Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MATARAM

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

  1. Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

huruf g atau "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan

Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Di Daerah;

  1. Kota Administratif Mataram adalah sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 tentang Pembentukan

Kota Administratif Mataram;

  1. Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat adalah sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

  1. Propinsi…

PRESIDEN

  1. Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat adalah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 64 Tahun

1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

BAB 2 — PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II

Mataram dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram terdiri dari wilayah

Kecamatan-kecamatan sebagai berikut :

  • Kecamatan Ampenan;

  • Kecamatan Mataram;

  • Kecamatan Cakranegara;

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang ini, maka wilayah

Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat dikurangi dengan wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3.

Pasal 5…

PRESIDEN

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram, maka Kota

Administratif Mataram dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II

Lombok Barat dihapus.

Pasal 6

(1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram mempunyai

batas-batas sebagai berikut :

  • Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sari dan

Kecamatan Narmada Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok

Barat;

  • Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Narmada

Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat;

  • Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Labuapi

Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat;

  • Sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan

dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Undang-undang ini.

(3) Penentuan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram

secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB III…

PRESIDEN

BAB 3 — PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT WILAYAH/DAERAH

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat

II Mataram, dipilih dan diangkat seorang Walikotamadya Kepala Daerah

Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram, dibentuk

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk kelengkapan perangkat pemerintah di Kotamadya Daerah Tingkat

II Mataram, dibentuk Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, Dinas-dinas Daerah, dan

Instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB 4 — URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH

Pasal 10

(1) Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram,

diserahkan sebagian urusan-urusan pemerintahan sebagai

kewenangan pangkal yang meliputi :

  • Pengaturan...

PRESIDEN

  • Pengaturan dan penyelenggaraan kewenangan untuk

mewujudkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat

di daerah yang bersangkutan;

  • Pariwisata;

  • Pekerjaan Umum;

  • Tata Kota dan Pertamanan;

e Kebersihan;

  • Kesehatan;

  • Pendidikan Dasar;

  • Pertanian Tanaman Pangan;

  • Peternakan;

  • Pemadam Kebakaran;

  • Pendapatan;

  • Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Penambahan atau pengurangan urusan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

BAB 5 — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram, Penjabat

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mataram untuk pertama

kalinya diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

Pasal 12...

PRESIDEN

Pasal 12

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Mataram terdiri dari :

  • Anggota-anggota yang diangkat dari wakil-wakil Organisasi

Peserta Pemilihan Umum dengan memperhatikan perimbangan

suara hasil Pemilihan Umum Tahun 1992 yang dilaksanakan di

daerah tersebut;

  • Anggota yang diangkat dari golongan karya dan ABRI.

(2) Tata cara, pengangkatan, dan jumlah anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kalinya

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kotamadya

Daerah Tingkat II Mataram, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan Bupati Kepala Daerah Tingkat

II Lombok Barat mengatur penyerahan kepada Pemerintah

Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram :

  • Pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;

  • Tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak

lainnya yang menjadi milik atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat yang

berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram

dan dianggap perlu untuk diserahkan;

  • Badan-...

PRESIDEN

  • Badan-badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah

Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat II Lombok Barat yang tempat kedudukannya

terletak di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram dan

dianggap perlu untuk diserahkan;

  • Hutang-piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II

Lombok Barat yang kegunaannya untuk wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat II Mataram;

  • Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan yang

karena sifatnya diperlukan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II

Mataram.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun

terhitung sejak diresmikannya Kotamadya Daerah Tingkat II

Mataram.

Pasal 14

(1) Pemerintah memberikan sejumlah dana sebagai modal pangkal

kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram selama

3 (tiga) tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmiannya.

(2) Jumlah modal pangkal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi

Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat tetap berlaku bagi

Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram, sebelum diubah, diganti atau

dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VI…

PRESIDEN

BAB 6 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua ketentuan peraturan

perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan

Undang-undang ini, diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 5

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Pasal 18

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juli 1992

INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juli 1993

ttd

MOERDIONO

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi

Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Daerah Tingkat

II Lombok Barat pada umumnya serta Kota Administratif Mataram

pada khususnya, dipandang perlu untuk meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan

pembinaan kemasyarakatan guna menjamin terpenuhinya tuntutan

perkembangan dan kemajuan dimaksud di masa mendatang;

  • bahwa Kota Administratif Mataram dalam perkembangannya telah

menunjukkan kemajuan-kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan

peranan dan fungsinya, sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan

pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah tersebut;

  • bahwa perkembangan dan kemajuan tersebut bukan saja memberikan

dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, tetapi juga

memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi

wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah;

d.bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasil guna

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan

pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota Administratif

Mataram dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II;

  • bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka

pembentukan Kota Administratif Mataram menjadi Kotamadya

Daerah Tingkat II harus ditetapkan dengan Undang-undang;

MENGINGAT

…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar

1945;

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3037);

  1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1649);

  1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II. Dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

  1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2915), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor

2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3282);

Dengan…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Referensi Silang (9)
UU 5/1974 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang...
UU 64/1958 — PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT I BALI, NUSA TENGGARA
UU 69/1958 — PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT II DALAM WILAYAH
UU 16/1969 — Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang...
UU 5/1975 — PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969...
UU 2/1985 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969
PP 21/1978 — Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978...
UU 5/1974 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang... [Pasal 2]
UU 5/1974 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang... [Pasal 55]