
a.
Tujuan Reviu
Tujuan Reviu rancangan ASB yaitu memberikan keyakinan
terbatas bahwa ASB telah disusun dengan memedomani:
1)
SHS;
2)
standar teknis yang berlaku;
3)
Standar Pelayanan Minimal;
hasil koordinasi antar perangkat daerah atas kebutuhan ASB fisik dan non fisik untuk pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
kertas kerja Penyesuaian ASB dengan ASB tahun sebelumnya atau ASB sebelumnya. b. Unsur-Unsur Reviu
Pihak-Pihak dalam Reviu a) APIP Daerah (1) merencanakan dan melaksanakan Reviu rancangan ASB; (2) menentukan waktu Reviu rancangan ASB; (3) menetapkan jenis dokumen, data dan informasi mengenai Reviu rancangan ASB yang wajib disampaikan kepada APIP Daerah; (4) meminta keterangan, dokumen, data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan Reviu yang tidak tersedia dalam sistem informasi; (5) menyusun dan menyajikan laporan hasil Reviu rancangan ASB; (6) memantau tindak lanjut laporan hasil Reviu rancangan ASB; dan (7) memberikan tanggapan terhadap tindak lanjut laporan hasil Reviu rancangan ASB. b) Penyusun ASB (1) memberikan keterangan, dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan oleh APIP terkait Reviu rancangan ASB; (2) mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait dalam pemberian keterangan, dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan oleh APIP Daerah terkait Reviu rancangan ASB; (3) menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan laporan hasil Reviu rancangan ASB; (4) mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan laporan hasil Reviu rancangan ASB; dan (5) melaporkan tindak lanjut laporan hasil Reviu rancangan ASB kepada APIP Daerah. c) Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (1) Memberikan keterangan, dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan oleh APIP terkait Reviu rancangan ASB; dan (2) Menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan laporan hasil Reviu rancangan ASB. d) BPKAD (1) menyerahkan dokumen rancangan ASB kepada APIP; dan (2) mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait, dalam menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan laporan hasil Reviu rancangan ASB.
Waktu Pelaksanaan Reviu Waktu pelaksanaan Reviu dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja, setelah penyusun ASB menyampaikan Rancangan ASB yang telah disusun kepada APIP Daerah dan/atau setelah dokumen diterima sesuai dengan jadwal yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.
Data dan Informasi Reviu Data dan informasi yang dibutuhkan APIP dalam melaksanakan Reviu rancangan ASB berupa informasi dan kondisi atas: a) SHS;
b) standar teknis yang berlaku; c) hasil koordinasi antar Perangkat Daerah atas kebutuhan ASB untuk pelaksanaan tugas dan fungsi; d) kertas kerja Penyesuaian ASB dengan tahun berjalan atau ASB sebelumnya; dan e) data dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh APIP Daerah.Substansi Reviu Substansi pelaksanaan Reviu rancangan ASB, antara lain: a) kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu aktivitas;
b) kewajaran penggunaan belanja; dan c) kesesuaian ASB dengan SHS, dengan menggunakan pertimbangan utama yaitu efektivitas pencapaian target kinerja serta efisiensi penggunaan sumber daya keuangan.
- Reviu Rancangan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran
a.
Tujuan Reviu
Tujuan Reviu Belanja yang melampaui tahun anggaran yaitu memberikan keyakinan terbatas bahwa Belanja yang melampaui tahun anggaran dapat dipertimbangankan dan/atau tidak dapat dipertimbangkan untuk dianggarkan dalam peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD sesuai dengan:
ruang lingkup sebab belanja yang melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan dan/atau berita acara serah terima;
surat perintah pencairan dana;
SPM;
ikatan perjanjian/kontrak/perikatan atau kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
surat pernyataan kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang/jasa;
penetapan Kepala Daerah atas keadaan kahar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kondisi kahar;
hasil putusan pengadilan yang bersifat hukum tetap; dan
dokumen lainnya sebagai dasar pengakuan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berdampak pada timbulnya kewajiban pemerintah daerah. b. Unsur-Unsur Reviu
Lingkup Reviu
Reviu dilaksanakan terhadap pelaksanaan pembayaran/belanja yang melampaui tahun anggaran yang sampai dengan akhir tahun anggaran masih belum dilakukan pembayaran sehingga pembayarannya harus melampaui tahun anggaran atas: a) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan; b) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa; c) keadaan diluar kendali pemerintah daerah dan atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.Pihak-Pihak dalam Reviu a) APIP Daerah (1) merencanakan dan melaksanakan Reviu belanja yang melampaui tahun anggaran; (2) menentukan waktu dan metode Reviu belanja yang melampaui tahun anggaran; (3) menetapkan jenis dokumen, data dan informasi mengenai Reviu belanja yang melampaui tahun anggaran yang wajib disampaikan kepada APIP Daerah; (4) meminta keterangan, dokumen, data dan informasi yang wajib diberikan untuk mendukung pelaksanaan Reviu; (5) menyusun dan menyajikan laporan hasil Reviu belanja yang melampaui tahun anggaran; (6) memantau tindak lanjut laporan hasil Reviu belanja yang melampaui tahun anggaran; dan (7) memberikan tanggapan terhadap tindak lanjut laporan hasil Reviu belanja yang melampaui tahun anggaran. b) Penyusun Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, bidang perencanaan anggaran daerah pada Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan
Daerah
provinsi
dan
kabupaten/kota,
melaksanakan
fungsi
antara
lain
mengoordinasikan
penyusunan
perencanaan
belanja daerah dan penyusunan peraturan Kepala
Daerah tentang teknis penyusunan anggaran
Perangkat Daerah. Untuk itu, dalam rangka Reviu
Belanja yang melampaui tahun anggaran, bidang
perencanaan
anggaran
daerah
dimaksud,
melaksanakan tugas antara lain:
(1)
memberikan keterangan, dokumen, data dan
informasi yang dibutuhkan oleh APIP terkait
Reviu
Belanja
yang
melampaui
tahun
anggaran;
(2)
mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait
dalam pemberian keterangan, dokumen, data
dan informasi yang dibutuhkan oleh APIP
terkait Reviu Belanja yang melampaui tahun
anggaran;
(3)
menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan
laporan hasil Reviu Belanja yang melampaui
tahun anggaran;
(4)
mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait
dalam
menindaklanjuti
rekomendasi
berdasarkan laporan hasil Reviu Belanja yang
melampaui tahun anggaran; dan
(5)
melaporkan tindak lanjut laporan hasil Reviu
Belanja yang melampaui tahun anggaran
kepada APIP.
c)
Perangkat Daerah
(1)
memberikan keterangan, dokumen, data dan
informasi yang dibutuhkan oleh APIP terkait
Reviu
Belanja
yang
melampaui
tahun
anggaran; dan
(2)
menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan
laporan hasil Reviu Belanja yang melampaui
tahun anggaran.
d)
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
(1)
memberikan keterangan, dokumen, data dan
informasi yang dibutuhkan oleh APIP terkait
Reviu
Belanja
yang
melampaui
tahun
anggaran; dan
(2)
menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan
laporan hasil Reviu Belanja yang melampaui
tahun anggaran.
3)
Waktu Pelaksanaan Reviu
Waktu pelaksanaan Reviu dilakukan paling lama 7
(tujuh) hari kerja, setelah penyusun Belanja yang
melampaui tahun anggaran menyampaikan rancangan
Belanja yang melampaui tahun anggaran kepada APIP
Daerah dan/atau setelah dokumen diterima sesuai
dengan jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
4)
Data dan Informasi Reviu
Hal Pokok berupa informasi dan kondisi yang dapat
diukur berdasarkan kriteria tertentu. Hal pokok dalam
Reviu Belanja yang melampaui tahun anggaran berupa
informasi dan kondisi sebagai berikut:
a)
dokumen pelaksanaan anggaran;
b)
daftar belanja yang akan dibayar;
c)
ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya;
d)
berita acara hasil pemeriksaan fisik pekerjaan
dan/atau berita acara serah terima;
e)
SPM;
f)
surat perintah pencairan dana;
g)
surat pernyataan kepala Perangkat Daerah yang
menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian
pekerjaan terjadi bukan karena kelalaian penyedia
barang/jasa dan/atau pengguna barang/jasa;
h)
penetapan Kepala Daerah atas keadaan kahar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk kondisi kahar;
i)
hasil putusan pengadilan yang bersifat hukum
tetap;
j)
dokumen
lainnya
sebagai
dasar
pengakuan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang
berdampak
pada
timbulnya kewajiban pemerintah daerah; dan
k)
data dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh
APIP Daerah.
5)
Substansi Reviu
Substansi pelaksanaan Reviu belanja yang melampaui
tahun anggaran, antara lain:
a)
pemenuhan persyaratan Belanja yang melampaui
tahun anggaran;
b)
penilaian perkembangan pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik;
c)
kesesuaian
hasil
pekerjaan
dengan
kontrak
berdasarkan berita acara serah terima;
d)
keabsahan penetapan kondisi kahar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
e)
kesesuaian rencana tindak lanjut berdasarkan
putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
f)
kesesuaian rencana tindak lanjut berdasarkan
amanat peraturan perundang-undangan.
5.
Reviu LKPD
a.
Tujuan Reviu
Tujuan Reviu LKPD yaitu memberikan keyakinan terbatas
bahwa LKPD telah disusun sesuai dan/atau memedomani:
1)
SAP;
2)
Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan
daerah;
3)
Peraturan
Kepala
Daerah
mengenai
Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah;
4)
Peraturan Kepala Daerah SAPD; dan
5)
Peraturan daerah APBD dan/atau Peraturan daerah
Perubahan APBD.
b.
Unsur-Unsur Reviu
1)
Pihak-Pihak dalam Reviu
a)
APIP Daerah
(1) merencanakan dan melaksanakan Reviu LKPD; (2) menentukan waktu dan metode Reviu LKPD; (3) menetapkan jenis dokumen, data dan informasi mengenai Reviu LKPD yang wajib disampaikan kepada APIP Daerah; (4) meminta keterangan, dokumen, data dan informasi yang wajib diberikan untuk mendukung pelaksanaan Reviu; (5) menyusun dan menyajikan laporan hasil Reviu LKPD; (6) memantau tindak lanjut laporan hasil Reviu LKPD; dan (7) memberikan tanggapan terhadap tindak lanjut laporan hasil Reviu LKPD. b) Penyusun LKPD (1) memberikan keterangan, dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan oleh APIP terkait Reviu LKPD; (2) mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait dalam pemberian keterangan, dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan oleh APIP terkait Reviu LK Perangkat Daerah; (3) menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan laporan hasil Reviu LKPD; (4) mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait, dalam menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan laporan hasil Reviu LKPD; dan (5) melaporkan tindak lanjut laporan hasil Reviu LKPD kepada APIP. c) Perangkat Daerah (1) memberikan keterangan, dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan oleh APIP terkait Reviu LK Perangkat Daerah; dan (2) menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan laporan hasil Reviu LK Perangkat Daerah . 2) Waktu Pelaksanaan Reviu Waktu pelaksanaan Reviu dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja, setelah Penyusun LKPD menyampaikan rancangan LKPD kepada APIP Daerah atau setelah dokumen diterima sesuai dengan jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau paling lama minggu keempat bulan februari setelah tahun anggaran berakhir. 3) Data dan Informasi Reviu Data dan informasi yang dibutuhkan APIP dalam melaksanakan Reviu rancangan LKPD berupa informasi dan kondisi atas: a) SAP; b) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan daerah; c) Peraturan Kepala Daerah mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; d) Peraturan Kepala Daerah SAPD; e) penilaian atas SPI; dan
f) data dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh APIP Daerah. 4) Substansi Reviu Substansi pelaksanaan Reviu rancangan LKPD, antara lain a) kesesuaian penyajian informasi dalam LK Perangkat Daerah dengan Peraturan daerah tentang APBD dan/atau Peraturan daerah tentang Perubahan APBD; b) kesesuaian informasi dalam LK Perangkat Daerah dengan tata cara dan kaidah pelaporan Keuangan Daerah; c) kesesuaian penyajian informasi dalam LKPD dengan Peraturan daerah tentang APBD dan/atau Peraturan daerah tentang Perubahan APBD; dan d) kesesuaian informasi dalam LKPD dengan tata cara dan kaidah pelaporan Keuangan Daerah.
III.
TAHAPAN REVIU DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN DOKUMEN KEUANGAN DAERAH
A.
PERENCANAAN REVIU
Perencanaan Reviu dilakukan oleh APIP daerah sebelum waktu
pelaksanaan Reviu dimulai yang meliputi tahapan sebagai berikut:
1.
Persiapan Pembentukan Tim Reviu
a.
Inspektur Pembantu melakukan rapat koordinasi dan/atau
rapat persiapan untuk membentuk Tim Reviu sesuai dengan
ruang lingkup Reviu yang akan dilaksanakan;
b.
Pembentukan tim Reviu mempertimbangkan persyaratan
kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi serta
disusun melalui sistem informasi yang telah disediakan yang
paling sedikit memuat:
1)
Penanggungjawab yaitu inspektur daerah;
2)
Pengendali
Teknis/Supervisor
dengan
mempertimbangkan
kompetensi
dan
pangkat/golongan;
3)
Ketua Tim dengan mempertimbangkan kompetensi dan
pangkat/golongan; dan
4)
Anggota Tim sesuai dengan kebutuhan.
c.
Inspektur daerah melakukan pengaturan awal pada sistem
informasi hingga menerbitkan surat perintah tugas Reviu;
d.
Surat perintah tugas Reviu memuat tentang susunan tim,
ruang lingkup Reviu, pembagian tugas dalam Reviu dan
waktu pelaksanaan Reviu; dan
e.
Tim
Reviu
yang
dibentuk
selanjutnya
melakukan
pembahasan persiapan Reviu.
2.
Penelaahan Informasi Umum
a.
Pemahaman atas sistem informasi yang digunakan dalam
pelaksanaan Reviu;
b.
Pemahaman atas ruang lingkup Reviu; dan
c.
Pemahaman atas Objek Reviu:
1)
Objek Reviu adalah pemerintah daerah atau Perangkat
Daerah yang terlibat dalam proses penyusunan
dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan
dokumen Keuangan Daerah;
2)
Pemahaman
objek
Reviu
dilakukan
dengan
mempelajari:
a)
dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
b)
dokumen Keuangan Daerah;
c)
hasil Reviu tahun sebelumnya;
d)
peraturan terkait tugas dan fungsi objek Reviu;
e)
peraturan
perundang-undangan
dibidang
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dan
pengelolaan Keuangan Daerah; dan
f)
peraturan
perundang-undangan
lainnya
yang
mendukung
pelaksanaan
Reviu
dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Reviu
dokumen Keuangan Daerah.
3)
Prosedur Reviu
Prosedur
Reviu
dilakukan
menggunakan
sistem
informasi yang telah disediakan dengan tujuan untuk
memberikan kemudahan atas pelaksanaan Reviu yang
lebih efektif, efisien, dan akuntabel serta digunakan
dengan tetap mempertimbangkan faktor materialitas,
signifikansi dan ketersediaan sumber daya manusia
atas penilaian risiko Reviu.
3.
Penyusunan Program Kerja Reviu
a.
Program kerja Reviu merupakan rangkaian prosedur dan
Teknik Reviu yang disusun secara sistematis untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
b.
Program kerja Reviu harus dipedomani dan dilaksanakan
oleh Tim Reviu dalam melaksanakan Reviu pada dokumen
Perencanaan Pembangunan Darah dan dokumen Keuangan
Daerah;
c.
Tahapan penyusunan program kerja Reviu meliputi kegiatan:
1)
penentuan personil Reviu;
2)
penentuan jadwal dan waktu pelaksanaan Reviu;
3)
penentuan objek, sasaran, dan fokus Reviu; dan
4)
penyusunan langkah-langkah kerja Reviu.
d.
Tujuan dan manfaat program kerja Reviu, yaitu:
1)
sarana pembagian tugas kepada Tim Reviu sebelum
dituangkan ke dalam sistem informasi;
2)
sarana
pengawasan
pelaksanaan
Reviu
secara
berjenjang;
3)
pedoman kerja/pegangan bagi Tim Reviu; dan
4)
sarana untuk mengawasi mutu Reviu
e.
Langkah-langkah
kerja
Reviu
adalah
perintah
kerja/instruksi kepada Tim Reviu yang ditulis dengan
kalimat perintah dengan menerapkan prosedur dan Teknik-
teknik Reviu;
f.
Penyusunan program kerja Reviu dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Reviu dokumen Keuangan
Daerah disusun sebagaimana format yang ditetapkan dalam
Keputusan Menteri;
g.
Inspektur Pembantu mengajukan nota dinas kepada
inspektur daerah mengenai rencana kegiatan Reviu dengan
lampiran konsep program kerja Reviu dan Tim Reviu untuk
mendapat persetujuan; dan
h.
Pengecekan ketersediaan dan keterisian data pada sistem
informasi sebelum pelaksanaan Reviu dimulai.
B.
PELAKSANAAN REVIU
1.
Tim Reviu bertemu dengan objek Reviu untuk menyampaikan
maksud dan tujuan pelaksanaan Reviu.
- Tim Reviu menyampaikan surat kepada objek Reviu perihal permintaan dokumen kelengkapan Reviu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Reviu dokumen Keuangan Daerah yang tidak tersedia pada sistem informasi.
- Objek Reviu menyampaikan seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh APIP Daerah.
- APIP Daerah menghimpun instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan Reviu.
- Pelaksanaan Reviu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Reviu dokumen Keuangan Daerah dilakukan pada Sistem Informasi yang telah disediakan.
- Kertas kerja Reviu secara otomatis tersedia pada sistem informasi sesuai ruang lingkup dan fokus Reviu yang dipilih.
- Penyusunan catatan hasil Reviu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan dokumen Keuangan Daerah dilakukan secara otomatis pada sistem informasi setelah pelaksanaan Reviu dilakukan untuk kemudian dibahas bersama objek Reviu. Catatan hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri atas catatan dan rekomendasi strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan.
- Melakukan pertemuan akhir oleh tim Reviu untuk menyampaikan catatan hasil Reviu kepada Kepala objek Reviu untuk diminta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan yang menjadi perhatian Reviu. C. PELAPORAN
- Maksud dan tujuan pelaporan hasil Reviu adalah untuk mengkomunikasikan hasil Reviu kepada objek Reviu yang berwenang sesuai dengan ruang lingkup Reviu, serta mempermudah pelaksanaan tindak lanjut hasil Reviu untuk menjadi salah satu dokumen yang disyaratkan dalam proses penetapan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan dokumen Keuangan Daerah.
- Pelaporan hasil Reviu pada dasarnya mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan Reviu, prosedur Reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang direkomendasikan, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan.
- Pelaporan hasil Reviu disusun dalam bentuk laporan hasil Reviu dan disampaikan kepada objek Reviu.
- Tim Reviu harus mendokumentasikan seluruh Kertas Kerja Reviu dan dokumen pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan Reviu.
- Penyusunan laporan hasil Reviu dilakukan secara bebas tetapi terarah, dengan memperhatikan hal sebagai berikut: a. paling lama 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan Reviu dan Tim Reviu wajib menyusun laporan hasil Reviu; dan b. ketua tim Reviu menyerahkan konsep laporan hasil Reviu kepada inspektur pembantu melalui pengendali teknis/supervisor dan selanjutnya disampaikan kepada inspektur daerah untuk ditandatangani.
- Proses konsep laporan hasil Reviu setiap tahapan sampai dengan penerbitannya dilakukan melalui sistem informasi dengan memperhatikan: a. kesesuaian bentuk dan susunan laporan hasil Reviu dengan pedoman;
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
R. Gani Muhamad, SH., MAP. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001 b. kelengkapan dokumen pendukung laporan hasil Reviu; c. kesesuaian materi laporan hasil Reviu dan catatan hasil Reviu; dan d. ketepatan simpulan dan rekomendasi. 7. Laporan hasil Reviu yang telah diterbitkan untuk selanjutnya didistribusikan kepada: a. Menteri; b. Kepala Daerah; c. ketua TAPD; d. kepala Perangkat Daerah yang membidangi unsur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; e. kepala Perangkat Daerah terkait; dan f. arsip Inspektorat (bagian evaluasi). D. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL REVIU 1. Maksud dan tujuan pemantauan tindak lanjut hasil Reviu adalah untuk memastikan catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh APIP Daerah ditindak lanjuti oleh objek Reviu untuk mewujudkan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan dokumen Keuangan Daerah yang berkualitas; 2. Objek Reviu wajib melakukan tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi APIP Daerah sebagai syarat keberlanjutan proses penetapan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan dokumen Keuangan Daerah; dan 3. APIP Daerah melakukan verifikasi atas tindak lanjut hasil Reviu yang telah dilakukan oleh objek Reviu.
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa
untuk
menjamin
keselarasan
dan
kualitas
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
dan
dokumen keuangan daerah yang sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan rencana, perlu dilaksanakan reviu
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
dan
dokumen keuangan daerah oleh Aparat Pengawas Internal
Pemerintah Daerah;
b.
bahwa untuk menjaga standar dan kualitas reviu
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
dan
dokumen keuangan daerah, dibutuhkan pedoman bagi
Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dalam
melaksanakannya;
c.
bahwa untuk efisiensi, efektifitas, dan penyelarasan
pelaksanaan reviu dokumen perencanaan pembangunan
daerah dan dokumen keuangan daerah, serta untuk
mengakomodir perkembangan hukum dalam pelaksanaan
reviu, perlu dilakukan simplifikasi peraturan dalam
bidang
pelaksanaan
reviu
dokumen
perencanaan
pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah
oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah;
d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);
3.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8.
Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 333);
