Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENYEDIAAN MAKAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah yang selanjutnya disingkat PMT-AS adalah kegiatan pemberian makanan kepada peserta didik dalam bentuk jajanan/kudapan atau makanan lengkap yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya, dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan.
2. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka PMT-AS dengan memberikan tenaga, pikiran, dana, dan kontribusi lainnya.
3. Peserta didik adalah siswa Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Atfal atau disingkat TK/RA dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau disingkat SD/MI baik negeri maupun swasta.
4. PMT-AS pusat adalah tim koordinasi lintas sektor yang terdiri atas Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan organisasi/lembaga kemasyarakatan.

PMT-AS tujuan untuk: a. meningkatkan kecukupan asupan gizi peserta didik melalui makanan tambahan; b. meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar; c. meningkatkan kesehatan anak khususnya dalam penanggulangan penyakit kecacingan; d. meningkatkan pengetahuan dan perilaku peserta didik untuk menyukai makanan lokal bergizi, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS); www.djpp.kemenkumham.go.id

e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan pengadaan pangan lokal; dan f. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan gizi peserta didik, produksi pertanian, pendapatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

Sasaran PMT-AS adalah peserta didik, orang tua peserta didik, guru, dan komite sekolah.

(1) Ruang lingkup PMT-AS meliputi pemberian makanan tambahan kepada peserta didik dan kegiatan pendukung lainnya. (2) Kegiatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penganekaragaman pangan; b. pendidikan gizi dan kesehatan; c. pemanfaatan pekarangan rumah dan sekolah; d. pemberian obat cacing bagi peserta didik; dan e. pola hidup sehat dan pendidikan.

(1) Makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa jajanan/kudapan yang berbahan pangan lokal/hasil pertanian setempat serta penyediaan air minum. (2) Makanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan berupa makanan lengkap.

(1) Makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan: a. beragam; b. bergizi seimbang dan aman; dan c. mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dipantau oleh petugas gizi pusat kesehatan masyarakat dan/atau bidan desa yang dikoordinasikan dengan dinas kesehatan.

(1) Makanan tambahan diberikan paling sedikit 3 (tiga) kali seminggu selama kegiatan belajar mengajar dalam 1 tahun. (2) Pemberian makanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu istirahat pertama.

(1) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan proses pemilihan pangan yang di konsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam- macam bahan pangan. (2) Pendidikan gizi dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan pemberian makanan tambahan. (3) Pemanfaatan pekarangan rumah dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyuluhan pertanian kepada tim pelaksana. (4) Pemberian obat cacing bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan satu kali dalam jangka waktu enam bulan. (5) Pola hidup sehat dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e merupakan cara mendidik dan membiasakan anak berprilaku sehat.

(1) Tim koordinasi PMT-AS pusat mempersiapkan pelaksanaan PMT-AS dengan cara menyusun kebijaksanaan umum dalam mengkoordinasikan perencanaan dan melakukan evaluasi penyempurnaan pelaksanaan PMT- AS. (2) Gubernur sebagai penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan PMT-AS provinsi mempersiapkan pelaksanaan PMT-AS dengan cara: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. membentuk dan MENETAPKAN Tim Koordinasi PMT-AS Provinsi; b. mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan PMT-AS dan program-program sektoral; c. mengkoordinasikan penyelenggaraan sosialisasi PMT-AS; d. menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi untuk membiayai kegiatan PMT-AS; dan e. menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan pemangku kepentingan. (3) Bupati/walikota sebagai penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan PMT-AS kabupaten/kota mempersiapkan pelaksanaan PMT-AS dengan cara: a. membentuk dan MENETAPKAN Tim Koordinasi PMT-AS kabupaten/kota; b. menerbitkan surat keputusan tentang penetapan jumlah sasaran lokasi dan alokasi dana PMT-AS; c. menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan PMT-AS; d. MENETAPKAN index harga makanan, frekuensi pemberian makanan tambahan, komponen obat cacing dan komponen pendukung lainnya; dan e. mengkoordinasi perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan PMT- AS dan program-program sektor kabupaten/kota (4) Camat sebagai penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan PMT-AS kecamatan mempersiapkan pelaksanaan PMT-AS dengan cara: a. membentuk dan MENETAPKAN Tim Koordinasi PMT-AS kecamatan; b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan bagi petugas pemasak kudapan; c. menyusun pembagian tugas dan jadwal kerja tim pengelola PMT-AS kecamatan; d. mendayagunakan musyawarah rencana pembangunan kecamatan sebagai forum koordinasi untuk mensinkronisasikan PMT-AS dengan program nasional pemberdayaan masyarakat dan program pemberdayaan masyarakat. e. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PMT-AS. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Kepala desa/kelurahan sebagai penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan PMT-AS desa/kelurahan mempersiapkan pelaksanaan PMT- AS dengan cara: a. membentuk dan MENETAPKAN Tim Koordinasi PMT-AS desa/kelurahan dan sekolah; b. menentukan pembagian tugas dan jadwal kegiatan Tim pelaksana PMT-AS desa/kelurahan. c. mengidentifikasi calon peserta pelatihan memasak PMT-AS; d. melakukan penyuluhan PMT-AS kepada masyarakat; e. mendorong tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PMT-AS; f. melakukan pengendalian, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PMT-AS.

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari Tim Koordinasi: a. PMT-AS Pusat; b. PMT-AS Provinsi; c. PMT-AS Kabupaten/Kota; dan d. PMT-AS Desa/Kelurahan. (2) Tim koordinasi PMT-AS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

(1) Keanggotaan Tim Koordinasi PMT-AS Pusat, Tim Koordinasi PMT-AS Provinsi dan Tim Koordinasi PMT-AS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas perwakilan dari Kementrian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, instansi/badan/dinas/kantor yang membidangi fungsi perencanaan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, agama, pertanian/ketahanan pangan, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sekretariat tetap PMT-AS yang berada di badan/dinas/kantor yang membidangi fungsi pemberdayaan masyarakat.

(1) Tim pelaksana merupakan tim yang dibentuk dalam rangka pelaksanan PMT-AS di sekolah. (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengkoordinasikan pembagian PMT-AS kepada peserta didik. (3) Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab tim pelaksana PMT-AS sekolah. (4) Keanggotaan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komite sekolah, pendidik, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan tokoh masyarakat.

Pembiayaan pelaksanaan PMT-AS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja desa dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PMT-AS secara nasional. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PMT-AS kabupaten/kota. (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PMT-AS desa/kelurahan melalui camat. (4) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui kegiatan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, rapat koordinasi, pelatihan, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan PMT-AS kepada Camat setiap bulan (2) Camat memberikan laporan pelaksanaan PMT-AS kepada bupati/walikota setiap dua bulan sekali. (3) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan PMT-AS kepada gubernur setiap empat bulan sekali. (4) Gubernur melaporkan pelaksanaan PMT-AS kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap enam bulan sekali.

(1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi PMT-AS Pusat, Tim Koordinasi PMT-AS Provinsi, Tim Koordinasi PMT-AS Kabupaten/Kota dan Tim Koordinasi PMT-AS Desa/Kelurahan berdasarkan laporan pelaksanaan PMT-AS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. mengetahui proses penyelenggaraan; b. memperoleh gambaran kesesuaian rencana dan pelaksanaan program; dan c. perkembangan kemajuan yang dicapai. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. mengetahui pencapaian tujuan kegiatan; b. hambatan yang ditemukan; c. dampak terhadap siswa, orang tua dan masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2011 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id