Peraturan Menteri Nomor 03-m-dag-per-3-2011 Tahun 2011 tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan, dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.
3. Kode Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh khalayak tertentu sebagai landasan tingkah laku.
4. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, disiplin, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
5. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah Majelis yang bersifat Ad Hoc yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan.
6. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tingkah laku, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan kode etik.

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi : a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; c. semangat nasionalisme;

d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; f. penghormatan terhadap hak asasi manusia; g. tidak diskriminatif; dan h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam melaksanakan tugas, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Etika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi : a. berpegang teguh terhadap sumpah jabatan yang telah diucapkan; b. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. melaksanakan penyelenggaran pemerintah yang bersih, berwibawa dan akuntabel; d. tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme; e. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat; f. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat; g. melaksanakan tugas penuh dengan rasa tanggung jawab dan tidak melakukan tindakan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan keluarga, kroni , maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; h. melakukan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan; i. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap program Kementerian Perdagangan; j. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya yang ada secara efisien dan efektif; k. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; l. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan m. menjaga informasi yang bersifat rahasia.

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi : a. memelihara keutuhan, kekompakan persatuan korps Pegawai Negeri Sipil; b. memegang teguh norma kedinasan, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan; c. memelihara dan menjaga keutuhan aset organisasi yang ada; d. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku; e. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; f. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;

g. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; h. memiliki kompetensi; i. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; j. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan k. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, meliputi: a. mewujudkan pola hidup sederhana; b. memiliki sikap empati, hormat, santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan; c. memberikan informasi secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi : a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap; e. memiliki daya juang yang tinggi; f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani; g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil : a. saling menghormati sesama pegawai yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan; b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil; c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; d. menghargai perbedaan pendapat; e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil; dan f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil.

(1) Kode etik ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing profesi. (2) Kode etik profesi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kode etik yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pernyataan secara tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka. (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dikenakan pula ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atas rekomendasi Majelis Kehormatan Kode Etik yang bersifat Ad Hoc.

(1) Majelis Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. (2) Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

(1) Keanggotan Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota. (2) Dalam hal Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil. (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

(1) Majelis Kehormatan Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melanggar kode etik. (2) Majelis Kehormatan Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (3) Keputusan Majelis Kehormatan Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (5) Keputusan Majelis Kehormatan Kode Etik bersifat final.

Majelis Kehormatan Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan Majelis kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2011 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 185