Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Tetap yang selanjutanya disingkat Settap BNPP adalah Sekretariat BNPP yang berkedudukan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Settap BNPP yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh

Settap BNPP dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. 4. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, koordinasian, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. 5. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan yang berkualitas. 6. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi yang memiliki nilai manfaat. 7. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. 8. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. 9. Proses Bisnis adalah kumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP. 10. Pusat Data adalah fasilitas penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data BNPP dalam sistem elektronik dan komponen terkait lainnya. 11. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE 12. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE.

13. Interoperabilitas Data adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik internal dan eksternal Settap BNPP dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
14. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan unit kerja di lingkungan Settap BNPP.
15. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
16. Aplikasi Umum adalah Aplikasi yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai, dengan atau tanpa penyesuaian di lingkungan Settap BNPP.
17. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh satuan kerja di lingkungan Settap BNPP untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi Settap BNPP.
18. Keamanan SPBE adalah penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
19. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
20. Kenirsangkalan (nonrepudiation) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
21. Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.

(1) Maksud Peraturan Badan ini sebagai pedoman penyelenggaraan SPBE di lingkungan Settap BNPP. (2) Tujuan Peraturan Badan ini:

a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan SPBE secara terpadu; b. mendorong pelaksanaan SPBE untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional, transparansi dan akuntabilitas kinerja Settap BNPP; c. meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan; d. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik; e. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE serta audit teknologi informasi dan komunikasi; dan f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi.

(1) SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. efektivitas; b. keterpaduan; c. kesinambungan; d. efisiensi; e. akuntabilitas; f. interoperabilitas; dan g. keamanan. (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE. (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangan. (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna. (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE. (7) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

(1) Tata Kelola SPBE dimaksudkan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. arsitektur SPBE; b. peta rencana SPBE; c. rencana dan anggaran SPBE; d. proses bisnis; e. data dan informasi; f. infrastruktur SPBE; g. aplikasi SPBE; h. keamanan SPBE; dan i. layanan SPBE.

(1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi,

infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu. (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. referensi arsitektur; dan b. domain arsitektur; (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur. (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. domain arsitektur proses bisnis; b. domain arsitektur data dan informasi; c. domain arsitektur aplikasi SPBE; d. domain arsitektur infrastruktur SPBE e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan f. domain arsitektur layanan SPBE .

Penyusunan arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Strategis Settap BNPP.

(1) Arsitektur SPBE dapat direviu berdasarkan kebutuhan. (2) Reviu arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. perubahan arsitektur SPBE Nasional; b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; dan c. perubahan Rencana Strategis BNPP. (3) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama. (4) Hasil reviu arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Settap BNPP.

(1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, berlaku selama 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE. (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. tata kelola SPBE; b. manajemen SPBE; c. layanan SPBE; d. infrastruktur SPBE; e. aplikasi SPBE; f. keamanan SPBE; dan g. audit teknologi informasi dan komunikasi. (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, dan Peta Rencana SPBE. (4) Peta Rencana SPBE dapat direviu berdasarkan: a. perubahan Rencana Strategis BNPP; b. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE. (5) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama.

(1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diusulkan oleh masing- masing Kepala Biro dan Asisten Deputi dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE dan

disampaikan kepada pimpinan unit kerja masing-masing. (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama. (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dan diselaraskan dengan Rencana Induk SPBE.

(1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Badan.

(1) Penyusunan Proses Bisnis dilakukan oleh Kepala Biro dan Asisten Deputi yang dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kepegawaian. (2) Penyusunan Proses Bisnis oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara. (3) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan dengan standar organisasi dan tata kerja Settap BNPP.

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh BNPP. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh BNPP dan/atau sumber lain dengan mencantumkan wali data. (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola secara akurat dengan menjamin keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan data oleh Kepala Biro dan Asisten Deputi. (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Deputi dan Kepala Biro kepada Sekretaris Tetap BNPP. (5) Data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia, menjadi tanggungjawab setiap pegawai yang menerima dan mengelola.

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik yang dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama. (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Infrastruktur TIK berbagi pakai SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE pada unit kerja di lingkungan Settap BNPP. (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas: a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi; b. pusat data Settap BNPP; dan c. perangkat jaringan dan komunikasi data BNPP. (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE. (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama.

(1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi: a. server; b. storage; c. router dan switch; d. unit power supply (UPS); dan e. media koneksi jaringan. (2) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan;

b. pengadaan; c. pengelolaan; dan d. penghapusan. (3) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Biro Keuangan Umum dan Humas berkoordinasi dengan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama.

(1) Pusat Data Settap BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, saling terhubung dan digunakan secara berbagi pakai oleh Biro dan Asisten Deputi dan terintegrasi dengan Pusat Data Nasional. (2) Pusat Data Settap BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pusat data yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama. (3) Pusat Data Settap BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi: a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE; b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE; dan c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan unit kerja di lingkungan Settap BNPP.

Prosedur dan mekanisme pengelolaan Pusat Data Settap BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Perangkat jaringan dan komunikasi data BNPP sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf c, merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang

digunakan secara berbagi pakai yang meliputi: a. jaringan Intra Settap BNPP; b. sistem penghubung layanan Settap BNPP; dan c. akses komunikasi data.

(1) Jaringan Intra Settap BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, jaringan intra yang diselenggarakan oleh Kepala Biro Keuangan Umum Humas. (2) Penggunaan Jaringan Intra Settap BNPP, untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Settap BNPP. (3) Pelaksanaan Jaringan Intra Settap BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

(1) Sistem Penghubung Layanan Settap BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, diselenggarakan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE. (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Settap BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan: a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Settap BNPP; b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Akses Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data. (2) Kebutuhan akses komunikasi data diusulkan oleh unit kerja di lingkungan Settap BNPP dan ditetapkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama berdasarkan skala prioritas.

Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, digunakan oleh unit kerja di lingkungan Settap BNPP untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

(1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas: a. aplikasi umum; dan b. aplikasi khusus. (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka. (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama.

Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dibangun, dikembangkan dan digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dibangun dan dikembangkan sesuai: a. arsitektur SPBE Nasional;

b. tugas dan fungsi Settap BNPP; c. standar teknis dan prosedur. (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus. (3) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja di lingkungan Settap BNPP sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan berkoordinasi kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama.

(1) Keamanan SPBE mencakup : a. penjaminan kerahasiaan; b. penjaminan keutuhan; c. penjaminan ketersediaan; d. penjaminan keaslian; dan e. penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. (2) Penjaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

(6) Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

(1) Setiap unit kerja menerapkan Keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE. (2) Dalam penerapan Keamanan SPBE kepala unit kerja melakukan konsultasi dan/atau berkoordinasi dengan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, terdiri atas: a. layanan administrasi pemerintahan; dan b. layanan publik.

(1) Layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, berupa Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Settap BNPP. (2) Layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan; b. penganggaran; c. keuangan; d. pengadaan barang dan jasa;

e. kepegawaian; f. kearsipan; g. pengelolaan barang milik negara; h. pengawasan; dan i. akuntabilitas kinerja. (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan Aplikasi Umum yang telah tersedia.

(1) Layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, berupa layanan SPBE Settap BNPP yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Settap BNPP. (2) Layanan publik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a. (3) Dalam hal layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, unit kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (4) Pembinaan teknis layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja penyelenggara layanan publik dan pembinaan umum dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama.

(1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan integrasi untuk menghubungkan data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE. (2) Integrasi layanan SPBE dilakukan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE.

(1) Satuan kerja di lingkungan Settap BNPP yang menyelenggarakan layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, membentuk meja layanan (Service Desk). (2) Meja layanan (Service Desk) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat. (3) Meja layanan (Service Desk) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. single point of contact (SPoC); b. pencatatan laporan gangguan layanan; c. pencatatan permintaan layanan; d. pemantau dan pelaporan status gangguan dan permintaan layanan; dan e. penyediaan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE. (4) Meja layanan (Service Desk) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan. (5) Meja layanan (Service Desk) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelengarakan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi. (6) Meja layanan (Service Desk) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama secara berkala.

(1) Manajemen SPBE meliputi: a. manajemen risiko; b. manajemen keamanan informasi;

c. manajemen data; d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi; e. manajemen sumber daya manusia; f. manajemen pengetahuan; g. manajemen perubahan; dan h. manajemen layanan SPBE. (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE. (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE. (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Sekretaris BNPP berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

(3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE. (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Sekretaris BNPP berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(1) Manajemen data sebagaimana Pasal 34 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE. (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Sekretaris BNPP berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

(1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

(3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE. (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Sekretaris BNPP berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE. (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE. (4) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Sekretaris BNPP berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE. (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Sekretaris BNPP berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE. (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Sekretaris BNPP berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (l) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE. (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap

keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE. (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE. (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE. (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Sekretaris BNPP berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

(1) Audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala dalam rangka kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Settap BNPP. (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. audit Infrastruktur SPBE; b. audit Aplikasi SPBE; dan c. audit Keamanan SPBE. (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan: a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi; b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;

c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya. (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi.

(1) Tim Koordinasi SPBE terdiri atas: a. Koordinasi : Kepala BNPP; b. Ketua : Sekretaris BNPP; dan c. Koordinator Kelompok Kerja :

1. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara
2. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan
3. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan d. Anggota Kelompok Kerja :
4. Kepala Biro BNPP;
5. Asisten Deputi BNPP. (2) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Settap BNPP. (3) Tim koordinasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(4) Tim koordinasi SPBE beserta kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

(1) Settap BNPP menyediakan sumber daya manusia dengan jabatan fungsional pranata komputer untuk mengelola layanan SPBE. (2) Pejabat fungsional pranata komputer di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP melaksanakan tugas dan fungsi di Sekretariat Tetap BNPP. (3) Dalam hal, jabatan fungsional pranata komputer sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) dan (2), belum tersedia, pengisian sumber daya manusia dilakukan dengan cara: a. mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia; dan b. mempekerjakan tenaga ahli/tenaga pendukung perseorangan. (4) Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kepegawaian melakukan penguatan atau peningkatan sumber daya manusia untuk mengelola layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika; b. sertifikasi kompetensi; dan c. pembangunan budaya kerja berbasis SPBE.

Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas

pelayanan publik, dilakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksana SPBE.

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksana SPBE, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui: a. koordinasi secara berkala; b. pemberian bimbingan teknis dan/atau supervisi; c. pendidikan dan pelatihan; d. peningkatan kesadaran hukum; e. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan f. peningkatan peran dan fungsi pelaporan. (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis meliputi: a. infrastruktur SPBE; b. aplikasi SPBE; dan c. keamanan SPBE.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2021

MENTERI DALAM NEGERI SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO