MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 26 TAHUN 1950

www.djpp.depkumham.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1951

TENTANG

MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 26 TAHUN 1950

(LEMBARAN-NEGARA NR. 48 TAHUN 1950), MENGENAI PENGESAHAN

DAN PENGAKUAN HUTANG TERHADAP KERAJAAN BELANDA

SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada

pasal 139 ayat I Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat telah

menetapkan "Undang-undang Darurat tentang pengesahan dan pengakuan hutang terhadap Kerajaan Belanda" (Undang-undang Darurat No. 26 Tahun 1950); Perundang-undangan Menimbang : bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang Darurat itu; Peraturan ditjen Mengingat : pasal 97 jo pasal 89 dan pasal 118 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Memutuskan

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-

UNDANG DARURAT TENTANG PENGESAHAN DAN

PENGAKUAN HUTANG TERHADAP KERAJAAN BELANDA"

SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang pengesahan dan pengakuan hutang terhadap Kerajaan Belanda (Undang- undang Darurat No. 26 Tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut :

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal tunggal.

Mengesahkan dan mengakui hutang yang timbul dari bantuan-Marshall sejumlah U.S.$ 2.200.000.- dalam arti hutang-hutang yang diterima pada Konperensi Meja Budar, di luar hutang-hutang tersebut dalam Bagian D. sub B. 1. Persetujuan Keuangan dan Perekonomian, yang dibuat pada Konperensi Meja Bundar dengan Kerajaan Belanda, sejumlah U.S.$ 15.000.000.- sehingga semua itu merupakan hutang sejumlah U.S.$ 17.200.000.-

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1951.

WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA. MENTERIPerundang-undanganKEUANGAN, Peraturan ditjenSJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1951

MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.