PERCEPATAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1995

TENTANG

PERCEPATAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN

REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penyelesaian proses

pewarganegaraan orang asing hasil pendataan Departemen Dalam

Negeri sebagaimana dilaporkan Menteri Dalam Negeri kepada

Presiden dengan surat Nomor 471/2/2099/SJ tanggal 21 Juni 1995,

dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk menyederhanakan

cara pemenuhan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan

Presiden Nomor 57 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelesaian

Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia;

• bahwa untuk kelancaran dan kecepatan pelaksanaan pewarganegaraan

dimaksud dipandang perlu mengeluarkan pedoman dengan Instruksi

Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1976 (Lembaran

Negara Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3077);

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3474);

1. Keputusan…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 tentang Tata Cara

Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Sekretaris Negara;

1. Menteri Kehakiman;

3, Menteri Dalam Negeri;

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Secara bersama dan terkoordinasi mengambil langkah-langkah guna lebih

mempercepat penyelesaian permohonan kewarganegaraan Republik

Indonesia bagi orang asing yang telah didata Departemen Dalam Negeri

dan dilaporkan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden dengan surat

Nomor 471.2/2099/SJ tanggal 21 Juni 1995.

KEDUA : Menteri Kehakiman bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala

Kepolisian Republik Indonesia sesuai bidangnya menyusun petunjuk

teknis bagi penyederhanaan cara pemberian;

1. Surat keterangan keimigrasian;

2. Surat keterangan kesetiaan permohonan terhadap Negara yang

diberikan oleh Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;

1. Surat keterangan berkelakuan baik;

2. Surat keterangan kesehatan dari dokter, secara gabungan sesuai

dengan daftar hasil pendataan yang dilakukan Departemen Dalam

Negeri serta berdasarkan kelompok wilayah pendataan tersebut.

KETIGA : Penyelesaian seluruh proses pewarganegaraan dalam Instruksi Presiden

ini dilakukan selambat-lambatnya bulan Maret 1996.

Instruksi…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 10 Nopember 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO