PINJAMAN REPUBLIK INDONESIA PADA BANK IMPORT BANK OF WASHINGTON

www.djpp.depkumham.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1950

TENTANG

PINJAMAN REPUBLIK INDONESIA PADA BANK IMPORT BANK OF WASHINGTON

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melancarkan pembelanjaan pembelian barang- barang di Amerika Serikat untuk kepentingan perekonomian rakyat di Indonesia dan ekspor barang-barang itu ke Indonesia, pemberian kredit dari Export-Import Bank of Washington dianggap perlu;

bahwa untuk maksud-maksud tersebut di atas Export-Import Bank of Washington ituPerundang-undanganbersedia memberikan kredit ini dengan syarat-syarat yang tertentu; Peraturan ditjen Mengingat : Pasal 118 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PINJAMAN REPUBLIK INDONESIA

PADA EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON.

Pasal 1.

Menteri Keuangan diberi kuasa mengadakan pinjaman kepada Export-Import Bank of Washington atas tanggungan Republik Indonesia guna membelanjai pembelian barang-barang di Amerika Serikat dan untuk ekspor barang-barang itu ke Indonesia, sampai jumlah setinggi-tingginya $ 100 juta (seratus juta dollar Amerika Serikat).

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 2.

(1) Untuk menyelenggarakan yang ditentukan dalam Pasal 1 Menteri Keuangan

diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan dalam hal menyiapkan dan mengadakan pinjaman-pinjaman yang jumlahnya semua tidak boleh melebihi jumlah yang disebut dalam Pasal 1, membuat perjanjian- perjanjian berhubungan dengan hal itu atas tanggungan Republik Indonesia dan dapat memberikan kuasa kepada seorang penjabat Pemerintah untuk membuat perjanjian-perjanjian ini, mengatur syarat-syarat mengenai bunga dan pelunasan, dan mengambil segala tindakan yang perlu untuk penglaksanaan perjanjian pinjaman itu.

(2) Sebelum perjanjian-perjanjian pinjaman yang dibuat oleh atau atas kuasa

Menteri Keuangan, seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berlaku, perjanjian-perjanjian pinjaman itu harus disahkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 3.

Menteri Keuangan diwajibkan memberi perhitungan dan pertanggungan jawab kepada Dewan Pengawas Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat dari perjanjian atau perjanjian-perjanjian yang telah dibuat untuk melaksanakan kuasa yang diberikan dalam Pasal 1. Hutang ini berbunga setinggi-tingginya Perundang-undangan31/2 perseratus dan akan dibayar dalam selama-lamanya lima belas tahun mulai pada tanggal 1 Maret 1956. Peraturan ditjen Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai tanggal 10 Pebruari 1950.

www.djpp.depkumham.go.id

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Nopember 1950.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD NATSIR.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA..

Diundangkan pada tanggal 4 Nopember 1950. Perundang-undangan MENTERI KEHAKIMAN, Peraturan ditjen

WONGSONEGORO