Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1988 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1988

Mengubah Ketentuan BAB VIII dan BAB XVIII Keputusan PRESIDEN nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 32 Tahun 1988, sehingga pengaturan mengenai kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Departemen Perindustrian

dan Departemen Kehutanan seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"BAB VIII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Nopember 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O

Departemen Perindustrian sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Tugas Pokok Departemen Perindustrian adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perindustrian.

Departemen Perindustrian terdiri dari :

1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Industri Mesin, Logam Dasar dan Elektronika;
5. Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar;
6. Direktorat Jenderal Aneka Industri;
7. Direktorat Jenderal Industri Kecil;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
9. Pusat;
10. Instansi Vertikal di Wilayah.

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hubungan Masyarakat;
5. Biro Hukum dan Organisasi;
6. Biro Kerjasama Luar Negeri;
7. Biro Umum.

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
4. Inspektur Umum;
5. Inspektur Pembangunan.

Direktorat Jenderal Industri Mesin, Logam Dasar, dan Eletronika terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direntorat Bina Program;
3. Direktorat Industri Mesin dan Mesin Listrik;
4. Direktorat Industri Logam Dasar;
5. Direktorat Industri Elektronika;
6. Direktorat Industri Alat Angkutan Darat dan Udara;
7. Direktorat Industri Perkapalan.

Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat Industri Selulosa dan Karet;
4. Direktorat Industri Agro Kimia;
5. Direktorat Industri Kimia Organik;
6. Direktorat Industri Kimia Anorganik.

Direktorat Jenderal Aneka Industri terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat Industri Pangan;
4. Direktorat Industri Tekstil;
5. Direktorat Industri Kimia;
6. Direktorat Industri Alat Listrik dan Logam;
7. Direktorat Bahan Bangunan dan Umum.

Direktorat Jenderal Industri Kecil terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat Industri Pangan;
4. Direktorat Industri Sandang dan Kulit;
5. Direktorat Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
6. Direktorat Industri Kerajinan Umum;
7. Direktorat Industri Logam.

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri terdiri dari :

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Penelitian Industri;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perekayasaan Industri;
4. Pusat Pengembangan Iklim Industri;
5. Pusat Peragaan dan Visualisasi Industri.

Pusat terdiri dari :

1. Pusat Pendidikan dan latihan Pegawai;
2. Pusat Pembinaan Latihan Ketrampilan dan Kejuruan Industri;
3. Pusat Standardisasi Industri;
4. Pusat Pengolahan dan Analisis Data.

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Perindustrian di Wilayah.

Departemen Kehutanan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Tugas pokok Departemen Kehutanan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan.

Departemen Kehutanan terdiri dari :

1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal
4. Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan;
5. Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan;
6. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam;
7. Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
9. Pusat;
10. Instansi Vertikal di Wilayah.

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum dan Organisasi;
5. Biro Hubungan Luar Negeri dan Hubungan Masyarakat;
6. Biro Umum.

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Kepegawaian;
3. Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
4. Inspektur Umum;
5. Inspektur Pembangunan.

Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Rencana Pengusahaan Hutan;
3. Direktorat Bina Pemungutan Hasil Hutan;
4. Direktorat Pemanfaatan Hasil Hutan;
5. Direktorat Tertib Peredaran Hasil Hutan;

Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Hutan Tanaman Industri;
3. Direktorat Konservasi Tanah;
4. Direktorat Reboisasi dan Penghijauan;
5. Direktorat Penyuluhan Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perlindungan Hutan;
3. Direktorat Pelestarian Alam;
4. Direktorat Taman Nasional dan Hutan Wisata;
5. Direktorat Penyuluhan Konservasi Sumberdaya Alam.

Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Inventarisasi Hutan;
3. Direktorat Tata Guna Hutan;
4. Direktorat Pengukuhan dan Perpetaan Hutan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan terdiri dari :

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan;

Pusat terdiri dari :

1. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
2. Pusat Pembinaan Pendidikan dan Latihan Kehutanan.

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Kehutanan."