MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 14 TAHUN 1951

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1952

TENTANG

MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 14 TAHUN 1951

TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING ATAS TAHUN 1951

SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang- undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan "Undang-undang Darurat Pajak Verponding 1951" (Lembaran-Negara tahun 1951 Nr 86);

• bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang- undang Darurat itu dengan beberapa perubahan dan tambahan yang dimajukan oleh Pemerintah;

Mengingat : pasal 97 jo 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan : Undang-undang untuk menetapkan "Undang-undang Darurat Pajak Verponding 1951" (Undang-undang Darurat Nr 14 tahun 1951, Lembaran-Negara tahun 1951 Nr 86) sebagai Undang- undang.

Pasal kesatu. Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat Nr 14 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 Nr 86) ditetapkan sebagai Undang-undang, dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal I.

Dengan nama "Verponding 1951" dipungut suatu pajak atas tahun takwim 1951 dari barang tersebut dalam pasal 3 "Ordonansi Verponding 1928".

Pasal II.

Terhadap pajak yang dimaksudkan dalam pasal I berlaku semua peraturan Ordonansi Verponding 1928, kecuali hal-hal yang berikut:

1. Permulaan masa, atas mana ketetapan pajak harus dikenakan, adalah juga saat, yang menentukan ketetapan pajak.
2. Arti masa-pajak ialah tahun takwin 1951.
3. Tidak jalankan :

• pasal-pasal 1 ke-2 dan 15 ayat 1 dan 2;
• dari pasal 15 ayat 3 kata-kata : "geschiedt de aanslag voor zoveel jaren als van het belas- tingtijdvak nog niet geheel zijn verlopen en";
• dari pasal 15a ayat 1 : seluruh kalimat kedua;
• dari pasal 32 :

(1) dalam ayat 1 kata-kata; "of in het jaar, onmiddellijk daaraan

voorafgaande";

(2) dalam ayat kata-kata;

"of, indien dit laatste is geschied in de loop van het aan het belastingtijdvak voorafgaande jaar, met ingang van dat tijdvak".

1. Pasal 6 ayat 3 dibaca dengan tidak ada kata-kata; "nabijgelegen".
2. Dalam menjalankan pasal 6 ayat 6 maka biaya-perolahan pada saat yang menentukan ketetapan-pajak, ditetapkan atas dasar biaya untuk mendapat pada 1 Januari 1942.
3. Dalam pasal 20 ayat 4 kata-kata; "derde en vierde" dibaca: "tweede en derde".
4. Pasal 33 dibaca sebagai berikut :

(1) Kalau tanggung-pajak dari suatu barang yang harus kena pajak, yang

harga-verpondingnya ditetapkan menurut harga-sewa atau harga-pakai tahunan ataupun menurut uang-sewa tahunan, menunjukkan, bahwa ditinjau dari permulaan sesuatu bulan takwim dari masa-pajak harga- verponding dihitung menurut ketentuan dalam ayat kedua, berjumlah kurang dari pada tiga perempat harga-verponding yang ketetapan- pajaknya telah ditetapkan, maka harga-verponding dan ketetapan-pajak dihitung kembali menurut keadaan barang itu pada saat tersebut diatas dan sesuai dengan itu dikurangkan terhitung mulai pada saat itu.

(2) Penghitungan-kembali dari harga-verponding dan ketetapan-pajak

dilakukan menurut aturan-aturan dalam Undang-undang ini yang diberikan untuk penetapan tiap-tiap ketetapan-pajak, dengan pengecualian, bahwa bangunan yang belum ada pada saat yang menentukan ketetapan-pajak semula dan tidak menggantikan bangunan- bangunan yang dahulu ada, dianggap sebagai tidak ada".

1. Dalam pasal 38 ayat 1, maka kata : "een" dibaca "vijf".
2. Pasal 41 ayat I dibaca : "Pajak tertagih dalam dua angsuran yang sama, yang hari pembayarannya 30 Juni dan 31 Desember dari masa-pajak".
3. Pasal 41 ayat 2 dibaca : "Kalau penyerahan surat ketetapan-pajak terjadi sesudah hari pembayaran pertama dari masa-pajak, maka angsuran yang telah liwat pada saat penyerahan itu tertagih pada hari pembayaran kedua. Kalau penyerahan surat ketetapan-pajak terjadi sesudah masa-pajak, maka pajak yang terutang itu tertagih pada hari pembayaran yang pertama sesudah penyerahan itu sebagaimana dimaksudkan dalam ayat pertama".

Pasal III. Kepala Jawatan Pajak berhak menetapkan, aturan-aturan untuk itu memungut ketetapan-pajak untuk sebagian atau untuk seluruhnya atas barang tetap, yang hasilnya dalam rupa apapun juga oleh karena keadaan-keadaan sekarang hanya untuk sebagian atau untuk seluruhnya tidak diperoleh tanggung-pajak selama masa, atas mana hal sedemikian itu terjadi.

Pasal IV. Ordonansi Verponding 1928 dimuat dalam Staatsblad 1928 No. 342, sebagaimana itu telah diubah dan ditambah terakhir dengan Ordonansi dalam Staatsblad 1937 No. 153, selama tahun takwim 1951 tidak dijalankan.

Pasal kedua. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya; serta perubahan- perubahan dan tambahan-tambahan berlaku surat hingga 1 Januari 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 1952. Wakil Presiden Republik Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Keuangan,

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.

Diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1952. Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA.