MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA

www.djpp.depkumham.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1951

TENTANG

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA

PEMERINTAH KERAJAAN NEDERLAND DAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perjanjian pemberian kredit oleh Pemerintah Kerajaan Nederland kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat sebagai diputuskan di Konperensi Menteri peserta Uni Indonesia-Nederland di Jakarta pada tanggal 1 April 1950 adalah suatu pinjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia Serikat yang harus diadakan dengan kuasa Undang- undang; Perundang-undangan Mengingat : pasal 142, pasal 118 dan pasal 120 Undang-undang Dasar Peraturan Sementara Republik Indonesia; ditjen

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Memutuskan

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MEMBERI PERSETUJUAN KEPADA

PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN

NEDERLAND DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Pasal 1.

Perjanjian pinjaman antara Pemerintah Kerajaan Nederland dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat sebagaimana diputuskan di Konperensi Menteri peserta Uni Indonesia-Nederland tanggal 1 April 1950, yang naskahnya disertakan sebagai lampiran pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1951.

WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO. Diundangkan di Jakarta Perundang-undangan pada tanggal 31 Januari 1951 MENTERI KEHAKIMAN, Peraturan ditjen

WONGSONEGORO.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG No. 4 TAHUN 1951 TENTANG

MEMBERI PERSETUJUAN KEPADA PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA PEMERINTAH

KERAJAAN NEDERLAND DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Jakarta, I April 1950. PUTUSAN.

Konperensi para Menteri peserta Uni Indonesia-Nederland, berapat di Jakarta pada tanggal 1 April 1950,

Menimbang, bahwa oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat telah dinyatakan hendak mengadakan pinjaman yang akan diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Nederland;

Menimbang pula, bahwa Pemerintah Kerajaan Nederland bersedia memberikan pinjaman itu;

Memperhatikan pasal 2, 12 dan 22 Statut Uni;

Mengambil putusan sebagai berikut : Mengadakan perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan Pemerintah Kerajaan NederlandPerundang-undangansebagai yang dilampirkan bersama ini. Peraturan Ketua Konperensi ditjen (Ketua Delegasi Republik Indonesia Serikat)

Drs. Mohammad Hatta.

Wakil Ketua Konperensi

(Ketua Delegasi Kerajaan Nederland)

Mr. J.H. Van Maarseveen.

Sekretaris-Jenderal

Mr. A. K. Pringgodigdo.

www.djpp.depkumham.go.id

PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN NEDERLAND DAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Pemerintah Kerajaan Nederland pada satu pihak dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada pihak yang lain, menerangkan telah mencapai persetujuan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kerajaan Nederland menyatakan bersedia, dengan tidak mengurangi pengesahan kemudian dengan Undang-undang, memberikan kredit kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat sampai jumlah setinggi-tingginya f. 280.000.000.- uang Nederland, dengan syarat-syarat berikut, yang diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat.
2. f. 80.000.000.-- dari kredit itu akan dianggap sebagai diberikan untuk melunaskan utang Pemerintah Republik Indonesia Serikat atas rekening H.G./H.I., yaitu yang akan ditutup pada tanggal 1 April 1950. Bagian kredit ini akan berbunga sebesar 31/2% setahun mulai tanggal 1 April 1950.
3. Sisa kredit itu sebesar f. 200.000.000.- akan dibuka pada Generale Thesaurie Kementerian Keuangan di 's-Gravenhage. Dengan syarat-syarat yang disebut pada sub 4 dan 5 dalam tempoh mulai dari 1 April sampai dengan 30 Juni 1950 setiap bulan akan dapat dipergunakan sebanyak- banyaknya sebesar f. 25.000.000.-- dari sisa kredit ini, sedangkan mulai.dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 1950 setiap bulan dapat diambil sebanyak-banyaknya 1/6 Perundang-undanganbagian dari bagian yang masih ada dari sisa kredit itu. Bagian yang tidak diambil dari jumlah yang sebanyak- banyaknya disediakan sesuatuPeraturanbulan, menambah kemungkinan pengambilan buat bulan-bulan berikutnya.ditjen
4. Setiap kali bila kredit-manipulasi, seperti dimaksud dalam dan dihitung menurut Pasal IV Perjanjian Perhubungan Pembayaran, tertanggal 1 April 1950, dilampaui dan De Nederlandse Bank minta pelunasan Pemerintah Republik Indonesia Serikat, asal kekurangan itu timbul dalam perhubungan langsung dengan Nederland akan berhak melunasi pelampauan ini buat 2/3 bagian dari jumlah itu dengan mengambil kredit yang dibuka oleh General Thesauric, sedangkan 1/3 bagian akan dilunasi dengan menjual kepada De Nederiandse Bank valuta yang dapat diterima oleh bank ini.
5. Kekurangan itu dianggap timbul dalam perhubungan langsung dengan Nederland, kecuali jika keterangan-keterangan De Nederlandse Bank menunjukkan bahwa kekurangan itu timbul dalam perhubungan dengan negeri-negeri lain. Terhadap kekurangan dalam perhubungan dengan negeri-negeri lain, De Nederlandse Bank berhak akan minta pelunasan semata-mata dengan valuta saja, jika perlu dengan memperhitungkan pengambilan-pengambilan atas kredit yang telah diadakan.
6. Untuk memakai syarat-syarat yang tersebut pada 4 dan 5 (secara praktis), demikian pula tentang mempergunakan kelebihan-kelebihan yang diperoleh dalam perhubungan dengan negeri-negeri lain yang disalurkan melalui

www.djpp.depkumham.go.id

rekening-A yang dimaksud dalam Persetujuan Perhubungan Pembayaran, dipersilahkan melihat peraturan-peraturan lebih lanjut yang tertulis dalam surat-menyurat antara De Nederlandse Bank dan De Javasche Bank, yang disertakan sebagai lampiran pada perjanjian pinjaman ini.

1. Kredit itu terbuka sampai 1 Juli 1951. Jumlah kredit yang pada tanggal itu belum diambil, dihapuskan. Jumlah-jumlah yang diambil dikenakan bunga 31/2 % setahun sejak hari pengambilan dan harus dilunasi pada 1 Januari 1951 dan 1 Juli 1951.
2. Jumlah yang telah diambil pada 1 Juli 1951 akan dikonsolidir dan ditambahkan pada jumlah f.80.000.000.-- yang diberikan untuk melunasi utang atas rekening H.G./H.I. Bagi jumlah kredit seluruhnya yang dikonsolidir sedemikian itu, akan berlaku syarat-syarat sebagai berikut

• masa-berlaku kredit itu lamanya 111/2 tahun;
• bunga kredit itu besamya 31/2 % setahun, dilunasi tiap setengah tahun pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember;
• pada tiap-tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember dari tahun-tahun yang tersebut di bawah ini, kredit semula itu diangsur sekurang-kurangnya dengan jumlah persen yang tersebut dibelakang tahun-tahun tersebut; 1953 dan 1954 : 21/2 %, 1955 dan 1956 : 3 3/4 %, 1957 dan 1958 : 5 %, 1959 dan 1960 : 6 1/4 %, 1961 dan 1962 Perundang-undangan: 71/2 %; dengan pengertian, bahwa setiap waktu pengangsuran tersebut dapat dipercepat atau kredit seluruhnyaPeraturan dilunasi lebih lekas.

1. Pemerintah Republik Indonesiaditjen Serikat menyatakan bersedia membuka pendaftaran umum di pasar modal di Amsterdam untuk suatu pinjaman obligasi yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada ketika yang dianggap baik untuk itu oleh kedua pihak. Hasil pinjaman yang demikian itu akan digunakan buat mengangsur kredit yang diberikan oleh Kerajaan Nederland dengan perjanjian pinjaman ini.
2. Pemerintah Kerajaan Nederland memberikan kredit ini dengan pengharapan, Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan menepati kewajiban-kewajibannya yang timbul dari peraturan-peraturan perjanjian dagang antara kedua belah pihak, demikian pula kewajiban-kewajiban memindahkan uang dari persetujuan keuangan ekonomi di K.M.B. dengan tidak meminta, supaya diperhatikan ayat kelima pasal 18 persetujuan tersebut. Sekiranya pengharapan ini tidak dipenuhi, maka Pemerintah Kerajaan Nederland berhak untuk menangguhkan kemungkinan pengambilan atas kredit itu.
3. Untuk perjanjian ini berlaku hukum perdata negeri yang memberi kredit.

www.djpp.depkumham.go.id

KEPADA PRESIDEN DAN DIREKTUR-DIREKTUR JAVASE BANK.

Dengan menunjuk kepada pasal 4 dan 5 perjanjian-pinjaman, yang telah dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Kerajaan Nederland pada 1 April 1950, kami dengan mendapat kuasa dari Menteri Keuangan beritakan dengan hormat kepada Tuan-tuan, bahwa kami bermaksud akan mengadakan perocedure sebagai tersebut di bawah ini dalam hal perhubungan dengan negeri-negeri ketiga, yang disalurkan melalui rekening A, mempunyai kelebihan untuk Republik Indonesia Serikat.

Jika ternyata dari keterangan-keterangan realisasi yang akan dikirimkan kepada Tuan-tuan selambat-lambatnya dua bulan sesudah berakhir bulan yang sedang jalan, bahwa dalam perhubungan dengan negeri-negeri ketiga terjadi kelebihan untuk keuntungan Republik Indonesia Serikat, maka bersedialah kami memberi kesempatan kepada Tuan-tuan untuk mempergunakan jumlah itu menurut salah satu cara yang berikut :

• Untuk melakukan pembelian-pembelian "extra-contingentaal" dinegeri- negeri, yang dengannya ada persetujuan bersama mengenai keuangan, yaitu sekadar pembelian-pembelian itu diterima baik oleh Direktorat- Jenderal B.E.B.
• Untuk mengambil jumlah-jumlah sekaligus (lumpsums) dengan Pond Sterling atau -- sesudah perundingan bersama -- dalam valuta-valuta lain. Perundang-undangan
• Untuk melunasi dengan valuta yang dapat diterima dalam arti perjanjian pinjaman yang termaksud Peraturandi atas, kalau kelebihan yang dimaksud itu dianggap oleh NederlandseditjenBank sebagai demikian.

Selanjutnya kami kabarkan kepada Tuan-tuan, untuk menjawab pertanyaan dapatkah dianggap terlampauinya kredit manipulasi terjadi dalam perhubungan yang langsung dengan Nederland, kelebihan dan/atau kekurangan-kekurangan bulanan selama bulan-bulan yang berturut-turut, dalam perhubungan dengan negeri-negeri ketiga, akan dijumlah. Jika rekening ini per saldo mempunyai kelebihan untuk keuntungan Republik Indonesia Serikat dalam perhubungan dengan negeri-negeri ketiga, maka terlampauinya kredit manipulasi itu dianggap terjadi karena perhubungan yang langsung dengan Nederland.

Peraturan ini akan dipakai buat pertama kalinya mengenai bulan April 1950 dan buat penghabisan kalinya mengenai bulan ketika kredit itu sudah habiskan atau diakhiri.

Hormat kami,

De Nederlandse Bank N.V.

www.djpp.depkumham.go.id

Kepada

Direksi Nederiandse Bank N.V.

di

Amsterdam.

Bersama ini kami permaklumkan, bahwa surat Tuan tentang perjanjian pinjaman, yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Kerajaan Nederland telah kami terima dan sebagai jawabnya kami dengan mendapat kuasa dari Menteri Keuangan beritakan dengan hormat, bahwa isinya dapat kami setujui.

Hormat kami, Presiden dan Direktur-Direktur

De Javasche Bank. Perundang-undangan Peraturan ditjen