Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN

(1) Iuran Hasil Hutan Atas Kayu merupakan iuran wajib yang harus dipungut dan disetor oleh Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu atas Kayu bulat dan/atau bahan baku serpih yang diterimanya. (2) Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu wajib menghitung dan menyetorkan sendiri Iuran Hasil Hutan Atas Kayu yang menjadi kewajibannya. (3) Dalam Hal Iuran Hasil Hutan Atas Kayu tidak dapat dipungut dan disetor melalui Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu, pengenaan, pemungutan dan penyetorannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

(1) Pengenaan Iuran Hasil Hutan Atas Kayu dilakukan setelah kayu bulat dan/atau bahan baku serpih diterima oleh Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu di

tempat penimbunan kayunya. (2) Pengenaan Iuran Hasil Hutan atas hasil hutan lainnya diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

(1) Setiap Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu sebagai Wajib Pungut dan Wajib Setor Iuran Hasil Hutan Atas Kayu wajib mendaftarkan perusahaannya kepada Departemen Kehutanan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pungut dan Wajib Setor Iuran Kehutanan (NPWS-WUT).

(2) Pendaftaran untuk memperoleh NPWS-HUT dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Keputusan ini ditetapkan atau sejak usaha Industri Pengolahan Kayu Hulu mulai beroperasi. (3) Departemen Kehutanan Wajib mengeluarkan NPWS-HUT dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pendaftaran dari Wajib Pungut dan Wajib Setor Iuran Hasil Hutan Atas Kayu. (4) Wajib Pungut dan Wajib Setor Iuran Hutan Atas Kayu yang belum atau tidak mendaftarkan perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenakan Iuran Hasil Hutan secara jabatan oleh Menteri Kehutanan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari Iuran Hasil Hutan yang masih terhutang.

Tarif Iuran Hasil Hutan Atas Kayu ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan.

(1) Iuran Hasil Hutan Atas Kayu terhutang pada saat kayu bulat dan atau bahan baku serpih diterima oleh Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu di Tempat Penimbunan Kayunya. (2) Iuran Hasil Hutan Atas Kayu yang terhutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan dengan kayu bulat dan/atau bahan baku serpih yang diterima dalam satu bulan.

(1) Penyetoran Iuran Hasil Hutan Atas Kayu yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipungut dan disetor ditempat Industri Pengolahan Kayu Hulu terdaftar dan memperoleh NPWS-HUT. (2) Penyetoran Iuran Hasil Hutan Atas Kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada Cabang Bank INDONESIA setempat baik secara langsung maupun melalui Bank Devisa untuk untung rekening Menteri Kehutanan atau Bank lainnya yang ditunjuk Menteri Kehutanan untuk untung rekening Menteri Kehutanan.

(3) Bank penerima setoran selain Cabang Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menyetorkan Iuran Hasil Hutan Atas Kayu yang diterimanya ke Cabang Bank INDONESIA setempat selambat-lambatnya setiap akhir minggu, dan pada hari kerja berikutnya disetorkan ke Kantor Pusat Bank INDONESIA untuk untung rekening Menteri Kehutanan.

(1) Iuran Hasil Hutan Atas Kayu yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya.

(2) Atas keterlambatan penyetoran Iuran Hasil Hutan Atas Kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Iuran Hasil Hutan Atas Kayu yang terlambat disetor.

(1) Pengusasha Industri Pengolahan Kayu Hulu wajib:

a. Melaporkan setiap penerimaan kayu bulat dan/atau bahan baku serpih di tempat penimbunan kayunya kepada Menteri Kehutanan;

b. Melakukan penentuan dalam pembukuan secara teratur, lengkap dan benar atas perolehan, penggunaan dan persediaan kayu bulat dan/atau bahan baku serpih serta produksi, penjualan dan pemakaian sendiri kayu olahan dengan menyebutkan asal, jumlah dan jenis kayu;

c. Menyampaikan laporan bulanan berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.

d. Menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran Iuran Hasil Hutan Atas Kayu kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya. (2) Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan Iuran Hasil Hutan Atas Kayu secara jabatan oleh Menteri Kehutanan ditambah sanksi administratif berupa denda yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah memperhatikan pendapat Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan.

(1) Setiap kayu bulat dan/atau bahan baku serpih yang diangkut oleh Pengusaha Pemegang Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pemungutan Hasil Hutan, Ijin Pemanfaatan Kayu dan Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu wajib dilengkapi Surat Angkutan Kayu Bulat dan/atau Bahan Baku Serpih yang dibuat oleh Pengusaha yang bersangkutan.

(2) Setiap kayu olahan yang diangkut oleh Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu wajib dilengkapi dengan Surat Angkutan Kayu Olahan yang dibuat oleh Perusahaan yang bersangkutan.

(1) Pembagian Iuran Hasil Hutan Atas Kayu ditetapkan dengan perimbangan sebagai berikut:

a. 45% (empat puluh lima persen) yang terbagi atas 30% (tiga puluh persen) untuk pembiayaan pembangunan Daerah Tingkat I dan 15% (lima belas persen) untuk pembiayaan pembangunan Daerah Tingkat II dibukukan untuk untung rekening Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

b. 20% (dua puluh persen) untuk pembiayaan rehabilitasi hutan dan kehutanan secara nasional, dibukukan untuk untung rekening Bendahara Umum Negara pada Kantor Pusat Bank INDONESIA;

c. 15% (lima belas persen) untuk pembiayaan kehutan daerah , dibukukan untuk untung rekening Menteri Kehutanan pada Kantor Pusat Bank INDONESIA dan dilaporkan penggunaannya kepada Menteri Keuangan.

d. 20% (dua puluh persen) untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk untung rekening Direktur Jenderal Pajak. (2) Pelaksanaan pembagian Iuran Hasil Hutan Atas Kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap akhir bulan oleh Kantor Pusat Bank INDONESIA dengan Ketentuan bahwa bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, disetorkan langsung dari Rekening Menteri Kehutanan ke Rekening Bendahara Umum Negara sebagai Penerimaan Bukan Pajak Departemen Kehutanan. (3) Pembagian Iuran Hasil Hutan Atas Kayu pada masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan Cara menyalurkannya melalui Rekening Gubernur Kepada Daerah Tingkat I pada Cabang Bank INDONESIA di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan berdasarkan perbandingan tertimbang yang ditentukan oleh Menteri Kehutanan. (4) Dalam hal di Ibukota Propinsi Tingkat I tidak terdapat Cabang Bank INDONESIA, maka penyaluran bagian Iuran Hasil Hutan Atas Kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui Bank Milik Pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan. (5) Pembagian Iuran Hasil Hutan Atas Kayu untuk Daerah Tingkat II dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah penerimaannya, dengan cara menyalurkannya langsung ke Kas Daerah Tingkat II yang bersangkutan atas dasar perbandingan tertimbang yang ditentukan oleh Dinas Kehutanan setempat. (6) Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

Gubernur Bank INDONESIA setiap awal bulan berikutnya menyampaikan laporan pelaksanaan pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal II kepada Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri.

(1) Menteri Kehutanan dapat melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaksanaan kewajiban Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10. (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Kehutanan bekerjasama dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan.

Wajib Pungut dan Wajib Setor Iuran Hasil Hutan Atas Kayu yang tidak melaksanakan pembayaran dan/atau penyetoran Iuran Hasil Hutan Atas Kayu sebagaimana mestinya dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan PRESIDEN ini diatur oleh Menteri Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bank INDONESIA baik bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Iuran Hasil Hutan Atas Kayu untuk kurun waktu tanggal 1 Juli 1990 sampai dengan tanggal 30 Juni 1991 dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Iuran Hasil Hutan Atas Kayu yang terhutang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran berdasarkan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a; b. Dalam hal Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, c atau menyampaikan laporan yang tidak benar atau dari hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Instansi Kehutanan terdapat kekurangan pembayaran Iuran Hasil Hutan Atas Kayu, Menteri Kehutanan dapat menerbitkan secara jabatan Surat Perintah Pembayaran dan/atau Surat Perintah Pembayaran Tambahan Iuran Hasil Hutan Atas Kayu yang belum atau kurang disetor ditambah sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2).

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, Iuran Hasil Hutan Atas Kayu yang terhutang atas kayu olahan yang ada pada Industri Pengolahan Kayu yang belum dilunasi per 30 Juni 1990 diselesaikan pembayarannya berdasarkan ketentuan Keputusan PRESIDEN Nomor 77 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 36 Tahun 1989.

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur oleh Menteri Kehutanan.

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, Keputusan PRESIDEN Nomoir 77 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 36 Tahun 1989 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1990.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1990 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990 NOMOR 33