Peraturan Menteri Nomor per-10-men-2011 Tahun 2011 tentang IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

2. Pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipil pada Kementerian.

3. Pegawai izin belajar adalah PNS di lingkungan Kementerian dalam status mendapatkan izin belajar.

4. Jangka waktu adalah waktu yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan melalui izin belajar.

5. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

6. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

7. Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

8. Pimpinan unit kerja eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian.

9. Pimpinan unit kerja adalah pimpinan unit kerja eselon II atau Kepala UPT di lingkungan Kementerian.

10. Sekretariat unit kerja eselon I adalah Biro Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

11. Lembaga pendidikan adalah perguruan tinggi sebagai tempat dilaksanakannya pendidikan.

Pemberian izin belajar bertujuan: a. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, serta pengembangan organisasi; dan b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. perencanaan; b. jenjang, program, dan jangka waktu pendidikan; c. persyaratan; d. mekanisme; e. kewenangan; f. hak dan kewajiban; g. penggunaan ijazah; dan h. perubahan dan perpanjangan.

(1) Penyusunan rencana kebutuhan izin belajar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan sebagai persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. (2) Rencana kebutuhan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dan sekretariat unit kerja eselon I.

(1) Rencana kebutuhan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disusun dalam rencana kebutuhan izin belajar 5 (lima) tahunan, dan dirinci ke dalam rencana kebutuhan izin belajar tahunan. (2) Rencana kebutuhan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan Form 1 dan memuat informasi mengenai: a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan izin belajar; b. jenis keterampilan, kemampuan, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; c. jenis lembaga pendidikan yang direncanakan; d. program pendidikan yang direncanakan; e. jangka waktu; dan f. kualifikasi calon pegawai izin belajar. (3) Penyusunan rencana kebutuhan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana kebutuhan pegawai.

(1) Izin belajar diberikan untuk jenjang pendidikan tinggi. (2) Izin belajar untuk jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk program dengan jangka waktu paling lama sebagai berikut: a. Program Diploma III (D.III), 6 (enam) semester; b. Program Diploma IV (D.IV), 8 (delapan) semester; c. Program Sarjana (S1), 8 (delapan) semester; d. Program Magister (S2) atau yang setara, 4 (empat) semester; dan e. Program Doktor (S3); 6 (enam) semester.

PNS yang akan mengikuti izin belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS; b. pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda (II/a); c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling singkat untuk 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai paling rendah baik; d. lulus seleksi/tes dari lembaga pendidikan tempat izin belajar dilaksanakan; e. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja; f. tidak sedang:

1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

2. melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;

3. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;

4. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

5. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

6. dalam proses perkara pidana;

7. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; dan/atau

8. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; g. tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat berat; dan h. bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Program pada lembaga pendidikan untuk pelaksanaan izin belajar harus memiliki akreditasi paling rendah “B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT).

(1) Pejabat yang berwenang memberikan izin belajar, yaitu : a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, untuk izin belajar yang diajukan oleh PNS di lingkungan Kementerian yang akan mengikuti pendidikan program Doktor (S3).

b. Pimpinan unit kerja eselon I sesuai dengan kewenangannya, untuk izin belajar yang diajukan oleh PNS di lingkungan eselon I yang akan mengikuti pendidikan program Magister (S2) atau yang setara. c. Kepala Biro Kepegawaian/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan sesuai dengan kewenangannya, untuk izin belajar yang diajukan oleh:

1. PNS di lingkungan unit kerja eselon I yang akan mengikuti pendidikan program Sarjana (S1)/program Diploma IV;
2. PNS di pusat yang akan mengikuti pendidikan program Diploma III. d. Pimpinan unit pelaksana teknis, diberi wewenang untuk memberikan izin belajar yang diajukan oleh PNS di lingkungannya yang akan mengikuti pendidikan program Diploma III. (2) Pemberian izin belajar oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara perseorangan atau kolektif dengan menggunakan Form 7.

Pegawai izin belajar mempunyai hak mendapatkan: a. gaji; b. tunjangan; c. kenaikan gaji berkala; d. kenaikan pangkat/golongan; e. penilaian dalam DP3; dan f. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan perundang-undangan.

Pegawai izin belajar mempunyai kewajiban: a. tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan sesuai dengan izin belajar; c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu; d. melaporkan perkembangan pendidikan setiap semester kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan, dengan tembusan kepada:

1. Kepala Badan; dan
2. Kepala Biro Kepegawaian. e. mengajukan permohonan perpanjangan masa izin belajar apabila tidak dapat menyelesaikan izin belajar dalam waktu yang telah ditentukan, selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin belajar yang ditentukan berakhir; f. menaati semua ketentuan izin belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan; g. menjaga nama baik instansi;

h. melaporkan kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan tembusan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Pimpinan unit kerja eselon I yang bersangkutan; dan
3. Kepala Badan.

