Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1953 tentang PENGUBAHAN BEA PEMBUBARAN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 5 AYAT 2 �JACHTORDONNANTIE JAVA EN MADURA 1940� (STAATSBLAD 1939 NR 733)

Umum.

Yang dimaksud dalam UNDANG-UNDANG ini dengan: ke-1 Penghasilan lebih yang terhutang: jumlah yang terhutang kepada Negara berdasarkan peraturan dengan kekuasaan Regeringsbesluit tanggal 10 Oktober 1947, "Besluit Storting Meeropbrengst Importgoederen" atau "Besluit Storting Meeropbrengst Binnenlandse Fabrikaten"; ke-2. Yang berhutang: importir atau pabrikan yang belum atau belum seluruhnya melunaskan kewajibannya dengan penyetoran penghasilan lebih yang terhutang; ke-3. Panitia: panitia pertimbangan seperti termaksud dalam pasal 3 UNDANG-UNDANG ini; ke-4. Inspektur: Kepala inspeksi keuangan dalam daerah jabatan siap yang berhutang itu bertempat tinggal atau berkedudukan:

ke-5. Inspeksi: daerah dalam mana inspektur melakukan jabatannya.

Surat ketetapan.

(1) Untuk setiap yang berhutang, maka penghasilan lebih ditambah dengan bunga yang terhutang menurut UNDANG-UNDANG, dapat ditetapkan oleh panitia dalam suatu surat ketetapan. (2) Apabila penghasilan lebih terhutang oleh perseroan firma atau perseroan komanditer, maka surat ketetapan termaksud dalam ayat pertama ditetapkan atas nama perseroan.

Panitia pertimbangan.

(1) Panitia pertimbangan terdiri dari lima orang anggota, termasuk ketua. (2) Tempat kedudukan panitia adalah Jakarta. (3) Ketua, ketua pengganti, anggota dan anggota pengganti diangkat oleh Menteri Keuangan setelah bermusyaqarah dengan Menteri Perekonomian. (4) Ketua, ketua pengganti, anggota dan anggota pengganti terdiri semata-mata dari pegawai Kementerian Keuangan dan Perekonomian.

Sumpah.

(1) Ketua, ketua pengganti, anggota dan anggota pengganti mengangkat sumpah kehadapan pegawai tinggi, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, sebagai berikut:

"Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya sebagai........... dari Panitia Pertimbangan akan bekerja dengan jujur, saksama dan adil bahwa saya akan merahasiakan apa yang harus diraha-siakan". (2) Tentang pengangkatan sumpah (janji) itu dibuat berita acara.

Cara pekerjaan.

(1) Untuk mengambil keputusan tentang MENETAPKAN surat ketetapan diharuskan hasil panitia selengkapnya, termasuk ketua. (2) Keputusan diambil dengan suara terbanyak. (3) Apabila suara sama banyaknya maka suara ketua MEMUTUSKAN. (4) Menteri Keuangan dapat memberikan uang hadir kepada ketua, ketua pengganti, anggota dan anggota pengganti.

Kohir.

(1) Surat ketetapan itu disusun dan diberikan nomor per inspeksi dan simuat dalam kohir. (2) Ketua panitia MENETAPKAN kohir. (3) Surat isian untuk kohir ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak di Jakarta.

Pengiriman kohir.

Oleh ketua panitia kohir dikirim, segera setelah kohir itu ditetapkannya, kepada inspektur yang bersangkutan.

Surat ketetapan.

(1) Secepat mungkin setelah Kohir diterima, inspektur yang bersangkutan memberitahukan kepada yang berhutang ketetapan atas namanya dengan mengeluarkan surat ketetapan. (2) Hari pengeluaran surat ketetapan dicatat baik atas kohir maupun atas surat ketetapan. (3) Surat isian untuk surat ketetapan ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak di Jakarta.

Tanggung jawab.

(1) Jumlah ketetapan terhutang oleh orang yang namanya tercatat dalam kohir. (2) Ketetapan atas nama perseroan firrna atau perseroan komanditer yang terbagi atau tidak terbagi dalam sero adalah terhutang oleh persero pengurus sebagai yang berhutang tanggung renteng. (3) Meskipun demikian ketetapan dan jumlah yang salah, yang baru diketahui sesudah kohir ditetapkan, dapat diubah oleh inspektur berdasarkan keputusan ketua.

(1) Apabila jumlah ketetapan terhutang oleh suatu badan hukum maka pengurus serta wakilnya tanggung renteng terhadap ketetapan yang dikenakan untuk badan hukum yang bersangkutan. (2) Dalam hal pembubaran atau dalam keadaan penglaksanaan pembayaran maka juga mereka yang diwajibkan menglaksanakan pembayaran itu tanggung renteng. (3) Tanggung jawab tersebut dalam ayat 1 dan 2 berakhir, apabila yang

menanggung jawab tersebut jika ditagih dapat menyatakan kepada Kepala Jawatan Pajak, bahwa mereka menurut kedudukannya sebagai tersebut diatas tidak mungkin melakukan pembayaran. (4) Yang dimaksud dengan pengurus, wakil dan penglaksana pembayaran yang tersebut pada ayat 1 dan 2, juga setiap orang yang diangkat atau berbuat untuk itu pada atau sesudah tanggal berlakunya UNDANG-UNDANG ini, juga dalam hal apabila ia sesudah saat itu telah berhenti, memberikan tanggung jawab atau telah dibebaskan dari tanggung jawab.

Penagihan.

(1) Jumlah ketetapan yang besarnya kurang dari Rp. 25.000.-ditagih sekaligus pada tanggal satu dari bulan berikut dari tanggal surat ketetapan. (2) Junlah ketetapan yang besarnya lebih dari Rp. 25.000.-ditagih dalam sebanyak- banyaknya 24 angsuran bulanan yang sama, sekurang-kurangnya menurut jumlah dalam daftar tersebut dibawah ini untuk tiap ketetapan yang bersangkutan:

Jumlah ketetapan Angsuran minimum Rp.25.000.-atau lebih tetapi kurang dari Rp. 100.000. Rp.25.000.- Rp.100.000.- atau lebih tetapi kurang dari Rp.250.000. Rp.35.000.- Rp.250.000.-atau lebih tetapi kurang dari Rp.500.000. Rp.50.000.- Rp. 500.000.-dan lebih Rp.75.000 -

Angsuran pertama dapat ditagih pada tanggal satu dari bulan berikut dari tanggal surat ketetapan; angsuran berikutnya pada tanggal satu dari bulan berikut dari hari pembayaran sebelumnya.

Pasal 12.

Tegoran.

(1) Apabila yang berhutang lalai dalam melunaskan hutang sebe-lum atau pada hari pembayaran, maka inspektur mengirimkan surat pegoran supaya dalam waktu sepuluh hari melunaskan hutangnya disertai pamberitahuan, bahwa jika tidak, surat paksa dikeluarkan. (2) Untuk tegoran itu yang berhutang harus membayar Rp. 2,50.

Jumlah ketetapan yang dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus. Dengan tidak mengurangi apa yang tersebut pada pasal 11 ayat 1 ketetapan dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus: 1e. apabila yang berhutang meninggalkan INDONESIA atau untuk itu telah menyatakan maksudnya;

2e. apabila belum lagi dilunaskan sejumlah yang lebih besar dari dua angsuran yang telah dapat ditagih; 3e. apabila yang berhutang dinyatakan pailit, begitupun dalan hal disita barang bergerak atau barang tetap oleh pihak Negara atau dalam hal penjualan barang itu disebabkan penyitaan atas nama pihak ketiga.

Pasal 14.

Hak utama.

(1) Kas Negara mempunyal hak utama untuk jumlah ketetapan atas semua barang dari yang berhutang, juga atas barang kepunyaan mereka, yang menurut pasal 9 ayat 2 dan pasal 10 ayat 1 dan 2 tanggung rentang atas ketetapan itu. (2) Hak utama yang diberikan dalam ayat pertama mendahului segala hak utama, kecuali terhadap piutang didahulukan tersebut dalam pasal 1139 No. 1 dan 4 dan pasal 1149 No. 1 Kitab UNDANG-UNDANG Sipil dan pasal 80 dan 81 Kitab UNDANG-UNDANG Perniagaan, terhadap gadai hasil dan terhadap hak gadai dan hipotek yang diatur dalam Kitab UNDANG-UNDANG Sipil yang telah diadakan sebelum tanggal berlakunya UNDANG-UNDANG ini, atau dalam hal pengadaannya sejak itu, hanya jika guna keperluan itu diberikan surat keterangan sebagai dimaksud dalam ayat 5. (3) Mengenai tanah yang dimiliki menurut hukum INDONESIA, hak utama yang diberikan dalam ayat pertama, tidak mendahului pinjaman atas tanah hak milik INDONESIA yang diadakan sebelum tanggal berlakunya UNDANG-UNDANG ini, atau dalam hal diadakannya sesudah saat itu, hanya jika guna keperluan itu diberikan surat keterangan sebagai dimaksud dalam ayat 5 Terhadap tanah dan barang yang digadaikan menurut hukum adat, hak utama Kas Negara tidak mendahului hak pemegang gadai atas pembayaran jumlah uang gadai. (4) Hak utama tidak berlaku lagi setelah lewat tiga tahun, dihitung dari tanggal penyerahan surat ketetapan, atau, jika dalam tempo ini telah diberitahukan surat paksa untuk membayar, setelah lewat tiga tahun terhitung dari tanggal pemberitahuan surat tuntutan terakhir. Jika pembayaran pajak ditunda, maka tempo tersebut diatas diperpanjang dengan sendirinya menurut hukum dengan waktu selama penundaan. (5) Sebelum atau sesudah mengadakan hipotek dalam arti kata Kitab UNDANG-UNDANG Sipil pemberi hipotek dapat memohon-kan surat keterangan, bahwa hipotek itu didahulukan dari hak utama yang diberikan dalam ayat 1. Surat keterangan itu diminta dari inspektur. Inspektur memberikan surat keterangan itu, jika tidak ada pajak yang mendahului hipotek itu atau menurut pendapatnya ada jaminan, bahwa pajak yang mendahului hipotek itu akan dilunasi. Dalam surat keterangan itu masa yang bersangkutan harus disebut. Jika permohonannya tidak ditolak, maka pemberi hipotek dapat mengemukakan keberatannya kepada Kepala Jawatan Pajak, yang akan menyuruh memberikan surat keterangan itu, jika sedemikian itu menurut pendapatnya beralasan. Peraturan ini berlaku juga terhadap pinjaman atas tanah hak milik INDONESIA. (6) Peraturan tentang hak utama berlaku juga terhadap biaya tuntutan dan bunga.

Pasal 15. Penundaan pembayaran.

(1) Kepala Jawatan Pajak dapat memberikan penundaan pembayaran kepada yang berhutang, jika ia dapat menyatakan, bahwa ia hanya dengan kesulitan-kesuhtan yang luar biasa saja dapat melunaskan pembayaran dalam angsuran yang ditentukan. (2) Surat permohonan utnuk itu diajukan dengan perataraan inspektur yang bersangkutan; permohonan itu tidak akan dipertimbangkan, jika tidak diberikan alasan dan jika sekurangkurangnnya hal berikut tidak disertakan: a. neraca liquiditeit yang jelas menurut keadaan pada tanggal permohonan itu dan b. keterangan menurut cara mana dan dalam berupa angsuran yang berhutang akan dapat menyanggupi penglunasan hutangnya. (3) Inspektur mengirimkan surat permohonan itu, yang dilengkapi dengan nasehat dan pemandangannya, secepat mungkin kepada Kepala Jawatan Pajak. (4) Pada izin yang diberikan seluruhnya atau sebagian atas permohonan penundaan pembayaran itu dapat disertakan syarat-syarat seperti mengadakan jaminan. (5) Atas jumlah angsuran-angsuran yang belum dibayar terhutang bunga sejumlah Rp. 0,50 untuk sejumlah bulat Rp. 100.-untuk tiap bulan takwim sesudah berakhirnya hari pembayaran.

Pasal 16. Lewat waktu.

(1) Tuntutan pembayaran penghasilan lebih yang terhutang lewat waktu setelah 5 tahun sesudah tanggal berlakunya UNDANG-UNDANG ini. (2) Untuk lewat waktu itu tidak terhitung waktu selama penun-daan pembayaran menurut pasal 15 diberikan. (3) Selanjutnya lewat waktu tundtutan ini dikuasai oleh ketentu-anketentuan Kitab UNDANG-UNDANG Sipil, terkecuali pasal 1950 Kitab UNDANG-UNDANG Sipil itu.

Pasal 17.

Untuk penagihan, maka ketetapan atas penghasilan lebih yang terhutang selanjutnya, dianggap sebagai ketetapan dengan pajak berkohir.

Pasal 18. Penghapusan.

(1) Menteri Keuangan dalam hal-hal istimewa sekali dapat menen-tukan atas surat permohonan yang berhutang, bahwa ketetapan yang terhutang dihapuskan seluruhnya atau sebagian. (2) Pasal 15 ayat 2, 3 dan 4 dalam hal ini dapat dilakukan seperti dalam ayat pertama.

Pasal 19.

(1) UNDANG-UNDANG ini dinamakan "UNDANG-UNDANG Penagihan penghasilan -lebih yang terhutang". (2) UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1954. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEUANGAN,

ttd

ONG ENG DIE.

Diundangkan pada tanggal 26 Mei 1954. MENTERI PEREKONOMIAN,

ttd

ISKAQ TJOKROHADISURJO.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODYGONDOKUSUMO.

MEMORI PENJELASAN MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENAGIHAN PENGHASILAN-LEBIH YANG TERHUTANG KEPADA NEGARA

A. BAGIAN UMUM

Pada tahun-tahun permulaan sesudah pendudukan Jepang maka Pemerintah ketika itu menghadapi kesulitan, tindakan-tindakan apakah yang harus diambil untuk menekan kenaikan harga. Baik dalam lapangan pertanian, maupun dalam kalangan kerajinan maka alat produksi pada waktu itu telah lumpuh, sehingga barang-barang yang diimpor ataupun yang dibuat di negeri ini boleh dikatakan laku semuanya dengan tidak memandang harga. Sesudah pendudukan Jepang berakhir maka keadaan negara pada waktu itu belum juga menjadi biasa kembali, sehingga belum dapat diusahakan mengadakan suatu distribusi umum ataupun suatu penetapan harga yang umum di pasar bebas. Tambahan lagi ada pula barang-barang yang sekali-kali tidak dapat dikontrol oleh Pemerintah, yakni barang- barang impor yang untuknya tidak disediakan devisen (transaksi barter dengan Singapura, Hongkong dan lain-lain), barang-barang impor yang beredar karena adanya transaksi barter didalam negeri atau yang dijual kembali oleh mereka yang berhak akan distribusi dan akhirnya: barang-barang yang dibuat setempat. Yang dapat dikontrole Pemerintah pada waktu itu ialah barang-barang impor yang untuknya diberikan devisen, beras yang dibeli oleh "Voedingsmiddelen-fonds" dan bahan-bahan makanan yang lain dan akhirnya barang-barang yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan setempat dengan memakai bahan-bahan dasar yang diimpor dan/atau kredit-kredit perusahaan.

Penjualan-penjualan eceran mengenai barang-barang yang termasuk dalam golongan-golongan ini diadakan dengan memakai dasar kalkulasi-kalkulasi harga baku yang ditetapkan dengan putusan Direktur (2) Economische Zaken pada waktu itu.

Apa juga tindakan yang diambil pada waktu itu untuk menekan harga, maka terlebih dahulu telah dapat dipastikan bahwa untuk sementara waktu tindakan-tindakan itu tidak mengenai barang-barang yang sebagaimana dinyatakan di atas, tidak dapat dikontrol oleh Pemerintah. Dalam tahun 1947 Direktur Economische Zaken pada waktu itu telah memajukan usul kepada Pemerintah, supaya dimulai merombak harga pasar bebas dalam lapangan yang dapat dipengaruhi oleh Pemerintah, yakni mengenai barang- barang yang dapat dikontrol tersebut. Tentang beberapa macam barang misalnya barang kain-dain, sigaret, korek api, garam, minyak tanah dan lain-lain pada waktu itu telah diadakan persediaannya yang cukup banyaknya untuk menghalangi tiap-tiap usaha menaikkan harga di pasar bebas. Yang dimaksud dengan politik merombak itu ialah mengedarkan sejenis barang-barang yang cukup banyaknya dengan harga pasar bebas yang berlaku pada ketika itu atau dengan harga yang lebih rendah sedikit daripada itu sampai seluruh permintaan berdasarkan tingkatan harga yang lebih tinggi itu telah dipenuhi semuanya. Oleh karena dengan tidak adanya tindakan-tindakan yang istimewa, perbedaan antara harga baku dan harga pasar bebas yang jauh lebih tinggi itu hanya akan menguntungkan saja kepada importir atau pabrikan, maka kelebihan penghasilan itu untuk 95% harus jatuh ke dalam Kas Negeri. Pemerintah pada waktu itu ada menyetujui usul-usul ini dengan putusan tanggal 10 Oktober 1947 No.

Pada akhir tahun 1947 Putusan ini dilaksanakan untuk pertama kalinya dengan mengedarkan barang kain-kain seharga empat kali harga eceran yang ditetapkan pada waktu itu. Pada penjualan bebas yang pertama ini dapat ikut serta anggota convenant- convenant tekstil setempat berdasarkan suatu harga kepentingan selayaknya. Syarat untuk ikut serta itu ialah kewajiban menyetor yang disebut penghasilan lebih ke dalam Kas Negeri. Untuk hal itu diumumkan peraturan-peraturan umum oleh Centraal Texiiel Convenant di Jakarta dengan surat edarannya tanggal 17 Desember 1947 No. 34.

Mulanya hanya diedarkan barang kain-kain saja, akan tetapi dalam tahun-tahun sesudah tahun 1947 diadakan pula kemungkinan untuk menjual barang-barang lain secara bebas, dan dalam hal itu tugas menyelenggarakan pemungutan penghasilan lebih tersebut dengan berangsur-angsur diambil oper oleh "Algemene Import Organisatie" daripada convenant-convenant yang bersangkutan.

Dalam tahun-tahun sesudah 1947 maka segala sesuatu tentang perundang- undangan dalam lapangan distribusi barang dan peraturan harga diatur lebih lanjut dalam dua buah ordonansi, yakni "Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948" (Staatsblad 1948 No. 144) dan Prijsbeheersingsordonnantie 1948" (Staatsblad 1948 No. 295), sehingga tindakan-tindakan yang diadakan berdasarkan Putusan Pemerintah tersebut di atas mempunyai dasar yang lebih kuat, karena mereka yang lalai menjalankan kewajibannya menyetor penghasilan lebih itu ke dalam Kas Negeri dapat dituntut sebab melanggar peraturan-peraturan harga.

Sejak awal tahun 1949 bertambah banyak diusahakan mengedarkan secara penjualan bebas barang-barang yang dikontrol dengan syarat kewajiban menyetor penghasilan lebih, dengan demikian alat-alat Kantor Pengendalian Harga dan Algemene Import Organisatie sangat berat tugasnya, karena harus mengerjakan keterangan- keterangan administrasi yang diterima dari segenap pihak negeri ini dan menjalankan kontrol terhadap kebenaran keterangan-keterangan itu. Tambahan lagi dengan penghapusan distribusi Pemerintah pada waktu itu maka hilang pula suatu kemungkinan mengontrol pelaksanaan peraturan-peraturan harga.

Pada waktu itulah mulai terasa kebutuhan mempunyai alat penagih yang akan dapat bertindak dengan berhasil terhadap mereka yang lalai dan enggan mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Bukankah meskipun dapat diadakan penuntutan secara pengadilan berdasarkan ordonansi-ordonansi tersebut di atas, akan tetapi dengan jalan demikian penghasilan lebih yang harus diterima itu belum tentu lagi dapat ditagih dari yang bersangkutan; untuk hal itu harus diadakan pula prosedur sipil yang khusus. Tambahan lagi karena banyaknya waktu yang terpakai untuk mengerjakan dan mengontrol keterangan yang bertumpuk-tumpuk itu, maka dalam kebanyakan hal sangat lambat atau kadang-kadang terlambat dapat diketahui, bahwa pihak yang bersangkutan telah lalai menunaikan kewajibannya menyetor.

Dalam kebanyakan hal para importir dan pabrikan juga tidak dapat mengirimkan keterangan-keterangannya pada waktunya kepada Algemene Import Organisatie disebabkan oleh berbagai-bagai keadaan (kekurangan pegawai, desentralisasi pembukuan dan lain-lain). Jadi seluruh keadaan yang demikian itu seolah-olah membantu pihak yang lalai untuk beberapa lama dapat meloloskan diri daripada hukuman.

Untuk dapat juga mengatasi keadaan yang tidak diingini itu barang sekedarnya, maka pada akhir bulan Desember tahun 1949 Sekretaris Jenderal "Departement van

Economische Zaken" pada waktu itu menentukan, bahwa akan ditagih bunga menurut UNDANG-UNDANG sebanyak 6% setahun terhadap jumlah-jumlah yang masih terhutang ketika itu.

Pelaksanaan peraturan-peraturan itu diserahkan kepada Algemene Import Organisatie, lihat surat edarannya tanggal 29 Desember 1949 No. 00/2858/39. Lagi pula "Departement van Financien" dengan bekerjasama dengan "Departement van Economische Zaken" berusaha dalam tahun itu untuk mengubah kewajiban menyetor penghasilan lebih yang terhutang tersebut menjadi suatu pajak yang sebenarnya, yakni yang disebut "vrije winstbelasting". Karena banyaknya keberatan yang berkali-kali diajukan oleh "Departement van Justitie" dan "Algemene Secretarie" pada waktu itu terhadap rancangan ordonansi yang bersangkutan, maka rancangan ordonansi itu tidak pernah dapat sampai dimuat dalam Staatsblad. Sejak waktu itu terdapat istilah "vrije winstbelasting" di samping istilah "meeropbrengst", meskipun pada waktu itu sekali-kali tidak pernah disebut-sebut tentang sesuatu pajak.

Ketika ternyata dengan pasti bahwa rancangan ordonansi pajak tersebut tidak akan ada kemajuannya, akan tertahan pada taraf persiapannya itu saja, maka dalam tahun 1950 diusahakan untuk penghabisan kalinya akan mengatasi kesulitan-kesulitan penagihan tersebut. Dengan "Besluit Storting meeropbrengst importgoederen", kedua- duanya Putusan tanggal 2 Mei 1950, diantaranya ditentukan bahwa pembayaran penghasilan lebih yang diperoleh dari penjualan bebas itu adalah syarat bagi pihak yang bersangkutan untuk mendapat pembebasan daripada peraturan-peraturan harga; sebagaimana ternyata di atas pembayaran itu tanpa peraturan ini sudah demikian juga halnya. Jadi juga sekarang berdasarkan peraturan ini masih belum dapat diadakan tindakan yang lebih keras terhadap para debitur yang lalai atau enggan.

Sebagai akibat peraturan monetair dan fiskal yang diadakan oleh Pemerintah maka dalam tahun itu juga banyak importir dan pabrikan yang menghadapi kesulitan- kesulitan likwiditet, sehingga hal ini juga menjadi suatu sebab bertambah besarnya jumlah yang masih harus dibayar.

Praktis dalam tahun 1951 kewajiban menyetor penghasilan-lebih itu berakhir. Dengan yang disebut "maintelprijsbesluit" dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada waktu itu (Putusan tanggal 1 April 1951 No. 738/K-P-/841) ditentukan bahwa pembebasan yang diberikan berdasarkan "Besluit Storting meeropbrengst Importgoederen" dicabut kembali sehingga otomatis-hapus pula syarat untuk pembebasan yang termaksud, yakni kewajiban menyetor penghasilan-lebih yang diperoleh.

Menurut taksiran ketinggalan pembayaran itu sekarang ini total berjumlah lebih- kurang Rp. 150 juta (dibagi atas bulat 480 para debitur yang masih terhutang) atau 12 1/2% daripada jumlah total sebanyak bulat Rp. 1,2 milyard yang disetor ke dalam Kas Negeri sampai pertengahan tahun 1952.

Harus dimajukan di sini bahwa di antara para debitur tersebut ada importir- importir dan pabrikan-pabrikan yang tidak sanggup memenuhi kewajibannya pada waktunya untuk menyetor seluruh jumlah penghasilan-lebih yang harus dibayar itu, karena berbagai-bagai keadaan misalnya: kerugian yang telah dideritanya, kesukaran- kesukaran likwiditet sebagai akibat peraturan-peraturan monetair dan fiskal dan lain-lain. Dalam kebanyakan hal pihak-pihak bersangkutan yang termasuk dalam golongan ini telah memperlihatkan "goodwillnya" dengan mengadakan suatu peraturan pembayaran

dengan Algemene Import Organisatie atau dengan jalan menyetor pada waktunya bunga jumlah uang yang masih harus dibayar itu ataupun mereka itu telah memperlihatkan dengan cara lain bahwa mereka itu betul-betul bermaksud untuk mengadakan penyelesaian dalam hal itu.

Maka rancangan ini tidaklah terutama ditujukan kepada golongan termaksud.

Akan tetapi dengan alat-alat yang ada tersedia maka terhadap kebanyakan orang tindakan-tindakan itu tidak memberikan hasil. Orang menolak memberikan bantuannya dan teguran yang berkali-kali diberikan oleh pihak Algemene Import Organisatie supaya mereka membayar hutangnya diabaikannya secara teratur. Dalam pada itu jumlah-jumlah tersebut karena biasanya mengenai jumlah-jumlah yang besar dipakai untuk keuntungan diri sendiri. Keuangan Negara belumlah demikian halnya untuk membiarkan keadaan yang tidak diingini itu begitu saja.

Dengan tidak pandang orang maka terhadap orang-orang yang sedemikian harus diambil tindakan dengan selekas-lekasnya. Ini adalah suatu syarat keadilan terhadap negara dan terhadap importir dan pabrikan yang selalu memenuhi kewajibannya seluruhnya atau yang ada menunjukkan kemauannya untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Sesudah diadakan perundingan jawatan terlebih dahulu di Kementerian Keuangan dan Kementerian Perekonomian, maka sesudah dipertimbangkan dengan panjang lebar, Pemerintah mengambil keputusan bahwa penghasilan lebih yang sekarang masih terhutang itu harus ditagih menurut cara penagihan pajak kohir. Karena ketentuan- ketentuan UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam hal ini tidak berlaku terhadap penagihan penghasilan lebih yang terhutang, karena hal ini bukan mengenai pajak kohir maka untuk penagihan itu harus diadakan peraturannya dalam suatu UNDANG-UNDANG penagihan yang khusus. Menurut rancangan ini prosedur penagihan itu ada tiga tarafnya:

1. Penetapan jumlah yang terhutang oleh suatu panitia (pasal 2 s/d 7);
2. Penagihan secara damai oleh kepala inspeksi keuangan yang bersangkutan (pasal 8 s/d 18);
3. Penagihan secara pengadilan (Staatsblad 1917 No. 171 dengan ubahan dan tambahannya sejak itu).

ad 1. Ada dimaksudkan oleh Pemerintah untuk mengusahakan supaya panitia, baru mengadakan ketetapan jumlah yang terhutang sesudah dicoba mengadakan penyelesaian yang selayaknya dengan yang bersangkutan. Itulah pula gunanya redaksi pasal 2 ayat (1) rancangan ini yang dapat menjadi dasar untuk MENETAPKAN jumlah yang terhutang tersebut; jika telah diadakan ketetapan, maka sesudah itu tidak satupun alasan untuk mengampuni pihak yang bersangkutan. Berhubung dengan hal itu maka tidak pula diberikan kepada mereka itu hak untuk menunda ketetapan semacam itu lebih-lebih lagi tidak karena unsur-unsur yang in casu menentukan ketetapan itu telah nyata benar lain halnya pada ketetapan pajak -, hingga tentang hal itu tidak mungkin ada perselisihan paham. Untuk seluruh INDONESIA taraf pertama berlangsung di Jakarta. ad 2. Dengan adanya disentralisasi dalam taraf kedua dapat diharapkan bahwa penagihan terhadap mereka yang berhutang akan lebih banyak hasilnya daripada mereka itu ditagih dari Jakarta; tambahan lagi: dengan memilih kepala inspeksi keuangan yang bersangkutan menjadi pembesar yang bertanggung jawab dalam taraf yang kedua

mengenai penagihan ini, maka terjamin pula bahwa kepentingan Negara diselenggarakan secara cepat dan tegas. Suatu faktor lagi yang penting dalam hal ini ialah bahwa inspektur keuangan dapat mengambil keterangan-deterangan dari surat-menyurat fiskal tentang pihak-pihak yang bersangkutan di dalam wilayahnya, sehingga orang yang sedemikian dianggap dapat mengambil tindakan-tindakan yang tepat pada

waktunya untuk mengadakan penagihan tersebut secara tegas. ad 3. Penagihan secara pengadilan dalam taraf yang terakhir yakni jika debitur masih tidak mau membayar sesudah diperingatkan, juga berlangsung secara desentralisasi dengan perantaraan ketua pengadilan yang bersangkutan. Yang menjadi dasar ialah "dwangschrift" yang dikeluarkan berdasarkan Staatsblad 1917 No. 171 (diubah dan ditambah sejak itu). Staatsblad ini berlaku berdasar kepada pasal 17 rancangan ini, yakni menurut pasal ini maka mengenai penagihan termaksud ketetapan pajak tentang penghasilan-lebih yang terhutang itu diperlakukan selanjutnya sebagai ketetapan suatu pajak kohir. Sesudahnya surat paksaan itu disampaikan secara resmi kepada orang yang bersangkutan maka akhirnya tinggal lagi penglaksanaannya menurut ketentuan-ketentuan "Herzien Inlands Reglement".

B. BAGIAN KHUSUS

Daripada susunan redaksi ketentuan-ketentuan rancangan ini yang dalamnya diatur prosedur penagihan dalam taraf yang pertama yakni pasal-pasal 2 s/d 7, telah tampak dengan nyata corak tegas panitia penimbang. Ada dimaksudkan untuk mengadakan panitia ini segera sesudah rancangan ini dimuat di dalam Lembaran-Negara; panitia ini akan terdiri dari 3 orang pegawai Kementerian Perekonomian dan 2 orang pegawai Kementerian Keuangan. Bagian rancangan yang dimulai dengan pasal 8p, yakni yang menjadi dasar prosedur dalam taraf kedua dan ketiga, pada garis besarnya terdiri dari suatu kumpulan kutipan yang sistematis daripada ketentuan- ketentuan penagihan yang dimuat dalam berbagai-bagai ordonansi pajak dan UNDANG-UNDANG pajak, ditambah dengan suatu peraturan penundaan khusus yang dibuat dalam bentuk UNDANG-UNDANG (pasal 15) dan suatu ketentuan hal lewat-waktu (pasal 16) dan suatu ketentuan yang dalamnya diatur kemungkinan mengadakan penghapusan (pasal 18).

ad pasal 15.

Sebagaimana telah ternyata dalam bagian umum pada penjelasan ini maka penagihan penghasilan lebih yang terhutang itu akan lebih cepat dan tegas jalannya, jika hal itu diserahkan kepada inspektur keuangan yang bersangkutan. Akan tetapi mungkin juga dapat terjadi bahwa Kas Negeri akan lebih banyak merugi jika dalam taraf yang kedua ini masih saja diadakan tenggang-menenggang terhadap seorang debitur daripada jika segera diadakan penyitaan terhadap barang-barangnya.

Berhubung dengan hal itu maka dalam ayat 1 diberikan kekuasaan yang tertinggi kepada kepala jawatan pajak untuk mengizinkan penundaan kepada mereka yang berhutang, yang dapat membuktikan bahwa mereka itu sungguh-sungguh sangat besar keberatannya untuk dapat memenuhi kewajiban membayar dalam tempo yang telah

ditetapkan itu (dalam pasal 11). Untuk mendapat surat izin penundaan itu maka menurut ayat 2 diadakan syarat-syarat yang tertentu, sehingga pemberian izin dengan sendirinya adalah sesuatu pengecualian. Suatu surat permintaan yang tidak menurut aturan yang selayaknya akan disimpan begitu saja, tidak diurus. Selanjutnya pembesar yang tersebut dalam ayat 1 bebas dengan sepenuhnya untuk mempertimbangkan apakah sesuatu permintaan akan dikabulkan ataupun ditolak. Pada waktu mempertimbangkan kenyataan- denyataannya maka ia harus mendasarkan pertimbangannya itu kepada kepentingan Negara.

ad pasal 16.

Lewat waktunya suatu tagihan pajak diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam Staatsblad 1882 Nr 280 dan Staatsblad 1892 Nr 159 juncto Nr 262. Oleh karena Staatsblad-staatsblad yang tersebut di atas itu tidak dapat berlaku begitu saja terhadap penagihan-penagihan yang termaksud di sini dan karena dianggap perlu pula penagihan- penagihan itu terikat kepada suatu jangka lewat waktu yang singkat, maka bahan ini diatur tersendiri dengan pasal ini. Isi ayat 1 s/d ayat 3 pada garis besarnya sama dengan isi Staatsblad-staatsblad yang tersebut di atas.

ad pasal 18.

Mutatis mutandis segala yang berlaku untuk pasal 16 berlaku pula untuk pasal 18. Kemungkinan mengadakan penghapusan penagihan, berdasar kepada pasal 8 KB dalam Staatsblad 1901 Nr 325.

Dianggap perlu merancangkan suatu peraturan khusus bagi penagihan-penagihan yang termaksud di sini, yang ada juga bedanya dengan peraturan-peraturan Staatsblad- staatsblad tersebut di atas, yakni peraturan khusus itu di sini dapat diadakan atas permintaan yang bersangkutan. Terhadap permintaan ini Menteri Keuangan memberi keputusannya.

Termasuk Lembaran-Negara Nr 64 tahun 1954.

Diketahui

Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO