Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1983/1984

Pasal 1

(1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1983/1984 diperoleh dari

  • Sumber-sumber Anggaran Rutin;
  • Sumber-sumber Anggaran Pembangunan.

(2) Pendapatan Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini menurut perkiraan

berjumlah Rp 13.823.600.000.000,00.

(3) Pendapatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini menurut

perkiraan berjumlah Rp. 2.741.750.000.000,00.

(4) Jumlah seluruh pendapatan Negara Tahun Anggaran 1983/1984 menurut perkiraan berjumlah

Rp. 16.565350.000.000,00.

(5) Perincian pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini berturut-

turut dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1983/1984 terdiri atas

  • Anggaran Belanja Rutin;
  • Anggaran Belanja Pembangunan.

(2) Anggaran Belanja Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini menurut

perkiraan berjumlah Rp. 7.275.100.000.000,00.

(3) Anggaran Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini

menurut perkiraan berjumlah Rp. 9.290.250.000.000,00.

(4) Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 menurut perkiraan

berjumlah Rp 16.565.350.000.000,00.

(5) Perincian pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini berturut-

turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang- undang ini.

(6) Perincian dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini memuat sektor

dan sub sektor, sedangkan perincian lebih lanjut sampai pada kegiatan ditentukan dengan Keputusan Presiden.

(7) Perincian dalam Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)Pasal ini memuat sektor

dan sub sektor, sedangkan perincian lebih lanjut sampai pada proyek-proyek ditentukan dengan Keputusan Presiden.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 3

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai

  • Anggaran Pendapatan Rutin;
  • Anggaran Pendapatan Pembangunan;
  • Anggaran Belanja Rutin;
  • Anggaran Belanja Pembangunan;

(2) Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai :

  • Kebijaksanaan Perkreditan;
  • Perkembangan Lalu-lintas Pembayaran Luar Negeri.

(3) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini disusun prognosa

untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dibahas bersama oleh

Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Penyesuaian Anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan dibahas bersama oleh

Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 4

(1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran

1983/1984 yang pada akhir Tahun Anggaran menunjukkan sisa, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada Tahun Anggaran 1984/1985, dengan menambahkannya kepada Kredit anggaran Tahun Anggaran 1984/1985.

(2) Saldo-anggaran-lebih Tahun Anggaran 1983/1984 ditambahkan kepada anggaran Tahun

Anggaran 1984/1985 dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1984/1985.

(3) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menyatakan pula, bahwa

sisa kredit anggaran yang ditambahkan itu dikurangkan dari kredit anggaran Tahun Anggaran 1983/1984.

(4) Sisa kredit anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sebelum ditambahkan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985 terlebih dahulu diperiksa dan dinyatakan kebenarannya oleh Menteri Keuangan.

(5) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1984/1985.

Pasal 5

Selambat-lambatnya pada akhir Tahun Anggaran 1983/1984 oleh Pemerintah diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal 3 Undang-undang ini untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 6

(1) Setelah Tahun Anggaran 1983/1984 berakhir dibuat perhitungan anggaran mengenai

pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.

(2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)Pasal ini setelah diperiksa

oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 7

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Undang-undang Perbendaharaan) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi Undangundang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1983.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 1983

INDONESIA,

ttd. SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 1983

,

ttd.

www.djpp.depkumham.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

  • bahwa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun kelima, dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun III, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 mengikuti prioritas nasional sebagaimana ditetapkan di dalam Pola Umum PELITA Ketiga Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara:
  • bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/ 1984 adalah rencana kerja Pemerintah, khususnya pelaksanaan tahun kelima rencana tahunan Pembangunan Lima Tahun III;
  • bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/ 1984 di samping memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam PELITA I dan PELITA II, juga meletakkan landasan-landasan baru bagi usaha- usaha pembangunan selanjutnya;
  • bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, maka saldo- anggaran-lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek pada anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1983/1984 perlu diatur dalam Undang-undang;
MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
  3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1978 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka Pengsuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional;

www.djpp.depkumham.go.id

  1. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 3/1984 — PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1983/1984
Referensi Silang (1)
UU 9/1968 — PERUBAHAN PASAL 7 INDISCHE COMPTABILITEITSWET