Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2013 tentang TENTANG TATA CARA KERJA BADAN PENGUJI KESEHATAN PERSONEL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.
3. Pemeriksaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Rikkes adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan medis yang dilaksanakan untuk Calon/Pegawai Negeri pada Polri.
4. Badan Penguji Kesehatan Personel Polri yang selanjutnya disebut BPKP Polri adalah suatu badan yang bertugas dan berwenang MEMUTUSKAN cakap atau tidaknya Calon/Pegawai Negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan hasil Rikkes.
5. Rikkes Ulang adalah Rikkes dalam rangka penilaian ulang status kesehatan Calon/Pegawai Negeri pada Polri karena alasan kesehatan yang diajukan oleh Kasatker.
6. Status Kesehatan yang selanjutnya disingkat Stakes adalah suatu tingkatan kondisi kesehatan seseorang yang menggambarkan keadaan kesehatan yang bersangkutan pada saat dilakukan Rikkes.
7. Kualitatif adalah suatu tingkatan kesehatan seseorang yang disimpulkan berdasarkan Stakes. www.djpp.kemenkumham.go.id

Tujuan dari peraturan ini: a. sebagai pedoman bagi petugas pelaksana BPKP Polri dalam melaksanakan kegiatan Rikkes Ulang; dan b. terwujudnya keseragaman tindakan, tertib administrasi dan pelaporan yang efektif dan efisien.

Prinsip dalam peraturan ini: a. objektif, yaitu dalam melaksanakan pemeriksaan BPKP Polri berdasarkan hasil Rikkes Ulang yang bersangkutan dengan memperhatikan Kode Etik Profesi Kedokteran; b. akurat, yaitu dalam melaksanakan pemeriksaan BPKP Polri memperhatikan ketelitian dan kecermatan; c. akuntabel, yaitu pelaksanaan dan hasil pemeriksaan BPKP Polri dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan maupun Calon/Pegawai Negeri pada Polri; d. nondiskriminasi, yaitu dalam melaksanakan pemeriksaan BPKP Polri tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan; dan e. humanis, yaitu dalam melaksanakan pemeriksaan BPKP Polri memperlakukan Calon/Pegawai Negeri pada Polri yang diperiksa secara manusiawi.

(1) Tujuan pemeriksaan BPKP Polri untuk: a. menyimpulkan jenis penyakit atau kelainan kesehatan yang sedang diderita oleh Calon/Pegawai Negeri pada Polri; dan b. memberikan masukan kepada pimpinan dalam mengambil keputusan cakap atau tidaknya Calon/Pegawai Negeri pada Polri untuk melaksanakan tugas. (2) Sasaran pemeriksaan BPKP Polri: a. Calon Pegawai Negeri pada Polri sebagai berikut:

1. Taruna Akademi Kepolisian (Akpol);
2. Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS);
3. Siswa Brigadir Polisi;

www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Siswa Bhayangkara Polisi; dan
5. Calon PNS Polri; b. Pegawai Negeri pada Polri.

Struktur BPKP Polri terdiri dari: a. BPKP Polri tingkat Markas Besar (Mabes) Polri; dan b. BPKP Polri tingkat Kepolisian Daerah (Polda).

(1) BPKP Polri tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari: a. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri; b. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Kesehatan Kesamaptaan (Kabidkesmapta); c. Sekretaris : Kepala Subbidang Kesehatan Berkala dan Khusus (Kasubbidkeslasus) Bidkesmapta; dan d. Anggota : para dokter spesialis sesuai dengan jenis penyakit. (2) BPKP Polri tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari: a. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda; b. Ketua Pelaksana : Kepala Subbidang Kesehatan Kepolisian (Kasubbidkespol); c. Sekretaris : Kepala Urusan Kesmaptaan (Kaurkesmapta); dan d. Anggota : dokter umum dan/atau dokter spesialis. (3) BPKP Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk berdasarkan surat perintah: a. Kapusdokkes Polri untuk tingkat Mabes Polri; dan b. Kabiddokkes Polda untuk tingkat Polda. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Struktur BPKP Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Penanggung Jawab BPKP Polri bertugas: a. menerbitkan surat perintah; b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas BPKP Polri; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas BPKP Polri kepada:

1. Kapolri untuk tingkat Mabes Polri; dan
2. Kapolda untuk tingkat Polda.

(1) Ketua Pelaksana BPKP Polri bertugas: a. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan BPKP Polri; b. memimpin rapat hasil Rikkes Ulang BPKP Polri; c. MENETAPKAN dan menandatangani Surat Keterangan Hasil Rikkes Ulang sesuai keputusan rapat BPKP Polri; dan d. melaporkan hasil Rikkes Ulang BPKP Polri. (2) Dalam pelaksanaan tugas, Ketua Pelaksana bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab BPKP Polri. (3) Surat Keterangan Hasil Rikkes Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Sekretaris BPKP Polri bertugas: a. membuat notulen hasil rapat BPKP Polri; b. menganalisa dan mengevaluasi hasil Rikkes Ulang BPKP Polri; c. membuat laporan pelaksanaan pemeriksaan BPKP Polri; dan d. mengumpulkan dan menyimpan laporan hasil Rikkes Ulang yang dilakukan oleh anggota. (2) Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana BPKP Polri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Anggota BPKP Polri bertugas: a. meneliti riwayat kesehatan dan rekam medik sebelumnya dari Calon/Pegawai Negeri pada Polri; b. melaksanakan Rikkes Ulang terhadap Calon/Pegawai Negeri pada Polri; c. membuat rekam medik hasil Rikkes Ulang; dan d. membuat laporan hasil Rikkes Ulang untuk diserahkan kepada Sekretaris BPKP Polri. (2) Dalam pelaksanaan tugas, Anggota bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana BPKP Polri.

(1) Pelaksanaan Rikkes Ulang oleh BPKP Polri, sebagai berikut: a. Kasatker mengajukan permintaan Rikkes Ulang kepada Penanggung Jawab:

1. Kapusdokkes Polri untuk tingkat Mabes Polri; dan
2. Kabiddokkes Polda untuk tingkat Polda; b. Penanggung Jawab BPKP Polri menerbitkan surat perintah pelaksana tugas BPKP Polri; c. BPKP Polri melaksanakan pengujian dan penelitian riwayat kesehatan dan rekam medik sebelumnya dari Calon/Pegawai Negeri pada Polri yang akan diperiksa; d. BPKP Polri melaksanakan Rikkes Ulang Calon/Pegawai Negeri pada Polri sesuai dengan jenis penyakitnya; e. dalam hal diperlukan BPKP Polri dapat melaksanakan rujukan dan/atau second opinion kepada tenaga ahli dan/atau fasilitas kesehatan di luar Polri; f. BPKP Polri melaksanakan rapat untuk memberikan penilaian hasil Rikkes Ulang BPKP Polri Calon/Pegawai Negeri pada Polri; g. BPKP Polri menerbitkan Surat Keterangan Hasil Rikkes Ulang Calon/Pegawai Negeri pada Polri; www.djpp.kemenkumham.go.id

h. Ketua Pelaksana BPKP Polri melaporkan hasil pelaksanaan BPKP Polri kepada Penanggung Jawab BPKP Polri; i. Penanggung Jawab BPKP Polri memberikan rekomendasi tentang hasil Rikkes Ulang Calon/Pegawai Negeri pada Polri kepada Kasatker pemohon; dan j. Penanggung Jawab BPKP Polri melaporkan hasil pelaksanaan BPKP Polri kepada:

1. Kapolri untuk tingkat Mabes Polri; dan
2. Kapolda untuk tingkat Polda. (2) Kasatker pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, wajib memberitahukan secara tertulis hasil Rikkes Ulang Calon/Pegawai Negeri pada Polri.

Penilaian hasil Rikkes Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dinyatakan dalam bentuk: a. Stakes; dan b. Kualitatif.

(1) Stakes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari tingkatan: a. Stakes 1, yaitu kondisi tidak ada kelainan atau penyakit sama sekali atau kalau ada kelainan tersebut adalah sangat ringan atau tidak berarti, sehingga memenuhi persyaratan medis sebagai Calon/Pegawai Negeri pada Polri; b. Stakes 2, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat ringan yang tidak mengganggu fungsi tubuh sehingga masih memenuhi persyaratan medis sebagai Calon/Pegawai Negeri pada Polri; c. Stakes 3, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat sedang yang tidak menggangu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas kepolisian yang terbatas sesuai dengan kelainan atau penyakitnya; d. Stakes 3p, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh, sehingga memerlukan perawatan dan/atau pengobatan untuk melaksanakan tugas kepolisian yang terbatas sesuai dengan kelainan atau penyakitnya; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

e. Stakes 4, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan, sehingga tidak memenuhi persyaratan minimal untuk bertugas dan atau melanjutkan pendidikan sebagai Calon/Pegawai Negeri pada Polri. (2) Kualitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri dari tingkatan: a. Baik; b. Cukup; c. Kurang; dan d. Kurang Sekali. (3) Penilaian Stakes dan kualitatif untuk Calon Pegawai Negeri pada Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penilaian Stakes dan Kualitatif untuk Pegawai Negeri pada Polri tercantum dalam lampiran “C” dan lampiran “D” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Dalam hal Calon/Pegawai Negeri pada Polri keberatan terhadap hasil Rikkes Ulang BPKP Polri, dapat mengajukan surat permohonan banding kepada Kapusdokkes Polri. (2) Surat permohonan banding diajukan oleh Calon/Pegawai Negeri pada Polri kepada Kapusdokkes Polri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil Rikkes Ulang dari Kasatker. (3) Kapusdokkes Polri menerbitkan surat perintah pembentukan BPKP Polri tingkat Mabes Polri dengan anggota pelaksana BPKP Polri yang berbeda, guna melaksanakan Rikkes Ulang. (4) Hasil Rikkes Ulang diputuskan dalam rapat BPKP Polri untuk menerbitkan Surat Keterangan hasil Rikkes Ulang sebagai rekomendasi. (5) Surat keterangan hasil Rikkes Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemohon dengan tembusan Kasatker Pemohon. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rikkes Ulang oleh BPKP Polri tingkat Mabes Polri dan Polda, dalam bentuk: a. laporan; dan b. analisis dan evaluasi.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi: a. laporan riwayat penyakit Calon/Pegawai Negeri pada Polri yang telah dilakukan pemeriksaan BPKP Polri, dengan melampirkan hasil-hasil pemeriksaan penunjang lainnya; b. laporan hasil pemeriksaan BPKP Polri berupa Surat Keterangan Hasil Rikkes Ulang; dan c. laporan rekapitulasi hasil Rikkes Ulang BPKP Polri. (2) Laporan rekapitulasi hasil Rikkes Ulang BPKP Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan tahunan dan disampaikan oleh Kabidkesmapta Pusdokkes Polri/Kabiddokkes Polda kepada Kapusdokkes Polri, paling lambat pada awal triwulan IV tahun anggaran berjalan.

(1) Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi: a. pelaksanaan Rikkes Ulang; dan b. hasil Rikkes Ulang. (2) Hasil analisis dan evaluasi Rikkes Ulang dilaporkan oleh Kapusdokkes Polri kepada Kapolri.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, istilah Panitia Penguji Kesehatan Polri (PPKP) yang telah ada, dibaca Badan Penguji Kesehatan Personel (BPKP) Polri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pada saat peraturan Kapolri ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/631/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pedoman Tata Cara Panitia Penguji Kesehatan Polri (PPKP), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUTARMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id