Peraturan Badan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan /Training Of Facilitator

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pelatihan ASN adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara.
2. Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training of Facilitator, adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk mempersiapkan penerapan kebijakan secara terpadu dengan pelatihan penyelenggaraan dan fasilitasi pembelajaran pertama kali pada program Pelatihan yang telah dikembangkan dan disempurnakan oleh Instansi Pembina Diklat terhadap sistem penyelenggaraan atau komponen program Pelatihan.
3. Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut sebagai Instansi Pembina Diklat adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang secara

teknis bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Pelatihan. 4. Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi adalah satuan unit organisasi penyelenggara Pelatihan baik yang berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit organisasi yang mendapat akreditasi dari Instansi Pembina Diklat untuk menyelenggarakan Pelatihan tertentu. 5. Pengelola Pelatihan adalah Pegawai ASN yang bertugas pada lembaga Pelatihan yang bertanggungjawab melakukan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi Pelatihan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat. 6. Penyelenggara Pelatihan adalah Pegawai ASN yang bertugas pada lembaga Pelatihan yang secara teknis melaksanakan dukungan administratif penyelenggaraan Pelatihan tertentu sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat. 7. Tenaga Pengajar adalah Widyaiswara/Akademisi/ Praktisi yang mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar, melatih pegawai ASN, serta mengevaluasi dan pengembangan Pelatihan pada lembaga Pelatihan. 8. Bahan Ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu tenaga pengajar dalam melaksanakan proses pembelajaran Pelatihan Penerapan Kebijakan. 9. Non-residensial program adalah penyelenggaraan program Pelatihan yang tidak mewajibkan peserta menginap di tempat Pelatihan. 10. Surat Keterangan Pelatihan adalah surat pernyataan otentik yang menerangkan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan keseluruhan proses belajar mengajar atau mengelola atau melatih dalam program Pelatihan dan dinyatakan berhasil dengan baik.

Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator diselenggarakan dengan tujuan untuk: a. penerapan kebijakan terpadu dengan penyelenggaraan program pelatihan yang telah dikembangkan dan disempurnakan oleh Instansi Pembina Diklat; dan b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan bagi tenaga pelatihan, untuk mempersiapkan penyelenggaraan pertama kali program pelatihan yang telah dikembangkan dan disempurnakan oleh Instansi Pembina Diklat.

Sasaran Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator adalah terlaksananya penerapan kebijakan terpadu dengan penyelenggaraan program pelatihan dan terwujudnya kesiapan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dalam menyelenggarakan kebijakan penyelenggaraan program pelatihan yang telah dikembangkan dan disempurnakan oleh Instansi Pembina Diklat.

Kompetensi yang dibangun dalam Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator adalah: a. memahami landasan pengembangan program Pelatihan; b. memahami pedoman penyelenggaraan Pelatihan; c. memahami pokok substansi Mata Pelatihan; d. menerapkan inovasi metode pembelajaran; e. menerapkan sistem evaluasi/penilaian; dan f. melakukan transfer knowledge dan skill.

(1) Pembinaan Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator dilaksanakan oleh Instansi Pembina Diklat melalui Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur. (2) Pembinaan Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator dilakukan melalui: penyusunan pedoman pelatihan, standarisasi dan pengembangan kurikulum, pengembangan Bahan Ajar/Modul, bimbingan penyelenggaraan pelatihan, pemberian ijin penyelenggaraan pelatihan, melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan secara nasional, serta pemberian bantuan teknis melalui perkonsultasian.

(1) Penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan/ Training Of Facilitator bersifat non-residensial program. (2) Penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan/ Training Of Facilitator dilaksanakan oleh Instansi Pembina Diklat. (3) Penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan/ Training Of Facilitator yang dilakukan oleh Instansi Pembina Diklat dilaksanakan oleh Kedeputian yang membidangi Pelatihan Aparatur melalui unit yang membidangi pengembangan program dan pembinaan Pelatihan. (4) Penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan/ Training Of Facilitator yang dilakukan oleh Instansi Pembina Diklat dalam hal keterbatasan anggaran dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dengan memperhatikan ketentuan dalam pedoman ini.

(1) Peserta Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator adalah tenaga pelatihan yang mengikuti program Pelatihan dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi yang terkait dengan penyelenggaraan kebijakan pelatihan yang telah dikembangkan oleh Instansi Pembina Diklat, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. (2) Jumlah peserta Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator minimal 8 (delapan) orang peserta dalam satu kelompok peminatan atau spesialisasi dan Paling banyak 30 (tiga puluh) orang dalam satu angkatan.

(1) Kurikulum Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pelatihan Kepemimpinan dan/atau Pelatihan Teknis dan/atau Pelatihan Fungsional di bawah pembinaan Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi Pembina. (2) Kurikulum dan Mata Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator disusun oleh Instansi Pembina Diklat melalui Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur. (3) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran Pelatihan Penerapan Kebijakan.

(1) Bahan ajar Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator disusun dan disesuaikan dengan kurikulum dan kompetensi yang akan dibangun dalam Pelatihan yang dikembangkan. (2) Bahan ajar Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator dapat berupa modul dan/atau bahan lain sesuai dengan kebutuhan.

(1) Jangka waktu Pelatihan Penerapan Kebijakan/ Training Of Facilitator disesuaikan dengan tuntutan kompetensi hasil belajar yang akan dicapai dan memperhatikan alokasi pada pembelajaran Mata Pelatihan umum dan Mata Pelatihan peminatan. (2) Satuan waktu yang digunakan adalah Jam Pelatihan (JP), dengan rasio 1 (satu) JP setara dengan 45 (empat puluh lima) menit. (3) Sesi pembelajaran merupakan satuan waktu pembelajaran Pengajar yang berdurasi 3 (tiga) JP atau setara 135 (seratus tiga puluh lima) menit.

(1) Metode Pembelajaran dalam Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Pelatihan bagi orang dewasa (andragogi) dengan berorientasi kepada azas manfaat dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan. (2) Metode pembelajaran dalam Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator diselenggarakan sesuai dengan tujuan dan sasaran Pelatihan Penerapan

Kebijakan/Training Of Facilitator dalam rangka pemenuhan kompetensi sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pelatihan secara profesional.

(1) Pengajar pada Pelatihan Penerapan Kebijakan/ Training Of Facilitator terdiri atas penulis modul, pakar, praktisi, alumni yang telah lulus Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator yang diselenggarakan oleh instansi Pembina Diklat dan mendapatkan rekomendasi dari unit yang membidangi pengembangan program dan pembinaan Pelatihan, serta tenaga pelatihan lainnya yang terlibat dalam pengembangan dan penyempurnaan kebijakan program pelatihan. (2) Pelibatan pengajar pada Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator dapat bersifat tunggal maupun Team Teaching. (3) Penetapan pelibatan pengajar Team Teaching mempertimbangkan tuntutan substansi mata pelatihan.

(1) Fasilitas yang diperlukan dalam Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator adalah berbagai sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pelatihan Pelatihan yang responsive gender. (2) Jenis dan Jumlah fasilitas Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat sebagaimana diatur dalam kebijakan pelatihan yang dikembangkan dan disempurnakan oleh Instansi Pembina Diklat.

(1) Penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), pembiayaannya dibebankan pada anggaran Instansi Pembina Diklat. (2) Penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4), pembiayaannya dibebankan pada anggaran Instansi Penyelenggara. (3) Indeks biaya Pelatihan Penerapan Kebijakan ditetapkan oleh instansi yang berwenang. (4) Biaya Pelatihan Penerapan Kebijakan tidak termasuk akomodasi dan transportasi.

(1) Peserta Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan Surat Keterangan Pelatihan; (2) Jenis dan bentuk, serta ukuran Surat Keterangan Pelatihan ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat; (3) Peserta Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator yang dinyatakan tidak lulus diberikan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan; dan (4) Penandatangan Surat Keterangan Pelatihan ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat.

Untuk keperluan pengendalian dan Database Alumni Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator secara nasional, peserta Pelatihan Penerapan Kebijakan yang lulus

diberikan kode registrasi alumni Pelatihan Teknis oleh Instansi Pembina Diklat.

Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur melakukan monitoring dan evaluasi melalui unit yang membidangi pengembangan program dan pembinaan pelatihan pada setiap penyelenggaraan pelatihan penerapan kebijakan sejak saat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan.

(1) Evaluasi dilakukan terhadap: a. peserta; b. pengajar; dan c. penyelenggaraan. (2) Evaluasi terhadap peserta bertujuan untuk menilai kemampuan peserta dalam mendemonstrasikan perannya sebagai fasilitator dihadapan penguji tentang pemahaman substansi, penetapan strategi pembelajaran, dan sistem evaluasinya. (3) Evaluasi terhadap pengajar bertujuan untuk menilai kemampuan pengajar dalam penguasaan materi substansi, metodologi mengajar, dan kesesuaian mata Pelatihan yang diajarkan dengan kurikulum Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator. (4) Evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator, bertujuan untuk menilai kemampuan, kesiapan dan efektivitas penyelenggaraan, serta kualitas pelayanan pelatihan yang telah diberikan.

Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur melalui Pusat yang membidangi Pengembangan Program dan Pembinaan

Pelatihan mengolah data hasil monitoring dan evaluasi untuk menjaga kualitas penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator secara nasional, selanjutnya hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala LAN.

Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training of Facilitators dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun sejak kebijakan program pelatihan yang dikembangkan sudah diundangkan. Setiap pengajar alumni pelatihan ini diwajibkan mengikuti pelatihan Training of Trainer (TOT) yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina Diklat paling lambat pada tahun kedua.

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 25 November 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2016

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA