Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 90/SK/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan jasa dan kawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa perdagangan dan pariwisata; b. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan jasa lainnya; c. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang kawasan ekonomi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan terdiri dari: a. Subdirektorat Jasa Perdagangan dan Pariwisata; b. Subdirektorat Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya; c. Subdirektorat Kawasan Ekonomi.

Subdirektorat Jasa Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa perdagangan dan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Subdirektorat Jasa Perdagangan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan data, pengkajian, dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa perdagangan; b. pengumpulan data, pengkajian, dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa pariwisata.

Subdirektorat Jasa Perdagangan dan Pariwisata terdiri dari: a. Seksi Jasa Perdagangan; b. Seksi Jasa Pariwisata.

(1) Seksi Jasa Perdagangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian, dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa perdagangan. (2) Seksi Jasa Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian, dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa pariwisata termasuk jasa kebudayaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Subdirektorat Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan jasa lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Subdirektorat Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan data, pengkajian, dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan; b. pengumpulan data, pengkajian, dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa lainnya.

Subdirektorat Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya terdiri dari: a. Seksi Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan; b. Seksi Jasa Lainnya.

(1) Seksi Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian, dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. (2) Seksi Jasa Lainnya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian, dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa konsultasi, keamanan, komunikasi dan informasi, aplikasi telematika, dan jasa lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Subdirektorat Kawasan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang kawasan ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Subdirektorat Kawasan Ekonomi menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan data, pengkajian, dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang kawasan ekonomi khusus dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; b. pengumpulan data, pengkajian, dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang kawasan ekonomi lainnya.

Subdirektorat Kawasan Ekonomi terdiri dari: a. Seksi Kawasan Ekonomi Khusus; b. Seksi Kawasan Ekonomi Lainnya.

(1) Seksi Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian, dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang kawasan ekonomi khusus dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. (2) Seksi Kawasan Ekonomi Lainnya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian, dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), kawasan industri, kawasan daerah tertinggal, kawasan pesisir, pulau kecil, dan perbatasan, dan kawasan ekonomi lainnya.” 3. Ketentuan BAB VI setelah Bagian Kelima ditambahkan 1 (satu) Bagian baru yaitu Bagian Keenam, sehingga berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

“Bagian Keenam Direktorat Perencanaan Infrastruktur

Direktorat Perencanaan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta dan non-skema kerjasama pemerintah dan swasta.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104A, Direktorat Perencanaan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis, penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non- perizinan, dan fasilitasi kerjasama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur transportasi darat, perkeretaapian, jalan, dan jembatan; b. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis, penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non- perizinan, dan fasilitasi kerjasama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur energi dan sumber daya air; c. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis, penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non- perizinan, dan fasilitasi kerjasama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur transportasi laut, udara, dan infrastruktur lainnya.

Direktorat Perencanaan Infrastruktur terdiri dari: a. Subdirektorat Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan dan Jembatan; b. Subdirektorat Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air; c. Subdirektorat Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Subdirektorat Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis, penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non-perizinan, dan fasilitasi kerjasama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur transportasi darat, perkeretaapian, jalan, dan jembatan dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta dan non-skema kerjasama pemerintah dan swasta.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104D, Subdirektorat Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum dan rencana strategis, penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non-perizinan, dan fasilitasi kerjasama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur transportasi darat dan perkeretaapian; b. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum dan rencana strategis, penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non-perizinan, dan fasilitasi kerjasama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur jalan dan jembatan.

Subdirektorat Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan dan Jembatan terdiri dari: a. Seksi Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian; b. Seksi Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

(1) Seksi Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non-perizinan, dan fasilitasi kerjasama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur transportasi darat dan perkeretaapian. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Seksi Infrastruktur Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non-perizinan, dan fasilitasi kerjasama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur jalan dan jembatan termasuk terminal terpadu, jalan, jalan tol, jembatan, dan terminal kargo.

Subdirektorat Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum dan rencana strategis, penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non-perizinan, dan fasilitasi kerjasama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang energi dan sumber daya air dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta dan non-skema kerjasama pemerintah dan swasta.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104H, Subdirektorat Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non-perizinan, dan fasilitasi kerjasama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur energi; b. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non-perizinan, dan fasilitasi kerjasama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur sumber daya air.

Subdirektorat Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air terdiri dari: a. Seksi Infrastruktur Energi; b. Seksi Infrastruktur Sumber Daya Air.

(1) Seksi Infrastruktur Energi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, www.djpp.kemenkumham.go.id

penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non-perizinan, dan fasilitasi kerjasama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, panas bumi, nuklir, angin, dan energi baru dan terbarukan lainnya. (2) Seksi Infrastruktur Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non-perizinan, dan fasilitasi kerjasama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur pengairan, air minum dan air limbah, dan sumber daya air lainnya.

Subdirektorat Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis, penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non-perizinan, dan fasilitasi kerjasama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang transportasi laut, udara, dan infrastruktur lainnya dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta dan non-skema kerjasama pemerintah dan swasta.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104L, Subdirektorat Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non-perizinan, dan fasilitasi kerjasama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur transportasi laut; b. pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non-perizinan, dan fasilitasi kerjasama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur transportasi udara dan infrastruktur lainnya.

Subdirektorat Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya terdiri dari: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Seksi Infrastruktur Transportasi Laut; b. Seksi Infrastruktur Transportasi Udara dan Infrastruktur Lainnya.

Direktorat Promosi Sektoral mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan program promosi penanaman modal serta pendokumentasian bahan promosi sektoral termasuk secara elektronik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Direktorat Promosi Sektoral menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi penanaman modal di bidang industri sumber daya alam, jasa, dan kawasan; b. penyusunan kebijakan teknis pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi penanaman modal di bidang industri manufaktur; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. penyusunan kebijakan teknis pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi penanaman modal di bidang infrastruktur.

Direktorat Promosi Sektoral terdiri dari: a. Subdirektorat Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan; b. Subdirektorat Promosi Industri Manufaktur; c. Subdirektorat Promosi Infrastruktur.

Subdirektorat Promosi Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di bidang industri sumber daya alam, jasa, dan kawasan serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Suddirektorat Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di sektor energi, sumber daya mineral, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan dan sumber daya alam lainnya, serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik; b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di bidang industri jasa dan kawasan, serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

Subdirektorat Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan terdiri dari: a. Seksi Industri Sumber Daya Alam; b. Seksi Jasa dan Kawasan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Seksi Industri Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program, serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di sektor energi, sumber daya mineral, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan dan sumber daya alam lainnya serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik. (2) Seksi Jasa dan Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta bahan evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di sektor jasa dan kawasan serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

Subdirektorat Promosi Industri Manufaktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di sektor industri manufaktur serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Subdirektorat Promosi Industri Manufaktur menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di bidang industri logam, barang logam, mesin dan elektronika serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik; b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di bidang industri kimia, farmasi, aneka dan industri manufaktur lainnya, serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

Subdirektorat Promosi Industri Manufaktur terdiri dari: a. Seksi Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronika; b. Seksi Industri Manufaktur Lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Seksi Industri Logam, Barang logam, Mesin, dan Elektronika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyiapan penyelenggaraan promosi penanaman modal di bidang industri logam, barang logam, mesin, dan elektronika serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik. (2) Seksi Industri Manufaktur Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyiapan penyelenggaraan promosi penanaman modal di bidang industri kimia, farmasi, aneka dan industri manufaktur lainnya serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi temasuk secara elektronik.

Subdirektorat Promosi Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan, dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penananam modal di bidang infrastruktur baik dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta dan non-skema kerjasama pemerintah dan swasta serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Subdirektorat Promosi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan, dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di bidang infrastruktur transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian, jalan, dan jembatan, serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik. b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan minat, penyusunan, dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di bidang infrastruktur energi, sumber daya air dan infrastruktur lainnya serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik. www.djpp.kemenkumham.go.id

Subdirektorat Promosi Infrastruktur terdiri dari: a. Seksi Infrastruktur Transportasi, Jalan dan Jembatan; b. Seksi Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air dan Infrastruktur lainnya.

(1) Seksi Infrastruktur Transportasi, Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyiapan penyelenggaraan promosi penanaman modal di bidang infrastruktur transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian, jalan, dan jembatan, serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik (2) Seksi Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air dan Infrastruktur Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyiapan penyelenggaraan promosi penanaman modal di bidang infrastruktur energi, sumber daya air dan infrastruktur lainnya serta pendokumentasian dan pemutakhiran bahan promosi termasuk secara elektronik.” 5. Ketentuan Bab IX Bagian Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Bagian Kelima Direktorat Kerjasama Dunia Usaha Internasional

Direktorat Kerjasama Dunia Usaha Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi BKPM, koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah INDONESIA, dan pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan dunia usaha asing baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Direktorat Kerjasama Dunia Usaha Internasional menyelenggarakan fungsi: a. analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM, koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman www.djpp.kemenkumham.go.id

modalnya di luar wilayah INDONESIA, dan pelaksanaan kerjasama dengan asosiasi dan lembaga bisnis asing; b. analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM, koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah INDONESIA, dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga keuangan asing.

Direktorat Kerjasama Dunia Usaha Internasional terdiri dari: a. Subdirektorat Asosiasi dan Lembaga Bisnis; b. Subdirektorat Lembaga Keuangan.

Subdirektorat Asosiasi dan Lembaga Bisnis mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM, penyiapan koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah INDONESIA, dan pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan asosiasi dan lembaga bisnis asing.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Subdirektorat Asosiasi dan Lembaga Bisnis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM, penyiapan koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah INDONESIA, dan pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan asosiasi bisnis asing; b. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM, penyiapan koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah INDONESIA, dan pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan lembaga bisnis asing.

Subdirektorat Asosiasi dan Lembaga Bisnis terdiri dari: a. Seksi Asosiasi Bisnis; b. Seksi Lembaga Bisnis. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Seksi Asosiasi Bisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan data, informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM, penyiapan bahan koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah INDONESIA, dan pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan asosiasi bisnis asing. (2) Seksi Lembaga Bisnis mempunyai mempunyai tugas melakukan penyiapan data, informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM, penyiapan bahan koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah INDONESIA, dan pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan lembaga bisnis asing.

Subdirektorat Lembaga Keuangan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM, penyiapan koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah INDONESIA, dan pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan lembaga keuangan asing.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Subdirektorat Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM, penyiapan koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah INDONESIA, dan pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan lembaga perbankan asing; b. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM, penyiapan koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah INDONESIA, dan pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan lembaga non-perbankan asing.

Subdirektorat Lembaga Keuangan terdiri dari: a. Seksi Lembaga Perbankan; b. Seksi Lembaga Non-Perbankan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Seksi Lembaga Perbankan mempunyai tugas melakukan penyiapan data, informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM, penyiapan bahan koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah INDONESIA, dan pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan lembaga perbankan asing. (2) Seksi Lembaga Non-Perbankan mempunyai tugas melakukan penyiapan data, informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan posisi BKPM, penyiapan bahan koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah INDONESIA, dan pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan lembaga non-perbankan asing.” 6. Ketentuan Pasal 346 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : “Pasal 346 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.” 7. Ketentuan BAB XIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “BAB XIII PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

(1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Pusdiklat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. (2) Pusdiklat dipimpin oleh seorang Kepala.

Pusdiklat mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis bagi aparatur di bidang penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Pusdiklat menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pengkajian kebutuhan, penyusunan program dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan; b. penyelenggarakan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis bagi aparatur serta evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; c. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusdiklat terdiri dari: a. Bidang Analisis Kebutuhan dan Penyusunan Program; b. Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi; c. Subbagian Tata Usaha.

Bidang Analisis Kebutuhan dan Penyusunan Program mempunyai tugas menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta penyusunan program dan kurikulum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Bidang Analisis Kebutuhan dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi: a. analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan; b. penyusunan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan.

Bidang Analisis Kebutuhan dan Penyusunan Program terdiri dari: a. Subbidang Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan; b. Subbidang Penyusunan Program dan Kurikulum.

(1) Subbidang Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menganalisis kebutuhan program pendidikan dan pelatihan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Subbidang Penyusunan Program dan Kurikulum mempunyai tugas menyusun program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan.

Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis serta evaluasi penyelenggaraan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional; b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis; c. evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pelaporan.

Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi terdiri dari: a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional; b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan; c. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional. (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis. (3) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.” www.djpp.kemenkumham.go.id

8. Ketentuan Pasal 372 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 372 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.”
9. Ketentuan Pasal 372 M diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 372 M Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.”

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2011 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, GITA IRAWAN WIRJAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Seksi Infrastruktur Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non-perizinan, dan fasilitasi kerjasama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur transportasi laut. (2) Seksi Infrastruktur Transportasi Udara dan Infrastruktur Lainnya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non-perizinan, dan fasilitasi kerjasama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur transportasi udara dan infrastruktur lainnya.” 4. Ketentuan BAB VIII Bagian Keempat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Bagian Keempat Direktorat Promosi Sektoral