Semua Peraturan (45,692)
Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1951 tentang PEMBERHENTIAN KEDUDUKAN MENTERI BERKUASA PENUH KEPADA DR. SUMITRO DJOJHADIKUSUMO
Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN KETUA BESERTA ANGGOTA KANTOR PEMILIHAN PUSAT PROPINSI
Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1951 tentang PENETAPAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANITATION (ICAO) KE V DI MONTREAL, KANADA
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1951 tentang PERUBAHAN "TABAKSACCIJNSVERORDENING" (STAATSBLAD 1932 NO. 560)
PENANGGUHAN PEMBERIAN SURAT IDZIN KEPADA DOKTER DAN DOKTER GIGI
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1951 tentang MENGUBAH "ALGEMENE BEPALINGEN TER UITVEORING VAN HET INTERNATIONAAL POSTBESLUIT 1948" (INTERNATIONALE POSTVERORDENING 1948, STAATSBLAD 1949 NO. 76)
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG LALU-LINTAS JALAN
Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1951 tentang MENGHENTIKAN YAYASAN PEMBANGUNAN PUSAT YANG BERNAMA CENTRAL ESTICHTING WEDEROPBOUW
Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN MR. MOHAMMAD NASRUN MENJADI GUBERNUR SUMATERA BARAT DIPERBANTUKAN PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN DR. MOHAMMAD ISA SEBAGAI GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI OTONOM SUMATERA SELATAN
Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN DR. MOHAMMAD ISA SEBAGAI GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN SAUDARA BUDIONO SEBAGAI GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI OTONOM JAWA TENGAH
Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN SAUDARA SEWAKA SEBAGAI GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI OTONOM JAWA BARAT
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1951 tentang PENEMPATAN D.P. TUYN SEBAGAI KEPALA KANTOR AKUNTAN PAJAK DI NEGERI BELANDA
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1951 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH LEBIH LANJUT "ALGEMENE BEPALINGEN TER UITVEORING VAN DE POSTORDONNANTIE 1935" (POSTVERORDENING 1935, STAATSBLAD 1934 NO. 721)
GAJI DAN TUNJANGAN KEPADA KETUA, TUNJANGAN-TUNJANGAN, BIAYA
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN MR. IDA ANAK AGUNG GDE AGUNG
Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN DR. MUDJANI SEBAGAI GUBERNUR KALIMANTAN
Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1951 tentang PEMBEBASAN DR. MURDJANI SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI KALIMANTAN DAN MENGANGKAT DR. MURDJANI SEBAGAI GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN
Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN PROF. DRS. ABDULLAH SIGIT SEBAGAI GURU BESAR FAKULTIT SASTRA UNIVERSITAS GAJAH MADA
Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1951 tentang PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE KONPERENSI EXECUTIVE NOARD UNICEF DI NEW YORK
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1951 tentang PEMBEBASAN MR. SARTONO SEBAGAI PEMBENTUK KABINET DAN MENGANGKAT SIDIK DJOJOSUKARTO, DR. SUTIMAN WIROSANDJOJO SEBAGAI PENGGANTI
Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1951 tentang PEMBERHENTIAN AGUS TAJIB SEBAGAI WAKIL ANGGOTA KANTOR PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN MENGANGKAT SOEPRAPTO SEBAGAI GANTI
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1951 tentang PENETAPAN GAJI POKOK MR. SAMSUDIN UNTUK PERHITUNGAN DASAR PENSIUN
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN MR. SUMARMAN SEBAGAI SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1951 tentang JAMINAN UANG KERTAS BANK, SISA-SISA REKENING KORAN DAN HUTANG-HUTANG LAIN DARI DE JAVASCHE BANK YANG SEKALIGUS DAPAT DITAGIH
MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 26 TAHUN 1950
Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1951 tentang PERPANJANGAN MANDAT UNTUK MENGHADIRI GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE DI TORQUAY, INGGRIS
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1951 tentang DELEGASI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENINJAU PERMUSYAWARATAN MONETAIR ANTAR NEGARA BELANDA DAN INGGRIS DI LONDON
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1951 tentang DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE KONPERENSI TIMAH DI WASHINGTON (AMERIKA SERIKAT)
Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1951 tentang TUGAS BELAJAR MENGENAI ILMU PERTANIAN PEGAWAI KEMENTERIAN PERTANIAN DAN DEWAN KEHEWANAN KE AMERIKA SERIKAT
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1951 tentang DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE KONPERENSI KARET INTERNASIONAL
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN MR. SARTONO MENJADI PEMBENTUK KABINET
Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1951 tentang PENGEMBALIAN MANDAT KABINET NATSIR
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN ABDUL HAKIM SEBAGAI GUBERNUR SUMATERA UTARA
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1951 tentang PERNYATAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1948 NO. 7 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1950 NO. 12 DAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1950 NO.13 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA
MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA
Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1951 tentang PENAMBAHAN ANGGOTA DEWAN URUSAN PEGAWAI
Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1951 tentang PENETAPAN GAJI MR. SAUBARI DAN MR SUTIKNO SLAMET
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1951 tentang PEMBUBARAN PANITIA AGRARIA DAN PEMBENTUKAN PENITIA AGRARIA YANG BARU
Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1951 tentang PEMBERHENTIAN 11 ORANG KETUA/ANGGOTA MAJELIS PERTIMBANGAN PAJAK DAN MENGANGKAT 9 ORANG SEBAGAI PENGGANTINYA
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1951 tentang PEMBERHENTIAN ATAS P.S. IR. SURACHMAN DARI PRESIDEN BALAI PERGURUAN TINGGI DAN PROF. DR. SUPOMO SEBAGAI PENGGANTINYA
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN MR. SUNARJO SEBAGAI PEGAWAI TINGGI D/P KEMENTERIAN AGAMA
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1951 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SOEROSO DARI JABATAN NEGERI ATAS PERMOHONAN SENDIRI KARENA TELAH CUKUP UMUR DAN MENDAPAT PENSIUN
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1951 tentang PEMBERHENTIAN M. SJAFEI SEBAGAI ANGGOTA KANTOR PEMILIHAN SUMATERA TENGAH DAN DS. MAHJUDIN SEBAGAI WAKIL DAN MENGANGKAT HARUN JUNUS SEBAGAI ANGGOTA DAN RKJ.S.K
Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1951 tentang PENUGASAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA MENGHADIRI KONPERENSI KARET DI LONDON
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1951 tentang MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1951 tentang PEMBERIAN GAJI KEPADA IR. PUTU HENA SEBAGAI DIREKTUR JENDERAL PEKERJAAN UMUM
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1951 tentang PERNYATAAN BERLAKUNYA "PERATURAN KECELAKAAN TAHUN 1947" (PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1948), DARI REPUBLIK INDONESIA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 1948, UNTUK SELURUH INDONESIA
PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGAWASAN PERBURUHAN