Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN

Pasal 1

(1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperkirakan

bertambah dengan Rp 2.604.029.000.000,00 (dua triliun enam ratus

empat miliar dua puluh sembilan juta rupiah).

(2) Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri

dari:

  • Penerimaan Dalam Negeri bertambah dengan

Rp.1.632.829.000.000,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh dua

miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

  • Penerimaan Pembangunan bertambah dengan

Rp.971.200.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar

dua ratus juta rupiah).

Pasal 2

(1) Tambah Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari:

  • Penerimaan pajak bertambah sebesar

Rp.379.606.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar

enam ratus enam juta rupiah);

  • Penerimaan...

PRESIDEN

  • Penerimaan bea masuk dan cukai bertambah sebesar

Rp.152.845.000.000,00 (seratus lima puluh dua miliar delapan

ratus empat puluh lima juta rupiah);

  • Penerimaan lain-lain berkurang sebesar Rp.604.292.000.000,00

(enam ratus empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta

rupiah);

  • Penerimaan bukan pajak bertambah sebesar

Rp.1.704.670.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat miliar

enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

(2) Tambahan Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari:

  • Bantuan program sebesar nihil;

  • Bantuan proyek bertambah sebesar Rp 971.200.000.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 3

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperkirakan

bertambah dengan Rp 2.593.649.000.000,00 (dua triliun lima ratus

sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta

rupiah).

(2) Tambahan Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) terdiri dari:

  • Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 828.697.000.000,00

(delapan ratus dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan

puluh tujuh juta rupiah);

  • Pengeluaran...

PRESIDEN

  • Pengeluaran Pembangunan bertambah dengan

Rp.1.764.952.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh

empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah).

(3) Tambahan Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari:

  • Pengeluaran Pembangunan Rupiah bertambah sebesar

Rp.793.752.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar

tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);

  • Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek

dan kredit ekspor bertambah dengan Rp 971.200.000.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 4

  1. Tambahan Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat

(2) huruf a terdiri dari:

bertambah dengan ................. 6.487.088.000

bertambah dengan ................. 90.157.835.000

bertambah dengan ................. 858.987.000

bertambah dengan ................. 11.483.733.000

PRESIDEN

KOPERASI

bertambah dengan ................. 87.744.800.000

bertambah dengan ................. 2.919.083.000

bertambah dengan ................. 26.637.512.000

bertambah dengan ................. 45.621.499.000

bertambah dengan ................. 94.119.845.000

TATA RUANG

bertambah dengan ................. 36.721.693.000

bertambah dengan ................. 231.038.840.000

PRESIDEN

SEJAHTERA

bertambah dengan ................. 1.768.837.000

bertambah dengan ................. 14.730.316.000

bertambah dengan ................. 199.814.000

bertambah dengan ................. 21.322.367.000

TEKNOLOGI

bertambah dengan ................. 12.120.103.000

bertambah dengan ................. 5.020.504.000

PENGAWASAN

bertambah dengan ................. 26.830.370.000

bertambah dengan ................ 9.607.323.000

PRESIDEN

bertambah dengan ................ 103.306.451.000

(2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam

subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) Tambahan pengeluaran pembangunan rupiah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari:

berkurang dengan ................ 5.396.700.000

bertambah dengan ................ 45.269.700.000

berkurang dengan ................ 26.134.000.000

berkurang dengan ................ 11.253.500.000

KOPERASI

bertambah dengan ............... 646.496.500.000

bertambah dengan ................ 201.272.500.000

berkurang dengan ................ 46.016.400.000

PRESIDEN

berkurang dengan ................ 10.153.900.000

bertambah dengan ................ 134.836.700.000

RUANG

berkurang dengan ................ 15.645.100.000

berkurang dengan ................ 66.246.600.000

berkurang dengan ................ 16.903.200.000

bertambah dengan ................ 8.441.600.000

berkurang dengan ................ 506.000.000

bertambah dengan ................ 9.544.400.000

PRESIDEN

TEKNOLOGI

berkurang dengan ................ 36.568.700.000

berkurang dengan ................ 5.919.900.000

PENGAWASAN

berkurang dengan ................ 6.075.000.000

berkurang dengan ................ 5.290.400.000

(4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam

subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(5) Tambahan Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan

bantuan proyek dan kredit ekspor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari:

bertambah dengan ................ 29.745.000.000

bertambah dengan ................ 31.744.000.000

bertambah dengan ................ 85.131.000.000

PRESIDEN

KOPERASI

bertambah dengan ................ 26.954.000.000

bertambah dengan ................ 190.094.000.000

bertambah dengan ................ 335.163.000.000

bertambah dengan ................ 63.280.000.000

bertambah dengan ................ 37.322.000.000

RUANG

bertambah dengan ................ 20.275.000.000

OLAH RAGA

bertambah dengan ................ 72.562.000.000

PRESIDEN

bertambah dengan ................ 20.802.000.000

bertambah dengan ................ 41.525.000.000

TEKNOLOGI

bertambah dengan ................ 8.500.000.000

bertambah dengan ................ 479.000.000

bertambah dengan ............... 7.624.000.000

(6) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ke dalam

subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 5

(1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja

Pembangunan Tahun Anggaran 1994/95 yang pada akhir Tahun

Anggaran 1994/95 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk

penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke

Tahun Anggaran 1995/96 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran

1995/96.

(2) Sisa...

PRESIDEN

(2) Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1994/95 sebesar

Rp.10.380.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh juta

rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja

Tahun Anggaran 1995/96 dan/atau tahun-tahun anggaran

berikutnya.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad

Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan

Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan

dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan

mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1994.

Agar…

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 27 April 1995

INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 April 1995

ttd.

MOERDIONO

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang

perlu mengatur perkiraan tambahan dan perubahan atas Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 dengan

Undang-undang;

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945;

  1. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad tahun 1925 Nomor 448)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7

Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

  1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 (Lembaran Negara

Tahun 1994 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3543);

Referensi Silang (3)
UU 9/1968 — PERUBAHAN PASAL 7 INDISCHE COMPTABILITEITSWET
UU 1/1994 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UU 1/1994 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA [Pasal 11]