Peraturan Badan Nomor per-04-1-02-ppatk-03-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 TENTANG IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, selanjutnya disingkat PPATK, adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

2. Penyedia Jasa Keuangan, selanjutnya disingkat PJK, adalah salah satu Pihak Pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan, yang meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pergadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

3. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.

4. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

5. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

6. Transaksi Keuangan Mencurigakan, selanjutnya disingkat TKM, adalah: a. transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan b. transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

7. Profil Pengguna Jasa adalah deskripsi Pengguna Jasa yang mencakup antara lain identitas, pekerjaan atau bidang usaha, penghasilan atau hasil usaha, dan sumber dana.

8. Karakteristik Pengguna Jasa adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada Pengguna Jasa yang mencakup antara lain lingkup kegiatan pekerjaan atau usaha. www.djpp.kemenkumham.go.id

9. Kebiasaan Pola Transaksi Pengguna Jasa adalah kelaziman transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa yang mencakup antara lain jumlah, frekuensi, mata uang, instrumen yang digunakan, jenis portofolio, produk, dan jangka waktu.

10. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

11. Lembaga Pengawas dan Pengatur, selanjutnya disingkat LPP, adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK.

12. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

13. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu Pasal 4 ayat (2), dan menambahkan Penjelasan ayat (2) Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal angka 2 Peraturan ini, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam melakukan identifikasi TKM, PJK paling kurang harus memiliki: a. Dokumen Profil Pengguna Jasa; b. Dokumen Transaksi Pengguna Jasa; c. sistem pemantauan; dan d. daftar Pengguna Jasa yang berisiko tinggi. (2) Dalam hal identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme, PJK harus berpedoman pada daftar teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemantauan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk menemukan Transaksi yang: a. menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan Pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh PJK sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG; c. dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; d. diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PJK karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana e. telah dilakukan atau akan dilakukan yang diduga terkait dengan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris; atau f. diminta oleh otoritas untuk dilakukan pemantauan karena diduga terkait dengan pendanaan terorisme. (2) Pemantauan juga dilakukan terhadap tindakan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa karena Pengguna Jasa menolak mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa, PJK meragukan kebenaran informasi dari Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa diduga terkait dengan pendanaan terorisme berdasarkan analisis yang dilakukan oleh PJK terhadap potensi risiko dari hubungan usaha dengan Pengguna Jasa. 4. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 16A, sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan mengenai penyampaian informasi terkait tindakan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa karena Pengguna Jasa menolak mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa atau PJK meragukan kebenaran informasi dari Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyampaian informasi terkait tindakan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa yang diduga terkait dengan pendanaan www.djpp.kemenkumham.go.id

terorisme berdasarkan analisis yang dilakukan oleh PJK terhadap potensi risiko dari hubungan usaha dengan Pengguna Jasa. 5. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 17A, Pasal 17B, dan Pasal 17C, sehingga Pasal 17A, Pasal 17B, dan Pasal 17C berbunyi sebagai berikut:

(1) Analisis juga dilakukan terhadap transaksi yang diduga terkait dengan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mengevaluasi hasil pemantauan transaksi yang diduga terkait pendanaan terorisme berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan b. mengkaji kesesuaian karakteristik dan kebiasaan pola transaksi Pengguna Jasa yang diduga terkait pendanaan terorisme dengan latar belakang dan tujuan Transaksi Keuangan yang dilakukan.

(1) Dalam hal identitas Pengguna Jasa termasuk dalam daftar teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PJK melakukan verifikasi kesesuaian dengan Profil Pengguna Jasa. (2) PJK MENETAPKAN transaksi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai TKM terkait Pendanaan Terorisme apabila terdapat kesesuaian identitas berdasarkan hasil verifikasi.

Ketentuan mengenai permintaan informasi kepada Pengguna Jasa dan ketentuan mengenai anti-tipping off sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap permintaan informasi terkait pendanaan terorisme kepada Pengguna Jasa. 6. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) PJK wajib melaporkan Transaksi yang sudah ditetapkan sebagai TKM ke PPATK. (2) Tata cara pelaporan TKM mengacu pada Peraturan Kepala PPATK yang mengatur mengenai tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan.

Pasal II

Peraturan Kepala PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2014 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id