PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2018

1. Rencana Jangka Panjang Pembiayaan ekspor Nasional.
2. Pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional.
3. Sinergi LPEI dengan pemangku kepentingan (Bank dan LK, Pemerintah pusat dan daerah, serta eximbank dan export credit aoerlcu (ECAI nesara lainl Kementerian Keuangan
4. RPP tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pengaturan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Kementerian Keuangan
5. RPP tentang pajak Penghasilan Bagi Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah / Daerah Tertentu UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 3lA Perubahan pengaturan mengenai:
6. Wajib Pajak (WP) yang diberikan tlasilitas.
7. Kriteria dan persyaratan pemberian.
8. Bentuk fasilitas perpqjakan.
9. Mekanisme pengaiuan permohonan fasilitas. Kementerian Keuangan
10. RPP. . . PRES IDEI'J I?EF]U8LIF. INL)OI'JLSI .:
    NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
11. RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai UU Nomor 42 Tahun 2OO9 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 168 ayat (1) Perubahan pengaturan mengenai:
12. Alat angkutan tertentu yang atas impornya tidak dipungut PPN.
13. Alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN.
14. Jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN. Kementerian Keuangan
15. RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Keg'a dan Anggaran Kementerian Neqara / I*mbasa UU Nomor 17 tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara Pasal 14 ayat (6) Tata Cara penyusunan RI(A K/L. Kementerian Keuangan
16. RPP tentang Dana Reboisasi PP Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pqiak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu

1. Penetapan dan penegasan batas negara.
2. Pertahanan dan Keamanan.
3. Penegakan hukum.
4. Kelembagaan.
5. Pengelolaan kawasan perbatasan. Kementerian Dalam Negeri
6. RPP tentang Konservasi Energi UU Nomor 3O Tahun 2OO7 tentang Energi Pasal 25 ayat (5)
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan Konservasi Energi.
8. Kemudahan, insentif, dan disinsentif.
9. Sanksi administratif. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. RPP Perubahan atas PP Nomor 62 Tahun 2Ol2 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik UU Nomor 3O Tahun 2OO9 tentang Ketenagalistrikan Pasal 16 ayat (4), Pasal 26, dan Pasal 48 ayat (3) Perubahan pengaturan mengenai:
11. Instansi pemerintah dan badan usaha dengan status tidak berbadan hukum menjadi pelaksana usaha jasa penunjang tenaga listrik.
12. klasifikasi, kualifikasi, serta sertifikasi, akreditasi, dan izin atas instansi pemerintah dan badan usaha dengan status tidak berbadan hukum. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
13. RPP. . . PRE S ID EI,J REPU BLI K lNOOi..j E 1l;:. NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
14. RPP tentang Komisi Banding Merek UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 32 dan Pasal 34
15. Tata cara permohonan pemeriksaan.
16. Penyelesaian banding.
17. Syarat dan tata cara pengangkatan anggota.
18. Susunan organisasi, tugas, dan fungsi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
19. RPP tentang Sarana Produksi dan/atau Penyimpanan Data Berbasis Teknologi Informasi UU Nomor 28 Tahun 2Ol4 tentang Hak Cipta Pasal 53 ayat (2)
20. Tata cara perizinan.
21. Persyaratan produksi hak ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
22. RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 31 Tahun 2OL3 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2All tentang Keimigrasian UU Nomor 6 Tahun 2oll tentang Keimigrasian Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan

Penyesuaian penggunaan PNBP Dana Reboisasi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah. Kementerian Keuangan 7. RPP ffi =ir4y*4? PF{ESiDi-r'.i REF)t.JFJl ,K i\D(]i'i:: jlA NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 7. RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

1. UU Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 47 ayat (21 dan Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2OLl tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 47 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (2)
2. Penambahan Penambahan Pengesahan Kementerian instrumen investasi. sumber aset dana jaminan sosial. laporan keuangan dan program oleh Keuangan. Kementerian Keuangan
3. RPP tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Pasal 17 ayat l7l
4. Subjek pengenaan pqiak penghasilan.
5. Objek pengenaan pajak penghasilan.
6. Tarif pajak penghasilan UMKM.
7. Tata cara pelunasan pajak penghasilan. Kementerian Keuangan
8. RPP PRES i DEN REPU 8L.I K i i'.J L-1 O N 5 !, i A NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
9. RPP tentang Barang Kena Cukai Berupa Kantong Plastik
10. UU Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Cukai Pasal 4 ayat (21
11. UU Nomor 15 Tahun 2Ol7 tentang APBN TA Pasal 4 ayat (6)
12. Obyek, subyek, dan saat terutang Cukai.
13. Perizinan.
14. Tarif cukai.
15. Fasilitas cukai.
16. Insentif cukai.
17. Tahapan pengenaan cukai. Kementerian Keuangan
18. RPP tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Batubara
20. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 dan Pasal 3 4. 5. 6. 7. UU F)F,i f S IDEI,J REFrl.JgLlK lNDOl.iI ':, ! ,'
NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 7. UU Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UU Nomor L2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nornor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

3. Kewajiban Pajak Penghasilan.
4. Hak dan Kewajiban Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Bagi Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau KK.
5. Pemegang KK yang Belum Berakhir Kontraknya.
6. Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Pemegang IUPK Operasi Produksi yang Merupakan Perpanjangan dari KK yang Berakhir Sebagai Kelanjutan Operasi.
7. Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Bagi Pemegang IUPK yang Merupakan Perubahan Bentuk Usaha Pertambangan dari KK Mineral logam yang Belum Berakhir Kontraknya. Kementerian Keuangan
8. UU PR ES iD E).I REfrt.l BLIK. i.\j tfOsJL-':liA PEMRAKARSA NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN
9. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Perubahan pengaturan mengenai:

1. Pendaftaran LPKSM.
2. TUgas LPKSM.
3. Pembatalan Pendaftaran LPKSM. Kementerian Perdagangan
4. RPP tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 27 (31
5. Proses perencanaan dan penganggaran di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Pengarusutamaan disabilitas dalam SPPN dengan isu tematik juklak dan penyusunan Rencana Induk. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
7. RPP. f^k-ru Tn--.r4ff PRES Ii]EN F-tIFrlJ Rr--lK I i.j DCll r.:'j i r+ 16 NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
8. RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri UU Nomor 3 Tahun 2OL4 tentang Perindustrian Pasal99 dan Pasal 1O0
9. Objek tindakan pengamanan industri.
10. Bentuk tindakan penyelamatan industri.
11. Pengkqjian dan rekomendasi Tim Penyelamatan Industri. Kementerian Perindustrian
12. RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 67 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2Ol2 tentang Veteran Republik Indonesia Non delegasi Ferubahan pengaturan mengenai Besaran T\rnjangan Veteran Kementerian Pertahanan
13. RPP tentang Pembiayaan Usaha Tani UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 87 dan Pasal 91
14. Jenis kegiatan usaha tani.
15. Penyelenggaraan pembiaYaan.
16. Sumber dan bentuk PembiaYaan.
17. Pembinaan dan pengawasan.
18. Ketentuan sanksi. Kementerian Pertanian
19. RPP tentang Pulau Karantina UU Nomor 41 Tahun 2OL+ tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 36D avat (2) Persyaratan pulau karantina. Penetapan pulau karantina. Pengelolaan pulau karantina. Kementerian Pertanian
20. RPP . PRES ! DEN REPUBLIK lr\DCNESIA NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
21. RPP tentang Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian UU Nomor L2 Tahun 2Ol2 tentang Pendidikan Tinggi

UU Nomor 36 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

1. Inventarisasi sumber air dan sumber pencemar.
2. Pemantauan kualitas air dan kriteria mutu air.
3. Integrasi lzin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) dengan Izin Lingkungan.
4. Instrumen Ekonomi untuk Pengendalian Pencemaran Air.
5. Penguatan peran serta masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. RPP. . F'FIES!DL.N hlt-'rU B!-lK i N fiO l.l i:S lA _ 13_ NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
7. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan atas UU Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Jasa Konstruksi UU Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Jasa Konstruksi Pasal 10, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 42 ayat (6), Pasal 45, Pasal 51, Pasal 65 ayat (5), Pasal 67 ayat (2), Pasal 82, Pasal 85 ayat (4), Pasal 88 ayat (71, dan Pasal lO2
8. Usaha Jasa Konstruksi.
9. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
10. Rantai Pasok Sumber Daya Konsruksi.
11. Pembinaan Jasa Konstruksi.
12. Partisipasi Masyarakat.
13. Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
14. Tata Cara Pengenaan Sanksi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
15. RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan dan Rehabilitasi Bagi Pelaku Persetubuhan dan Pencabulan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Pasal 81A ayat (a) dan Pasal 82A ayat (3)
16. Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia.
17. Tata cara pelaksanaan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
18. Tata cara rehabilitasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19. RPP PRES I D=N T?EPUBLIK Ii\DCNE'I,A NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
20. RPP tentang Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2Ot7 tentang Sistem Perbukuan UU Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang Sistem Perbukuan Pasal 25 ayat (21, Pasal 27 ayat (21, Pasal 29 ayat (21, Pasal 34, Pasal 35 ayat (21, Pasal 43 ayat (21, Pasal 46 ayat (21, Pasal 53 ayat (21, Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat l2l, Pasal 60 ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 68 ayat (3) Hak dan kewajiban pelaku perbukuan. Akses, pembinaan, pengawasan dan insentif fiskal. Standar, kaidah, dan kode etik penyaduran, pengilustrasian, dan pendesainan buku. Penyediaan dan pendistribusian buku. Peran serta masyarakat. Tata cara pengenaan sanksi administratif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
21. RPP tentang Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan UU Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 15 ayat (7), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25,Pasal27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (41, Pasal 36 ayat (2), dan Pasal
22. pembentukan sistem pendataan kebudayaan terpadu.
23. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudaYaan.
24. Insentif penghargaan dan fasilitasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
25. RPP. F-'F?i.:S li-r'.t t{HFrtJ [!l_i11. iNli-jC lrj rj i:i ir
    _ 15_ NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
26. RPP tentang perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2Ol4 tentang Lembaga Sensor Film UU Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perfilman

1. Tata cara pengelolaan dana yang diterima dari tarif film yang disensor.
2. Pengaturan terkait dana yang diterima dari tarif film yang disensor bukan termasuk PNBP. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. RPP tentang Akomodasi yang i.ayak Bagr Peserta Didik Penyandang Disabilitas UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 43 ayat (21
4. Penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di lembaga penyelenggara pendidikan.
5. Sanksi administratif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 59 Tahun 2001 tentang kmbaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perubahan pengaturan mengenai tata cara seleksi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Kementerian Ketenagakedaan 27. RPP tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air UU Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5, Pasal 11, Pasal 13 sampai dengan Pasal 55, dan

1. Tanggungjawab, tugas, dan wewenang.
2. Pendirian, pembukaan program, dan program studi pada PTKL.
3. Pemberian gelar daa ijazah oleh PTKL. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
4. RPP tentang Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

1. Rehabilitasi Sosial.
2. Jaminan Sosial.
3. Pemberdayaan Sosial.
4. Perlindungan Sosial.
5. Peran Serta Masyarakat. Kementerian Sosial
6. RPP tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Rehabilitasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 13 Fungsi dan Bentuk Pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi. Mekanisme la.yanan Habilitasi dan Rehabilitasi. Pendataan Penyandang Disabilitas. Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi.

• Kementerian Sosial

43. RPP irl4;ii'ii-r, :j,.H:., r'fi ,j* o'tit; i$'u,#f-' ,il -,?i. :-,. .q ,;i!..,.. -,3iJi -ai.a>i! ',:1i.;..g,-,,.!{:Sr' i::F: -_i iDEi i ,::1 ;;1i i-_ii__:i/ li.lil;,:)i.! l. NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
44. RPP tentang Perizinan Pemanfaaatan Sumber Radiasi Pengion UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran Pasal 17 ayat (3)
45. Pengelompokan pemanfaatan sumber radiasi pengion. Perizinan. Kewajiban pemegang izin. Klirens. Inspeksi. Sanksi administratif. Badan Pengawas Tenaga Nuklir PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Hukum dan Perundang-undangan,

12. RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pqiak UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 3 ayat (2)
13. Pengaturan jenis PNBP pada instansi.
14. Pengaturan jenis tarif pada instansi. Kementerian Keuangan
15. RPP tentang Penyertaan Modal Negara UU Nomor 15 Tahun 2OI7 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
16. Peneta.pan penambahan penyertaan modal negara.
17. Besaran nilai penambahan penyertaan modal negara.
18. Sumber penambahan penyertaan modal negara. Kementerian Keuangan t4. RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 2OlO tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 47 avat (21 Perubahan pengaturan mengenai:
19. Penambahan wilayah kerja Perum Jasa Tirta II.
20. Tempat kedudukan Perum Jasa Tirta II.
21. Penetapan perubahan wilavah kerja. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
22. RPP. . ffi -$1# PR E S IDEI.J t?EPUBLI I<. Ii! DOi\JLSIA NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
23. RPP tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan UU Nomor 43 Tahun 20O8 tentang Wilayah Negara

Perubahan pengaturan mengenai pengadaan blanko Paspor dan mekanismenya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2t. RPP tentang lzin L,okasi Pemanfaatan Ruang Laut Secara Menetap UU Nomor 32 Tahun 2Ol4 tentang Kelautan Pasal 47 ayat{41

1. Izin lokasi pemanfaatan ruang laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
2. Sanksi administratif.
3. Tata cara pengenaan sanksi administratif. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. RPP ffi POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN
5. RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 1O9 Tahun 2Al2 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan UU Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan

Perubahan pengaturan mengenai:

1. Gambar dan tul.isan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau.
2. Pencantuman informasi dalam kemasan produk tembakau.
3. Larangan. Kementerian Kesehatan
4. RPP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagt Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5. UU Nomor 36 Tahun 2Al4 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 82 ayat (5)
6. UU Nomor 38 Tahun 2Ol4 tentang Keperawatan Pasal 58 ayat (3) Pengelompokan tenaga kesehatan dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan. iata cara pengenaan sanksi administratif. Pembelaan dan klarifikasi. Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan
7. RPP tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh UU Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan Pasal 65 ayat (3)
8. Penyelenggaraan l-ransplantasl urgan oan Transplantasi Jaringan.
9. Sistem Informasi Transplantasi.
10. Peran serta masYarakat. 25.RPP... [i) f? F.. S i D i: i'r tlF-Pl.-iFJL-Il\ ii.l [ ]i:r \ i- i ir
    PRE S ID5 NI t?EPU EJLIK I;..IDONf SII
    -t2- NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
11. RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kery'a dan Jaminan Kematian UU Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 33, 34 ayat (41, Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 46 avat (4) Perubahan pengaturan mengenai:
12. Manfaatjaminan kecelakaan kerja.
13. Manfaat jaminan kematian. Kementerian Ketenagakerjaan
14. RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 4l Tahun 2OO4 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung UU Nomor 2 Tahun 2OO4 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial