Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1996 tentang DEWAN KELAUTAN NASIONAL

BAB 1 — KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

Dewan Kelautan Nasional, selanjutnya disingkat DKN, adalah forum koordinasi bagi penetapan kebijakan pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan kawasan laut.

Pasal 2

DKN bertugas membantu PRESIDEN Republik INDONESIA dalam perumusan dan penetapan kebijaksaan umum di bidang pengelolaan masalah-masalah kelautan dan batas wilayah INDONESIA.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, DKN meneyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijaksanaan pemanfaatan, pelestarian, perlindungan serta keamanan kawasan laut; b. memberikan pertimbangan, pendapat maupun saran kepada PRESIDEN mengenai pengaturan, pengelolaan, pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan serta keamanan kawasan laut dan penentuan batas wilayah INDONESIA; c. melakukan koordinasi dengan Departemen dan badan-badan lainnya yang terkait dalam rangka keterpaduan perumusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kelautan.

BAB 2 — SUSUNAN

Pasal 4

Susunan DKN adalah sebagai berikut:

a. Ketua : PRESIDEN;

b. Wakil ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;

merangkap anggota

c. Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

  1. Menteri Luar Negeri;

  2. Menteri Pertahanan Keamanan;

  3. Menteri Kehakiman;

  4. Menteri Pertambangan dan Energi;

  5. Menteri Pertanian;

  6. Menteri Perhubungan;

  7. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;

  8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

  9. Menteri Keuangan;

  10. Menteri Kesehatan;

  11. Menteri Negara Lingkungan Hidup;

  12. Menteri Negara Riset dan

Teknologi/Ketua BPPT; 14. Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS; 15. Panglima ABRI;

  1. Jaksa Agung;

  2. Sdr. Prof.DR.Mochtar Kusumaatmadja, SH.;

  3. Sdr. DR. Hasyim Djalal.

c. Sekretais : Asisten Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

merangkap anggota

Pasal 5

Wakil Ketua DKN adalah Pelaksana Harian DKN.

Pasal 6

Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota DKN diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN.

BAB 3 — PELAKSANA HARIAN DAN SEKRETARIAT

Pasal 7

(1) Pelaksana Harian DKN selanjutnya disingkat Lakhar DKN bertugas membantu kelancaran tugas dan fungsi DKN dengan melakukan koordinasi, kerjasama dan konsultasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah-masalah kelautan dan penentuan batas wilayah INDONESIA. (2) Lakhar DKN dibantu oleh Panitia Tetap antar Departemen/Lembaga dan Kelompok Pensehat Ahli; (3) Di bidang administrasi Lakhar DKN dibantu oleh sebuah sekretariat yang secara fungsional diselenggarakan leh Asisten Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang bertindak sebagai Sekretaris DKN. (4) Susunan Panitia Tetap antar Departemen dan kelompok Penasehat Ahli ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selaku Wakil Ketua DKN/Lakhar DKN.

BAB 4 — PANITIA TEKNIS

Pasal 8

(1) Untuk mendukung tugas DKN, dapat dibentuk satu atau lebih Panitia Teknis yang keanggotaannya terdiri dari para ahli di bidang kelautan dan di bidang disiplin ilmu lainnya yang terkait. (2) Panitia Teknis dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua DKN selaku Lakhar DKN.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Panitia Teknis ditetapkan oleh Wakil Ketua DKN selaku Lakhar DKN. (4) Sub Panitia Teknis yang selama ini sudah ada dan dikoordinasi oleh Pankorwilnas tetap melaksanakan fungsinya dan selanjutnya menempatkan diri dalam koordinasi dengan lakhar DKN dan Panitia Tetap antar Departemen.

BAB 5 — TATA KERJA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9

Tata kerja DKN ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selaku Wakil Ketua DKN/Lakhar DKN dengan memperhatikan petunjuk PRESIDEN.

Pasal 10

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan DKN beserta Panitia dan Kelompok sebagaimana diatur dalam Keputusan PRESIDEN ini dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat Negara Republik INDONESIA.

BAB 6 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, Keputusan PRESIDEN Nomor 36 Tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Koordinasi Penyelesaian Masalah Wilayah Nasional dan Dasar Laut dinyatakan tidak berlaku lagi, dan segala tugas, fungsi dan tanggung jawabnya beralih kepada Dewan Kelautan Nasional.

Pasal 12

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1996