PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TAMBAHAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1952

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TAMBAHAN

POKOK BEA (OPSENTEN) ATAS BEA-BEA MASUK SELAMA TAHUN 1951

(UNDANG-UNDANG DARURAT NR 39 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-

UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang- undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang tambahan pokok bea (opsenten) atas bea-bea masuk selama tahun 1951 (Undang-undang Darurat Nr 39 tahun 1950);

• bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang- undang Darurat itu.

Mengingat : pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik,lndonesia;

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-

UNDANG DARURAT TENTANG TAMBAHAN POKOK BEA

(OPSENTEN) ATAS BEA-BEA MASUK SELAMA TAHUN

1951" (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 39, TAHUN

1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PASAL I. Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang tambahan pokok bea (opsenten) atas bea-bea masuk selama tahun 1951 (Undang-undang Darurat Nr 39 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.

Selama tahun 1951 dipungut 50 opsenten atas bea-bea masuk menurut tarip, termasuk dalam pasal 1, "Indische Tariefwet", yang ditetapkan dengan Undang-undang tertanggal 29 Desember 1933 (Ned. Staatsblad No. 722, Ind. Staatsblad 1934 No. 1), sebagai telah diubah dan ditambah kemudian dan selama untuk beberapa pos-pos tarip

atau anak-anak pos tarip dalam pasal 2 tidak ditetapkan secara lain.

Pasal 2.

1. Dari pemungutan opsenten dikecualikan bea-bea masuk yang dipungut menurut pos-pos 159 dan 160 pasal I tarip tersebut, dengan pengertian, bahwa atas bea Rp. 30,- setiap hectoliter untuk air wangi, - rambut, - kumur, toilet dan air semacam itu, dipungut 250 opsenten.
2. Bea masuk, dipungut menurut pos-pos 149 dibawah I dan II sub b, 191 dan 921 sub Ia dan b, ditambah dengan 100 opsenten.
3. Bea masuk dipungut menurut pos-pos 61 sub 11 sub b dan 113 ditambah dengan 150 opsenten.
4. Bea masuk dipungut menurut pos-pos 1 sub II, 2 sub I, 3, 5 sub II, 6, III sub 1 b, 121, 173 sub IIa dan 207 ditambah dengan 200 opsenten.
5. Bea masuk dipungut menurut pos 138 ditambah dengan 250 opsenten.
6. Bea masuk dipungut menurut pos-pos 1 sub I, 4, 5 sub I, 8 sub I, 15 sub I dan 149 sub IIa ditambah dengan 300 opsenten.
7. Bea masuk dipungut menurut pos 122 ditambah dengan 350 opsenten.
8. Bea masuk dipungut menurut pos-pos 2 sub II dan 147 sub I ditambah dengan 400 opsenten.

PASAL II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1952. Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.

Diundangkan pada tanggal 21 Agustus 1952. Menteri Kehakiman,