Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 tentang TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN RI

Orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Republik INDONESIA yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UNDANG-UNDANG Nomor 62 Tahun 1958 dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan Republik INDONESIA.

Tiap pemohon menyampaikan permohonannya secara tertulis dalam bahasa INDONESIA di atas kertas bermeterai cukup kepada Menteri Kehakiman Republik INDONESIA melalui pengadilan negeri dari tempat tinggal pemohon, yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti/surat-surat sebagai berikut: a. Salinan sah akte kelahiran atau surat kenal lahir pemohon; b. Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi setempat yang menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal secara sah di INDONESIA selama lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut; c. Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepala Kepolisian setempat; d. Salinan sah akte perkawinan dan surat persetujuan istri (bagi yang sudah kawin) atau salinan sah akte perceraian/kematian suami atau surat keterangan dari kantor catatan sipil setempat yang menyatakan bahwa wanita pemohon pewarganegaraan benar-benar tidak terikat dalam tali perkawinan; e. Surat keterangan kesehatan dari dokter; f. Bukti pembayaran uang pewarganegaraan dari kas negara; g. Surat keterangan bermata pencaharian tetap dari pejabat pemerintah sekurang-kurangnya camat; h. Surat keterangan dari perwakilan negara asal atau surat bukti bahwa setelah memperoleh kewarganegaraan Republik INDONESIA, pemohon tidak mempunyai kewarganegaraan lain; i. Pas foto.

(1) Pengadilan negeri setempat setelah menerima berkas permohonan pewarganegaraan segera memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan memintakan surat keterangan tentang kesetiaan pemohon terhadap Negara

kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setempat.

(2) Sambil menunggu surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan negeri menguji pemohon mengenai kemampuannya berbahasa INDONESIA dan pengetahuan tentang sejarah INDONESIA.

(3) Pengadilan negeri setempat mengirimkan berkas permohonan pewarganegaraan secara lengkap kepada Menteri Kehakiman selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah diterimanya permohonan.

(1) Menteri Kehakiman meneliti berkas permohonan pewarganegaraan yang diterima dari pengadilan negeri dan dalam melakukan penelitian tersebut Menteri Kehakiman membentuk Tim Peneliti yang keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Kehakiman, Sekretariat Negara, dan Badan Koordinasi Intelijen Negara.

(2) Menteri Kehakiman selanjutnya menyampaikan kepada PRESIDEN pertimbangan terhadap permohonan pewarganegaraan yang bersangkutan berikut berkasnya.

(3) Penyelesaian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya dua puluh delapan hari sejak diterimanya berkas permohonan.

(1) PRESIDEN memberikan keputusan mengenai permohonan pewarganegaraan, dan petikan Keputusan PRESIDEN disampaikan oleh Sekretariat Negara kepada pengadilan negeri setempat berikut salinannya kepada Menteri Kehakiman selambat-lambatnya tujuh hari setelah keluarnya Keputusan PRESIDEN tersebut.

(2) Kepada pemohon pewarganegaraan diberikan tembusan surat pengantar sebagimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai pemberitahuan.

(1) Pengadilan negeri setempat mengambil sumpah atau janji setia kepada Negara Republik INDONESIA dari pemohon yang dikabulkan selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan setelah tanggal Keputusan PRESIDEN.

(2) Pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dengan berita acara pengambilan sumpah atau janji setia kepada Negara Republik INDONESIA, dengan ketentuan penyampaiannya sebagai berikut:

a. asli untuk pemohon/yang diambil sumpah atau janji setianya;

b. tembusan kesatu untuk Departemen Kehakiman;

c. tembusan kedua untuk Sekretariat Negara;

d. tembusan ketiga untuk Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Dalam rangka kelancaran, kecepatan serta pengamanan pelaksanaan dari Keputusan PRESIDEN ini, Menteri Kehakiman dapat membentuk dan menugaskan Tim Kerja sesuai dengan kebutuhan.

Permohonan pewarganegaraan yang sebelum dikeluarkannya Keputusan PRESIDEN ini sudah diterima, diselesaikan menurut ketentuan dalam Keputusan PRESIDEN ini.

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini maka Keputusan PRESIDEN Nomor 13 Tahun 1980 tentang Tatacara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik INDONESIA dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO