Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
2. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
3. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
4. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
5. Steam (thermal) Coal adalah batubara yang digunakan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik dan mesin uap pada industri, umumnya mempunyai nilai kalori lebih rendah dan mempunyai abu terbang lebih tinggi dibanding coking (metallurgical) coal.
6. Coking (metallurgical) Coal adalah batubara yang digunakan pada industri peleburan logam atau metalurgi.
7. Harga Mineral Logam adalah harga mineral logam yang disepakati antara penjual dan pembeli pada suatu saat tertentu atau periode tertentu dengan mengacu pada Harga Patokan Mineral.
8. Harga Batubara adalah harga batubara yang disepakati antara penjual dan pembeli batubara pada suatu saat tertentu dengan mengacu pada Harga Patokan Batubara.
9. Penjualan Langsung (spot) adalah penjualan mineral atau batubara untuk jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.
10. Penjualan Jangka Tertentu (term) adalah penjualan mineral atau batubara untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau lebih.
11. Batubara Untuk Keperluan Tertentu adalah batubara yang dimanfaatkan guna keperluan sendiri untuk proses produksi dan/atau batubara untuk pengembangan daerah tertinggal.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan mineral dan batubara.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara dan IUPK Operasi Produksi mineral dan batubara wajib menjual mineral atau batubara yang dihasilkannya dengan berpedoman pada harga patokan baik untuk penjualan kepada pemakai dalam negeri maupun ekspor termasuk kepada badan usaha afiliasinya.

(2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.

(3) Badan usaha afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara dan IUPK Operasi Produksi mineral dan batubara.

Terhadap badan usaha yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara dan IUPK Operasi Produksi mineral dan batubara, dianggap sebagai badan usaha afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Harga patokan mineral terdiri atas: a. harga patokan mineral logam; b. harga patokan mineral bukan logam; dan c. harga patokan batuan.

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN harga patokan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a setiap bulan untuk masing-masing komoditas tambang berdasarkan formula yang mengacu pada harga mineral logam sesuai dengan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga mineral logam yang berlaku umum di pasar internasional.

(2) Harga patokan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sebagai acuan harga mineral logam bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dalam penjualan mineral logam.

(3) Harga patokan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga mineral logam dalam bentuk logam yang ditentukan pada suatu titik serah penjualan (at sale point) secara Free on Board di atas kapal pengangkut (vessel) untuk masing-masing komoditas tambang mineral logam.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula untuk penetapan harga patokan mineral logam bagi masing-masing komoditas tambang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan pemegang IUPK Operasi Produksi mineral logam dapat melakukan penjualan mineral logam dalam bentuk bijih, konsentrat, atau produk antara, dan logam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penjualan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara penjualan mineral logam: a. dalam bentuk logam secara Free on Board di atas kapal pengangkut (vessel); b. dalam bentuk logam secara Free on Board di atas tongkang (barge); c. dalam bentuk bijih, konsentrat, atau produk antara secara Free on Board di atas kapal pengangkut (vessel) atau Free on Board di atas tongkang (barge); d. sampai dengan pengguna akhir di dalam negeri; atau e. secara Cost Insurance Freight atau Cost and Freight.

(3) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dalam melaksanakan penjualan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan jasa pengangkut yang berbendera INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan IUPK Operasi Produksi mineral logam melaksanakan penjualan mineral logam secara Cost Insurance Freight sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e wajib mengutamakan penggunaan jasa perusahaan asuransi nasional atau dalam negeri.

(5) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan IUPK Operasi Produksi mineral logam menggunakan jasa surveyor dalam rangka verifikasi kegiatan penjualan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan surveyor yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dalam menghitung harga penjualan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a wajib mengikuti harga patokan mineral logam.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dalam menghitung harga penjualan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e wajib mengikuti

harga patokan mineral logam dan ditambah atau dikurangi biaya penyesuaian yang disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(3) Biaya penyesuaian untuk penambahan atau pengurangan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain meliputi unsur:

a. biaya angkutan dengan menggunakan tongkang (barge); b. biaya surveyor; c. biaya transhipment; d. biaya pengolahan dan pemurnian (treatment cost and refinary cost) dan/atau logam terbayar (metal payable); dan/atau e. biaya asuransi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan besaran biaya penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Dalam perhitungan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan IUPK Operasi Produksi mineral logam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. penjualan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a wajib menggunakan:

1. harga mineral logam apabila harga mineral logam lebih tinggi daripada harga patokan mineral logam; atau
2. harga patokan mineral logam, apabila harga mineral logam sama atau lebih rendah daripada harga patokan mineral logam. b. penjualan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e wajib menggunakan:
3. harga mineral logam apabila harga mineral logam lebih tinggi daripada harga patokan mineral logam setelah dikurangi atau ditambah biaya penyesuaian; atau
4. harga patokan mineral logam setelah dikurangi atau ditambah biaya penyesuaian apabila harga mineral logam sama atau lebih rendah daripada harga patokan mineral logam setelah dikurangi atau ditambah biaya penyesuaian.

(1) Gubernur MENETAPKAN harga patokan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b setiap bulan untuk masing-masing komoditas tambang dalam 1 (satu) provinsi berdasarkan mekanisme pasar setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal. (2) Bupati/walikota MENETAPKAN harga patokan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c setiap bulan untuk masing-masing komoditas tambang dalam 1 (satu) kabupaten/kota berdasarkan mekanisme pasar setelah berkoordinasi dengan gubernur. (3) Harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib digunakan sebagai acuan harga bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan dalam penjualan mineral bukan logam dan batuan. (4) Dalam perhitungan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak dan/atau kewajiban pajak daerah oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan dihitung berdasarkan: a. harga mineral bukan logam dan batuan apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih tinggi dari pada harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); atau b. harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih rendah atau sama dengan harga patokan.

Harga patokan batubara terdiri atas: a. harga patokan batubara untuk steam (thermal) coal; dan b. harga patokan batubara untuk coking (metallurgical) coal.

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN harga patokan batubara untuk steam (thermal) coal dan coking (metallurgical) coal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 setiap bulan berdasarkan formula yang mengacu pada rata-rata indeks harga batubara sesuai dengan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional. (2) Harga patokan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sebagai acuan harga batubara bagi pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara dalam penjualan batubara. (3) Harga patokan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga batubara pada suatu titik serah penjualan (at sale point) secara Free on Board di atas kapal pengangkut (vessel). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula untuk penetapan harga patokan batubara untuk steam (thermal) coal dan coking (metallurgical) coal diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan pemegang IUPK Operasi Produksi batubara dapat melakukan penjualan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penjualan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara penjualan batubara: a. secara Free on Board di atas kapal pengangkut (vessel); b. secara Free on Board di atas tongkang (barge); c. dalam satu pulau sampai dengan pengguna akhir; atau d. secara Cost Insurance Freight atau Cost and Freight.

(3) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara dalam melaksanakan penjualan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengutamakan penggunaan jasa pengangkut yang berbendera INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara melaksanakan penjualan batubara secara Cost Insurance Freight sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib mengutamakan penggunaan jasa perusahaan asuransi nasional atau dalam negeri.

(5) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara menggunakan jasa surveyor dalam rangka verifikasi kegiatan penjualan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan surveyor yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara dalam menghitung harga penjualan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a wajib mengikuti harga patokan batubara.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara dalam menghitung harga penjualan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib mengikuti harga patokan batubara

dan ditambah atau dikurangi biaya penyesuaian yang disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(3) Biaya penyesuaian untuk penambahan atau pengurangan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain meliputi unsur: a. biaya angkutan dengan menggunakan tongkang (barge); b. biaya surveyor; c. biaya transhipment; dan/atau d. biaya asuransi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan besaran biaya penyesuaian diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Dalam perhitungan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. penjualan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, wajib menggunakan:

1. harga batubara apabila harga batubara lebih tinggi daripada harga patokan batubara; atau
2. harga patokan batubara, apabila harga batubara sama atau lebih rendah daripada harga patokan batubara. b. penjualan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib menggunakan:
3. harga batubara apabila harga batubara lebih tinggi daripada harga patokan batubara setelah dikurangi atau ditambah biaya penyesuaian; atau
4. harga patokan batubara setelah dikurangi atau ditambah biaya penyesuaian apabila harga batubara sama atau lebih rendah daripada harga patokan batubara setelah dikurangi atau ditambah biaya penyesuaian.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara wajib menyampaikan laporan setiap bulan mengenai penjualan mineral logam dan batubara yang diproduksi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan disampaikan kepada: a. gubernur dan bupati/walikota apabila IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara diterbitkan oleh Menteri; b. Direktur Jenderal dan bupati/walikota apabila IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara diterbitkan oleh gubernur; atau c. Direktur Jenderal dan gubernur apabila IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara diterbitkan oleh bupati/walikota.

(2) Laporan penjualan mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat harga jual, volume penjualan, kualitas, titik penjualan, biaya penyesuaian, dan pemakai dalam negeri dan/atau negara tujuan, serta dilengkapi dokumen/bukti pendukung.

(3) Dokumen/bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa salinan paling sedikit meliputi: a. Invoice penjualan mineral logam atau batubara; b. Bill of Lading/Air Way Bill dan Certificate of Weight; c. sertifikat hasil analisa kualitas mineral logam dan batubara; d. time sheet pengapalan;

e. biaya penyesuaian untuk titik penjualan bukan di Free on Board di atas kapal pengangkut (vessel); f. Invoice dan/atau kontrak barging/tongkang untuk titik penjualan bukan di Free on Board di atas kapal pengangkut (vessel); dan g. pemberitahuan ekspor barang dan laporan surveyor untuk ekspor apabila penjualan mineral logam atau batubara untuk diekspor.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan wajib menyampaikan laporan setiap bulan mengenai penjualan mineral bukan logam dan batuan yang diproduksi kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan disampaikan kepada: a. gubernur dan bupati/walikota apabila IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan diterbitkan oleh Menteri; b. Direktur Jenderal dan bupati/walikota apabila IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan diterbitkan oleh gubernur; atau c. Direktur Jenderal dan gubernur apabila IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan diterbitkan oleh bupati/ walikota.

(2) Laporan penjualan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat harga jual, volume penjualan, kualitas, titik penjualan, biaya penyesuaian, dan pemakai dalam negeri dan/atau negara tujuan, serta dilengkapi dokumen/bukti pendukung.

(3) Dokumen/bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi salinan paling sedikit memuat: a. Invoice penjualan mineral bukan logam atau batuan; b. Bill of Lading/Air Way Bill dan Certificate of Weight; c. hasil analisa kualitas mineral bukan logam atau batuan dan untuk mineral bukan logam atau batuan tertentu dilengkapi dengan sertifikat; dan d. pemberitahuan ekspor barang dan laporan surveyor untuk ekspor apabila penjualan mineral bukan logam atau batuan untuk diekspor.

(1) Penjualan mineral logam dapat dilakukan dalam bentuk penjualan langsung (spot) dan/atau penjualan jangka tertentu (term) berdasarkan kesepakatan harga antara pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dengan pembeli mineral logam yang mengacu pada harga patokan mineral logam. (2) Kesepakatan harga penjualan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dituangkan dalam kontrak penjualan wajib disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(3) Penandatanganan kontrak jual beli mineral logam sebagai tindak lanjut dari kesepakatan harga penjualan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu sebagai berikut: a. untuk produk logam dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadi kesepakatan harga mineral logam; atau b. untuk bentuk bijih, konsentrat dan/atau produk antara logam dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadi kesepakatan harga mineral logam.

(4) Jadwal pengiriman tahunan wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal pada awal tahun dan jika ada perubahan jadwal pengiriman maka secara periodik harus dilaporkan.

(5) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan IUPK Operasi Produksi mineral logam wajib menyesuaikan harga mineral logam untuk penjualan jangka tertentu (term) setiap 12 (dua belas) bulan sekali.

(1) Penjualan batubara dapat dilakukan dalam bentuk penjualan langsung (spot) dan/atau penjualan jangka tertentu (term) berdasarkan kesepakatan harga antara pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara dengan pembeli batubara dengan ketentuan sebagai berikut: a. harga batubara dalam penjualan langsung (spot) harus mengacu pada harga patokan batubara pada bulan di mana dilakukan pengiriman batubara; atau b. harga batubara dalam penjualan jangka tertentu (term) harus mengacu pada harga patokan batubara pada rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir di mana dilakukan kesepakatan harga batubara. (2) Kesepakatan harga penjualan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dituangkan dalam kontrak penjualan wajib disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Penandatanganan kontrak jual beli batubara sebagai tindak lanjut dari kesepakatan harga penjualan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadi kesepakatan harga batubara. (4) Pengiriman pertama batubara untuk penjualan jangka waktu tertentu (term) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah penandatanganan kontrak jual beli batubara dan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (5) Apabila pengiriman pertama batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun maka menggunakan harga patokan periode tahun berikutnya. (6) Jadwal pengiriman tahunan wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal pada awal tahun dan jika ada perubahan jadwal pengiriman maka secara periodik harus dilaporkan. (7) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara wajib menyesuaikan harga batubara untuk penjualan jangka tertentu (term) setiap 12 (dua belas) bulan sekali.

(1) Batubara kalori rendah dapat dijual dengan harga patokan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dan ditetapkan berdasarkan harga patokan batubara kalori rendah.

(2) Untuk harga patokan batubara kalori rendah ditetapkan berdasarkan formula yang mengacu pada rata-rata indeks harga batubara untuk kalori rendah sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula untuk penetapan harga patokan batubara kalori rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Dalam perhitungan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara yang menjual batubara kalori rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. penjualan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a untuk batubara kalori rendah wajib menggunakan:

1. harga batubara apabila harga batubara lebih tinggi daripada harga patokan batubara kalori rendah; atau

2. harga patokan batubara kalori rendah, apabila harga batubara sama atau lebih rendah daripada harga patokan batubara kalori rendah. b. penjualan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d untuk batubara kalori rendah wajib menggunakan:

3. harga batubara kalori rendah apabila harga batubara lebih tinggi daripada harga patokan batubara kalori rendah setelah dikurangi atau ditambah biaya penyesuaian; atau

4. harga patokan batubara kalori rendah setelah dikurangi atau ditambah biaya penyesuaian apabila harga batubara sama atau lebih rendah daripada harga patokan batubara kalori rendah setelah dikurangi atau ditambah biaya penyesuaian.

(1) Batubara jenis tertentu yang digunakan di dalam negeri dapat dijual dengan harga di bawah harga patokan batubara, setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(2) Batubara jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi: a. fine coal; b. reject coal; dan c. batubara dengan impurities tertentu.

(3) Batubara untuk keperluan tertentu dapat dijual di dalam negeri dengan harga di bawah harga patokan batubara, setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batubara jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penentuan batubara untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Dalam melakukan perhitungan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara yang memproduksi batubara jenis tertentu atau batubara untuk keperluan tertentu dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan harga penjualan batubara jenis tertentu atau batubara untuk keperluan tertentu.

Bab VI SANKSI ADMINISTRATIF

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), ayat (4), atau ayat (5), Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 8 huruf a atau huruf b, Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), ayat (4), atau ayat (5), Pasal 13 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 14 huruf a atau huruf b, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5), Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), atau ayat (7), Pasal 20 huruf a atau huruf b, Pasal 21 ayat (1) atau ayat (3), atau Pasal 22 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara penjualan mineral logam, mineral bukan logam, batubara, atau batuan; atau c. pencabutan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dikenai paling banyak 3 (tiga) kali.

(2) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara penjualan mineral logam, mineral bukan logam, batubara, atau batuan.

(3) Penghentian sementara penjualan mineral logam, mineral bukan logam, batubara, atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(4) Penghentian sementara penjualan mineral logam, mineral bukan logam, batubara, atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam masa pengenaan sanksi telah memenuhi kewajibannya.

Sanksi administratif berupa pencabutan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara penjualan mineral logam, mineral bukan logam, batubara, atau batuan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dalam melakukan kegiatan penjualan mineral atau batubara harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
2. Kontrak penjualan langsung (spot) yang telah ditandatangani oleh pemegang IUP Operasi Produksi, kontrak karya, atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
3. Kontrak penjualan jangka tertentu (term) yang telah ditandatangani oleh pemegang IUP Operasi Produksi, kontrak karya, atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhadap kontrak penjualan langsung (spot) dan penjualan jangka tertentu (term) yang telah ditandatangani oleh pemegang IUP Operasi Produksi, kontrak karya, atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, sepanjang telah melakukan renegoisasi untuk penyesuaian harga dalam kontrak penjualan sesuai perintah Menteri atau Direktur Jenderal, tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 2 atau angka 3.

Bab VIII KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2010

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

DARWIN ZAHEDY SALEH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 463