PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING TAHUN 1952

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1952

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING TAHUN 1952

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa keadaan-keadaan yang menyebabkan diadakannya peraturan-peraturan istimewa tentang Pajak Verponding dari tahun 1947 hingga dengan 1951 (Staatsblad 1947 No. 132, Staatsblad 1948 No. 138 dan 340, Staatsblad 1949 No. 436, Lembaran-Negara Nr 50 tahun 1952) kini masih berlangsung dengan tidak menjadi kurang sedikitpun;

• bahwa oleh sebab itu guna pemungutan Pajak Verponding tahun 1952 perlu diadakan peraturan khusus untuk masa tersebut;
• bahwa karena keadaan yang mendesak, berlakunya Undang- undang Nr 7 tahun 1952 perlu diperpanjang lagi untuk tahun 1952;

Mengingat : pasal-pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang pemungutan pajak verponding untuk tahun 1952.

Pasal I.

(1) Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang tentang pemungutan

Pajak Verponding untuk tahun 1951 (Undang-undang Nr 7 tahun 1952, Lembaran- Negara Nr 50 tahun 1952) berlaku pula untuk tahun 1952.

(2) Angka "1951" yang termaktub dalam Undang-undang Nr 7 tahun 1952, Lembaran-

Negara Nr 50 tahun 1952 pasal I, pasal II ke-2 dan pasal IV, dibaca sebagai angka "1952".

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut hingga 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 1952. Wakil Presiden Republik Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Keuangan,

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.

Diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1952. Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA.

PENJELASAN

UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1952

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING TAHUN 1952

PENJELASAN

Undang-undang ini bertujuan lanjutan pungutan pajak verponding atas tahun 1951 bagi tahun 1952. Penjelasan atas Undang-undang ini sesuai bunyinya dengan apa yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nr 151 tahun 1951.

CATATAN

RALAT

Dalam Undang-undang Nr 8 tahun 1952, yang dimuat dalam Lembaran-Negara Nr 51 tahun 1952, halaman I sebagaimana termaktub dibawah a didalam considerans baris ke-empat dari atas, perkataan "Staatsblad 1948 Nr 138", seharusnya dibaca "Staatsblad 1948 Nr 148".

Diketahui: Sekretaris Kementerian Kehakiman,

Mr. ABIMANJOE.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

TAHUN 1952 YANG TELAH DICETAK ULANG