Pasal 44

Perubahan pengaturan mengenai:

1. Pendaftaran LPKSM.
2. TUgas LPKSM.
3. Pembatalan Pendaftaran LPKSM. Kementerian Perdagangan
4. RPP tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 27 (31
5. Proses perencanaan dan penganggaran di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Pengarusutamaan disabilitas dalam SPPN dengan isu tematik juklak dan penyusunan Rencana Induk. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
7. RPP. f^k-ru Tn--.r4ff PRES Ii]EN F-tIFrlJ Rr--lK I i.j DCll r.:'j i r+ 16 NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
8. RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri UU Nomor 3 Tahun 2OL4 tentang Perindustrian Pasal99 dan Pasal 1O0
9. Objek tindakan pengamanan industri.
10. Bentuk tindakan penyelamatan industri.
11. Pengkqjian dan rekomendasi Tim Penyelamatan Industri. Kementerian Perindustrian
12. RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 67 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2Ol2 tentang Veteran Republik Indonesia Non delegasi Ferubahan pengaturan mengenai Besaran T\rnjangan Veteran Kementerian Pertahanan
13. RPP tentang Pembiayaan Usaha Tani UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 87 dan Pasal 91
14. Jenis kegiatan usaha tani.
15. Penyelenggaraan pembiaYaan.
16. Sumber dan bentuk PembiaYaan.
17. Pembinaan dan pengawasan.
18. Ketentuan sanksi. Kementerian Pertanian
19. RPP tentang Pulau Karantina UU Nomor 41 Tahun 2OL+ tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 36D avat (2) Persyaratan pulau karantina. Penetapan pulau karantina. Pengelolaan pulau karantina. Kementerian Pertanian
20. RPP . PRES ! DEN REPUBLIK lr\DCNESIA NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
21. RPP tentang Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian UU Nomor L2 Tahun 2Ol2 tentang Pendidikan Tinggi