Semua Peraturan (45,692)
Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1951 tentang PEMBERHENTIAN DR. KOLONEL SINGAWINATA
Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1951 tentang PEMBERHENTIAN KOLONEL DJAMAT PURBA
Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1951 tentang PEMBERHENTIAN LETNAN KOLONEL CADANGAN J. TAHISA
Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1951 tentang PEMBERHENTIAN LETNAN KOLONEL ISKANDAR SULYNAN
Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1951 tentang PENERIMAAN GAJI T. MOHAMMAD SANUSI HARDJADINATA
Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1951 tentang PENETAPAN GAJI T. SUDIRO
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 1951 tentang MENGANGKAT T. RUSLAN MULJOHARDJO SEBAGAI GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN DRS. HERMEN KARTOWISASTRO SEBAGAI PEGAWAI TINGGI DIPERBANTUKAN KEPADA MENTERI PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1951 tentang PENANGGUHAN CUTI AP. VAN GOGH
Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1951 tentang CUTI SAKIT T. SEWAKA
Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1951 tentang PENSIUN LETNAN KOLONEL ISKANDAR IDRIS
Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1951 tentang DELRI KONGRES TRANSFUSI DARAH
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN DR. F. LUMBAN TOBING SEBAGAI GUBERNUR TAPANULI/SUMATERA TIMUR DAN TEUNGKU M. DAOED BEUREUEH SEBAGAI GUBERNUR ACEH
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1951 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN LUAR-BIASA KEPADA PARA PEGAWAI BANGSA ASING
MENGATUR TENAGA DOKTER PARTIKULIR DALAM KEADAAN GENTING
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1951 tentang PEMBUBARAN PERUTUSAN REPUBLIK INDONESIA KE KONPERENSI KEDUA UNI INDONESIA-NEDERLAND DI NEGARA BELANDA
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951 tentang PEMBEKUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROPINSI DAN BADAN EKSEKUTIP PROPINSI SUMATERA TENGAH DAN CARA BAGAIMANA MENGATUR PEMERINTAHAN DAERAH DI PROPINSI SUMATERA TENGAH UNTUK SEMENTARA WAKTU
PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KERJA TAHUN 1948 NR. 12 DARI
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1950 tentang PEMBERIAN PANGKAT MILITER TITULER KEPADA HAKIM YANG BUKAN PERWIRA. JAKSA SERTA PANITERA PADA PENGADILAN/KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN
PENETAPAN TARIP PADJAK PENDAPATAN UNTUK TAHUN 1950
Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1950 tentang PENETAPAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT UNTUK MENGAMBIL SUMPAH PARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBELUM MEMANGKU JABATAN
Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1950 tentang PENGESAHAN MR. A.M. TAMBUNAN SEBAGAI WAKIL KETUA I DAN ARUDJI KARTAWINATA SEBAGAI KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN R. RANOE ATMADJA MENJADI WAKIL PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1950 tentang PENCABUTAN KEMBALI PERATURANPERATURAN DISTRIBUSI DAN PERATURAN TENTANG PEMBERHENTIAN UNTUK SEMENTARA DARI DISTRIBUSI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1950
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 tentang SURAT-SURAT PERBENDAHARAAN
PINJAMAN REPUBLIK INDONESIA PADA BANK IMPORT BANK OF WASHINGTON
Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MR. MOHAMMAD RAZIF SEBAGAI PEMBANTU KOMISARIS AGUNG DI S.GRAVENHAGE DENGAN PANGKAT COUNSELOR
Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1950 tentang PEMBERIAN KEDUDUKAN SEBAGAI GUBERNUR MILITER KEPADA KOMANDAN TENTARA DAN TERRITORIUM DI SUMATERA UTARA
Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MR. NAZIR DATUK PAMUNCAK SEBAGAI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH PADA PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1950 tentang PELAKSANAAN "REGELING OP DE STAAT VAN OORLOG EN VAN BELEG"
PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENJADI
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1950 tentang PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN-TUNJANGAN KEPADA ANGGOTA T.N.I. YANG ADA PADA WAKTU PENYERAHAN KEDAULATAN TIDAK MASUK ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HUKUM ACARA
Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN M. KAFRAWI SEBAGAI SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN DR. M. SOERONO MENJADI SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN SOETAN KALI MALIKOEL ADIL MENJADI KETUA PENGADILAN TINGGI DISTRIK FEDERAL JAKARTA
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MR. SANTOSO TOHAR MENJADI KETUA PENGADILAN NEGERI DISTRIK FEDERAL JAKARTA
Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MR. SOEBEKTI MENJADI PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN HAJI MOHAMMAD RASJIDI SEBAGAI DUTA LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH PADA KERAJAAN YAMAN
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN HAJI MOHAMMAD RASJIDI SEBAGAI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH PADA SRI BAGINDA RAJA ABDUL AZIZ IBN ABDUL RAHMAN AL FATAH
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1950 tentang PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN SOKONGAN KEPADA JANDA DAN ANAK PIATU DARI ANGGOTA TENTARA R.I.S./BEKAS ANGGOTA T.N.I
MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG SUSUNAN DAN
Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1950 tentang PENETAPAN ZEEPATROUILLE DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, TENAGA DAN PEKERJAAN UMUM DIGABUNGKAN KEPADA STAF ANGKATAN LAUT DARI KEMENTERIAN PERTAHANAN
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1950 tentang MENGUMUMKAN DAN MENETAPKAN PIAGAM PENANDATANGANAN KRIS DAN KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1950 tentang PEMBENTUKAN KOMISI UNTUK MENINJAU SOAL PEGAWAI NEGERI BERASAL DARI IRIAN YANG SEKARANG BERADA DI NEGARA INDONESIA TIMUR
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1950 tentang PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI PRESIDEN. PERDANA MENTERI DAN MENTERI-MENTERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN HAJI MOHAMMAD RASJIDI SEBAGAI DUTA LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH PADA SRI BAGINDA RAJA FAROUK I
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MR. ALI SASTROAMIDJOJO SEBAGAI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH PADA PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT