Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2021 tentang PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.

3. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

4. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG.

5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

(1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan: a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal; b. penyelidikan; atau c. penyidikan. (2) Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya. (3) Penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh penyidik Polri. (4) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan. (5) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan.

(1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus

memenuhi persyaratan: a. umum; dan/atau b. khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi: a. materiil; dan b. formil.

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; b. tidak berdampak konflik sosial; c. tidak berpotensi memecah belah bangsa; d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme; e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

(1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk

Tindak Pidana Narkoba; dan b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba. (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa: a. mengembalikan barang; b. mengganti kerugian; c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana. (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban. (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana: a. informasi dan transaksi elektronik; b. Narkoba; dan c. lalu lintas.

(1) Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit meliputi: a. pelaku Tindak Pidana informasi dan transaksi

elektronik yang menyebarkan konten ilegal; b. pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah; c. pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan d. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy.

(1) Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi: a. pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi; b. pada saat tertangkap tangan:

1. ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba; c. tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar; d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan e. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan. (2) Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi: a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

(1) Penyelesaian Tindak Pidana Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dilakukan terhadap: a. laporan/pengaduan; atau b. menemukan langsung adanya dugaan Tindak Pidana. (2) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan laporan/pengaduan sebelum adanya laporan polisi.

Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh: a. anggota Polri yang mengemban fungsi Pembinaan Masyarakat; dan b. anggota Polri yang mengemban fungsi Samapta Polri.

(1) Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan dengan

mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait. (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen: a. surat pernyataan perdamaian; dan b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dikecualikan apabila tidak ada korban.

(1) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), petugas fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri: a. mengundang pihak-pihak yang berkonflik; b. memfasilitasi atau memediasi antar pihak; c. membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi; dan d. mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring. (2) Buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuat dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini

(1) Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada: a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;

b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait. (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen: a. surat pernyataan perdamaian; dan b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap Tindak Pidana Narkoba.

(1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan: a. penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara; c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi; d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus; e. penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum; f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan g. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

(2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan: a. pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara; b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara; c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi; d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus; e. penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum; f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; g. pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan h. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan. (3) Format surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan Buku Register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan/Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

(1) Permohonan persetujuan pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, diajukan kepada: a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat Markas Besar Polri; b. Direktur Reserse Kriminal Umum/Direktur Reserse Kriminal Khusus/Direktur Reserse Narkoba, pada tingkat Kepolisian Daerah; atau c. Kepala Kepolisian Resor, pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor. (2) Pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh: a. penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan b. pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.

(1) Dalam hal adanya upaya paksa yang dilakukan, dalam melaksanakan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif, penyelidik atau penyidik segera: a. mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait Tindak Pidana; b. memusnahkan barang/benda sitaan berupa Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan; dan/atau c. membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila pelaku/tersangka

ditangkap/ditahan. (2) Pengembalian dan pemusnahan barang/benda sitaan serta pembebasan pelaku/tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dibuatkan surat perintah dan berita acara. (3) Dalam hal Tindak Pidana Narkoba, pembebasan tersangka dilaksanakan dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.

(1) Pengawasan terhadap penyelesaian Tindak Pidana Ringan berdasarkan Keadilan Restoratif oleh fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri dilaksanakan melalui supervisi atau asistensi. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh: a. Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Polri; b. Kepala Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Polri; c. Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah; d. Direktur Samapta Bhayangkara Kepolisian Daerah; dan e. Kapolres pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan melibatkan: a. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, pada tingkat Markas Besar Polri; b. Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah; dan c. Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor, pada tingkat Resor dan Sektor.

(1) Pengawasan terhadap penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penanganan Tindak Pidana oleh penyelidik atau penyidik dilaksanakan melalui gelar perkara khusus. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh: a. Biro Pengawas Penyidikan Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat Markas Besar Polri; b. Bagian Pengawasan Penyidikan, pada tingkat Kepolisian Daerah; dan c. Kasat Reskrim pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO