Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,692)

KEPPRES 29/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN MOHAMMAD KAFRAWI SEBAGAI SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

KEPPRES 28/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN MR. TIRTAWINATA SEBAGAI DUTA LUAR BIASA DAN MENTERI BERKUASA PENUH PADA RAJA IRAQ DENGAN GELAR PRIBADI DUTA BESAR

KEPPRES 27/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1951 tentang PERUBAHAN NAMA €ŒPANITYA URUSAN UMUM PEGAWAI€ YANG DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NOMOR 208 TAHUN 1950 MENJADI €ŒDEWAN URUSAN PEGAWAI€

KEPPRES 26/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN BEBERAPA PERWIRA DARI ANGKATAN UDARA PERWIRA PENGADILAN TENTARA DI JAKARTA

UU 24/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V.

UU 23/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951 tentang PENYERAHAN URUSAN PENILIKAN PILEM KEPADA KEMENTRIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN

UU 22/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1951 tentang MENETAPKAN \"UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN KEJAHATAN-KEJAHATAN DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN DALAM MASA PEKERJAAN OLEH PARA PEJABAT YANG MENURUT PASAL 148 KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DALAM TINGKAT PERTAMA DAN TERTINGGI DIA

UU 21/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1951 tentang PENGHAPUSAN \"CENTRALE VERKOOPORGANISTIE VAN ONDERNEMINGSLANDBOUWPRODUCTEN (C.V.O.)\"

UU 20/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1951 tentang PEMBEBASAN CUKAI GUNA PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK ATAU KONSULER DARI NEGERI-NEGERI ASING YANG MENJALANKAN TUGASNYA DINEGERI INI

UUDRT 2/1951 Berlaku

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang PERUBAHAN QUOTRECHTENORDONNANTIEQUOT STAATSBLAD 1882 NO 240 JO STAATSBLAD 1931 NO 47

KEPPRES 2/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1951 tentang PEMBUBARAN DELEGASI INDONESIA DALAM PERUNDINGAN MASALAH IRIAN BARAT DENGAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA

PP 2/1951 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951 tentang PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA-JANDA DAN ONDERSTAN KEPADA ANAK-ANAK YATIM/PIATU DARI PARA ANGGAUTA TENTARA ANGKATAN DARAT

UU 2/1951 Berlaku

PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KECELAKAAN TAHUN 1947 NR. 33,

UU 19/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1951 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NR 32 TAHUN 1950 TENTANG PENGGABUNGAN PULAU WEH KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

UU 17/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 tentang MENETAPKAN \"UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGELUARAN UANG KERTAS ATAS TANGGUNGAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT\" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

UU 16/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1951 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 22 TAHUN 1950 TENTANG ENURUNAN CUKAI TEMBAKAU SEBAGAI UNDANG-UNDANG

KEPPRES 157/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 1951 tentang PENSIUN MR. ISKAQ TJOKROHADISUJO

KEPPRES 156/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1951 tentang MUTASI MR. ISKAQ TJOKROHADISUJO

KEPPRES 153/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1951 tentang TUNJANGAN DR. A. HALIM

UU 15/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944, ORDONANSI PAJAK UPAH DAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932 (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 37 TAHUN 1950 SEPERTI DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 5 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-

KEPPRES 148/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN DR. DARMA SETIAWAN NOTOHATMODJO SEBAGAI SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI

KEPPRES 144/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN T. WISAKSONO WIRJODIHARDJO SEBAGAI WAKIL PRESIDEN KE-2 BALAI PERGURUAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

KEPPRES 141/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1951 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA MR. SJAFRUDIN PRAWIRANEGARA

KEPPRES 140/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 140 Tahun 1951 tentang UTUSAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMBICARAAN TENTANG PEMBAHARUAN HUBUNGAN INDONESIA-BELANDA

UU 14/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1951 tentang PENGGANTIAN PAJAK BUMI DENGAN PAJAK PERALIHAN 1944

KEPPRES 139/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 1951 tentang PEMBATALAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

KEPPRES 138/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1951 tentang PENSIUN ISMAIL WIDJAJA

KEPPRES 137/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 137 Tahun 1951 tentang KENAIKAN PANGKAT DAN GAJI MR. ARUMAN

KEPPRES 136/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1951 tentang KENAIKAN PANGKAT DAN GAJI MR. SUKARDONO

KEPPRES 135/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1951 tentang DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE KONPERENSI ADMINISTRASI LUAR BIASA UNTUK PERHUBUNGAN RADIO

KEPPRES 134/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1951 tentang PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UPACARA PROKLAMASI KEMERDEKAAN

KEPPRES 133/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1951 tentang PEMBENTUKAN PANITIA PUSA UPACARA PROKLAMASI KEMERDEKAAN

KEPPRES 132/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1951 tentang MUTASI MR. WILOPO SEBAGAI MENTERI PEREKONOMIAN

KEPPRES 131/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1951 tentang PENGABULAN PERMOHONAN PENSIUN MR. SUJONO HADINOTO

KEPPRES 130/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 1951 tentang HADIAH UANG DAN BEBAS PAJAK KEPADA DRS. A. OUDUT

UU 13/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1951 tentang MENETAPKAN \"UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA\" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

KEPPRES 129/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1951 tentang MUTASI M. OUDUT SEBAGAI PENASEHAT UMUM PADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPPRES 128/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1951 tentang PEMBERHENTIAN TUGAS ATAS PERMINTAAN SENDIRI DRS. A. OUDUT

KEPPRES 127/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1951 tentang REMISI SETIAP TANGGAL 17 AGUSTUS

KEPPRES 126/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 1951 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NOMOR 23 TAHUN 1950

KEPPRES 125/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1951 tentang PEMBENTUKAN DEWAN PERTAHANAN

KEPPRES 124/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1951 tentang MUTASI KOLONEL TB. SIMATUPANG MENJADI KEPALA STAF ANGKATAN PERANG

KEPPRES 123/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1951 tentang MUTASI MR. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA SEBAGAI PRESIDEN DE JAVASCHE BANK

KEPPRES 122/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1951 tentang PENSIUN DR. A. HOUWINK PRESIDEN DE JAVASCHE BANK

KEPPRES 121/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1951 tentang TIDAK BERLAKU UNTUK SEMENTARA HANSTERORDONNANTIE SUIKER 1949 DAN HAMSTERORDONNANTIE KOFFIE 1949

KEPPRES 12/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN DRS. HERMEN KARTOWISASTRO PADA KOMISARIAT AGUNG REPUBLIK INDONESIA DI DEN HAAG SEBAGAI PENASEHAT KEUANGAN DAN EKONOMI

UU 12/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang PENGHAPUSAN BADAN HUKUM \"ALGEMEENE VOLKSCREDIETBANK\"

KEPPRES 119/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1951 tentang PEMBEBASAN UANG GANTI RWA VANDER MULL PADA KANTOR POS PEMBANTU TJIMAHI

KEPPRES 118/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1951 tentang PANITIA NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK

KEPPRES 117/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1951 tentang MUTASI DR. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO SEBAGAI KOMISARIS PEMERINTAH PADA DE JAVASCHE BANK