(1) PNS yang memperoleh ijazah sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, maka ijazah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan administrasi kepegawaian. (2) Penggunaan ijazah untuk kepentingan administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan unit kerja kepada pimpinan unit kerja eselon I, dengan melampirkan: a. surat keterangan uraian tugas lama dan baru yang bersangkutan dari pejabat pembina kepegawaian, kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional; b. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS yang telah dilegalisir; c. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir yang telah dilegalisir; d. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir; e. fotokopi DP3 untuk 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir; dan f. fotokopi surat izin belajar yang telah dilegalisir. (3) Pimpinan unit kerja eselon I berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian untuk pemrosesan lebih lanjut. (4) Penggunaan ijazah untuk administrasi kepegawaian mengacu pada peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai izin belajar dapat mengajukan permohonan pindah jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan. (2) Permohonan pindah jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan unit kerja disertai alasannya dengan menggunakan Form 8. (3) Pimpinan unit kerja berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan evaluasi disesuaikan dengan rencana kebutuhan. (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan rencana kebutuhan, pimpinan unit kerja memberikan rekomendasi untuk pindah jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan. (5) Apabila telah diterima atau lulus seleksi pada jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan yang akan ditempuh, selanjutnya pegawai izin belajar menyampaikan permohonan izin belajar kepada pimpinan unit kerja, dengan menggunakan Form 9 dengan melampirkan: a. fotokopi surat keterangan telah diterima atau lulus seleksi dari jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan yang akan ditempuh yang telah dilegalisir; b. surat izin belajar yang lama; c. brosur atau surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai rencana kegiatan dan jadwal program pendidikan di luar jam kerja; d. fotokopi akreditasi program dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang telah dilegalisir. (6) Mekanisme penyampaian permohonan pindah jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan sampai dengan dikeluarkannya izin belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), ayat, (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11).

Pegawai izin belajar yang pindah jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang, maka ijazah yang diperolehnya tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan administrasi kepegawaian.

(1) Pegawai izin belajar yang tidak dapat menyelesaikan izin belajar dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa izin belajar kepada pimpinan unit kerja. (2) Permohonan perpanjangan masa izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin belajar dengan menggunakan Form 10, disertai dengan: a. surat keterangan yang menyatakan bahwa keterlambatan melaksanakan izin belajar terjadi bukan atas kelalaiannya; dan b. rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai izin belajar melaksanakan tugas belajar. (3) Pimpinan unit kerja berdasarkan permohonan perpanjangan masa izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi. (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan persyaratan, pimpinan unit kerja memberikan rekomendasi persetujuan perpanjangan. (5) Pimpinan unit kerja menyampaikan permohonan perpanjangan masa izin belajar kepada pimpinan unit kerja eselon I disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pimpinan unit kerja eselon I meneruskan permohonan perpanjangan masa izin belajar sebagaimana dimaksud pada pada ayat (5) kepada Kepala Badan untuk dievaluasi. (7) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi persetujuan perpanjangan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan. (8) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menyampaikan penolakan disertai alasannya kepada pegawai izin belajar yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja eselon I. (9) Pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) MENETAPKAN perpanjangan masa izin belajar paling lama 1 (satu) tahun dengan menggunakan Form 11.

(1) Pimpinan unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kemajuan prestasi akademik pegawai izin belajar di lingkungan unit kerjanya berdasarkan laporan yang diterima sebagai bahan pembinaan kepegawaian. (2) Kepala Badan dan Sekretaris Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kemajuan prestasi akademik pegawai izin belajar di lingkungan Kementerian berdasarkan laporan yang diterima sebagai bahan perencanaan dan pengembangan karier.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang telah mempunyai izin belajar dan belum dapat menyelesaikan pendidikan, izin belajar dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pendidikan selesai.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.13/MEN/2002 tentang Izin Belajar Atas Biaya Sendiri Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2011 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 146

DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.10/MEN/2011 TENTANG IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR LAMPIRAN ISI LAMPIRAN 1 Form Rencana Kebutuhan Izin Belajar 2 Form Surat Permohonan Mengikuti Seleksi/Tes Masuk Lembaga Pendidikan 3 Form Surat Permohonan Izin Belajar 4 Form Surat Pernyataan 5 Form Surat Pernyataan Melanjutkan Pendidikan 6 Form Surat Keterangan 7 Form Surat Izin Belajar 8 Form Surat Permohonan Pindah Jurusan/Program Pendidikan dan/atau Lembaga Pendidikan 9 Form Surat Permohonan Izin Belajar Karena Pindah Jurusan/Program Pendidikan dan/atau Lembaga Pendidikan 10 Form Surat Permohonan Perpanjangan Masa Izin Belajar 11 Form Surat Persetujuan Perpanjangan Masa Izin Belajar

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

FADEL MUHAMMAD