Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya

(1) Tim Penyelesaian Kerugian Negara dalam lingkungan Mahkamah Agung terdiri dari : a. Ketua : Sekretaris Mahkamah Agung.

b. Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. c. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. d. Anggota : 1. Para Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung.
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Adminstrasi Mahkamah Agung. e. Sekretariat : Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. (2) Tim Penyelesaian Kerugian Negara bertugas membantu Ketua Mahkamah Agung dalam menangani Penyelesaian Kerugian Negara. Dalam melaksanakan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara menyelenggarakan fungsi untuk : a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima; b. mengumpulkan dan melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti pendukung bahwa Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara; c. menginventarisasi harta kekayaan milik Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Tenaga Honorer

yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; d. menyelesaikan kasus kerugian negara atas temuan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung serta hasil laporan satuan kerja melalui Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak, Surat Kesanggupan Membayar, Surat Keputusan Pembebanan; e. menatausahakan penyelesaian kerugian negara; f. apabila diperlukan dapat meminta kelengkapan data dan informasi tambahan pada Satuan Kerja; g. apabila diperlukan dapat menyelenggarakan rapat/pertemuan ke lokasi kasus dalam rangka tindak lanjut penyelesaian kerugian negara; h. memberikan saran terhadap penjatuhan hukuman/sanksi kepada pelaku kerugian negara; i. apabila dari hasil penelitian ternyata kerugian negara menyangkut beberapa Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya, Ketua Mahkamah Agung melalui Sekretaris Mahkamah Agung dapat membentuk Tim Gabungan dengan Instansi/ Lembaga Pemerintah terkait untuk melakukan pemeriksaan dan menyelesaikan kerugian negara; dan j. Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara kepada Ketua Mahkamah Agung dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Diantara Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

(1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan terhadap Calon

Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara, dan Pihak ketiga yang pada waktu menjalankan kewajiban tugas dan jabatannya, secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian negara. (1a) Apabila kerugian negara, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) setelah diadakan pemeriksaan oleh Tim Ad-Hoc dan telah diklarifikasi oleh Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur tidak ditemukan unsur kelalaian dan kesengajaan, maka yang bersangkutan dibebaskan dari Tuntutan Ganti Rugi. (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : a. penyalahgunaan wewenang; b. korupsi; c. pencurian; d. penggelapan; e. penipuan; f. menaikan harga; g. merubah kwalitas atau mutu tidak sesuai dengan spesifikasi; h. tidak memberikan pertanggungjawaban keuangan pada waktunya; i. merusak barang milik negara; dan j. menghilangkan uang atau barang milik negara.

3. Ketentuan BAB VIII dan Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 diubah, sehingga BAB VIII berbunyi sebagai berikut :

Organisasi yang melaksanakan proses penyelesaian kerugian negara adalah satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Unit Eselon I membantu proses penyelesaian kerugian negara sampai dengan pembuatan Surat Pernyataan Bertanggungjawab, Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dan pelaksanaan tagihan, kemudian melaporkannya kepada Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara.

Penataan arsip kasus kerugian negara: (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian negara, setiap satuan kerja baik tingkat pertama, tingkat banding maupun Unit Eselon I, wajib melaksanakan penatausahaan berkas kasus kerugian negara secara sistimatis, tertib, teratur dan kronologis. (2) Berkas-berkas dimaksud dalam kasus Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut : a. surat pemberitahuan terjadinya kehilangan kepada Sekretaris Mahkamah Agung; b. surat Pernyataan Bertanggungjawab; c. informasi taksiran harga/nilai jual Barang Milik Negara dari Showroom/Internet/koran; d. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak, Surat Keputusan Pembebanan dan Surat Kesanggupan Membayar; e. Surat Kuasa Pengalihan Hak; f. Surat Penyerahan jaminan;

g. Surat Kuasa untuk Melelang; h. Surat Kuasa Pemotongan gaji; i. daftar kerugian negara Mahkamah Agung; j. surat penunjukan pemegang barang; k. surat tanda penerimaan laporan dari Kepolisian; l. Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian; m. gambar/denah tempat kejadian; n. Surat Penunjukan/Pembentukan Tim Pemeriksa dari satuan kerja; o. Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa dari satuan kerja; p. fotocopy STNK dan BPKB khusus kendaraan dinas; dan q. fotocopy surat pembayaran kerugian negara berupa Bukti Penerimaan Negara dan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikeluarkan oleh Bank, dengan akun 423921 pendapatan pelunasan piutang non bendahara atau bukti pemotongan angsuran melalui SPM yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran melalui pemotongan gaji bila sudah ada pembayaran angsuran. (3) Kepala satuan kerja tempat terjadinya Kerugian negara wajib : a. membuat laporan Daftar Kerugian Negara dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi atau Aplikasi Komdanas; dan b. menyimpan dan mengamankan semua berkas/ buku, dokumen/surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian negara. (4) Penatausahaan dalam hal pegawai pindah domisili/ pindah tempat kerja, Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara wajib : a. memberitahukan kepindahan tersebut kepada Kepala Satuan Kerja domisili yang baru dengan

menggunakan Surat Pemberitahuan dan berkas- berkas lainnya dengan tembusan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung; dan 4) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat. b. mencatat kepindahan dimaksud pada butir a diatas dalam lajur keterangan pada Daftar Kerugian Negara. (5) Kewajiban Kepala Satuan Kerja domisili yang baru : a. membuat Daftar Kerugian Negara atas nama pegawai yang bersangkutan; b. mencatat tindak lanjut penyelesaian kerugian negara; c. melaporkan tindak lanjut penyelesaian kerugian Negara kepada :
4. Sekretaris Mahkamah Agung;
5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
7. Kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara; dan 5) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.

(1) Apabila dipandang perlu Kepala Satuan Kerja dapat membentuk Tim Ad-Hoc untuk melakukan pemeriksaan dalam menyelesaikan kerugian negara yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan.

(2) Tim Ad-Hoc terdiri dari :

1. Ketua;
2. Sekretaris; dan
3. Anggota. (3) Tim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat juga dibentuk oleh unit atasannya. (4) Tugas Tim Ad-Hoc yaitu memeriksa Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Negara serta Pihak Ketiga yang secara sengaja atau tidak sengaja melakukan kerugian negara serta menuangkan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam Berita Acara.

(1) Pembentukan Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara guna membantu Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik INDONESIA. (2) Organisasi dan Keanggotaan Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara : a. Ketua : Kepala Biro Keuangan. b. Wakil : Kepala Biro Perlengkapan. c. Sekretaris : Kepala Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi Biro Keuangan. d. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi. 2. Auditor Badan Pengawasan. 3. Pejabat lain yang ditunjuk (sesuai kebutuhan). 4. Staf bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi

(3) Tugas Pokok Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara adalah: a. melakukan koordinasi mengenai kasus kerugian negara berdasarkan ketentuan Tuntutan Ganti Rugi; b. memberikan pertimbangan mengenai jangka waktu dan besarnya angsuran kerugian negara; dan c. MENETAPKAN nilai kerugian negara.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

(1) Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung dengan dikoordinasikan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tata cara penetapan nilai taksiran kerugian negara sebagai berikut : a. Tim Penyelesaian Kerugian Negara dalam MENETAPKAN nilai Barang Milik Negara yang hilang, nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harga pasar; dan b. harga pasar yang dimaksud dalam huruf a yang menjadi bahan pertimbangan Tim Penyelesaian Kerugian Negara untuk menentukan nilai taksiran kerugian negara berasal dari harga showroom/internet/koran.

Pasal II

Peraturan Mahkamah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd`

WIDODO EKATJAHJANA