Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,692)

UU 10/1953 Berlaku

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN

UUDRT 1/1953 Berlaku

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1953 tentang MEMUNGUT OPSENTEN ATAS BEA-MASUK

PP 1/1953 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1953 tentang MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1952 ("PERATURAN TENTANG PEMBUBARAN DAERAH SULAWESI TENGAH DAN PEMBAGIAN WILAYAHNYA DALAM DAERAH SWATANTRA", LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NOMOR 47)

UU 1/1953 Berlaku

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENIMBUNAN BARANG-

PP 9/1952 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1952 tentang DAFTAR SUSUNAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

UU 9/1952 Berlaku

PERUBAHAN ATAS ORDONANSI PAJAK PERSEROAN TAHUN 1925

PP 8/1952 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1952 tentang PEMBERHENTIAN DARI PEKERJAAN UNTUK SEMENTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN NEGERI SAMBIL MENUNGGU KEPUTUSAN LEBIH LANJUT BAGI PEGWAI NEGERI SIPIL

UU 8/1952 Berlaku

PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING TAHUN 1952

PP 7/1952 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1952 tentang PEMBELIAN BARANG-BARANG UNTUK PERLENGKAPAN JAWATAN-JAWATAN DAN ORGANISASI-ORGANISASI PEMERINTAH

UU 7/1952 Berlaku

MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 14 TAHUN 1951

PP 6/1952 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1952 tentang MENGUBAH KEPUTUSAN PEMERINTAH 15 JULI 1940 NR 1 (STAATSBLAD 1940 NO. 379) MENGENAI PERATURAN DEVISEN

UU 6/1952 Berlaku

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG NR 6 TAHUN 1951 UNTUK MENGUBAH

PP 5/1952 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1952 tentang PERATURAN SEMENTARA MENGENAI PENETAPAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN WARGANEGARA

UU 5/1952 Berlaku

PEMBEBASAN BEA-MASUK UNTUK BARANG-BARANG BERUPA

UUDRT 4/1952 Berlaku

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1952 tentang TAMBAHAN POKOK BEA ATAS BEA-BEA MASUK SELAMA TAHUN 1952

PP 4/1952 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1952 tentang PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1952

UU 4/1952 Berlaku

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN

UUDRT 3/1952 Berlaku

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1952 tentang MENGADAKAN BEA-KELUAR-TAMBAHAN-SEMENTARA ATAS BEBERAPA BARANG

PP 3/1952 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1952 tentang PERATURAN SEMENTARA MENGENAI PEMBERIAN TUNJANGAN (ONDERSTAND) KEPADA PEGAWAI NEGERI DAN JANDA SERTA ANAK PIATUNYA

UU 3/1952 Berlaku

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MEMPERPANJANG

UU 24/1952 Berlaku

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1952 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1951 (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 35 TAHUN 1950, LEMBARAN NEGARA NR 77 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

UU 23/1952 Berlaku

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1952 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 3 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NR 4 TAHUN 1950) TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1950 SEBAGAI UNDANG-UNDANG

UU 22/1952 Berlaku

PERATURAN UNTUK MENGHADAPI KEMUNGKINAN HILANGNYA SURAT

UU 21/1952 Berlaku

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT" (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 25 DAN 34 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

UU 20/1952 Berlaku

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1952 tentang PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

UUDRT 2/1952 Berlaku

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 tentang KENAIKAN TARIP PENGENAAN PAJAK PERSEROAN UNTUK TAHUN DINAS 1952

PP 2/1952 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1952 tentang DEWAN PERANCANG NEGARA

UU 2/1952 Berlaku

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PINJAMAN

UU 19/1952 Berlaku

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1952 tentang PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA REPUBLIK PHILIPINA

UU 18/1952 Berlaku

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1952 tentang PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA UNI BIRMA

UU 17/1952 Berlaku

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1952 tentang PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA PAKISTAN

UU 16/1952 Berlaku

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1952 tentang PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA INDIA

UU 15/1952 Berlaku

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG \"BURSA\" (LEMBARAN NEGARA NR 79 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

UU 14/1952 Berlaku

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1952 tentang PENUNJUKAN JAWATAN REGI GARAM SEBGAI PERUSAHAAN I.B.W. DENGAN NAMA BARU \"PERUSAHAAN GARAM DAN SODA NEGERI

UU 13/1952 Berlaku

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1952 tentang PERUBAHAN BERSELANG DARI JUMLAH OPSENTEN ATAS BEBERAPA POS DARI TARIP BEA-BEA MASUK

UU 12/1952 Berlaku

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1952 tentang PEMBAHARUAN BEA-BEA SPESIFIK DAN PENGGANTIANNYA DENGAN BEA-BEA AD VALOREM

UU 11/1952 Berlaku

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1952 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TAMBAHAN POKOK BEA (OPSENTEN) ATAS BEA-BEA MASUK SELAMA TAHUN 1952 (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 4 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PP 10/1952 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang DAFTAR PERNYATAAN KECAKAPAN PEGAWAI NEGERI

UU 10/1952 Berlaku

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TAMBAHAN

UUDRT 1/1952 Berlaku

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952 tentang PEMINDAHAN DAN PEMAKAIAN TANAH-TANAH DAN BARANG-BARANG TETAP YANG LAINNYA YANG MEMPUNYAI TITEL MENURUT HUKUM EROPA

PP 1/1952 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1952 tentang SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN SERTA BIRO REKONSTRUKSI NASIONAL

UU 1/1952 Berlaku

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 2 TAHUN 1951 TENTANG

KEPPRES 95/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1951 tentang PEMBERIAN PANGKAT EFEKTIF KEPADA LETNAN KOLONEL DR. AZIZ SALEH DAN LETNAN KOLONEL Z. LUBIS

KEPPRES 92/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1951 tentang PEMBENTUKAN SUATU PANITIA PERUBAHAN SISTEM PAJAK, PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA

KEPPRES 9/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN SUROSO SEBAGAI GUBERNUR DIPERBANTUKAN PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PP 9/1951 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1951 tentang PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN

UU 9/1951 Berlaku

PEMBAGIAN TENAGA DOKTER, DOKTER GIGI DAN BIDAN SECARA RASIONIL

KEPPRES 89/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1951 tentang PENYESUANIAN MASA KERJA DAN TAMBAHAN GAJI MR. SAUBARI

KEPPRES 88/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1951 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMA MAYOR JENDERAL IMAM SUDJAI DARI JABATANNYA SEBAGAI PANGLIMA DIVISI SUROPATI

KEPPRES 87/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1951 tentang PENGUBAHAN NAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN MENJADI KEMENTERIAN PEREKONOMIAN