PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI BANTEN,
Pasal 1
(1) Membentuk Kejaksaan Tinggi Banten yang berkedudukan di
Serang.
(2) Membentuk Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang
berkedudukan di Pangkal Pinang.
(3) Membentuk Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang berkedudukan di
Kota Gorontalo.
Pasal 2
(1) Daerah hukum Kejaksaan Tinggi Banten meliputi wilayah Propinsi
Banten.
(2) Daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
meliputi wilayah Propinsi Bangka Belitung.
(3) Daerah hukum Kejaksaan Tinggi Gorontalo meliputi wilayah
Provinsi Gorontalo.
Pasal 3
(1) Dengan terbentuknya Kejaksaan Tinggi Banten maka daerah hukum
Kejaksaan Tinggi Banten dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
(2) Dengan terbentuknya Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka
Belitung maka daerah hukum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
(3) Dengan terbentuknya Kejaksaan Tinggi Gorontalo maka daerah
hukum Kejaksaan Tinggi Gorontalo dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
Pasal 4…
PRESIDEN
Pasal 4
(1) Pada saat terbentuknya Kejaksaan Tinggi Banten maka perkara
pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi Banten.
(2) Pada saat terbentuknya Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka
Belitung maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.
(3) Pada saat terbentuknya Kejaksaan Tinggi Gorontalo maka perkara
pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
Pasal 5
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.
Pasal 6
Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo ditetapkan oleh Jaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pasal 7…
PRESIDEN
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2002
INDONESIA,
ttd.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2002
ttd.
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, serta untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, dipandang perlu membentuk Kejaksaan Tinggi Banten di Serang, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang, dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo di Kota Gorontalo;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo;
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
Keputusan…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;