Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN Persetujuan ini berlaku terhadap orang-orang dan badan-badan yang merupakan penduduk salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan.

PAJAK-PAJAK YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN

1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh setiap Negara pihak pada Persetujuan, bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya, tanpa memperhatikan cara pemungutan pajak-pajak tersebut.
2. Dianggap sebagai pajak-pajak atas penghasilan adalah, semua pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan, atau unsur-unsudr penghasilan termasuk pajak-pajak atas keutungan yang diperoleh dari pemindahtanganan harta gerak atau harta tak gerak, pajak-pajak atas upah atau gaji.
3. Persetujuan ini berlaku bagi pajak-pajak yang ada sekarang, khususnya pajak-pajak yang berlaku terhadap mana Persetujuan ini berlaku, adalah: a) sepanjang mengenai Republik INDONESIA: pajak penghasilan yang dikenakan berdasarkan UNDANG-UNDANG Pajak Penghasilan 1984 (UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah), (selanjutnya disebut sebagai pajak INDONESIA); b) sepanjang mengenai Republik Arab Mesir: (i) pajak atas penghasilan yang diterima dari harta tak gerak (meliputi pajak atas tanah dan pajak atas bangunan). (ii) pajak atas pengahsilan orang pribadi, (iii) pajak atas laba usaha perusahaan, (iv) bea untuk pengembangan sumber-sumber keuangan negara, (v) pajak-pajak tambahan yang dipungut sebesar suatu prosentase dari pajak yang disebutkan di atas, (selanjutnya disebut sebagai pajak Mesir).
4. Persetujuan ini akan berlaku pula terhadap setiap pajak yang serupa atau pada

hakekatnya sama yang dikenakan setelah tanggal penandatangan Persetujuan ini sebagai tambahan, atau sebagai pengganti dari pajak-pejak yang sekarang berlaku. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan saling memberitahukan satu sama lain mengenai setiap perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam perundang-undangan masing-masing.

PENGERTIAN UMUM

1. Kecuali jika dari hubungan kalimatnya diartikan lain, yang dimaksud dalam Persetujuan ini dengan : (a) (i) istilah "INDONESIA" meliputi wilayah

sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangannya dan wilayah lautan dimana Republik INDONESIA mempunyai kedaulatan, hak-hak kedaulatan atau juridiksi sehubungan dengan hukum internasional; (ii) istilah Mesir meliputi Republik Arab Mesir dan jika digunakan dalam pengertian geografis, istilah Mesir meliputi : (a) wilayah teritorial dan wilayah lautan; dan (b) dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya dalam wilayah lautan yang berbatasan dengan pantai, yang menurut perundang-undangannya dan hukum internasional sehubungan dengan ekplorasi dan eksploitasi sumber-suber alam di area tersebut, tetapi hanya untuk digunakan bagi orang, kekayaan atau kegiatan yang menurut Persetujuan ini diterapkan sehubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi tersebut. (b) istilah Negara pihak pada Persetujuan dan Negara pihak lainnya pada Persetujuan berarti INDONESIA atau Mesir, tergantung dari hubungan kalimatnya; (c) istilah orang/badan meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap kumpulan dari orang-orang dan/atau badan-badan; (d) istilah perseroan berarti setiap badan hukum atau setiap kesatuan hukum yang tujuan pemungutan pajak diperlakukan sebagai suatu badan hukum; (e) istilah perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan masing-masing berarti suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan; (f) istilah pajak berarti pajak INDONESIA atau pajak Mesir sesuai hubungan kalimatnya; (g) istilah lalu lintas internasional berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang dilakukan oleh suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, kecuali jika kapal atau pesawat udara itu semata-mata dioperasikan antara tempat-tempat di Negara pihak lainnya pada Persetujuan; (h) itilah pejabat yang berwenang berarti: (i) dalam hal INDONESIA - Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah; (ii) dalam hal Mesir - Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah; (i) istilah warganegara berarti: (i) setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan; (ii) setiap badan hukum, usaha bersama atau persekutuan yang statusnya

mereka peroleh berdasarkan hukum yang berlaku pada salah satu Negara pihak pada Persetujuan; 2. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan, setiap istilah yang tidak dirumuskan dalam Persetujuan ini mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara itu sepanjang mengenai pajak-pajak yang diatur dalam Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain.

PENDUDUK

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan" berarti setiap orang dan badan, yang menurut perundang-undangan Negara tersebut dapat dikenakan pajak di Negara itu berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemennya ataupun dasar lainnya yang sifatnya serupa.
2. Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut : a) ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara di mana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok); b) jika Negara di mana pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia menurut kebiasaan berdiam; c) jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara pihak pada Persetujuan atau sama sekali tidak mempunyainya di salah satu Negara tersebut maka ia akan ianggap sebagai penduduk Negara pihaj pada Persetujuan dimana ia menjadi warga negara; d) jika ia menjadi warga negara dari kedua Negara atau sama sekali tidak menjadi warga negara dari salah satu negara tersebut, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalahnya tersebut berdasarkan persetujuan bersama.
3. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1, suatu badan mempunyai tempat kedudukan di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut: a) ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia adalah warganegara. b) jika ia bukan warganegara dari dua Negara pihak pada Persetujuan ia dianggap sebagai penduduk di Negara dimana tempat manajemen efektifnya berada.
4. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan pada ayat 1 suatu badan selain orang pribadi atau suatu perusahaan menjadi penduduk kedua Negara pihak pada Persetujuan pejaba-pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan melalui persetujuan bersama dan menntukan cara penerapan Persetujuan terhadap orang dan badan tersebut.

BENTUK USAHA TETAP

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha dari suatu perusahaan dijalankan.
2. Istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi : (a) suatu tempat kedudukan manajemen; (b) suatu cabang; (c) suatu kantor; (d) suatu pabrik; (e) suatu bengkel; (f) suatu gudang atau tempat penyimpanan barang yang digunakan sebagai tempat penjualan; g) suatu lokasi pertanian atau perkebunan; h) suatu lokasi tambang, suatu sumur minyak atau gas, suatu tempat penggalian atau tempat eksplorasi atau eksploitasi sumber alam, anjungan untuk pengeboran atau kapal yang digunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya alam;
3. Istilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi : a) suatu lokasi pembuatan bangunan atau proyek konstruksi atau kegiatan-kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan itu, tetapi hanya jika pembuatan bangunan, proyek atau kegiatan-kegiatan itu berlangsung di Negara pihak pada Persetujuan untuk masa lebih dari 6 bulan; b) suatu proyek perakitan atau instalasi yang berlangsung untuk masa lebih dari 4 bulan. c) pemberian jasa, termasuk jasa konsultan oleh suatu perusahaan melalui karyawannya atau personil lainnya yang ditunjuk itu oleh perusahaan untuk tujuan itu, tetapi hanya sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung (untuk proyek yang sama yang ada kaitannya) dalam suatu negara selama masa atau masa-masa yang lebih dari tiga bulan didalam jangka waktu 12 bulan.
4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal ini, istilah bentuk usaha tetap tidak meliputi : a) penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan; b) pemilikan suatu persediaan barang-brang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan; c) pemilikan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain; d) pemilikan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk mengumpulkan informasi bagi keperluan perusahaan; e) pemilikan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud menjalankan setiap kegiatan lainnya yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan; f) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk melakukan gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan pada sub-ayat a) sampai dengan sub ayat e) sepanjang hasil penggabungan semua kegiatan-kegiatan tersebut bersifat persiapan atau penunjang.
5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, apabila orang atau badan, kecuali agen yang bertindak bebas sebagaimana berlaku ayat 7, bertindak di suatu Negara pihak pada Persetujuan atas nama perusahaan yang berkedudukan di

Negara lainnya pada Persetujuan, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Negara yang disebutkan pertama atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan tersebut, jika ia: a) mempunyai dan biasa melakukan wewenang untuk berunding dan menutup kontrak-kontrak atas nama perusahaan tersebut, kecuali kegiatan itu hanya terbatas pada apa yang diatur dalam ayat 4, yang meskipun dilakukan melalui suatu tempat usaha tetap, tempat tersebut bukan merupakan bentuk usaha tetap sesuai dengan ketentuan ayat tersebut; b) tidak mempunyai wewenang seperti itu, tetapi meproduksi atau memproses di Negara tersebut barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan. 6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal ini, suatu perusahaan asuransi dari satu Negara pihak pada Persetujuan kecuali yang menyangkut reasuransi, akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lain pada Persetujuan apabila perusahaan tersebut memungut premi di wilayah negara lain pada Persetujuan apabila perusahaan tersebut memungut premi di wilayah negara lain tersebut atau mengasuransikan risiko yang terletak di negara itu melalui seroang pegawai atau perwakilan yang bukan merupakan agen yang bertindak bebas seperti dimaksud pada ayat 7. 7. Suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan hanya semata-mata karena perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui makelar, komisioner umum, atau agen lainnya yang bertindak bebas, sepanjang orang atau badan tersebut bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim. Namun demikian, bilamana kegiatan agen dimaksud seluruhnya atau hampir seluruhnya dilakukan untuk perusahaan itu atau sekutu perusahaannya, maka ia tidak akan dianggap sebagai agen yang bertindak bebas dalam pengertian ayat ini. 8. Jika suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan menguasai atau dikuasai oleh perseroan yang berkedudukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan ataupun menjalankan usaha di Negara pihak lainnya itu (baik melalui suatu bentuk usaha tetap ataupun dengan suatu cara lain), maka hal itu tidak dengan sendirinya akan berakibat bahwa salah satu dari perseroan itu merupakan bentuk usaha tetap dari yang lainnya.

PENGHASILAN DARI HARTA TAK GERAK

1. Penghasilan yang diperoleh seorang penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dari harta tak gerak (termasuk penghasilan yang diperoleh dari pertanian atau kehutanan) yang berada di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut.
2. Istilah "harta tak gerak" akan mempunyai arti sesuai dengan perundang-undangan Negara pihak pada Persetujuan di mana harta yang bersangkutan berada. Istilah tersebut meliputi juga benda-benda yang menyertai harta tak gerak, ternak dan peralatan yang dipergunakan dalam usaha pertanian dan kehutanan, hak-hak terhadap mana berlaku ketentuan-ketentuan dalam hukum umum mengenai pemilikan atas lahan, hak memungut hasil atas harta tak gerak, serta hak atas pembayaran-pembayaran tetap atau tak tetap sebagai balas jasa untu pengerjaan,

atau hak untuk mengerjakan kandungan mineral, sumber-sumber dan sumber kekayaan alam lainnya, kapal laut, perahu dan pesawat udara tidak dianggap sebagai harta tak gerak. 3. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 berlaku juga terhadap penghasilan yang diperoleh dari penggunaan secara langsung, dari penyewaan, atau dari penggunaan harta tak gerak dalam bentuk apapun. 4. Ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 1 dan 3 berlaku juga terhadap penghasilan yang diperoleh dari harta tak gerak suatu perusahaan dan terhadap penghasilan dari harta tak gerak yang digunakan dalam menjalankan pekerjaan bebas.

LABA USAHA

1. Laba suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagai dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari (a) bentuk usaha tetap tersebut; (b) penjualan yang dilakukan di Negara lainnya atas barang-barang atau barang dagangan yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetap itu; atau (c) kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang dijalankan di Negara lain itu yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap itu.
2. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 3, jika suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap itu oleh masing-masing Negara ialah laba yang diperolehnya seandainya bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan yang terpisah dan bertindak bebas yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau serupa, dalam keadaan yang sama atau serupa, dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap itu.
3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha dari bentuk usaha tetap itu termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum, baik yang dikeluarkan di Negara dimana bentuk usaha tetap itu berada ataupun di tempat lain. Namun demikian, tidak diperkenankan untuk dikurangkan ialah pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya (selain dari penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan) oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya, berupa royalti, biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran lain yang serupa karena penggunaan paten atau hak-hak lainnya atau berupa komisi untuk jasa-jasa khusus yang dilakukan atau untuk manajemen atau kecuali dalam usaha perbankan, berupa bunga atas uang yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap. Sebaliknya tidak akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha terhadap jumlah-jumlah yang dibayarkan (selain dari penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan) oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya, berupa royalti, biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran lain yang serupa karena pengguanan paten dan hak-hak lainnya atau ebrupa komisi untuk jasa-jasa khusus yang dilakukan atau untuk manajemen atau kecuali dalam usaha

perbankan, berupa bunga atas uang yang dipinjamkan kepada kantor pusat atau kantor-kantor lainnya. 4. Suatu bentuk usaha tetap yang semata-mata melakukan pembelian barang-barang atau barang-barang dagangan untuk kepentingan perusahaannya, dianggap tidak memperoleh laba dari kegiatan tersebut. 5. Sepanjang merupakan kebiasaan di Negara pihak pada Persetujuan untuk menentukan besarnya laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap berdasarkan suatu pembagian secara proporsional atas seluruh laba perusahaan terhadap berbagai bagiannya, maka ketentuan Pasal ini tidak akan menghalangi Negara pihak pada Persetujuan untuk menentukan besarnya laba yang akan dikenakan pajak berdasarkan pembagian secara proporsional tersebut seperti yang lazim digunakan; namun, cara pembagian secara proporsional tersebut harus sedemikian rupa sehingga hasilnya akan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal ini. 6. Demi penerapan ayat-ayat terdahulu, besarnya laba bentuk usaha tetap harus ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun kecuali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk melakukan penyimpangan. 7. Jika dalam jumlah laba termasuk bagian-bagian penghasilan yang diatur secara tersendiri pada Pasal-pasal lain dalam Persetujuan ini, maka ketentuan Pasal-pasal tersebut tidak akan terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan Pasal ini.

PERKAPALAN DAN PENGANGKUTAN UDARA

1. Laba yang diperoleh dari pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat udara di jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana perusahaan tersebut berkedudukan.
2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 berlaku pula terhadap laba dari penyertaan dalam suatu gabungan perusahaan, suatu usaha bersama atau dari suatu perwakilan untuk operasi internasional.

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

1. Apabila a) suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen pengawasan atau modal suatu perusahaan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, atau b) orang atau badan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang meyimpang dari yang lazimnya berlaku antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, maka setiap laba yang seharusnya diterima oleh salah satu perusahaan jika syarat-syarat itu tidak ada, namun tidak diterimanya oleh salah satu perusahaan jika syarat-syarat itu tidak ada, namun tidak diterimanya karena adanya syarat-syarat-syarat tersebut, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak.
2. Apabila suatu Negara pihak pada Persetujuan melakukan pembetulan atas laba

suatu perusahaan di Negara itu - dan dikenakan pajak - dan bagian laba yang dibetulkan itu adalah juga merupakan laba perusahaan yang telah dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dan laba tersebut adalah laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan di Negara yang disebut adalah pertama seandainya berdasarkan syara-syarat yang dibuat antara kedua perusahaan yang sepenuhnya bebas, Negara pihak lainnya pada Persetujuan akan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas jumlah laba yang dikenakan pajak dari perusahaan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan tersebut. Dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian itu, diharuskan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalan Persetujuan ini. 3. Negara pihak pada Persetujuan tidak akan melakukan pembetulan laba perusahaan sebagaimana dmaksud pada ayat 1, apabila batas waktu yang diberikan oleh UNDANG-UNDANG masing-masing Negara telah dilampaui.

DIVIDEN

1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut.
2. Namun demikian dividen itu dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana perseroan yang membayarkan dividen tersebut berkedudukan dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila penerima dividen adalah pemilik saham yang menikmati dividen itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15 persen dari jumlah bruto dividen. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan MENETAPKAN cara penerapan dari pembatasan ini melalui persetujuan bersama. Ketentuan-ketentuan dalam ayat ini tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak atas laba perseroan darimana pembayaran deviden dibayarkan.
3. Istilah dividen sebagaimana digunakan dalam pasal ini berarti penghasilan dari saham-saham atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, yang berhak atas pembagian laba maupun penghasilan lainnya dan hak-hak perseroan yang dikenakan perlakuan pajak yang sama sebagai penghasilam dari saham-saham oleh UNDANG-UNDANG perpajakan Negara dimana perseroan yang membagikan dividen itu berkedudukan.
4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemilik saham yang menikmati dividen, yang merupakan penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dimana perseroan yang membayarkan dividen itu berkedudukan,melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas melalui suatu tempat usaha tetap yang berada di sana dan pemilikan saham-saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14, tergantung pada masalahnya.
5. Apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan memperoleh laba atau penghasilan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, Negara lain tersebut tidak boleh mengenakan pajak apapun juga atas dividen yang dibayarkan oleh perseroan itu, kecuali apabila dividen itu dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan atau apabila penguasaan saham-saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap yang berada di Negara lain

tersebut, juga tidak mengenakan pajak atas laba yang tidak sekalipun dividen-dividen yang dibayarkan atau laba yang tidak dibagikan itu terdiri seluruhnya atau sebagian dari laba atau penghasilan yang berasal dari Negara lain itu tersebut. 6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini, apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka keuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnya berdasarkan Undang-undangnya, namun pajak tambahan tesebut tidak akan melebihi 15 persen dari jumlah keuntungan setelah dikurangi pajak penghasilan dan pajak lainnya atas penghasilan yang dikenakan di Negara lain tersebut. 7. Tarip pajak pada ayat 2 dan ayat 6 Pasal ini tidak akan mempengaruhi ketentuan yang terdapat dalam setiap kontrak bagi hasil atau kontrak lainnya yang serupa mengenai sektor minyak dan gas bumi atau sektor pertambangan lainnya yang disetujui oleh Pemerintah Negara pihak pada Persetujuan, badan-badan pemerintahnya, perusahaan minyak dan gas milik negara, atau badan-badan lainnya yang merupakan penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan.

BUNGA

1. Bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persertujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan tersebut.
2. Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tempat bunga itu berasal, dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila penerima bunga adalah pemberi pinjaman yang menikmati bunga itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15 persen dari jumlah bruto bunga. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan MENETAPKAN cara pembatasan melalui persetujuan bersama.
3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 2, bunga yang berasal di suatu Negara pihak pada Persetujuan dan diterima oleh Pemerintah Negara dari pihak lainnya pada Persetujuan termasuk pemerintah daerahnya, bagian ketatanegaraan, Bank Sentral atau lembaga keuangan Milik Pemerintah, akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara yang disebut pertama.
4. Untuk keperluan-keperluan ayat 3, istilah Bank Sentral dan lembaga keuangan yang dikuasai Pemerintah termasuk : (i) Bank Sentral di masing-masing Negara pihak pada Persetujuan; (ii) lembaga keuangan lainnya, yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah dari masing-masing Negara pihak pada Persetujuan yang telah disetujui dari waktu ke waktu antara pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan.
5. Istilah "bunga" yang digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis tagihan hutang, baik yang dijamin dengan hipotik maupun tidak dan baik yang mempunyai hak atas pembagian laba maupun tidak dan khususnya penghasilan dari surat-surat perbendaharaan Negara dan surat-surat obligasi atau surat-surat hutang, termasuk premi dan hadiah yang terikat pada surat-surat berharga, obligasi atau surat-surat hutang tersebut, demikian pula semua penghasilan yang dipersamakan dengan penghasilan dari surat-surat perbendaharaan Negara dan surat-surat berharga, obligasi atau surat-surat hutang

tersebut, demikian pula penghasilan yang dipersamakan dengan penghasilan yang diperoleh dari uang yang dipinjamkan berdasarkan UNDANG-UNDANG perpajakan dari negara-negara dimana penghasilan itu berasal, termasuk bunga atas pembayaran untuk penjualan dimuka. 6. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemberi pinjaman yang menikmati bunga tadi, berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana tempat bunga itu berasal melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana, atau menjalankan pekerjaan bebas di Negara lainnya melalui suatu tempat tetep yang berada di sana, dan tagihan hutang yang menghasilkan bunga itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk a) bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, atau dengan b) kegiatan-kegiatan usaha yang disebutkan sebelumnya pada ayat 1 huruf c dari Pasal 7. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14, tergantung pada masalahnya, 7. Bunga dianggap berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan apabila yang membayarkan bunga adalah Negara itu sendiri, bagian ketatanegaraannya, pemerintah daerahnya, atau penduduk Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayar bunga itu, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan atau tidak, mempunyai bentuk usaha tetap atau tempat tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan di mana bunga yang dibayarkan menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, maka bunga itu akan dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan di mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada. 8. Jika karena alasan adanya hubunga istimewa antara pembayar bunga dengan pemilik yang menikmati bunga atau antara keduanya dengan orang atau badan lain dengan memperhatikan besarnya tagihan hutang yang menghasilkan bunga itu, jumlah bunga yang dibayarkan yang melebihi jumlah yang seharusnya disetujui antara pembayar dan pemilik yang menikmati bunga seandainya hubungan istimewa itu tidak ada, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah yang telah disetujui tersebut. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

ROYALTI

1. Royalti yang berasal dari Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk dari suatu Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan di negara lain tersebut.
2. Namun demkian, royalti semacam itu dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana royalti tersebut berasal dan sesuai dengan UNDANG-UNDANG Negara tersebut, tetapi apabila penerimanya adalah pemilik hak yang menikmati royalti, maka pajak yang dikenakan tidak melebihi 15% dari jumlah bruto royalti tersebut. Pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan MENETAPKAN cara penerapan pembatasan ini melalui persetujuan bersama.
3. Istilah "royalti" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti pembayaran-pembayaran baik secara periodik atau tidak, dan dengan bentuk

apapun atau nama, atau nomenklatur yang mencakup imbalan untuk: a) penggunaan atau hak untuk menggunakan, setiap hak cipta, hak patent,pola atau model, rencana rumus atau cara pengolahan yang dirahasiakan, merk dagang ataupun kekayaan atau hak lainnya; atau b) penggunaan, atau hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan; atau c) penyediaan pegetahuan atau tehnik atau industri atau pengetahuan di bidang perdagangan atau informasi; atau d) penyediaan bantuan yang merupakan bagian dari atau sebagai tambahan untuk menggunakan suatu harta atau hak sebagaimana disebutkan pada sub paragrap (a), suatu peralatan sebagaimana disebutkan pada sub paragrap (b) atas suatu pengetahuan atas informasi sebagaimana disebutkan pada sub paragrap c; atau e) penggunaan, atau hak untuk menggunakan (i) film-film atau gambar hidup; atau (ii) film-film atau video yang digunakan dalam hubungannya dalam televisi; atau (iii) pita yang digunakan dalam hubungannya siaran radio; atau f) pengalihan sebagian atau seluruhnya atas hak menggunakan harta, atau penyediaan harta lainnya atau hak sebagaimana diatur oleh ayat ini. 4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku, apabila pihak yang memiliki hak menikmati, yang merupakan penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan, menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dimana royalti berasal, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau melakukan suatu pekerjaan bebas di Negara lainnya itu melalui suatu tempat usaha tetap yang berada di sana, dan hak atau harta yang menghasilkan royalti itu mempunyai hubungan yang efektif dengan : a) bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu, atau dengan b) kegiatan-kegiatan usaha yang disebutkan sebelumnya pada ayat 1 huruf c dari pasal 7. Dalam hal demikian ketentuan pasal 7 atau pasal 14 akan berlaku tergantung masalahnya. 5. Royalti dapat dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan apabila pembayarnya adalah Negara itu sendiri, bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerah, atau penduduk dari Negara tersebut. Namun demikian apabila orang atau badan yang membayarkan royalti itu, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan atau bukan, memiliki bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan di mana kewajiban membayar royalti itu timbul, dan royalti tersebut menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, maka royalti itu dianggap berasal dari Negara di mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada. 6. Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar dengan pemilik hak yang menikmati atau antara kedua-duanya dengan orang/badan lain, berkenaan dengan penggunaan hak atau keterangan yang mengakibatkan pembayaran itu, jumlah royalti yang dibayarkan itu melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan pemilik hak seandainya tidak ada hubungan istimewa, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini hanya akan berlaku terhadap jumlah yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara pihak pada Persetujuan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

KEUNTUNGAN DARI PEMINDAHTANGANAN HARTA

1. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pemindahtanganan harta tak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan terletak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.
2. Keuntungan dari pemindahtanganan harta gerak yang merupakan bagian kekayaan suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan atau dari harta gerak yang merupakan bagian dari suatu tempat usaha tetap yang tersedia bagi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan untuk maksud melakukan pekerjaan bebas, termasuk keuntungan dari pemindahtanganan bentuk usaha tetap itu (tersendiri atau beserta keseluruhan perusahaan) atau tempat usaha tetap, dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.
3. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara pada Persetujuan dari pemindahtanganan kapal laut atau pesawat udara yang beroperasi di dalam jalur lalu lintas internasional atau dari harta gerak yang menjadi bagian dari operasi dari kapal laut atau pesawat udara hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tersebut.
4. Keuntungan dari pemindahtanganan saham-saham suatu perusahaan yang harta tak gerak yang berada di Negara pihak pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tersebut.
5. Keuntungan dari pemindahtanganan saham-saham selain yang dimaksud pada ayat 4 yang menunjukkan kepemilikan sebesar 25 persen dari perusahaan yang merupakan penduduk dari Negara pihak pada Persetujuan tersebut dapat dikenakan di negara tersebut.
6. Keuntungan dari pemindahtangan harta lainnya, kecuali yang disebut pada ayat-ayat terdahulu, hanya akan dikenakan pajak di Negara dimana penghasilan tersebut berasal. PASAL 14 PEKERJAAN BEBAS
7. Penghasilan yang diperoleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali dalam keadaan-keadaan yang berikut, dimana penghasilan tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan : a) jika dia biasanya memiliki tempat usaha tetap pada negara pihak lain pada Persetujuan dalam rangka melakukan aktivitasnya, dalam hal itu, hanya sebanyak penghasilan yang berhubungan dengan tempat usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak di Negara pihak lain pada Persetujuan; b) jika ia tinggal di Negara pihak lain pada persetujuan selama periode atau melebihi 90 hari dalam waktu dua belas bulan, dalam hal ini, hanya penghasilan yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan pada Negara pihak lain pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut.
8. Istilah "jasa-jasa profesional" terutama meliputi kegiatan-kegiatan di bidang ilmu pengetahuan, kesusastraan, kesenian, pendidikan atau pengajaran yang dilakukan secara bebas, demikian juga pekerjaan-pekerjaan bebas yang dilakukan oleh ahli teknik, ahli mesin, ahli hukum, dokter gigi, arsitek dan para akuntan.

PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal-pasal 16, 18, dan 19, gaji, upah dan imbalan lainnya yang serupa yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan karena pekerjaan dalam hubungan kerja, hanya akan dikenakan pajak di Negara itu, kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan. Dalam hal demikian, maka imbalan yang diterima dari pekerjaan dimaksud dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya itu.
2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1, imbalan yang diterima atau diperoleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pekerjaan yang dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama apabila : a) penerima imbalan berada di Negara pihak lainnya itu dalam suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 90 hari dalam masa masa 12 bulan; dan b) imbalan itu dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk negara pihak lainnya tersebut; dan c) imbalan itu tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara pihak lain tersebut.
3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, imbalan diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional oleh perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.

IMBALAN PARA DIREKTUR DAN IMBALAN MANAJER TINGKAT ATAS

1. Penghasilan-penghasilan para direktur dan pembayaran-pembayaran serupa lainnya yang diperolah penduduk Negara pihak pada Persetujuan dalam kedudukannya sebagai anggota dewan direktur suatu perseroan atau setiap organ lain yang serupa dari perusahaan yang berdudukan di suatu Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.
2. Gaji, upah dan balas jasa lainnya yang serupa yang diperoleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dalam kedudukannya sebagai seorang manajer tingkat atas dari suatu perusahaan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut. PASAL 17 PENGHASILAN YANG DIPEROLEH PARA SENIMAN DAN ATLIT
3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal 14 dan 15, penghasilan yang diperoleh penduduk dari Negara pihak pada Persetujuan sebagai seniman seperti artis teater, film, radio atau televisi atau pemain musik atau sebagai atlit, dari kegiatan-kegiatan pribadi mereka yang dilakukan di Negara pihak pada Persetujuan lainnya, dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut.
4. Apabila penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pribadi yang dilakukan oleh artis atau atlit tersebut diterima bukan oleh artis atau atlit itu sendiri tetapi oleh orang atau badan lain, menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal 7, 14 dan 15, maka penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya

pada Persetujuan dimana kegiatan-kegiatan seniman atau olahragawan itu dilakukan. 3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, penghasilan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang disebut dalam ayat 1 yang dilakukan dibawah pengaturan atau persetujuan kebudayaan antara kedua Negara pihak pada Persetujuan akan dibebaskan dari pajak di Negara pihak pada Persetujuan tempat dilakukannnya kegiatan itu apabila kunjungan ke Negara tersebut sepenuhnya atau sebagian besar dibiayai oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan atau kedua-duanya, pemerintah daerah atau lembaga-lembaga kemasyarakatan.

PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 2 dari Pasal 19, pensiun dan imbalan sejenis lainnya yang dibayarkan kepada penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan yang bersumber dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa-jasa dalam hubungan kerja di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di masa lampau dan tunjangan hari tua yang dibayarkan kepada penduduk dari sumber di atas dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya itu.
2. Istilah tunjangan hari tua berarti suatu jumlah tertentu yang dibayar secara berkala pada waktu tertentu selama hidup atau selama jangka waktu tertentu atau masa waktu yang dapat ditentukan karena adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran-pembayaran sebagai imbalan yang memadai dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang.

PEJABAT PEMERINTAH

1. Imbalan, selain dari pensiun, yang dibayarkan oleh Negara pihak pada Persetujuan atau pemerintah daerahnya kepada seseorang sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara tersebut atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya, hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.
2. Namun demikian, imbalan tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan apabila jasa-jasa tersebut diberikan di Negara pihak lainnya itu dan orang tersebut adalah penduduk Negara itu yang: (i) merupakan warganegara Negara itu; atau (ii) tidak menjadi penduduk Negara itu semata-mata hanya untuk maksud memberikan jasa-jasa tersebut.
3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15, 16 dan 18 berlaku terhadap imbalan dan pensiun dari jasa-jasa yang diberikan sehubungan dengan jasa-jasa dalam hubungan dengan suatu Negara pihak pada Persetujuan atau pemerintah daerahnya.

PEMBAYARAN YANG DITERIMA SISWA DAN PEMAGANG Seseorang yang merupakan penduduk dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan yang berada di Negara pihak lainnya apda Persetujuan hanya untuk sementara semata-mata : a) sebagai siswa pada universitas, institut, atau sekolah di Negara pihak pada Persetujuan yang disebut terakhir; b) sebagai seorang pengusaha atau pemagang teknik, atau;

c) sebagai penerima hibah, bantuan atau penghargaan khususnya sehubungan dengan tugas belajar atau penelitian dari sebuah organisasi keagamaan, amal, pengetahuan atau pendidikan, tidak akan dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan sehubungan dengan pemberian beasiswa. Hal yang sama diterapkan juga terhadap sejumlah imbalan untuk jasa-jasa yang diberikan di negara lain, dengan ketentuan bahwa jasa-jasa tersebut sehubungan dengan tugas belajar atau pelatihannya atau diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya.

PROFESOR, GURU DAN PENELITI

1. Penduduk dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan yang, atas undangan dari universitas, lembaga pendidikan atau lembaga lembaga lain untuk keperluan program pendidikan yang lebih tinggi atau penelitian ilmiah di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, mengunjungi negara lain untuk tujuan mengajar, penelitian ilmiah di lembaga dimaksud untuk masa tidak lebih dari dua tahun berturut-turut akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara lain tersebut atas pembayaran yang diperolehnya berasal dari luar Negara pihak pada Persetujun itu.
2. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 tidak belaku terhadap pembayaran-pembayaran tang diterima sehubungan dengan pekerjaan-pekerjaan penelitian yang tidak digunakan untuk kepentingan umum tetapi untuk keperluan pribadi untuk perseorangan.

PENGHASILANLAINNYA

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 2, bagian-bagian penghasilan dari penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan, daripada asalnya yang tidak disebut di pasal-pasal terdahulu dalam Persetujuan ini, hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tersebut.
2. Namun demikian, jika suatu penghasilan diterima oleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, yang bersumber dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, penghasilan tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara dimana penghasilan tersebut dihasilkan, dan tergantung pada perundang-undangan pada Negara tersebut.

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

1. Pajak Berganda untuk penduduk INDONESIA akan dicegah dengan cara sebagai berikut : Apabila seorang penduduk INDONESIA memperoleh penghasilan dari Republik Arab Mesir sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, jumlah pajak yang terutang di Mesir berkenaan dengan penghasilannya tersebut, dapat dikreditkan terhadap pajak di INDONESIA yang dikenakan terhadap orang tersebut. Namun jumlah kredit itu tidak boleh melebihi jumlah pajak di INDONESIA atas penghasilan

yang memadai untuk penghasilan tersebut. 2. Pajak berganda untuk penduduk Mesir akan dicegah dengan cara sebagai berikut: a) Apabila seorang penduduk Mesir memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, dikenakan pajak di INDONESIA, Mesir akan memberikan kredit pajak atas pajak yang dibayar di INDONESIA. Namun demikian kredit pajak tersebut tidak boleh melebihi bagian pajak atas penghasilan diperhitungkan sebelum pengurangan diberikan terhadap penghasilan yang dikenakan pajak di INDONESIA. b. Apabila, sehubungan dengan ketentuan-ketentuan pada Persetujuan ini, pengahsilan yang diperoleh penduduk Mesir dibebaskan pajak di Mesir, meskipun demikian Mesir dalam menghitung pajak dari penghasilan lainnya yang diterima penduduk tersebut, memperhitungkan jumlah penghasilan yang dibebaskan.

NON DISKRIMINASI

1. Warganegara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun sehubungan dengan pengenaan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban pihak, yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap warganegara dari Negara pihak lainnya dalam keadaan yang sama sehubungan dengan tempat kedudukannya.

2. Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan dilakukan dengan cara yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pengenaan pajak atas perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang sama di Negara pihak lainnya itu.

3. a) Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai mewajibkan suatu Negara pihak pda Persetujuan untuk memberikan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan suatu potongan pribadi, keringanan-keringanan dan pengurangan-pengurangan apapun berdasarkan status sipil atau beban keluarga untuk tujuan pengenaan pajak seperti yang diberikan kepada penduduknya sendiri. b) Kecuali dimana ketentuan Pasal 9 ayat 1, Pasal 11 ayat 8 atau Pasal 12 ayat 6 berlaku, bunga, royalti dan pembayaran-pembayaran lain yang dibayarkan oleh perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dalam menentukan laba yang dapat dikenakan pajak atas perusahaan semacam ini dapat dikurangkan dibawah kondisi yang sama apabila hal itu dibayarkan kepada penduduk dari Negara yang disebut pertama.

4. Perusahaan di suatu Negara pihak pada Persetujuan, yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki atau dikuasai baik langsung atau tidak langsung oleh penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang berkaitan dengan pengenaan pajak di Negara yang disebut pertama yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban dimaksud yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya yang serupa di Negara yang disebut pertama.

5. Dalam Pasal in, istilah "pajak" berarti pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini.

TATA CARA PERSETUJUAN BERSAMA

1. Apabila seseorang yang merupakan penduduk satu Negara pihak pada Persetujuan mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan dalam Persetujuan ini, maka dia, terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Perpajakan Negara-negara tersebut, maka ia dapat menyerahkan masalahnya kepada pejabat-pejabat yang berwenang Negara pihak pada Persetujuan dimana orang tersebut merupakan penduduk atau jika masalah timbul karena Pasal 24 ayat 1 di Negara pihak pada Persetujuan dimana ia menjadi warganegara. Masalah tersebut harus diajukan dalam waktu dua tahun sejak diterimanya pemberitahuan pertama mengenai tindakan yang menimbulkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini.
2. Pejabat yang berwenang akan berusaha menyelesaikan, apabila keberatan yang ditujukan itu beralasan dan apabila ia tidak dapat mencapai suatu penyelesaian yang memuaskan, akan berusaha menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama dengan pejabat yang berwenang dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan dengan maksud untuk menghindarkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini.
3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan berusaha untuk menyelesaikan melalui suatu persetujuan bersama atas setiap kesulitan atau keragu-raguan yang timbul dalam penafsiran atau penerapan Persetujuan ini. Mereka dapat juga berkonsultasi bersama untuk mencegah pengenaan pajak berganda dalam hal tidak diatur dalam Persetujuan.
4. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara dari pihak pada Persetujuan dapat berhubungan langsung satu sama lain untuk mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat sebelumnya. Pejabat-pejabat yang berwenang, melalui konsultasi akan MENETAPKAN prosedur-prosedur, syarat-syarat, cara-cara dan tehnik-tehnik yang sesuai untuk merealisir prosedur persetujuan bersama yang diatur dalam Pasal ini.
5. Setelah melewati batas waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan nasionalnya, dalam hal ini, setelah lima tahun dari akhir periode pajak dimana penghasilan tersebut diperoleh, Negara Pihak pada Persetujuan tidak diperbolehkan menambah dasar pengenaan pajak dari penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan. Ayat ini tidak akan diterapkan dalam hal penggelapan, kesengajaan tidak memenuhi kewajiban atau kelalaian.

PERTUKARAN INFORMASI

1. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan melakukan tukar menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan UNDANG-UNDANG nasional masing-masing Negara pihak pada Persetujuan mengenai pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan, sepanjang pengenaan pajak menurut UNDANG-UNDANG Negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Persetujuan ini, khususnya untuk mencegah terjadinya penggelapan atau penyelundupan pajak. Pertukaran informasi tidak dibatasi oleh ketentuan Pasal 1. Setiap informasi yang diterima oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan akan dijaga kerahasiaannya dengan cara yang sama seperti apabila informasi itu diperoleh berdasarkan perundang-undangan nasional Negara tersebut. Namun demikian, jika informasi yang dianggap rahasia itu hanya dapat diungkapkan kepada orang atau badan atau pejabat-pejabat (termasuk pengadilan dan badan-badan administratif) yang berkepentingan dalam penetapan atau penagihan pajak, pelaksanaan UNDANG-UNDANG atau penuntutan, atau dalam MEMUTUSKAN keberatan berkenaan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini. Orang atau badan atau para pejabat tersebut hanya boleh memberikan informasi itu untuk maksud tersebut di atas, namun demikian dapat juga mengungkapkan informasi itu dalam pengadilan umum atau dalam pembuatan keputusan-keputusan pengadilan.
2. Bagaimana juga Ketentuan-ketentuan ayat 1 sama sekali tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membebankan kepada suatu Negara pihak pada Persetujuan kewajiban untuk : (a) melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan perundang-undangan atau praktek administratif yang berlaku di Negara pihak itu atau di Negara pihak lainnya pada Persetujuan; (b) memberikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundang-undangan atau dalam praktek administrasi yang lazim di Negara tersebut atau di Negara pihak lainnya pada Persetujuan; (c) memberikan informasi yang mengungkapkan setiap rahasia di bidang perdagangan, usha, industri, perniagaan atau keahlian, atau tata cara perdagangan atau informasi lainnya yang pengungkapannya bertentangan dengan kebijaksanaan umum (ordre public).

PERATURAN-PERATURAN LAIN Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini tidak akan ditafsirkan sebagai membatasi suatu pengecualian, pembebasan, potongan, pengurangan atau kelonggaran yang diberikan sekarang atau dimasa yang akan datang : a) oleh perundang-undangan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dalam penentuan pajak yang dikenakan oleh Negara itu; b) oleh suatu pengaturan khusus lainnya mengenai perpajakan sehubungan dengan kerjasama ekonomi atau teknik antara Negara pihak pada Persetujuan.

PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER Persetujuan tidak akan mempengaruhi hak-hak istimewa di bidang fiskal dari wakil-wakil diplomatik dan pejabat-pejabat konsuler berdasarkan peraturan-peraturan umum hukum internasional atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu persetujuan khusus.

BANTUAN PENAGIHAN

1. Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan akan berupaya untuk memungut pajak atas nama Negara pihak lain pada Persetujuan, terhadap pajak-pajak yang dikenakan oleh Negara lain tersebut, sehingga memastikan bahwa setiap pembebasan atau pengurangan tarif pajak yang diberikan atas dasar Persetujuan ini oleh Negara pihak lain pada Persetujuan tidak akan dapat dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak atas kemudahan-kemudahan tersebut. Pihak yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan dapat berkonsultasi bersama demi tercapainya tujuan Pasal ini.
2. Bagaimanapun juga ketentuan Pasal ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membebankan kepada suatu Negara pihak pada Persetujuan untuk melaksanakan tindakan-tindakan administrasi yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan praktek administrasi yang berlaku di Negara pihak itu atau di Negara pihak lainnya pada Persetujuan atau yang bertentangan dengan kedaulatan, keamanan atau kebijakan umum pada pihak disebutkan pertama.

BERLAKUNYA PERSETUJUAN

1. Persetujuan ini akan berlaku pada hari berikutnya setelah tanggal saat masing-masing Pemerintah saling memberitahu secara tertulis bahwa formalitas yang diperlukan di masing-masing Negara telah dipenuhi.
2. Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini akan berlaku : a) mengenai pajak yang dipotong pada sumber penghasilan, untuk penghasilan yang diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun takwim berikutnya sesudah berlakunya Persetujuan ini; b) mengenai pajak lainnya atas penghasilan untuk tahun-tahun pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya sesudah berlakunya Persetujuan ini;

BERAKHIRNYA PERSETUJUAN Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara pihak pada

Persetujuan. Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan dapat mengakhiri berlakunya Persetujuan ini, melalui saluran-saluran diplomatik, dengan menyampaikan pemberitahuan tentang berakhirnya Persetujuan pada atau sebelum tanggal 30 Juni setiap tahun kalender berikutnya sejak berlakunya Persetujuan. Dalam hal demikian. Persetujuan ini akan tidak berlaku : a) mengenai pajak yang diporong pada sumber penghasilan yang diterima setelah tanggal 1 Januari tahun takwim berikutnya setelah pemberitahuan berakhirnya Persetujuan diberikan; b) mengenai pajak-pajak lainnya untuk tahun-tahun pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun takwim berikutnya setelah pemberitahuan berakhirnya Persetujuan diberikan. SEBAGAI BUKTI para penandatangan dibawah ini, yang telah diberi kuasa yang sah oleh Pemerintah mereka yang bersangkutan, telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT dalam rangkap tiga di Cairo pada tanggal 13 Mei 1998 dalam bahasa INDONESIA Arab dan Inggris, ketiga naskah tersebut berkekuatan sama. kecuali dalam hal terdapat keragu-raguan yang berlaku adalah naskah bahasa Inggris. Untuk Pemerintah Untuk Pemerintah

Republik Arab Mesir ttd ttd ALI ALATAS AMRE MOUSSA MENTERI LUAR NEGERI MENTERI LUAR NEGERI

AGREEMEN BETWEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME The Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the Arab Republic of Egypt DESIRING to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income. Have agreed as follows : CHAPTER I SCOPE OF THE AGREEMENT ARTICLE 1 PERSONAL SCOPE This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracing States. ARTICLE 2 TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income, all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from alienation of movable or immovable property, taxes on the total amount of wages or salaries.
3. The existing taxes to which Agreement shall apply are in particular : (a) In the case of Republic of INDONESIA : the income tax imposed under the UNDANG-UNDANG Pajak Penghasilan 1984 (Law number 7 of 1983 as amended); (hereinafter referred to as Indonesian tax); (b) In the case of the Arab Republic of Egypt: (i) the tax on income derived from immovable property (including the agriculture land tax and the building of tax, (ii) the unified tax on income of individuals, (iii) the tax on corporation profits, (iv) the duty for the development of the financial resources of the state, (v) supplementary taxes imposed as percentage of taxes mentioned above, (hereinafter reffered to as Egyptian tax).
4. This agreement shall also apply to any identical or substantially similiar taxes which are imposed after the date of signature of this addition to, or in place of the

existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of substantial changes which have been made in their respective taxation laws. CHAPTER II DEFINITIONS ARTICLE 3 GENERAL DEFINITION

1. For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires : a) (i) the term "INDONESIA" comprises the territory of the Republic of INDONESIA as defined in its laws and the adjacent areas over the which the Republic of INDONESIA has sovereignty, sovereign rights or jurisdictiion in accordance with international law; (ii) the term Egypt means the Arab Republic of Egypt, and when used in a geographical sense, the term Egypt includes : (a) the territory and seas thereof, and (b) the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast thereof, but beyond the territorial sea, over which Egypt exercises sovereign rights, in accodance with international law for the purposes of exploration for the exploitation of the natural resources of such area, but only to the extent that the person, property or activity to which the Agreement is being applied is connected with such exploration or exploitatiion; b) the term "a Conctradting State and the other Contracting State mean INDONESIA or Egypt as the case may be; c) the term "person" includes an individual, a company, or any other body of persons; d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes; e) the term "enterprise of a Contracting state" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively, an enterprise carried on by a resident of a State and an enterprise carried on by a resident of the other State; f) the term tax means Indonesian or Egyptian tax as the context requires; g) the term "international traffic" means any transport by ships or aircraft operated by an interprise of a Contracting State, exceps when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State. h) the term competent authority means : (i) in tha case of INDONESIA the Minister of Finance or his authorized representative; (ii) in tha case of Egypt the Minister of Finance or his authorized respresentative; i) the term "national" means : (i) any individual prossseing the nationality of a Contracting State; (ii) any legal person, partneship and association deriving its status as such from the law in force in a Contracting State.
2. As regards the applications of this Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

ARTICLE 4 RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means a person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is resident of both Cortacting State, then his status shall be defined as follows: a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either States, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode; c) if the has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the of State which he is a national; d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Cntracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a company is a resident of both Contracting States, then it shall be determined as follows : a) is shall be deemed to be a resident of the State of which it is a national; b) if it is a national of neither of the State, it shall be deemed to be a resident of the State in which it s place of effective management is situated.

4. Where by reason of the provisons of paragraph 1 a person other than an individual or a Company is a resident of both Contracting State, the competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement endeavour to settle the question and to determine the mode of application of the Agreement to such person. ARTICLE 5 PERMANENT ESTABLISHMENT

5. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

6. The term "permanent establisment" shall include especially: (a) a place of management; (b) a branch; (c) an office; (d) a factory; (e) a workshop; (f) a warehouse or premises used as sales outlet; (g) a farm or plantation; (h) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources, drilling rig or ship used for exploratiion or exploitation of natural resources;

7. The term "permanent establishment" likewise ancompasses : (a) a building site or a construction project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities continue in one of the Contracting States for a periode of more than 6 months; (b) an assembly or installation project which exists for more than 4 months; (c) the furnishing of services, including consultancy services by an enterprise through employce or other personeed engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of tht nature continue (for tha same or a connected project) within the country for a period aggregaring more than three months within any twelve month period.

8. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term permanent establishment" shall be deemed not to include: (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display of goods or merchandise belonging to the enterprise; (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of strorage or display; (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise; (d) the maintenance of a fixed of business salely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise; (e) the maintenance of a fixed place of business for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other aactivity of a preparatory or auxillary character; (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e) provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

9. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 where a person - other than an agent of an independent status wo whom parapgraph 7 applies - is acting a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise if such a person: a) has and habitually exercises in that State an authority to contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph. b) has no such authority, but manufactures or processes in that State for the enterprise goods or merchandise belonging to the enterprise.

10. Notwithstanding the preceding provisions of this arcticle, an insurance enterprise of a Contracting State shall -except in regard to reinsurance - be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an an independent status to whom paragraph 7 applies.

11. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State throuh a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an

agent of an independent status within the meaning of this paragraph. 8. The fact that a compnay which is a resident of a Contracting State control or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other. CHAPTER III TAXATION ON INCOME ARTICLE 6 INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the laws of the Contracting State in which the proprety in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usefruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources, ships boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragragh 1 shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other from of immovable property.
4. The provisions of paragraph 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services. ARTICLE 7 BUSINESS PROFITS
5. The profits of an enterprise of a Contracting State shall only be taxable only in that State unless the enteprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situatad therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other state but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similiar kind of those sold through that permanent esthablishment; (c) Other business activities carried on in that other State of the same or similiar kind as those effected through that permanent establishment.
6. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similiar activities under the same or similiar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
7. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purpose of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so

incurred, whether in he State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent esbalishment to the head office of the enterprise or any its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of its other offices, by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way on tnterest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, to amounts charged, (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payment in return for the use of patents or other right, or by way of commission for specific services performed or for management, or, excepts in the case of a banking enterprise, by way of interes on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices. 4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by the permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise. 5. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of total profits of the enterprise to its various parts, nothing in this shall preclude that Contacting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the methods of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article. 6. For the purpose of the preceeding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year unless there is a good and sufficient reason reason to the contrary. 7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article. ARTICLE (8) SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits from the operation of ships or aircraft in International Traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the enterprise is resident.
2. The provisions of paragraph 1 sahll also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency. ARTICLE (9) ASSOCIATED ENTERPRISES
3. Where (a) an enterprise of a Conrtacting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State; or (b) the same persons participated directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise, of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State and in either case conditions are made or imposed between the two enterprise in their commercial or financial

relation which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprise, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. 2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State, and taxes accordingly profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accured to the enterprise of that first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been between independent enterprises, then that other State shall make an approriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining, such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement. 3. A contracting State shall not change the profits of an enterprise in the circumstances refereed to in paragraph 1 after the expiry of the time limits provided in its tax laws. ARTICLE 10 DIVIDENDS

1. Dividens paid by a company which is a resident of a a contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2. However such dividends may also be taxed in the Cotracting State in which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State; but if the recipient is the beneficial owner of the dividend, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends. The compentent authorities of the Contracting State shall by mutual agrement settle the mode of application of this limintation. The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in repect of the profits out of which the dividends are paid.
3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, or other right, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establihment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and holding in respect of which the dividends are is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or 14 as tha case may be, shall apply.
5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or in so far as, the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or

partly of profits or income arising in that other State. 6. Notwithstanding any other provisions of this Agreement where a company which is a resident of a Contracting State has a permanent establishment in the other Contracting State, the profits of the permanent establisment may be subjected to an additional tax in that other State in accordance with its law, but the additional tax so charged shall not exceed 15 per sent of the amount of such profits after deducting therefrom income tax and other on income imposed thereon in that other State. 7. The rate of tax in paragraph 2 and in paragraph 6 of this Article shall no t affect the provisions contained in any production sharing contracts or any other similar contracts relating to oil and gas sector other mining sector concluded by the Government of one of the Contracting States, its instrumentality, its relevant state oil and gas company or any other entity thereof with a person who is a resident of the other Contracting State. ARTICLE 11 INTEREST

1. Interest arising in a Conrtacting Stae and paid to a resident of the other Conctracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such interest may also be taxed in the Conctracting state in which it arises, and according to the law of that State, but if the recepient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting State shall by mutual agreement settle the mode of applicatiion of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interes arising in a Contracting State and derived by the Government of the other Contracting State including local authorities thereof, a political subdivitions, the Central Bank or any financial institution controlled by that Government, shall be exempt from tax in first-mentioned State.

4. For the purposes of paragraph 3, terms the Central Bank and fiancial institution controlled by that Government include : (i) the Central Bank of each of the Contracting States; (ii) such other financial institution, the capital of which is wholly owned by the Government of each of the Contracting State as may be agreed upon from time to time between the competent authorities of the Contracting States.

5. The term interest as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by a mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such secuties, bond or debentures, as well as income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which arises,including interest on deferred payment sales.

6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid effectively connected with a) such permanent establishmen of fixed base, or with b) business activities referred to under c) of paragraph 1 of Article 7 as the case may be shall apply.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority, or a resident of that State. Where however, the person paying the interest, whether he is resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest having regard to the debt claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, dua regard being given to the other provisions of this Agreement. ARTICLE 12 ROYALTIES

9. Royalties arising in a Contracting State and paid to resident of the other Contracting State shall be taxed in that other State.

10. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties then tax so charged shall not axceed 15 per cent of the gross amount of such royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

11. The term royalties as used in this Article means payment, whether periodical or not, and in whatever form or name or nomenclature to the extent to which they are made as consideration for : a) the use of, or the right to use any copyright, patent, design or model, plan, secret formula or process, trademark or other like property or right; or b) the use of, or the right to use, any industrial, commercial, or scientific equipment c) the supply of scientific, technical, industrial or commercial knowledge or information; or d) the supply of any assistance that is ancillary and subsidiary to enjoyment of, any such property or right as is mentioned in subparagraph (a) any such equipment as is mentioned in sub-paragraph (b) or any such knowledge or informatiion as is mentioned in sub-paragraph (c); or e) the use of, or the right to use : (i) motion picture films; or (ii) films or video for use in connection with television; or (iii) tapes for use in connection with radio broadcasting; or f) total or partial forbearance in respect of the use or supply or any property or right referred to in this paragraph.

12. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the right of property in respect of which the

royalties are paid is effectively connectec with a) such permanent establishment or fixed base, or with b) business activities referred to under c) of paragraph 1 of Article 7. In such case the provisions of Article 7 or Article 14 as the case may be shall apply. 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, or fixed base then such royalties shall be deemed to arise the State in which the permanent establishment or a fixed base is situated. 6. Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisons of this Agreement. ARTICLE 13 CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property, referred to in article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in the that other State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State or the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base may be taxed other State.
3. Gains derived by a resident of a Contracting from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.
4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directry or indirectly of principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.
5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 representing a participation of 25 per cent in a company which is resident of a Contracting State may be taxed in that State.
6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding paragraphs may be taxed in the Conctracting State where the income arises. ARTICLE 14 INDEPENDENT PERSONAL SERVICES
7. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional

services or other independent character shall be taxable only in that State excepts in the following circumstances; when such income may also be taxed in the other Contracting State : a) If he has fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities, in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; b) If his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 90 days in any twelve month period; in that case, only as so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State; 2. The term professional services include especially independant scientific, literary artistic education or teaching activities as well as the independent activities of physicians, engineers, lawyers, dentists, arhitects, and accountants. ARTICLE 15 DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Article 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneratiion derived by resident of a Contracting State in repect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State is respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if: a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 90 days in anytwelve month period, and b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer, who is not a resident of the other Contracting State, and c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship, or aircraft operated in international traffic shall be taxed only in that State. ARTICLE 16 DIRECTORS FEES AND REMUNERATION OF TOP-LEVEL MANAGEMENT OFFICIALS
4. Director's fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
5. Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as an official in a top-level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 17 INCOME EARNED BY ENTERTAINERS AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Article 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre motion picture, radio or television artists, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capasity as such accrues not to the entertainer or athelete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of article 7, 14 and 15, be taxed in tha Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are axercised.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 and 2, income derived from activities referred to in paragraph 1 performed under a cultural agreement or arrangement between the Contracting State sahll be exempt from tax in the Contracting State in which the activities are exercised if the visit to that State is wholly or substantially supported by funds of one or both of the Contracting State, a local authority or public institution thereof. ARTICLE 18 PENSIONS AND ANNUTIES
4. Subject to the provisions of paragraphs 2 of Article 19, any pension or other similar remuneration paid to a resident of one of the Contracting States from a source in the other Contracting State in considerantion of past employment or services in that other Contracting State and any annuity paid to such a resident from such a source may be taxed in that other State.
5. The term annuity means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payment in return for adequate and full consideration in money or money's worth. ARTICLE 19 GOVERNMENT SERVICES
6. Remuneration, other than a pension, paid by, or out of funds erected by a a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof, to an individual in respect of services rendered to that State, or subdivision, or authority shall be taxable only in that State.
7. However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State, and the individual is resident of that State who : (i) is a national of that State; or (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
8. The provisions of Article 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connenction with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

ARTICLE 20 PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS AND APPRENTICES A resident of one the Contracting States who is temporarily present in the other Contracting State solely : a) as a student at a university, college or school in the latter contracting State; b) as a business or technical apprentice, or; c) as the recipient of a grant, allowance, or award for the primary purposes of study or research from a religious, charitable, scientific or educational organisation. shall not be taxed in the other Contracting State in respect of a scholarship grant. The same shall apply to any amount representing remuneration for services rendered in that otehr State, provided that such services are in connection with his studies or training or are necessary for the purpose of his maintenance. ARTICLE 21 PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCHERS

1. Residen of one the Contracting States who, at the invitation of a university college or other establishment for higher education or scientific research in the other Contracting State. visits that other State solely for thepurpose of teaching or scientific research at such institution for a period not exceeding two years shall not be taxed in that other State on his remuneration for such teaching or research, provided that such remuneration is derived by him from outside that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to remuneratiion derived in respect of research undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons. ARTICLE 22 OTHER INCOME
3. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State. wherever arising, not dealt with in the foregoing article of this Agreement shall be taxable only in that State.
4. However, if such income is derived by a resident of a Contracting State from sources in the other Contracting State, such income may also be taxed in the State in which it arises, and according to the laws of that State. CHAPTER IV METHODS FOR PREVENTION OF DOUBLE TAXATION ARTICLE 23 ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
5. In INDONESIA double taxation shall be climinated as follows: Where a resident of INDONESIA derives income from the Arab Republic of Egypt in accordance with the provisions of this Agreement, the amount of Egyptian tax payable in respect of the income shall be allowed as a credit against the Indonesian tax imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed the part of the Indonesian tax which is appropriate to such income.
6. In Egypt double taxation shall be eliminated as follows :

a) Where a resident of Egypt derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement may be taxed in INDONESIA, Egypt shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in INDONESIA. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in INDONESIA. b) Where in accordance with any provision of the Agreement, income derived by a resident of Egypt is exempt from tax in Egypt. Egypt may neverstheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident. CHAPTER V SPECIAL PROVISIONS ARTICLE 24 NON - DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprise of that other State carrying on the same activities in the same activities.
3. a) Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibility which it grants to its own residents. b) Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determinig the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if had been paid to a resident of the first-mentioned State.
4. Enterprise of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than that taxation and connected requirements to which other similar enterprise of the first-mentioned State are many subjected.
5. In this Article the term taxation means taxes which are the subject of this Agreement.

ARTICLE 25 MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result forfor him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provied by the domestic law of those States, present his case to the competent authoritiy of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24 to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not by itself able to arrive at a satistactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Agreement.

3. The competent authorities of the Contracting states shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretatiion or application of this Agreement. They may also consult together for elimination of double taxation in cases not provided for in this Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the precedings paragraphs. The competent authorities, through consultations, shall develop appropriate bilateral procedures, conditions, methods and techniwues for the implementatiion of the mutual agreement procedure provided for in this Article.

5. A Contracting State shall not, after the expirty of the time limits provided in its national laws and, in any case, after five years from years from the end taxable period in which the income connected has accrued, increase the tax base of a resident of either of the Contracting States. This paragraph shall not apply in the case of fraud, wilful default or neglect. ARTICLE 26 EXCHANGE ON INFORMATION

6. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the other Contracting State concerning taxes covered by the Agreement, in so fat as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes.. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be trated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collectiion of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court procesdings or in judicial decisions.

7. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on one of the Contracting States the obligations : a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practive of that or of the other Contracting State; (b) to supply information which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting state; (c) to supply information which would disclose any trade business, industrial commercial or professional secret process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (order public). ARTICLE 27 MISCELLANEOUSRULES The provisions of this Agreement shall not be contrued to restrict in any manner any exclusion, exemption, deduction, credit, or other allowance now or hereafter accorded : a) by the laws of a Contracting State in the determination of the tax imposed by that State. or b) by any other special arrangement on taxation in connection with the economic or technical cooperation between the Contracting States. ARTICLE 28 DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICIALS Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic agent or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements. ARTICLE 29 ASSISTANCE IN COLLECTION

8. Each of the Contracting States shall endeavor to collect on behalf of the other Contracting State such taxes imposed by that other Contracting State as will ensure that any exemption or reduced rate of tax granted under this Agreement by that other Contracting State shall not be enjoyed by persons not entitled to such benefits. The competent authorities of the Contracting State may consult together for the purpose of giving effect to this Article

9. In no case shall this Article be construed so as to impose upon a Contracting State the obligation to carry out administrative measure at variance with the regulations and practices of either Contracting Sate or which would be contrary to the first-mentioned Contracting State sovereigny, security or public policy. CHAPTER VI FINAL PROVISIONS ARTICLE 30 ENTRY INTO FORCE

10. This Agreement shall enter into force on the later of the dates on which the respective Government may notify each other in writing that the formalities

constitutionally required in their respective States have been complied with. 2. The Agreement shall have effect: a) in respect of tax withheld at the source to income derived on or after 1 January in the year next following that in which the Agreement enters into forces; and b) in respect of other taxes on income, for taxable years beginning on or after 1 January in the year next following that in which the Agreement enters into forces. ARTICLE 31 TERMINATION This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notive of termination on or before the thirtieth day of June of any calender year following after the period of years from the year in which the Agreement enters into force. In such case, the Agreement shall cease to have effect : a) in respect of tax withheld at source to income derived on or after 1 January in the next following that in which the notice of termination is given; and b) in respect of other taxes on income, for taxable years beginning on or after 1 January in the year next following that in which the notice of termination is given. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement. DONE in duplicate at Cairo in day of May 13Th 1998 in the Indonesian, Arabic, and English languages, all three being equally authontic. In case there is any divergence of interpretation, the English text shall prevail. For the Government of the For the Government of the Republic of INDONESIA Arab Republic of Egypt ttd. ttd. ALI ALATAS AMRE MOUSSA MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS