Peraturan Menteri Nomor 14-pmk-06-2016 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANPA MELALUI LELANG

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Kendaraan Perorangan Dinas adalah BMN berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional INDONESIA (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya. 3. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 4. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. 5. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 6. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu. 7. Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang adalah pengalihan kepemilikan BMN berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri tanpa melalui lelang dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 10. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang yang berada pada Pengguna Barang kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri tanpa melalui lelang.

(1) Kendaraan Perorangan Dinas meliputi kendaraan dinas bermotor roda empat angkutan darat milik negara yang lazimnya digunakan untuk angkutan perorangan, termasuk namun tidak terbatas pada sedan, jeep, dan minibus. (2) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri.

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

(1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab: a. memberikan persetujuan atas usul Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang sesuai batas kewenangannya; dan b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang. (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal.

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab: a. mengajukan usul Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; b. membuat perjanjian jual beli Kendaraan Perorangan Dinas dengan pegawai ASN, anggota TNI, atau

anggota Polri yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang; c. MENETAPKAN pembayaran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri; d. menerbitkan Surat Keterangan Pelunasan Pembayaran; dan e. menerbitkan Surat Pencabutan Hak Untuk Membeli Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang. (2) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat struktural eselon I di lingkungan unit organisasi eselon I yang membidangi pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga bersangkutan. (3) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat struktural pada Kementerian/Lembaga bersangkutan. (4) Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.

(1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas telah berusia paling singkat 5 (lima) tahun: a. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau

b. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, untuk tiap penjualan yang dilakukan.

(1) Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan: a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 15 (lima belas) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri; b. telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Fungsional Keahlian Utama, atau jabatan yang setara pada TNI/Polri, paling singkat 5 (lima) tahun; dan c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. (2) Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri: a. yang mempunyai kedudukan dan/atau pangkat yang lebih tinggi; atau b. pemegang Kendaraan Perorangan Dinas, dipertimbangkan untuk mendapatkan prioritas membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang.

(1) Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual tanpa melalui lelang dilakukan Penilaian untuk mendapatkan nilai wajar. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Harga jual Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri tanpa melalui lelang ditentukan oleh Pengguna Barang sebagai berikut: a. kendaraan dengan umur 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 .

(1) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dan harus dibayar

sebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya selain pemeliharaan rutin atas Kendaraan Perorangan Dinas.

Pembayaran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, dapat dibayar secara: a. sekaligus; atau b. angsuran paling lama 2 (dua) tahun.

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Negara: a. paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus; b. sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang membeli, untuk pembayaran secara angsuran.

(1) Dalam hal Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 belum dibayar lunas, maka: a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai BMN; b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas; c. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri; dan

d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak ketiga. (2) Biaya perbaikan/pemeliharaan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk namun tidak terbatas pada pajak kendaraan.

Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, dicabut haknya untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dan angsuran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

(1) Pencabutan hak untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Hak untuk Membeli Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang yang diterbitkan oleh Pengguna Barang. (2) Surat Pencabutan Hak untuk Membeli Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama, NIP/NRP, dan jabatan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang batal membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang; b. data Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang; c. nomor, tanggal, dan hal surat persetujuan Pengelola Barang; d. alasan batalnya pembelian Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang; dan e. klausul yang menyatakan angsuran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang dicabut haknya untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih mempunyai kesempatan untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang pada kesempatan berikutnya.

(1) Kendaraan Perorangan Dinas yang batal dibeli oleh pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pengguna Barang dapat menunjuk pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri lainnya untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut. (2) Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri lainnya yang dapat ditunjuk untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang untuk pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan/pertimbangan yang mendasarinya.

Dalam hal Pengguna Barang tidak menunjuk pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri lainnya untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang, Kendaraan Perorangan Dinas tersebut digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.

Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.

(1) Penggguna Barang melakukan persiapan permohonan Penjualan berdasarkan surat permohonan dari pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang dilengkapi dengan: a. fotokopi keputusan pengangkatan menjadi pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri; b. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pejabat Tinggi Utama/Pejabat Tinggi Madya/Jabatan Fungsional Keahlian Utama/Jabatan yang sederajat pada lingkungan TNI/Polri; c. fotokopi Berita Acara pelantikan sebagai Pejabat Tinggi Utama/Pejabat Tinggi Madya/Jabatan Fungsional Keahlian Utama/Jabatan yang sederajat pada lingkungan TNI/Polri; dan d. asli surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. (2) Persiapan permohonan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. melakukan penelitian data administratif pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang akan membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang; b. melakukan penelitian data administratif Kendaraan Perorangan Dinas meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, keputusan penetapan status penggunaan, dokumen kepemilikan, nilai perolehan atau nilai buku; dan c. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik dengan data administratif Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual. (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dituangkan dalam berita acara penelitian. (4) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang dapat membentuk tim internal. (5) Tim internal menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengguna Barang dengan melampirkan berita acara penelitian. (6) Pengguna Barang meminta Penilai melakukan Penilaian Kendaraan Perorangan Dinas untuk mendapatkan nilai wajar dari Kendaraan Perorangan Dinas yang menjadi objek permohonan. (7) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan sebagai dasar penetapan harga jual Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang.

(1) Permohonan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang diajukan secara tertulis oleh

Pengguna Barang kepada Pengelola Barang yang paling sedikit memuat: a. penjelasan dan pertimbangan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang; b. data administratif Kendaraan Perorangan Dinas yang direncanakan dijual tanpa melalui lelang; dan c. nilai wajar dan harga jual Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang; (2) Permohonan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut: a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau dokumen kepemilikan yang setara bagi Kendaraan Perorangan Dinas pada TNI/Polri; b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau register kendaraan yang berlaku bagi Kendaraan Perorangan Dinas pada TNI/Polri; c. fotokopi surat permohonan dari pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang akan membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang; d. fotokopi Keputusan Penetapan Status Penggunaan; e. fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB); f. fotokopi keputusan pengangkatan menjadi pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri; g. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pejabat Tinggi Utama/Pejabat Tinggi Madya/Jabatan Fungsional Keahlian Utama/Jabatan yang sederajat pada lingkungan TNI/Polri; h. fotokopi Berita Acara pelantikan sebagai Pejabat Tinggi Utama/Pejabat Tinggi Madya/Jabatan Fungsional Keahlian Utama/Jabatan yang sederajat pada lingkungan TNI/Polri; i. fotokopi keputusan pejabat yang berwenang yang MENETAPKAN Kendaraan Perorangan Dinas

digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri. j. asli surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai wajar dan harga jual yang diusulkan; k. asli surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; l. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli oleh pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan; dan m. foto Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual tanpa melalui lelang. (3) Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i harus disertai dengan surat keterangan dari pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen tersebut. (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang dari Pengguna Barang.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat: a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang; b. melakukan penelitian fisik Kendaraan Perorangan Dinas yang direncanakan dijual tanpa melalui lelang dengan mencocokkan data administratif yang ada.

(1) Persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang diterbitkan oleh Pengelola Barang dalam bentuk surat persetujuan dengan mendasarkan pada hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. data Kendaraan Perorangan Dinas yang direncanakan dijual tanpa melalui lelang; b. harga jual Kendaraan Perorangan Dinas; c. nama dan jabatan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang; d. kewajiban Pengguna Barang untuk membuat perjanjian Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dengan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang, paling lama 10 (sepuluh) hari

kerja sejak persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang diterbitkan; e. kewajiban Pengguna Barang untuk melakukan serah terima Kendaraan Perorangan Dinas kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan f. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang kepada Pengelola Barang. (3) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang, Pengelola Barang memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.

Persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang yang diterbitkan Pengelola Barang ditindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut: a. Pengguna Barang membuat perjanjian Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dengan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang diterbitkan; b. perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling sedikit memuat:

1. nama, NIP/NRP, dan jabatan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang;
2. data Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang;
3. nomor, tanggal, dan hal surat persetujuan Pengelola Barang;
4. bentuk pembayaran dan jangka waktu; dan
5. hak dan kewajiban kedua belah pihak; c. dalam hal penjualan dibayar secara sekaligus, Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang melakukan pembayaran secara sekaligus paling lama 1 (satu) bulan sejak persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang diterbitkan; d. dalam hal penjualan dibayar secara angsuran, Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang melakukan angsuran pembayaran sesuai dengan perjanjian atas Kendaraan Perorangan Dinas yang dibelinya dan menyampaikan setiap bukti pembayaran angsuran kepada Pengguna Barang; e. Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang menyampaikan bukti pelunasan pembayaran kepada Pengguna Barang setelah melunasi pembayaran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pelunasan pembayaran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang; f. berdasarkan bukti pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Pengguna Barang menerbitkan Surat Keterangan Pelunasan Pembayaran dan melakukan serah terima Kendaraan Perorangan Dinas kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui

lelang, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pelunasan pembayaran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang; g. Pengguna Barang melakukan penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penghapusan BMN; h. Pengelola Barang melakukan penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dari Daftar Barang Milik Negara dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan BMN.

Berdasarkan perjanjian Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang dengan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, Pengguna Barang: a. mengeluarkan Kendaraan Perorangan Dinas dari neraca dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Negara Yang Dijual Secara Angsuran; dan b. mengakui dan mencatat piutang yang berasal dari penjualan angsuran.

Persiapan permohonan, permohonan, penelitian, persetujuan, dan tindak lanjut persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan permohonan, permohonan, penelitian, persetujuan, dan tindak lanjut persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan dan pengendalian BMN.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. permohonan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; b. persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara, dinyatakan tetap berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Petunjuk Pengisian: (1) Diisi dengan nomor surat keterangan. (2) Diisi dengan nama pejabat penandatangan. (3) Diisi dengan NIP atau NRP pejabat penandatangan. (4) Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan. (5) Diisi dengan nomor urut. (6) Diisi dengan nomor dokumen kepemilikan. (7) Diisi dengan tanggal dokumen kepemilikan. (8) Diisi dengan merek/tipe/jenis kendaraan bermotor. (9) Diisi dengan nomor mesin. (10) Diisi dengan nomor rangka. (11) Diisi dengan nomor polisi. (12) Diisi dengan Kota/Kabupaten tempat penandatangan. (13) Diisi dengan tanggal penandatanganan. (14) Diisi dengan nama pejabat penandatangan. (15) Diisi dengan NIP atau NRP pejabat penandatangan.

Petunjuk Pengisian: (1) Diisi dengan nomor surat keterangan. (2) Diisi dengan nama pejabat penandatangan. (3) Diisi dengan NIP atau NRP pejabat penandatangan. (4) Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan. (5) Diisi dengan nomor urut. (6) Diisi dengan nomor STNK atau register. (7) Diisi dengan tanggal STNK atau register. (8) Diisi dengan merek/tipe/jenis kendaraan bermotor. (9) Diisi dengan nomor mesin. (10) Diisi dengan nomor rangka. (11) Diisi dengan nomor polisi. (12) Diisi dengan Kota/Kabupaten tempat penandatangan. (13) Diisi dengan tanggal penandatanganan. (14) Diisi dengan nama pejabat penandatangan. Diisi dengan NIP atau NRP pejabat penandatangan.

Petunjuk Pengisian: (1) Diisi dengan nomor surat keterangan. (2) Diisi dengan nama pejabat penandatangan. (3) Diisi dengan NIP atau NRP pejabat penandatangan. (4) Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan. (5) Diisi dengan nomor Keputusan Penetapan Status Penggunaan. (6) Diisi dengan nomor Kartu Identitas Barang (KIB). (7) Diisi dengan nomor Keputusan pengangkatan menjadi pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri. (8) Diisi dengan nomor Keputusan pengangkatan sebagai Pejabat Tinggi Utama/Pejabat Tinggi Madya/Jabatan Fungsional Keahlian Utama/Jabatan yang sederajat pada lingkungan TNI/Polri. (9) Diisi dengan nomor Berita Acara pelantikan sebagai Pejabat Tinggi Utama/Pejabat Tinggi Madya/Jabatan Fungsional Keahlian Utama/Jabatan yang sederajat pada lingkungan TNI/Polri. (10) Diisi dengan nomor keputusan Penetapan Kendaraan Perorangan Dinas digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri. (11) Diisi dengan Kota/Kabupaten tempat penandatangan. (12) Diisi dengan tanggal penandatanganan. (13) Diisi dengan nama pejabat penandatangan. (14) Diisi dengan NIP atau NRP pejabat penandatangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO