Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2022 tentang PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
2. Pengawasan Teknis adalah pembinaan dan/atau pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan DAK Fisik.
3. Kegiatan Penunjang adalah kegiatan nonfisik yang mendukung pelaksanaan kegiatan fisik.
4. Rencana Kegiatan Perubahan adalah perubahan terhadap Rencana Kegiatan yang telah dikonsultasikan kepada Unit Organisasi Teknis dan/atau Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal untuk mendapat persetujuan.
5. Electronic Monitoring DAK yang selanjutnya disebut E- Monitoring DAK adalah aplikasi yang dimiliki kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan DAK Fisik.
6. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA DAK adalah aplikasi yang bersifat web based yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja DAK.
7. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut OMSPAN adalah aplikasi yang dimiliki Kementerian Keuangan yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi sistem perbendaharaan

dan anggaran negara dan menyajikan pelaporan sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. 8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 9. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah ketentuan peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun untuk jangka waktu lima tahun. 12. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola DAK Fisik selanjutnya disebut OPD adalah organisasi pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah komitmen dari Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota penerima DAK Fisik, untuk memenuhi kriteria kesiapan yang diperlukan. 15. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah selanjutnya disingkat PFID adalah unit kerja di bawah sekretariat jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan, pembinaan, dan pemantauan penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur daerah. 16. Unit Pelaksana Teknis dan selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan atau tugas teknis penunjang tertentu di kementerian. 17. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pengelolaan DAK Fisik meliputi: a. persiapan teknis; b. pelaksanaan; c. pelaporan; dan d. pemantauan dan evaluasi.

Persiapan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi perencanaan dan pemrograman.

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. arah kebijakan pengelolaan DAK Fisik TA 2022; dan

b. penyusunan materi rencana strategis DAK Fisik.

(1) Arah kebijakan pengelolaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai upaya mewujudkan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah, yang meliputi: a. bidang irigasi; b. bidang jalan; c. bidang air minum; d. bidang sanitasi; dan e. bidang perumahan dan permukiman. (2) Bidang irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendukung DAK Fisik Penugasan Tematik 2 Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani, dengan arah kebijakan: a. Memfasilitasi dan mendukung pengembangan Food Estate dan daerah pendukungnya serta kawasan sentra produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional b. Meningkatkan kepemilikan (ownership) dan kapasitas daerah dalam pengembangan Food Estate dan daerah pendukungnya serta kawasan sentra produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani. (3) Bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan arah kebijakan: a. Jenis DAK Fisik Reguler:

1. Meningkatkan kondisi kemantapan jalan provinsi dan kab/kota; dan
2. Meningkatkan aksesibilitas menuju simpul transportasi, fasilitas-fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat-pusat perekonomian daerah.

b. Jenis DAK Fisik Penugasan:

1. Tematik 1 Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil dan Menengah yaitu dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui peningkatan kualitas dan kontribusi destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024, yang didukung dengan penanganan jalan, pengelolaan sampah dan sarana prasarana pendukung, serta pasar penunjang usaha;
2. Tematik 2 Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani dalam rangka memfasilitasi dan mendukung pengembangan Food Estate dan daerah pendukungnya secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional;
3. Tematik 3 Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dalam rangka meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang dari Pulau- Pulau Kecil Terluar berpenduduk, kawasan perbatasan negara, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi terhadap pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah. (4) Bidang air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk mendukung DAK Fisik Reguler dengan arah kebijakan: a. Mewujudkan percepatan penyediaan air minum dalam rangka mendukung pencapaian SPM, RPJMN 2020- 2024 dan Major Project Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah),

mendukung pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); b. Mewujudkan akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor VI.1.1 Peraturan PRESIDEN Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan c. Penyediaan akses air minum dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum terbangun (idle capacity) sebelum dilakukan pembangunan sistem baru, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum bagi daerah yang belum memiliki sistem, dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum, serta dilakukan berdasarkan pada Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum. (5) Bidang sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk mendukung DAK Fisik Reguler dengan arah kebijakan: a. Mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bidang sanitasi serta pemenuhan SPM air limbah melalui dukungan Pemerintah Daerah dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi; b. Mendukung percepatan pembangunan sanitasi melalui peningkatan akses layanan sanitasi di kabupaten/kota sesuai target RPJMN 2020-2024, serta pertumbuhan ekonomi akibat dampak COVID- 19 secara nasional; c. Peningkatan akses layanan sanitasi dilakukan melalui kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat dan Setempat, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah; dan

d. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. (6) Bidang perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk mendukung DAK Fisik Reguler dengan arah kebijakan meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau termasuk memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh, lokasi afirmasi, KPPN, terdampak bencana, terdampak program pemerintah, serta di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

(1) Penyusunan materi rencana strategis DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan acuan penyusunan materi rencana strategis DAK Fisik. (2) Acuan penyusunan materi rencana strategis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kementerian untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal. (3) Untuk menyinergikan dan menyinkronkan program DAK Fisik, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyusun materi rencana strategis DAK Fisik. (4) Materi rencana strategis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada dokumen perencanaan daerah yang berupa: a. rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. rencana strategis Perangkat Daerah; c. rencana dan program investasi infrastruktur jangka menengah;

d. rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi; e. kebijakan dan strategi daerah bidang air minum; f. rencana induk sistem penyediaan air minum; g. kebijakan dan strategi daerah bidang air limbah dan persampahan; h. strategi sanitasi kabupaten/kota; i. rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; j. rencana capaian SPM Pemerintah Daerah; dan/atau k. dokumen perencanaan lainnya. (5) Materi rencana strategis DAK Fisik dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan target, sasaran, dan isu strategis yang berkembang. (6) Materi rencana strategis DAK Fisik dapat menjadi dasar bagi OPD dalam menyusun usulan Rencana Kegiatan DAK Fisik setiap tahun dan usulan perubahannya. (7) Acuan penyusunan materi rencana strategis DAK Fisik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemrograman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. bidang; b. menu kegiatan; c. kriteria teknis DAK Fisik; d. tahapan pemrograman; dan e. perubahan Rencana Kegiatan dalam keadaan kahar.

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas: a. irigasi; b. jalan;

c. air minum; d. sanitasi; dan e. perumahan dan permukiman.

(1) Menu kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan DAK Fisik yang terdiri atas bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8. (2) Menu kegiatan bidang irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebagai berikut: a. pembangunan jaringan irigasi; b. peningkatan jaringan irigasi; c. rehabilitasi jaringan irigasi; dan d. pembangunan infrastruktur pengendali banjir. (3) Menu kegiatan bidang jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebagai berikut: a. penanganan jalan; dan b. penanganan jembatan. (4) Menu kegiatan bidang air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sebagai berikut: a. perluasan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan; b. pembangunan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan; c. peningkatan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan; d. pembangunan transmisi air curah untuk sistem penyediaan air minum regional; dan e. pembangunan sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan komunal. (5) Menu kegiatan bidang sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d sebagai berikut: a. pengembangan dan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman;

b. pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. (6) Menu kegiatan bidang perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e sebagai berikut: a. penanganan permukiman kumuh terintegrasi; b. bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya; dan c. penyediaan rumah khusus. (7) Menu kegiatan bidang air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menu kegiatan bidang sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk mendukung penanganan permukiman kumuh terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a. (7) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Fisik bidang irigasi dan bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada NSPK bidang irigasi serta NSPK di bidang jalan dan jembatan. (8) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Fisik bidang air minum, sanitasi, dan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) mengacu pada SPM pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan/atau NSPK di bidang air minum, sanitasi, serta perumahan dan permukiman.

(1) Kriteria teknis DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c digunakan sebagai komponen penilaian teknis bidang sebagaimana tercantum dalam Pasal 8. (2) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bidang irigasi dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan: a. luas daerah irigasi;

b. alokasi APBD untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi; c. kondisi daerah irigasi; d. produktivitas tanam / indeks pertanaman; e. kecukupan tenaga operasi dan pemeliharaan irigasi; f. kepedulian; g. pemenuhan kesiapan teknis pembangunan infrastruktur pengendali banjir; dan h. pelaporan. (3) Kriteria teknis untuk bidang jalan dirumuskan melalui indeks teknis hasil data teknis yang terverifikasi melalui sistem pengelolaan database jalan daerah dengan mempertimbangkan: a. kondisi jalan; b. kondisi jembatan; c. kinerja jalan; d. alokasi APBD untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan; e. alokasi APBD belanja modal untuk penanganan jalan dan jembatan; f. tingkat keterhubungan/ konektivitas; g. kepatuhan penilaian peta jalan shapefile yang terverifikasi atas ketentuan dalam kebijakan satu peta; dan h. pelaporan. (4) Kriteria teknis untuk bidang air minum dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan: a. cakupan pelayanan air minum; b. sisa kapasitas dari sistem penyediaan air minum; c. kualitas rencana induk sistem penyediaan air minum; dan d. pelaporan. (5) Kriteria teknis untuk bidang sanitasi dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan: a. cakupan pelayanan sanitasi; b. kesiapan program investasi sanitasi kabupaten/kota; dan

c. pelaporan. (6) Kriteria teknis untuk bidang perumahan dan permukiman dirumuskan melalui indeks teknis untuk: a. rumah swadaya dengan mempertimbangkan:

1. alokasi anggaran untuk penambahan nilai bantuan dan program perumahan sejenis atau anggaran pendampingan yang bersumber dari APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, atau sumber dana lain yang sah.
2. proporsi jumlah kekurangan rumah (backlog) terhadap jumlah rumah tangga;
3. proporsi jumlah rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah;
4. tersedianya sistem pendataan rumah; dan
5. memiliki program prioritas penyediaan hunian layak dan penanganan kawasan permukiman kumuh yang tercantum dalam dokumen perencanaan meliputi rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis bidang perumahan dan kawasan permukiman yang didalamnya terdapat materi rencana strategis DAK Fisik, rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, dan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.Selain kriteria teknis diatas, juga mempertimbangkan standar besaran bantuan yang diberikan melalui pelaksanaan kegiatan DAK Fisik, disesuaikan dengan kewajaran harga yang harus dipenuhi dan ditandatangani oleh pejabat daerah tertentu. b. rumah khusus dengan mempertimbangkan:
6. jumlah penerima manfaat di lokasi yang diusulkan;
7. jumlah unit kebutuhan rumah khusus di lokasi

yang diusulkan; 3. kesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten/kota; 4. legalitas lahan; 5. ketersediaan listrik, air bersih, dan aksesibilitas; dan 6. pelaporan. (7) Penghitungan indeks teknis dilakukan oleh Unit Organisasi Teknis dan/atau Sekretariat Jenderal cq. PFID sesuai dengan bidang tugasnya. (8) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian. (9) Sekretaris Jenderal Kementerian menyampaikan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan sebagai salah satu komponen penentuan alokasi DAK Fisik.

Tahapan Pemrograman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas: a. penyusunan usulan Rencana Kegiatan; b. konsultasi program; dan c. usulan perubahan atas Rencana Kegiatan.

(1) Gubernur atau bupati/walikota penerima DAK Fisik melakukan penyusunan usulan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berdasarkan pada penetapan alokasi DAK Fisik dari Pemerintah. (2) Penyusunan usulan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kriteria prioritas nasional dan prioritas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1). (3) Penyusunan usulan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Pemerintah Daerah

kepada Kementerian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan melalui Sistem Informasi KRISNA DAK dengan mengacu pada: a. dokumen usulan; b. hasil penilaian usulan; c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan; d. hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah; dan e. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Kementerian Keuangan atau yang tercantum dalam Peraturan PRESIDEN mengenai rincian anggaran pendapatan belanja negara. (4) Konsultasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b harus diikuti oleh Pemerintah Daerah penerima DAK Fisik untuk pembahasan usulan Rencana Kegiatan dan sosialisasi arah kebijakan pengelolaan DAK Fisik yang diselenggarakan oleh Kementerian. (5) Konsultasi program sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dalam pembahasan usulan Rencana Kegiatan meliputi tahapan: a. verifikasi usulan Rencana Kegiatan oleh dinas provinsi atau unit pelaksana teknis terkait; b. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibahas bersama Unit Organisasi Teknis dan Sekretariat Jenderal cq. PFID untuk mendapatkan persetujuan berupa opini teknis terhadap kesesuaian data dengan persyaratan teknis; c. persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak mencakup kebenaran fisik, materil, dan formil terhadap data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah serta dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. usulan Rencana Kegiatan yang telah diverifikasi dan disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh Pemerintah Daerah serta Unit Organisasi Teknis dan/atau Sekretariat Jenderal cq. PFID dalam bentuk dokumen hasil Rencana Kegiatan paling lambat bulan Desember tahun 2021; dan e. Unit Organisasi terkait dan/atau Sekretariat Jenderal cq. PFID yang menandatangani usulan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d meliputi:

1. bidang irigasi dan bidang jalan ditandatangani oleh Sekretariat Jenderal cq. PFID;
2. bidang air minum, bidang sanitasi, serta bidang perumahan dan permukiman ditandatangani oleh Unit Organisasi terkait.
3. Dalam hal terdapat dua menu kegiatan atau lebih dimana unit kerja pembina teknisnya berbeda, ditandatangani oleh Sekretariat Jenderal cq. PFID atas persetujuan Unit Organisasi terkait.

(1) Kepala daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c paling banyak 1 (satu) kali kepada Menteri melalui Unit Organisasi terkait dan/atau Sekretariat Jenderal cq. PFID paling lambat minggu pertama bulan Maret. (2) Kementerian melalui Unit Organisasi terkait dan/atau Sekretariat Jenderal cq. PFID memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat minggu kedua bulan Maret minggu pertama bulan Maret melalui

KRISNA DAK. (3) Persetujuan perubahan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa opini teknis terhadap kesesuaian data dengan persyaratan teknis. (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencakup kebenaran fisik, materil, dan formil terhadap data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. (5) Usulan perubahan atas Rencana Kegiatan dilakukan untuk: a. optimalisasi penggunaan alokasi DAK Fisik berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai dengan kontrak kegiatan yang terealisasi dan/atau; b. perubahan status pemenuhan kriteria persetujuan kegiatan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah. (6) Kepala daerah menyusun rekapitulasi Rencana Kegiatan maupun perubahan Rencana Kegiatan yang memuat: a. rincian dan lokasi kegiatan; dan b. target keluaran kegiatan. (7) Hasil rekapitulasi Rencana Kegiatan maupun perubahan Rencana Kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (6) disampaikan kepada Menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan paling lambat bulan Maret melalui Sistem Informasi KRISNA DAK.

(1) Perubahan Rencana Kegiatan dalam Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dapat dilaksanakan dalam hal terjadi keadaan bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial. (2) Perubahan atas Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah dapat mengajukan usulan kepada Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyampaian usulan perubahan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat tanggal 30 September 2022; (4) Dalam hal tanggal 30 September 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diundur pada hari kerja berikutnya.

(1) Dalam hal terjadi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan perubahan besaran penggunaan DAK Fisik untuk mendanai Kegiatan Penunjang menjadi paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu alokasi DAK Fisik setelah perubahan. (2) Penyampaian usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilengkapi dengan dokumen, paling sedikit: a. surat/keputusan kepala daerah terkait penetapan bencana; b. surat pernyataan hasil verifikasi bencana dari OPD yang memiliki tugas dan fungsi penanganan bencana di Daerah; c. SPTJM yang menyatakan keadaan bencana dan pernyataan kesanggupan penyelesaian kegiatan yang ditandatangani Kepala Daerah; d. detil usulan rincian dan lokasi revisi Rencana Kegiatan beserta justifikasi teknis perubahan; dan e. rancangan teknis kegiatan. (3) Persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal c.q PFID setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Unit Organisasi terkait paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah usulan

diterima dengan lengkap. (4) Dalam hal diperlukan, persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan verifikasi. (5) Dalam hal persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan atas Rencana Kegiatan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, persetujuan/penolakan usulan perubahan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah laporan hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diterima. (6) Bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan bencana yang terjadi pada tahun 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan melalui keputusan kepala daerah terkait. (7) Persetujuan dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah yang bersangkutan. (8) Persetujuan dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa opini teknis terhadap pemenuhan data dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mencakup kebenaran fisik, materil, dan formil terhadap data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. (10) Hasil persetujuan perubahan Rencana Kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (9) disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan paling lambat 30 September tahun 2022 melalui KRISNA DAK ditandatangani oleh Unit Organisasi terkait.

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan rincian, lokasi, dan target keluaran kegiatan DAK Fisik berdasarkan Rencana Kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui oleh Unit Organisasi dan/atau Sekretariat Jenderal cq. PFID (2) Berdasarkan Rencana Kegiatan yang telah disetujui pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa. (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik memperhatikan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat serta prinsip akuntabilitas dan transparansi. (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik.

(1) DAK Fisik diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk mendanai Kegiatan Penunjang paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi bidang irigasi, jalan, air minum, sanitasi, serta perumahan dan permukiman. (2) Kegiatan Penunjang bidang perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling banyak 5% (lima persen) untuk masing-masing menu rumah swadaya dan menu rumah khusus. (3) Kegiatan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk: a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual, berupa penguatan basis data dan survei kondisi; dan/atau

b. biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan; c. jasa pendamping tenaga fasilitator lapangan nonaparatur sipil negara untuk kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola khususnya untuk bidang air minum, sanitasi, serta perumahan dan permukiman; d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual meliputi;

1. konsultan individual pengawas kegiatan kontraktual; dan
2. supervisi konstruksi. e. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah meliputi:
3. rapat koordinasi di Pemerintah Daerah yang menunjang pelaksanaan kegiatan DAK Fisik; dan
4. rapat koordinasi antara OPD dengan tenaga fasilitator lapangan dalam rangka penguatan kapasitas, khusus untuk bidang air minum, sanitasi, serta perumahan dan permukiman.
5. Rapat koordinasi antar stakeholder pengelola DAK Fisik di tingkat kabupaten/kota. f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan. (4) Penggunaan DAK Fisik untuk Kegiatan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme penyusunan Rencana Kegiatan DAK Fisik.

(1) Dalam mengelola DAK Fisik bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah harus melakukan operasi dan pemeliharaan untuk menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur serta melakukan pembinaan kepada penerima manfaat sarana dan prasarana yang sudah dilaksanakan melalui DAK Fisik.

(2) Kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kegiatan operasi dan pemeliharaan DAK Fisik yang dilaksanakan secara swakelola, dapat melibatkan peran serta Kelompok Swadaya Masyarakat.

(1) Pelaksanaan DAK Fisik setiap bidang dilakukan berdasarkan Rencana Kegiatan maupun perubahan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7). (2) Pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kepala Daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas laporan: a. realisasi penyerapan dana; b. capaian keluaran kegiatan; c. pelaksanaan teknis kegiatan; dan d. capaian hasil jangka pendek.

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui OMSPAN. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c disampaikan kepada Kementerian melalui E-Monitoring DAK yang dilaporkan secara triwulan dengan periode: a. triwulan pertama pertanggal 31 Maret;

b. triwulan kedua pertanggal 30 Juni; c. triwulan ketiga pertanggal 30 September; dan d. triwulan keempat pertanggal 31 Desember. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tercantum dalam E-Monitoring DAK disampaikan kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d disampaikan kepada Kementerian melalui E-Monitoring DAK yang terintegrasi dengan KRISNA DAK dan dilaporkan secara tahunan paling lambat bulan Juni tahun 2023. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tercantum dalam E-Monitoring DAK disampaikan kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah jangka waktu pelaporan berakhir. (6) Pelaporan capaian hasil jangka pendek bidang DAK Fisik dalam petunjuk operasional DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. indikator; b. target; c. sasaran indikator/ penerima manfaat; d. tata cara perhitungan; e. batas waktu penyampaian; dan f. mekanisme penyampaian. (7) Ketentuan mengenai mekanisme pelaporan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal terjadi perubahan data dan informasi pelaporan, kepala OPD provinsi dan kabupaten/kota harus melaporkan perubahannya melalui E-Monitoring DAK.

(1) Kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi menyusun rekapitulasi laporan triwulan.

(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala badan perencanan pembangunan daerah kepada Sekretariat Jenderal Kementerian melalui rapat kerja DAK Fisik.

(1) Sekretariat Jenderal c.q. PFID dan/atau Unit Organisasi terkait melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik melalui E-Monitoring DAK dan koordinasi ke daerah. (2) Hasil pemantauan dan evaluasi serta koordinasi ke daerah terkait pelaksanaan DAK Fisik disampaikan kepada Menteri paling lambat 31 hari kalender setelah tahun anggaran berakhir. (3) Gubernur atau bupati/wali kota melalui kepala dinas terkait melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik sesuai dengan tugas dan kewenangannya. (4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan terhadap: a. progres fisik dan keuangan, serta keselarasan antara progres fisik dan progres keuangan per triwulan; b. ketepatan waktu penyelesaian kegiatan, Pemerintah Daerah terhadap realisasi fisik dan keuangan atas pekerjaan yang telah selesai atau pada akhir tahun anggaran; c. capaian penyerapan dana, merupakan perbandingan antara realisasi total penyerapan dana per 31 Desember 2022 dan pagu alokasi, pagu sesuai Rencana Kegiatan, serta pagu sesuai kontrak dan/atau perjanjian kerja sama;

d. capaian keluaran, merupakan perbandingan antara realisasi keluaran kegiatan dan target keluaran kegiatan yang tercantum pada Rencana Kegiatan; e. capaian hasil, merupakan perbandingan antara target dan realisasi hasil kegiatan yang terdiri atas capaian hasil jangka pendek dan capaian hasil jangka panjang; f. dampak, merupakan perubahan yang terjadi sebagai akibat dari hasil kegiatan; dan g. keberlanjutan fungsi dari hasil kegiatan. (5) Menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK paling lambat 31 (tiga puluh satu) hari kalender setelah tahun anggaran berakhir. (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4). (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan DAK di daerah dan disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

(1) Penilaian kinerja pelaksanaan DAK dilakukan paling sedikit dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (4). (2) Hasil penilaian kinerja pelaksanaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK pada tahun berikutnya serta program pembinaan pengelolaan DAK. Ketentuan mengenai mekanisme pemantauan dan evaluasi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam melaksanakan tahapan pengelolan DAK Fisik, diperlukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi: a. peran dan fungsi; dan b. tata kelola koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah.

(1) Pembinaan pengelolaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilaksanakan secara berjenjang yang meliputi: a. tingkat provinsi, dilaksanakan oleh Menteri; dan b. tingkat kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pembinaan teknis. (2) Dalam hal gubernur belum sepenuhnya melaksanakan pembinaan pengelolaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membantu pembinaan pengelolaan DAK di tingkat kabupaten/kota.

Menteri melaksanakan peran dan fungsi Pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan DAK Fisik yang meliputi: a. pengaturan; b. pembinaan teknis; dan

c. pengendalian.

(1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi: a. menyusun arah kebijakan pengelolaan DAK Fisik; dan b. merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK Fisik. (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa pembinaan teknis dalam proses perencanaan, pemrograman, dan teknis pelaksanaan dilakukan dalam bentuk: a. pendampingan; b. konsultasi; c. fasilitasi; d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau e. penelitian dan pengembangan. (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi pengkajian, perekayasaan, dan penerapan teknologi. (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan dengan: a. melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan Rencana Kegiatan dan perubahannya untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan DAK Fisik dengan prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan b. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan DAK Fisik yang meliputi:

1. capaian SPM, NSPK, dan pemenuhan target prioritas nasional;
2. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik; dan
4. Pengawasan Teknis yang dilakukan dalam bentuk reviu, pemantauan, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.

(1) Pengawasan Teknis pengelolaan DAK Fisik provinsi dilaksanakan oleh Menteri. (2) Pengawasan Teknis pengelolaan DAK Fisik kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. (3) Dalam hal gubernur belum mampu melakukan Pengawasan Teknis pengelolaan DAK Fisik yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari gubernur, Pengawasan Teknis pengelolaan DAK Fisik dilaksanakan oleh Menteri.

Gubernur melaksanakan peran dan fungsi Pemerintah Daerah provinsi dalam pembinaan pengelolaan DAK Fisik yang meliputi: a. pembinaan teknis dalam proses penyusunan usulan DAK Fisik Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terkait dalam bentuk pendampingan dan konsultasi; dan b. pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terkait dengan aspek fisik dan keuangan.

(1) Dalam melaksanakan peran dan fungsi Pemerintah dalam pengelolaan DAK Fisik, Menteri membentuk tim koordinasi pusat yang terdiri atas unit organisasi pembina pengelolaan DAK Fisik. (2) Unit organisasi pembina pengelolaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sekretariat jenderal; b. inspektorat jender`al;

c. direktorat jenderal sumber daya air; d. direktorat jenderal bina marga; e. direktorat jenderal cipta karya; f. direktorat jenderal perumahan; g. direktorat jenderal bina konstruksi; h. direktorat jenderal pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; i. badan pengembangan infrastruktur wilayah; dan j. badan pengembangan sumber daya manusia. (3) Menteri menugaskan Sekretaris Jenderal Kementerian selaku Koordinator tim koordinasi pusat untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DAK Fisik di tingkat provinsi. (4) Koordinasi dilakukan melalui harmonisasi jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DAK Fisik. (5) Sekretariat jenderal dan Unit Organisasi Teknis mencantumkan program pembinaan dan pengawasan pengelolaan DAK Fisik dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kementerian. (6) Menteri menugaskan Inspektur Jenderal Kementerian untuk melakukan pembinaan berupa Pengawasan Teknis kepada inspektorat daerah. (7) Hasil pembinaan oleh tim koordinasi pusat dan hasil pengawasan oleh inspektorat jenderal dituangkan dalam bentuk laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang disampaikan kepada Menteri. (8) Unit organisasi teknis sebagaimana diatur pada ayat 2 dapat menugaskan balai teknis terkait untuk terlibat dalam pengelolaan kegiatan DAK Fisik.

(1) Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilaksanakan dalam tahap: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan

c. pasca pelaksanaan. (2) Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi pusat dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. menyusun petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik; b. menyampaikan usulan menu kegiatan penggunaan DAK Fisik; c. menyusun kriteria teknis dan formula dalam menghitung indeks teknis DAK Fisik; d. melaksanakan konsultasi program dalam rangka pembahasan usulan Rencana Kegiatan dan sosialisasi arah kebijakan pengelolaan DAK Fisik; dan e. menilai usulan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah yang diusulkan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, sesuai dengan kesepakatan antara Kementerian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan. (3) Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi pusat dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Fisik agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. melakukan pemantauan melalui sistem E-Monitoring DAK Fisik dan koordinasi ke daerah; c. melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan dan percepatan pencapaian progres fisik dan keuangan DAK Fisik di daerah; dan d. melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi pengelolaan DAK Fisik. (4) Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi pusat dalam tahap pasca pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. melaksanakan evaluasi terhadap pengelolaan DAK Fisik; b. memberikan saran, masukan, atau rekomendasi kepada Menteri dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan DAK Fisik ke depan; dan c. menyiapkan laporan evaluasi akhir tahun Kementerian kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri terkait pengelolaan DAK Fisik. (5) Tim koordinasi pusat menyusun standar operasional prosedur untuk setiap tahapan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, tim koordinasi pusat dibantu oleh tim teknis pengelolaan DAK Fisik yang dibentuk oleh unit organisasi terkait. (7) Pembinaan perencanaan program secara terintegrasi maupun mandiri dilakukan oleh tim koordinasi pusat melalui Sekretariat Jenderal.

(1) Dalam melaksanakan peran dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pembinaan pelaksanaan DAK Fisik, gubernur membentuk tim koordinasi daerah yang terdiri atas: a. badan perencanaan pembangunan daerah provinsi; b. badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota; c. inspektorat provinsi; d. UPT; dan e. dinas teknis provinsi. (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik. (3) Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tahap: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan

c. pascapelaksanaan. (4) Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi daerah dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. menyusun materi rencana strategis DAK Fisik kurun waktu 5 (lima) tahun; b. menyampaikan laporan SPM pekerjaan umum dan perumahan rakyat; c. menelaah reviu dan verifikasi usulan Rencana Kegiatan DAK Fisik provinsi dan kabupaten/kota untuk ditandatangani oleh kepala dinas teknis; d. melakukan verifikasi data teknis DAK Fisik secara berkala; e. melakukan fasilitasi penyusunan harga satuan; dan f. membantu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Fisik kepada daerah. (5) Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi daerah dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan DAK Fisik di daerah; b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kepada Pemerintah Daerah yang mendapat DAK Fisik untuk dilaporkan pada saat rapat kerja Kementerian; dan c. melakukan koordinasi dengan inspektorat daerah dalam rangka reviu sebagai syarat penyaluran DAK Fisik. (6) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a paling sedikit berupa inventarisasi permasalahan terkait pencapaian progres fisik dan keuangan DAK Fisik di daerah. (7) Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi daerah dalam tahap pascapelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi: a. melakukan evaluasi terhadap pembinaan pelaksanaan DAK Fisik di wilayah provinsi dan

kabupaten/kota terkait; dan b. memberikan saran, masukan, dan/atau rekomendasi kepada gubernur terkait pembinaan pelaksanaan DAK Fisik ke depan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terkait. c. melakukan validasi terkait pelaporan jangka pendek pada e-Monitoring DAK. (8) Tim koordinasi daerah dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan bidang DAK Fisik. (9) Segala biaya operasional terkait kegiatan tim koordinasi daerah dibebankan pada Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan unit organisasi asal anggota tim.

Struktur organisasi dan alur koordinasi tim koordinasi pusat dan tim koordinasi daerah tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 259), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY