Peraturan Badan Nomor 20 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG LABEL PANGAN OLAHAN

(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memuat keterangan paling sedikit mengenai: a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih;

d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; e. halal bagi yang dipersyaratkan; f. tanggal dan kode produksi; g. keterangan kedaluwarsa; h. nomor izin edar; dan i. asal usul bahan Pangan tertentu. (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal Pangan Olahan dijual kepada Pelaku Usaha untuk diolah kembali menjadi Pangan Olahan lainnya, Label wajib memuat keterangan paling sedikit mengenai: a. nama produk; b. berat bersih atau isi bersih; c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; d. tanggal dan kode produksi; dan e. keterangan kedaluwarsa. (2) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal distribusi Pangan Olahan tidak dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor maka Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan “tidak untuk diperdagangkan secara eceran”, “tidak untuk dikemas ulang”, “hanya untuk kebutuhan hotel, restoran, dan katering”, atau dengan menggunakan kalimat yang semakna. (3) Untuk Pangan Olahan dijual oleh produsen secara langsung kepada Pelaku Usaha untuk diolah

kembali menjadi Pangan Olahan lainnya dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Untuk Pangan Olahan didistribusikan oleh distributor yang ditunjuk langsung oleh produsen atau importir kepada Pelaku Usaha untuk diolah kembali menjadi Pangan Olahan lainnya dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1) Keterangan pada Label yang berbentuk tulisan wajib dicantumkan secara teratur, jelas, mudah dibaca, dan proporsional dengan luas permukaan Label. (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dengan ukuran huruf paling kecil sama dengan atau lebih besar dari huruf kecil “o” pada jenis huruf Arial dengan ukuran 1 mm (satu millimeter) (Arial 6 point). (3) Keterangan mengenai nama produk dan peringatan pada Label wajib dicantumkan dengan ukuran huruf paling kecil sama dengan atau lebih besar dari huruf kecil “o” pada jenis huruf Arial dengan ukuran 2 mm (dua milimeter). (4) Keterangan berupa peringatan pada Label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. peringatan terkait penggunaan pemanis buatan dan poliol; b. keterangan tentang Pangan Olahan yang proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi; c. keterangan tentang Alergen;

d. peringatan pada label minuman beralkohol; dan/atau e. peringatan pada label produk susu. (5) Dalam hal luas permukaan Label kurang dari atau sama dengan 10 cm2 (sepuluh sentimeter persegi), tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa huruf dan/atau angka wajib dicantumkan dengan ukuran paling kecil 0,75 mm (nol koma tujuh puluh lima milimeter).

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Daftar bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi Bahan Baku dan BTP.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(1) Persentase kandungan Bahan Baku wajib dicantumkan untuk Pangan Olahan yang menggunakan: a. Bahan Baku yang memberikan identitas pada Pangan Olahan; b. Bahan Baku yang ditekankan pada pelabelan baik dalam bentuk kata-kata atau gambar; atau c. Bahan Baku yang merupakan nama jenis Pangan atau disebut dalam nama jenis Pangan. (2) Persentase kandungan Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan pada daftar bahan. (3) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persentase kandungan Bahan Baku juga dapat dicantumkan berdekatan dengan nama jenis.

(4) Penekanan dalam bentuk kata-kata pencantuman persentase kandungan Bahan Baku untuk Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa: a. tulisan “dari (diikuti nama bahan)”; b. tulisan “dengan (diikuti nama bahan)”; atau c. Bahan Baku ditekankan dengan penggunaan ukuran, warna, dan/atau jenis huruf yang berbeda pada Label. (5) Untuk jenis bahan yang beririsan fungsi dengan zat Gizi dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pangan Olahan yang ditambahkan alkohol wajib mencantumkan kadar alkohol. (2) Kadar alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada bagian yang mudah dilihat dan/atau dibaca. (3) Dalam hal Pangan Olahan mengandung alkohol ikutan (carry over), pencantuman kadar alkohol ditulis pada daftar bahan yang digunakan, setelah pencantuman bahan yang mengandung alkohol tersebut. (4) Kadar alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dicantumkan dalam bentuk persentase “mengandung alkohol ±...%”. (5) Untuk Pangan Olahan yang ditambahkan alkohol atau mengandung alkohol ikutan (carry over) namun tidak terdeteksi pada produk akhir atau telah memiliki sertifikat halal dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pada Label BTP yang diperdagangkan dalam kemasan eceran, selain memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib memuat keterangan: a. tulisan “Bahan Tambahan Pangan”; b. nama golongan BTP; c. nama jenis BTP; dan d. batas maksimal penggunaan BTP dalam Pangan Olahan. (2) Dalam hal BTP yang diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung Bahan Penolong yang akan membantu proses pengolahan pangan maka Bahan Penolong wajib dicantumkan pada daftar bahan. (3) Keterangan tentang BTP pemanis selain memuat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib memuat keterangan: a. kesetaraan kemanisan dibandingkan dengan gula sukrosa; b. tulisan “Untuk penderita diabetes dan/atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah”, untuk BTP pemanis buatan dalam bentuk table top; dan c. tulisan “mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui”, untuk BTP pemanis buatan. (4) Keterangan tentang BTP yang mengandung poliol selain memuat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memuat keterangan peringatan “konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif”.

(5) Keterangan tentang BTP pemanis buatan aspartam selain memuat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memuat keterangan: a. peringatan “mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonurik”; dan b. tulisan “tidak cocok digunakan untuk bahan yang akan dipanaskan”. (6) Keterangan tentang BTP pewarna selain memuat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memuat keterangan: a. nomor indeks (Colour Index, CI), jika jenis BTP tersebut memiliki nomor indeks; b. tulisan “Pewarna Pangan” dengan huruf kapital berwarna hijau di dalam kotak persegi panjang berwarna hijau; dan

c. logo huruf M di dalam suatu lingkaran berwarna hitam.

(7) Pencantuman gambar bahan Pangan pada label BTP hanya boleh dicantumkan jika BTP mengandung bahan Pangan tersebut.

8. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A, sehingga Pasal 23A berbunyi sebagai berikut:

(1) BTP tunggal yang dijual kepada Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

(2) BTP campuran yang dijual kepada Pelaku Usaha Pangan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 23 huruf a dan huruf b.

9. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Pangan Olahan yang dikemas eceran untuk diperdagangkan di wilayah INDONESIA wajib mencantumkan keterangan halal setelah mendapatkan sertifikat halal. (2) Sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pangan Olahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. (4) Pemuatan keterangan halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

(1) Keterangan tentang asal usul bahan Pangan tertentu meliputi: a. asal bahan Pangan tertentu yang bersumber dari hewan atau tanaman; dan b. Pangan yang diproduksi melalui proses khusus. (2) Keterangan tentang asal usul bahan Pangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dimuat pada daftar bahan berupa nama bahan diikuti dengan asal bahan.

(3) Dalam hal keterangan asal usul bahan Pangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari hewan wajib disertai dengan pencantuman jenis hewan diikuti dengan asal bahan. (4) Dalam hal keterangan asal usul bahan Pangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tanaman dapat disertai dengan pencantuman jenis tanaman. (5) Asal usul bahan Pangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bahan yang bersumber atau mengandung atau berasal dari hewan atau tanaman, baik dalam bentuk tunggal atau campuran atau produk olahan atau produk turunannya yang terkait dengan status kehalalan produk. (6) Pangan yang diproduksi melalui proses khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pangan Produk Rekayasa Genetik atau Pangan Iradiasi.

11. Pasal 44 dihapus.

12. Ketentuan ayat (3) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

(1) Keterangan tentang Alergen wajib dicantumkan pada Label yang mengandung Alergen. (2) Pangan Olahan yang diproduksi menggunakan sarana produksi yang sama dengan Pangan Olahan yang mengandung Alergen wajib mencantumkan informasi tentang kandungan Alergen. (3) Alergen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. serealia mengandung gluten, yaitu gandum, rye, barley, oats, spelt atau strain hibrida;

b. telur; c. ikan, krustase (udang, lobster, kepiting), moluska (tiram, kerang, bekicot, atau siput laut); d. kacang tanah (peanut), kedelai; e. susu (termasuk laktosa); f. kacang pohon (tree nuts) termasuk kacang kenari, almond, hazelnut, walnut, kacang pecan, kacang Brazil, kacang pistachio, kacang Macadamia atau kacang Queensland, kacang mede; dan g. sulfit (dapat berupa belerang dioksida, natrium sulfit, natrium bisulfit, natrium metabisulfit, kalium sulfit, kalium bisulfit, kalium metabisulfit, dan kalsium bisulfit) dengan kandungan paling sedikit 10 mg/kg (sepuluh miligram per kilogram) dihitung sebagai SO2 untuk produk siap konsumsi.

13. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

(1) Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung Alergen wajib dicantumkan bahan alergen dalam daftar bahan dengan tulisan yang dicetak tebal dan mencantumkan tulisan informasi Alergen berupa “Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal” atau mencantumkan informasi “mengandung alergen: (diikuti dengan nama alergen yang dicetak tebal)”. (2) Pangan Olahan yang diproduksi menggunakan sarana produksi yang sama dengan Pangan Olahan yang mengandung Alergen wajib mencantumkan tulisan: a. “diproduksi menggunakan peralatan yang juga memproses ...” diikuti dengan nama Alergen;

b. “mungkin mengandung ...” diikuti dengan nama Alergen; atau c. “dapat mengandung …” diikuti dengan nama Alergen. (3) Pencantuman keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib berdekatan dengan daftar bahan. (4) Dalam hal Pelaku Usaha dapat menjamin tidak ada trace Alergen pada sarana produksi dengan dibuktikan dokumen validasi dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah dan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pangan Olahan dapat mencantumkan Klaim Gizi/nongizi, Klaim kesehatan dan Klaim lainnya. (2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Dihapus. (5) Pencantuman Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

(1) Keterangan mengenai sertifikasi keamanan dan mutu Pangan Olahan dapat dicantumkan pada Label. (2) Keterangan mengenai sertifikasi keamanan dan mutu Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanda SNI, logo sertifikat kelayakan pengolahan/SKP, logo sertifikat prima,

logo piagam bintang keamanan Pangan, program manajemen risiko, sistem manajemen keamanan pangan, dan penerapan sistem pengendalian bahaya pada titik kendali kritis (hazard analysis and critical control point). (3) Keterangan mengenai sertifikasi keamanan dan mutu Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

16. Judul Bagian Keempat Belas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Tulisan, logo, dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan dan/atau Kemasan Pangan dapat dicantumkan pada Label. (2) Pencantuman tulisan, logo, dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pencantuman tulisan, logo, dan/atau gambar yang terkait dengan Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan terkait keamanan Kemasan Pangan dan disertai dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

(1) Keterangan untuk membedakan mutu suatu Pangan Olahan dapat digunakan dalam hal Pangan Olahan tersebut memiliki perbedaan terkait karakteristik mutu dan/atau kandungan zat Gizi dengan Pangan Olahan sejenis. (2) Keterangan mengenai mutu suatu Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tulisan dan/atau gambar. (3) Perbedaan kandungan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pangan Olahan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pangan Olahan yang diproduksi oleh perusahaan yang sama dan telah beredar. (5) Keterangan yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan mutu dan/atau kandungan Gizi suatu Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa “spesial”, “premium”, “gold”, “platinum”, “ekstra”, “plus (+)”, “advanced”, atau kata lain yang semakna. (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan tanda asterik (“*”) dan penjelasan tanda asterik dicantumkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca. (7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: a. keterangan yang menjadi pembeda; dan b. Pangan Olahan sejenis sebagai pembandingnya jika diperlukan.

19. Pasal 64 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaku Usaha dilarang mencantumkan pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, Klaim, dan/atau visualisasi yang tidak benar dan menyesatkan. (2) Pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, Klaim, dan/atau visualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. pernyataan bahwa Pangan Olahan mengandung suatu zat Gizi lebih unggul daripada Pangan Olahan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pernyataan bahwa Pangan Olahan dapat menyehatkan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa Pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat; d. pernyataan bahwa Pangan Olahan dapat meningkatkan kecerdasan; e. pernyataan keunggulan pada Pangan Olahan jika keunggulan tersebut tidak seluruhnya berasal dari Pangan Olahan tersebut tetapi sebagian diberikan dari Pangan Olahan lain yang dapat dikonsumsi bersama-sama; f. pernyataan bahwa konsumsi Pangan Olahan tersebut dapat memenuhi kebutuhan semua zat Gizi; g. pernyataan yang memuat ketiadaan suatu komponen yang secara alami tidak ada dalam Pangan Olahan, kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; h. tulisan atau gambar seolah-olah bahan Pangan sintetik berasal dari alam;

i. nama, logo, atau identitas lembaga yang melakukan analisis/pengujian Pangan Olahan; j. gambar atau keterangan terkait tenaga kesehatan, tokoh agama atau pejabat publik, atau berperan sebagai tenaga kesehatan, tokoh agama atau pejabat publik; k. nama dan gambar tokoh yang telah menjadi milik umum, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan; l. pernyataan atau keterangan yang secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa pihak lain; m. keterangan, tulisan atau gambar yang menyinggung suku, agama, ras, dan/atau golongan tertentu; n. keterangan mengenai undian, sayembara, hadiah, dan tulisan atau gambar apapun yang tidak sesuai dengan Label yang disetujui yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin edar; o. keterangan, tulisan atau gambar lainnya yang bertentangan dan dilarang oleh ketentuan perundang-undangan; p. keterangan yang menimbulkan gambaran/ persepsi yang bertentangan dengan norma kesusilaan, etika atau ketertiban umum; q. keterangan yang menyatakan Pangan Olahan bersifat tonik, pencantuman kata “tonik” hanya dapat digunakan jika merupakan nama jenis Pangan Olahan sesuai dengan Kategori Pangan; r. logo atau keterangan lain yang tidak terkait Pangan Olahan atau berlebihan; s. keterangan teknologi terbaru/modern/terkini atau kalimat semakna yang kondisinya dipengaruhi oleh waktu; t. pernyataan/visualisasi yang menggambarkan bahwa susu kental dan analognya disajikan

sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu dan sebagai satu-satunya sumber Gizi; u. pernyataan/visualisasi yang semata-mata menampilkan anak di bawah usia 5 (lima) tahun pada susu kental dan analognya; v. pernyataan/visualisasi yang menggambarkan peruntukan bagi kelompok tertentu (orang yang memiliki kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik/fisiologis dan penyakit/ gangguan tertentu) pada Pangan Olahan umum; w. keterangan tanpa BTP selain sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (4), meliputi penggunaan dan/atau pencantuman nama jenis BTP, keterangan atau pernyataan “bebas BTP”, “tidak menggunakan BTP”, “tidak menambahkan BTP”, “tidak terdapat BTP”, “tidak mengandung BTP”, atau yang semakna; x. pernyataan atau keterangan yang menggunakan kata superlatif, kecuali jika disertai dengan bukti berupa sertifikat atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; y. pernyataan “satu-satunya”, “hanya”, “cuma”, atau yang bemakna sama, kecuali jika memiliki data yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau z. penekanan dalam bentuk tulisan dan/atau gambar terkait kandungan BTP.

21. Pasal 68 dihapus.

22. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 70A, sehingga Pasal 70A berbunyi sebagai berikut:

(1) Keterangan selain yang diatur dalam Peraturan Badan ini hanya dapat dicantumkan pada Label setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan.

(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan harus disertai kelengkapan data menggunakan formulir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Tata cara pengajuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

(1) Label yang telah beredar sebelum berlakunya Peraturan Badan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lambat 31 Desember 2021, kecuali Label pada susu kental dan analognya. (2) Label yang telah beredar sebelum berlakunya Peraturan Badan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 21, dan Pasal 23A Peraturan Badan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO