Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985 tentang PENGENAAN PEMUNGUTAN DAN PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN

Semua hasil hutan yang dipungut di seluruh INDONESIA dikenakan Iuran Hasil Hutan sesuai dengan Ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 22 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 1980.

(1) Pengenaan Iuran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 khusus untuk kayu dilaku kan setelah diolah. (2) Terhadap kayu yang tidak mungkin dikenakan Iuran Hasil Hutan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

Pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan Pemegang Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan, dan Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu lainnya wajib menyampaikan laporan hasil produksinya untuk disahkan oleh Instansi Kehutanan setempat.

(1) Pemegang Izin Usaha Industri pengolahan kayu wajib membuat laporan persediaan kayu sebelum dan sesudah diolah dan menyampaikannya Kepada Instansi Kehutanan setempat; (2) Pemegang Izin Usaha Industri pengolahan kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membuat Daftar Kayu Olahan yang akan diperdagangkan dan/atau dipakai sendiri untuk diperiksa kebenarannya oleh Instansi Kehutanan setempat dan menjadi dasar penerbitannya Surat Perintah Pembayaran Iuran Hasil Hutan;

(3) Daftar Kayu Olahan yang telah disahkan sekaligus merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 28 Tahun 1985.

Ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

(1) Kecuali untuk kayu olahan yang akan diekspor dan hasil industri kecil, pelunasan Surat Perintah Pembayaran Iuran Hasil Hutan dilakukan selambat-lambatnya 20 (duapuluh) hari terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran Iuran Hasil Hutan; (2) Pelunasan Surat Perintah Pembayaran Iuran Hasil Hutan atas kayu yang akan diekspor dipotong langsung oleh Bank Devisa pada saat negosiasi wesel atau pada saat pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) bagi yang melaksanakan ekspor tanpa Letter of Credit (L/C); (3) Tata cara pelunasan Surat Perintah Pembayaran Iuran Hasil Hutan atas kayu olahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan.

(1) Pembayaran Iuran Hasil Hutan dari industri kecil dilakukan kepada Bendaharawan Penerima yang ditunjuk untuk itu. (2) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan.

(1) Pelunasan Surat Perintah Pembayaran Iuran Hasil Hutan dan penyetoran hasil pembayaran yang diterima oleh Bendaharawan Penerima dilakukan di Bank INDONESIA Cabang setempat baik secara langsung maupun melalui Bank Devisa, atau Bank lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh Menteri Keuangan, untuk keuntungan rekening Iuran Hasil Hutan; (2) Penyetoran hasil pelunasan atau pembayaran oleh Bank selain Bank INDONESIA Cabang kepada Bank INDONESIA Cabang setempat dilaksanakan selambat-lambatnya pada setiap akhir minggu; (3) Uang hasil pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada akhir hari kerja berikutnya disetor ke Kantor Pusat Bank INDONESIA untuk keuntungan Rekening Penampungan Iuran Hasil Hutan.

(1) Pembagian Iuran Hasil Hutan ditetapkan dengan perimbangan sebagai berikut

a. 60 % (enampuluh persen) yang terbagi atas 40 % (empatpuluh persen) untuk pembiayaan pembangunan Daerah Tingkat I dan 20 % (duapuluh persen) untuk pembiayaan pembangunan Daerah Tingkat II, dibukukan untuk keuntungan rekening Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

b. 25 % (duapuluh persen) untuk pembiayaan rehabilitasi hutan dan kehutanan secara nasional, dibukukan untuk keuntungan rekening Bedaharawan Umum Negara pada Kantor Pusat Bank INDONESIA;

c. 15 % (limabelas persen) untuk pembiayaan kehutanan daerah, dibukukan untuk keuntungan rekening Menteri Kehutanan pada Kantor Pusat Bank INDONESIA. (2) Pelaksanaan pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap akhir bulan oleh Kantor Pusat Bank INDONESIA. (3) Pembagian Iuran Hasil Hutan kepada masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara menyalurkannya melalui rekening Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I pada Bank INDONESIA

Cabang di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan berdasarkan perbandingan tertimbang yang ditentukan oleh Menteri Kehutanan; (4) Dalam hal di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I tidak terdapat Bank INDONESIA Cabang, maka penyaluran bagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui Bank milik Pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan. (5) Pembagian Iuran Hasil Hutan untuk Daerah Tingkat II dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah penerimaannya dengan cara menyalurkannya langsung ke Kas Daerah Tingkat II yang bersangkutan atas dasar perbandingan tertimbang yang ditentukan oleh Dinas Kehutanan setempat.

Gubernur Bank INDONESIA menyampaikan laporan se tiap awal bulan berikutnya atas pelaksanaan pem bagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, dan Menteri Dalam Negeri.

Menteri Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bank INDONESIA melakukan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, semua peraturan pelaksanaan yang telah dikeluarkan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 22 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 1980 dan Keputusan PRESIDEN Nomor 55 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 37 Tahun 1980 tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Keputusan PRESIDEN ini.

Ketentuan-ketentuan tentang tata cara pemungutan Iuran Hasil Hutan bukan kayu diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pada saat mulai berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, Keputusan PRESIDEN Nomor 55 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pungutan dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 37 Tahun 1980 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1985.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Nopember 1985 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD SOEHARTO